Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal

Nasabah UMAR HS periode tanggal01/01/03 s/d 02/07/10;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa

pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

,MH.HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.44Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Hal 2 dari 70 halPasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

;Pasal 3 UU Tipikor : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dir!sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk dapatmenetapkan seseorang sebagai tersangka harus telah diperolehminimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakanterhadap PEMOHON, dapat diuraikan sebagai berikut :> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu

Hal 13 dari 70 halpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);0 ne nnenonc ne nne nee> Pasal 3 UU Tipikor :"setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau

Imam Munandar Nomor 123C Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 28 Juli 2011,yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 22 Juni 2012, dengan Nomor : 134/SK/PID/2012 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; 2022222 e nnn n ne nnn nen ne neTelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.25/Pen.PID.SUS/2012/PNPBR, tanggal, 15 Juni 2012 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa perkaraPI Geomna nn nnn nnn tenn nnennnnnnnenonnennnnnns2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 25/Pid.Sus/2012/PNPBR, tanggal 15 Juni 2012 tentang PenetapanhariSUCEELIIG Geese eer ere nc nar ar ce3.

PUTUSANNomor.18/TIPIKOR/ 2017/PT.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilantingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Drs. ARMAS FARMAS, MM Bin (Alm) NATAAMI PRAJA;.Tempat lahir : CilamisUmur / Tg.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenis tahanankota sejak tanggal O8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember2016 ;5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal O05 Februari 2017;6. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi JawaBarat sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;7.

Hakim Tinggi sebagai KetuaMajelis dengan Sulaiman.SH,MH. dan H.Mugyana Sukandar.SH.MH.sebagal HakimHakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal21 Juni 2017,Nomor.18/PEN/TIPIKOR/2017PT.BDG .untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiriHakimHakim Anggota dibantu H.Apay Syahidin,SH.

No. 1122 K/Pid.Sus/2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26Desember 2012 (Tahanan Rutan) ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tipikor/2012/PN.Tte. yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn.MM. dan Terdakwa IIADE MUSTAFA, SIP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama dan Berlanjut ;Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2013.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalamputusan perkara Terdakwa Drs.

Tipikor/2012/PN.

Terdakwa dan Terdakwa II tidak mendapat untung ;Bahwa memperhatikan unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa, HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr.

., Panitera Pengganti,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: dtoWakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh; SYAWALUDDIN,SH.T.TARMULI,SH.Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;T.TARMULI,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI SH.Nip. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA

2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yangdiserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah uang milik Dinas PendapatanDaerah Propinsi Kepulauan Riau yang ada dalam penguasaan Penggugat selakuBendaharawan Dispenda Propinsi Kepulauan Riau yang belum disetorkan ke BPDCabang Batam;Bahwa akibat Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut, maka saat iniPenggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riausebagai tersangka dalam kasus Tipikor

MAteral ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee : Rp. 6.000,JUMIAN 0... ceeceeeeeceeeeeeeeeeeeees : Rp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 Halaman Permohonan No. 154/Pdt.P/2019/PN Bgl

Pid/2013/PN.TK sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/dtanggal 19 Maret 2013;4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 20Pebruari 2013, Nomor. 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 06Maret 2013, Nomor 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 22 Maret 2013 s/dtanggal 20 Mei 2013.Terdakwa memilih untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudahdiberitahu

PUTUSANNomor 226/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG. ~~Tempat lahir : Rengat. QUmur/ Tgl. lahir : 40 Tahun/01 Juli 1976. YWJenis kelamin : LakiLaki.

Punge Blang Cut Nomor 1 Kecamatan Jaya BaruKota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober2018, selanjutnya disebut PEMOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015,di atas, Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambondengan Perkara Banding Nomor : 04/Pid. Tipikor/2015/PT. AMB dandiputus pada tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari terdakwa; Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.

Tipikor/2015/PT.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal19 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.Tipikor/2015/PT. AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016Penggugat melaksanakan hukuman pidana tersebut sampai denganselesai masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 1November 2018 dengan surat keterangan telah selesai menjalani pidanaNomor : W28. PAS.PAS1.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.

Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016 karenaPenggugat melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31iTahun 1999 tentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi;Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABN22.Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor: 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September2018, Perihal Penegakan Disiplin ASN Yang Tersangkut Tipikor.(Fotokopi dari fotokopi);Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaPerkara Nomor 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 2019,Tentang PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat DanDiberhentikan Dengan Tidak Hormat.

Jadi di KemenristekMenteri ristekdikti sudah tidak melihat lagi ini kirakira ranahnya kejahatanjabatan atau enggak, ketika Pasal 413 sampai dengan 436 ini diangkut dalamUU 31 Tahun 1999 kemudian yang menyidangkan adalah Hakim Tipikor makaketika sudah ada putusan inkcraht maka langsung mendasarkan pada Pasal 87ayat (4) huruf b di mana PPK diberi perintah oleh undangundang kalau adaPNS melakukan atau berdasarkan putusan hakim Tipikor itu inkracth, kemudiandipenjara melakukan kejahatan jabatan maka

JKT.langsung atau karena melekat dari jabatannya sebagai fungsional maka diaberhak atas gaji atau penghasilan; Bahwa jika PPK menjatuhkan SK PTDH dimana yang menjadi dasar adalahkejahatan jabatan, padahal secara fakta dia melakukan tindak pidana umumkejahatan yang menurut KUHP, UU Tipikor dan lainlain, maka kalau menurutUU 30 Tahun 2014 maka berarti cacat dalam substansi, karena untuk tindakpidana umum sudah jelas pasalpasalnya apakah berencana atau tidakberencana.

dikecualikan atau tidak, makaPengadilan hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan haltersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 angka 5 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:"Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan":Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P34 = T2 yaituPutusan Tipikor

Bahwa Penggugat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesarRp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor06/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R tanggal 11 Juni 2012;5.

Sururi;Tempat lahir : Lampung ;Umur /tanggal lahir =: 54 Tahun/ 02 Maret 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Karundang Impres Cipager RT. 003/005Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya,Kota Serang, Propinsi Banten;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Serang,sekarang Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan KotaSerang;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1 Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus

/TPK/2011/PN.SRG, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengantanggal 25 Agustus 2011;2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19Agustus 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg, sejak tanggal 26Agustus 2011 s/d dengan tanggal 24 Oktober 2011;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Oktober 2011Nomor 568/Pen.Pid/2011/PT.BTN, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampaidengan 23 Nopember 2011;4 Perpanjangan Kedua (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

PUTUSANNo. 54 K /Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUHAMMAD TAUFIQ, S.E ;tempat lahir : Somba Kabupaten Majene ;umur /tanggal lahir : 39 tahun / 02 Agustus 1971 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Mangga Mamuju, KabupatenMamuju ;agama : Islam ;pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PempropSulawesi Barat ;

Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. dan Leopold LuhutHutagalung, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / PenuntutUmum dan Terdakwa.Ketua,ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./H.

Terbanding semula para Tergugat padatanggal 10 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Terbanding dan Terbanding Il semula para Tergugat danTergugat II telah pula mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 17 Oktober 2016 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal18 Oktober 2016 dan Relas Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 31Oktober 2016 telah diSampaikan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Put.NO.75/PDT/2016/PT KDIdari Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan surat resmitertanggal 18 Oktober 2016 NomorW23.U4.1326/HT.0108/X/2016 ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pulamembaca Surat Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara (inzage) yang dibuat oleh Jusita Penggantimelalui Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR Kendari, ataspermintaan dari Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkanSurat resmi tertanggal 18 Oktober 2016 NomorW23.U4.1326/HT.0108/X/2016 yang ditujukan kepadaKuasa Hukum Pembanding, pada tanggal

Salinan PUTUSANNomor 1/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :SYAIFUDDIN IBRAHIM, Umur: 52 tahun Pekerjaan : Swasta, Alamat :Jalan Cot Reubek IV Nomor 418, Desa Garot,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,dalam hal ini memberikan kuasa kepada KuasaHukumnya: Syahrul Rizal,S.HM.H.

,M.Hdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebutP diucapkan pada hari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuahadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDto. Dto.Ny. Irdalinda, SH.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Rutengdan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr.Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkantindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;3.

Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor diRSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikorPenggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan /dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;5.

Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dariPengadilan Tipikor Kupang.

PhilipusMantur sebagai Kepala Dinas Keshatan Kabupaten Manggarai Timur yangtelah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara Nomor62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016.

Sebab hal tersebut telah menjadikompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang.