sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Panitera PengadilanAgama Praya Nomor : W.22A3/1150/HK.05/VII/2014. tanggal 8 Juli 2014 yangmenerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk halhal yang termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ; Menim bang, bahwa oleh karena Pemohon ternyata tidak

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 04Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidakmencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya para pihak melakukanmediasi telah memenuhi maksud Perma 1 tahun 2016 ;Menim bang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka

bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimanadalam duduk perkara tersebut diatas dan dipertinbangkan sebagai benkutdibawah iniMenimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan aktanikah yang tidak ditunjukkan aslinya dan dikaitkan dengan bukti P2 diketahuisurat keterangan yang dibuat oleh pejabat KUA Kecamatan Sepuluh Kab.Bangkalan ,dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon menjadi buktipersangkaan hakim bahwa terbukti Pemohon dan termohon adalah pasangansuami isteri yang sah ;Menim

tahun 2014 hingga perkara ini di proses diPengadilan tidak terjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan ditandaikedua belah pihak selama ini tidak pernah sama sekali tinggal bersama serumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaisuami istri secara utuh, kepada mereka telah dilakukan upaya perdamaian olehberbagai pihak namun belum bemasil damai,majelis hakim menilai keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti ;Menim

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menim bang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kom pilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 TahunHlm 26 dari 46 Hlm Putusan No. 4473 /Pdt.G/2018/PA.Sda1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisinan dan teyjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecahdan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Putus an ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

dikaitkan denganketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,maka secara hokum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalahpasangan suami isteri yang sah , dank arena bukti P.1 merupakan akta otentikdan pula telah bemeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka olehkarena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebutmempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

diajukan dan tidakakan mengajukan bukti lagi;Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpis ahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMHal 7 dari 13 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2019/PA.SdaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaim ana tersebut di atas;Menim

kKekuatan yang sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasadan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yangdilinat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut mem enuhisyarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dandapat diterma sebagai alat bukti;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Putusan No.1407 /Pat.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No.1407 /Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 0485/Pdt.G/20 19/PA.Sda.Peradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoaro menjatunkan

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

namun tidak berhasil; 22200222522 2 222220255Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ceraitalak pada pokoknya karena sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dantermohon terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaTermohon telah berselingkuh dengan lakilaki lain, sering tinggal bersama/masuk ke tempat kosnya lakilaki tersebut dan saat ini antara Pemohondengan Termohon sebenarnya masih tinggalserumah, namun sejak duatigaminggu iniTermohon sudah sering pergidarirumah bersama;Menim

uraian dalam penetapan ini,Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ni yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahlengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.seleMenimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 15 Juni 2016etelah kembali rukun denganbut gugatannya karenamenyatakan mencaTergugat. imbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabutang,Menim

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini KuasaPenggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaaspanggilan Nomor 3807/Pdt.G/2020/PA.BL tanggal 17 Desember 2020 telahdipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar ternyata panggilantersebut tidak dapat disampaikan kepada Tergugat karena menurut keteranganayah Tergugat, Tergugat sudah lama kerja di Irian; Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterima untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Putusan No.1438/Pat.G/20 19/PA.Sda.kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum

yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

SdaArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa

rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan

Putusan No. 07 75/Pdt.G/2019 /PA Sda.Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim