dengan tanggal 28 Januari 2012 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2012sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06Maret 2012 ;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 Februari 2012 sampaidengan tanggal 21 Maret 2012 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehtahap I sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap II sejaktanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi, bersamasama denganTerdakwa I:Nama : MAHDI ANI bin USMAN ;Tempat Lahir : Aceh Timur ;Hal. 1 dari 14 hal.

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh Hakimhakim anggota serta didampingi oleh ABDUL JALILPanitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan tanpa dihadiri oleh kedua belahpihak yang berperkara ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISd.t.o d.t.oMUH.SYAFRUDDIN ADAM,SH DR.H.SOEDARMADIJI, SH.M.Humd.t.oEDDY RISDIANTO,SH PANITERA PENGGANTId.t.oABDUL JALILBiaya perkara banding Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehMGCP cccsscenexeneeaxs Rp. 6.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.139.000,FMM A sssies 4s 0x Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPlt.PaniteraH.SAID SALEM, SH.MHUntuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya olehPengadilan Tinesi/Tinikor Banda AcehHLS.mbermber21mber22

RedakSi ou... ccc cece ceeeccecee cee ee eae es Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratusenam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Padt.P/2019/PN Bna.Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (MUHAMMAD NASIR Ar).Banda Aceh, 18 September 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, SH., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Padt.P/2019/PN Bna.

putusan perkara 33 tersebut; Bahwa setelah saksi selesai ibadah jam 09.00 WIB datang rekanrekan dari KPK bertemu dengan saksi kemudian mereka menunjukkansurat tugas kemudian meminta saksi memanggil Majelis Hakim danOloan Sirait dan petugas KPK juga menjelaskan, Helpandi telahdiamankan oleh petugas KPK; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uangyang dilakukan oleh Helpandi; Bahwa selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Medan saksipernah bersidang namun tidak pernah sidang perkara Tipikor

Banding sedangkan Penuntut Umummenayatakan pikirpikir; Bahwa setelah putusan selesai dibacakan, tidak ada orang yangmenghubungi atau bertemu dengan saksi terkait dengan kekecewaanterhadap putusan Terdakwa; Bahwa secara eksplisit, Hadi Setiawan tidak mengatakan, diaadalah orang suruhan Terdakwa namun sepemahaman saksi dia adalahorang yang mewakili Terdakwa; Bahwa Panitera pengganti yang paling intens dalam persidanganadalah Helpandi sedangkan Wahyu Probo Julianto sibuk dengan urusanadministrasi tipikor

karena dia juga sebagai Panmud Tipikor diPengadilan Negeri Medan, namun ada 1 atau 2 kali Helpandi absendalam persidangan; Bahwa Helpandi yang memberikan draft penetapan pengalihanpenahanan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim, Pengalihanpenahanan Terdakwa dengan suara aklamasi, tidak ada yang menolak; Bahwa pada saat musyawarah membahas putusan perkaraNomor 33, tidak ada pihak lain yang mendengar termasuk Helpandi, yanghadir hanya Majelis Hakim saja; Bahwa yang mengkonsep putusan adalah Sontan

putusan dibacakan saksi pulang ke rumah saksi diLubuk Pakam dan saksi tidak mengetahui ada permintaan kepada saksiAgar putusan ditanggal 27, diamankan ; Bahwa terkait peristiwa OTT, sepengetahuan saksi Helpandidiamankan oleh petugas KPK, saksi tidak mengetahui ada barang buktiberupa uang sebesar USD 130.000 pada saat OTT dan saksi juga tidakmengetahui, rencananya awalnya uang tersebut akan diberikan kepadasaksi; Bahwa selain perkara Nomor 33, saksi pernah bersidang denganHelpandi, 1 kali perkara tipikor

Pst Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 selesai ibadahsaksi masuk kedalam ruangan saksi, sekitar 15/20 menit kKemudian saksimendapatkan informasi ada KPK dan saksi hanya mengetahui namunsaksi tidak ada melihat; Bahwa dalam pantauan saksi, Helpandi sebagai PaniteraPengganti telah menyelesaikan 52 perkara tipikor dan tidak pernah adacatatan buruk sehingga saksi menilai kemampuan Helpandi dalammelaksanakan pekerjaan adalah baik; Bahwa sepengetahuan saksi, Helpandi tidak pernah mengatakanada

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh d.t.oPit. PaniteraUSMAN.SHH. SAID SALEM. SH. MH.

Industrial/Tipikor Surabaya tertanggal 14 Juli 2015 No.W14.UI/5094/Pat.VIV2015, diberitanda P 10;11. Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Oktober2014 No. 2680/20035.80/X/2014, diberi tanda P 1112.

hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;hal ini karena Judex Facti tidak memperhatikan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg;e Bahwa dalam proses pemeriksaan peradilan Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 18Oktober 2011, bukan merupakan proses Pemberhentian PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,terbukti dalam amar Putusan Peradilan Tipikor

Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ObjekGugatan pada Konsideran menimbang huruf (b) Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pada ketentuanPasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa Gubernur JawaTengah (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dalam Menerbitkan ObjekGugatan bukan hanya mempertimbangkan Putusan Peradilan Tipikor

Bahwa tujuan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yangharmonis dan bahagia tidak tercapai sehingga sangat beralasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian ini; Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2021/PN.MndBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Tipikor Kls IA Manado melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut:!

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Manado ataupejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara inibilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bitung untuk sebagaimana mestinya;5.

PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Kasubdit Evaluasidan Pengendalian, Pangkat Eselon V.b, terhitung sejak tanggal 01Januari 1992, melalui surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :UP.26/5/PT1991, tanggal 23 Desember 1991, dan terakhir sebelumtersangkut masalah hukum (Tipikor) pada Tahun 2015, menjabatsebagai Pj. Kepala Bidang Peternakan dengan Pangkat.Ill.b,terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 melalui Surat KeputusanBupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT2011,tertanggal 29 Januari 2011;3.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor43/Pid.SusTPK/2014/PN.PDG tanggal 10 Maret 2015 jo.

Bukti P.7 : Fotokopi Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan resmiPengadilan);Bukti P.7.a : Fotokopi Putusan No: 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg,tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai salinanResmi Pengadilan);Bukti P.7.b : Fotokopi Putusan No: 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG,tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi Sesuai fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan dicap

Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Keterangan saksi Suhermen pada pokoknya:Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BKPSDM KabupatenTanah Datar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai sekarang ;Bahwa saksi menerangkan dihadirkan pada sidang hari ini, yaituberkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telahinckraht terhadap kasus Tipikor saudara Syafri tanggal 10 Juli 2015 ;Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Keputusan

Surat tersebut ditindak lanjuti dandilaporkan bahwa memang ada PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalusaksi meminta pendapat kepada BKN~ untuk mendapatkanpetunjuk/saran apa yang harus dilakukan, dan hasil rekomendasi dariKanreg BKN Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai ketentuan yangbersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian saksimelapor kepada Bupati atas kegiatan konsultasi yang telah saksi lakukandengan BKN Pekanbaru) dan pimpinan = menyetujui untukmembicarakannya dengan MPP (

KADERI(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuRupiah);Permintaan banding yang diajukan olen Penasehat Hukum Terdakwa tanggalO06 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patutkepada Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN Bjm padatanggal 21 Maret 2019,oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;Permintaan banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm pada tanggal19 Maret 2019,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;.

Maret 2019,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 21 Maret 2019, dan Memori banding banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 NomorHalaman 51 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT BJM.6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;Vil. Kontra.

Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2019, dan Kontra Memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secarapatut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 Nomor6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;IX.

Surat mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada PenasihatHukum Terdakwa tanggal 3 April 2019, Nomor W15.U1/1204/Pid/Tipikor/IV/2019 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 April 2019, NomorW15.U1/1205/Pid/Tipikor/IV/2019, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 06 Maret2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNomor

(Lima Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukanHalaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT BGLkepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana akta pemberitahuan

permintaan banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bg;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pulamenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebagaimana aktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.

Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl;Menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan memoribanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl.Menimbang bahwa berkaitan

dengan permintaan banding tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum tanggal 18Pebruari 2021 sesuai akta pemberitahuan memori banding nomor2/akta.Pid/Tipikor/2021 PN Bgl.Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara banding terhadap Putusan

Seberapa besar nilai kKeuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yangdicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.maka Majelis Hakim Banding akan mengubah isi putusan Majelis Hakim tingkatpertama yaitu mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai lamanyapidana penjara pengganti dari uang pengganti, sedang selebihnya MajelisHakim Banding sependapat dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkatpertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

PANGGIAN 00. seesee cee senseeceeseeeese cess aenensee Rp. 100.000,BiGVG PNBP vwscssscscssecssviemvceanrcnnaiares Rp. 5.000,Redaksi dees Rp. 5.000,MC CCT OE occ ee eeectesteeeeeeeeeeeeee ences aenaenecnees Rp. 6.000,JUMIGN weeeccceceseeees Rp.196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Nia Rizki; (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

Amron Sodik, S.H.M.H.Panitera Penggantid.t.oTARMIAZI, S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 154/PID/2018/PT BNA

., M.H.PANITERA PENGGANTI,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh d. t. o.Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Sulaiman.Banda AcehT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1 029Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNAHalaman 7 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA

,M.H,)ttd2 (GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :ttd(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERA,H. RUSLAN, SH..MHNip. 19530313 197803 1 002

Tipikor/2016/PTBNAS.H., bersamasama dengan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR N (dalam berkasperkara terpisah), saksi Ir. ZAINAL HANAFI BIN M. ZAIN SULAIMAN (dalamberkas perkara terpisah) dan saksi SIBRAN, S.T. BIN M.

Tipikor/2016/PTBNABahwa saksi ELFINA S.E.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 54/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 28 April 2016, sebagaimana yangtertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 54/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna danpermintaan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayamya dalamkedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI, SH.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.09/PIDTIPIKOR /2016/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamistanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis, dengan didampingi HakimHakim Anggota dan dibantu oleh : IWAN,SH.

siapa biayaperkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuanmengenai barang bukti.Bahwa di dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh (halaman 97) mengambil semua pertimbangan Putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,tanggal 19 Januari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA dan tidakmempertimbangkan isi permohonan banding Penuntut Umum terhadap barangbukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus

Banda Acehkarena kelalaiannya tidak menetapkan status barang bukti uang tersebutsehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nantinyaakan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi barangbukti uang tersebut;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI padapokoknya adalah sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa :1.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangkeliru dalam menghukum Terdakwa . ISNADI RASYID bin ABD. RASYID,Hal. 98 dari 115 hal. Put.

ISNADI RASYID bin ABD.RASYID menyatakan tidak mampu untuk mengganti uang Negara yangdiputuskan oleh Majelis Hakim, seperti penyelidikan yang pernah dilakukanoleh Tipikor Polres baik Kanit Tipikor ataupun anggotanya pernah sampaibermalam untuk menyelidiki harta benda di rumah sewa yang ditempatiTerdakwa . ISNADI RASYID bin ABD.

Bahwa keputusan Majelis Hakim untuk Para Terdakwa sangatlah beratmengingat dari awal perkara penuh dengan unsur rekayasa dan pemaksaankehendak untuk menjadikan sebuah perkara Korupsi yang mulai dari BAPPenyidik, Para Terdakwa dan sebagian saksi menandatangani kertas kosonguntuk BAP, walaupun tidak diakui olen Penyidik pada saat Kanit Tipikor dananggotanya terpanggil ke persidangan untuk menjadi saksi.