Membaca dan mempelajari berkas perkara sertapula mendengar keterangan para pihak ;Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukangugatannya tertanggal 22 Maret 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 22 Maret 2010 dengan register perkara Nomor28/G/2010/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal14 April 2010 yang mengemukakan hal hal sebagaiberikut : Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat Tata UsahaNegara selaku penyelenggara administrasi Negara didalam perusahaan

Negara PT.

.;305.6.BahwaBahwaPasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerahdinyatakan :Pasal 19Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ataspiutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Pasal 20Tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secaramutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusanpiutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur

BahwaPengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudi bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara besertaperaturan pelaksanaannya ;Dengan dasar pasal ini juga semakin memperjelas bahwa dalampengurusan piutang yang ada di Terlawan I tidak lagi berdasarkanpengaturan piutang negara melainkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Perseroan terbatas dan BUMN besertaperaturan pelaksanaannya

PeraturanPemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 jo PeraturanMenteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentangPengurusan Piutang Negara / Daerah, pada Pasal 2 disebutkan Pengurusandan Penyelesaian piutang perusahaan Negara / Daerah dilaksanakanberdasarkan Undangundang Nomor 1 Thun 1995 tentang PerseroanTerbatas jo Undangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN besertaperaturan pelaksananya ;Bahwa berdasarkan

;Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerahdinyatakan :Pasal 19Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ataspiutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Pasal 20Tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secaramutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusanpiutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut

Hal ini juga diperjelas didalampenjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 14tahun 2005 Tentang Tata cara penghapusan piutang negara/daerah;Pasal II.1.a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005Tentang Tata cara penghapusan piutang negara/daerahdinyatakan :Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan

tidakbisa menunjukkan hak perizinan yang sah, yaitu terdakw belum memiliki ijin dariPERUM JASA TIRTA selaku pengelola kali semut maupun Terdakwa juga tidak bisamenunjukkan jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Operasi Produksi jinPertambangan Rakyat IPR atau IUPK untuk melakukan usaha penambangan di KaliSemut yang dilakukan oleh Terdakwa; sedangkan Terdakwa telah mendapatkanHalaman 3 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Bitpengetahuan sebelumnya bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Semut adalahmilik perusahaan

negara (PERUM) JASA TIRTA.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hotma Silalahi dari Dinas Energi danSumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur menerangkan bahwa barang buktiberupa pasir tersebut termasuk ke dalam komoditas tambang golongan D yaitubatuan kerikil berpasir alami (sirtu) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganA Mineral danBatubara.Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal158 UndangUndang RI nomor 4 Tahun

terkaitperizinan tidak bisa menunjukkan hak yang sah, yaitu terdakwa belum memiliki ijindari PERUM JASA TIRTA selaku Pengelola Kali Semut maupun Terdakwa juga tidakbisa menunjukkan hak yang sah yaitu berupa jin Usaha Pertambangan OperasiProduksi (IUP Operasi Produksi), jin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK untukmelakukan usaha penambangan di Kali Semut yang dilakukan oleh Terdakwa;sedangkan Terdakwa telah mendapatkan pengetahuan sebelumnya bahwa DaerahAliran Sungai (DAS) Kali Semut adalah milik perusahaan

negara (PERUM) JASATIRTA.Bahwa usaha penambangan pasir batu yang dilakukan oleh terdakwatersebut belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OperasiProduksi) dan atau IUPK Operasi ProduksiPerbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalampasal 161 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

bergerak khusus dibidang AngkutanDarat yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik ataumasyarakat, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku diwajibkan membuat peraturan tersendiri yang berlaku khususdilingkungannya, artinya semua hal yang menyangkut penyelenggaraankegiatan harus dibuat peraturan sebagai ketentuan khusus perusahaan.Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya telah tidak mempertimbangkan sama sekali Kedudukan PerumDamri sebagai sebuah Perusahaan

Negara yang bertujuan memberikanpelayanan publik dan main pukul rata dan menganggap sama denganperusahaanperusahaan swasta dalam hal aturan tentang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uangtabungan hari tua secara bersamaan dan sekaligus, dan menganggapseolaholah Peraturan Perusahaan Perum Damri tidak ada.

Bahwa disamping itu, judex facti nyatanyata tidak sensitif dan tidakmemahami kesulitan Keuangan yang sedang dialami oleh Perum Damri ;Seharusnya judex facti berusaha untuk menyelamatkan Perusahaan Negara(BUMN) yang sedang mengalami kesulitan keuangan, karena selamapersidangan perkara a quo berlangsung, telah terungkap dari buktibuktitertulis maupun dari kesaksiankesaksian seluruh saksisaksi bahwa PerumDamri/Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat ini sedang mengalamikesulitan keuangan, bahkan sempat beberapa

J2/Ji.DU/45/1981tertanggal 2 Nopember 1981, yang dibuat dan ditandatangani oleh danantara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. ArutminIndonesia (Bukti P4), Penggugat merupakan pemegang hak yang sah untukmelakukan segala aktifitas penambangan batubara;Hal. 4 dari 31 hal. Put.

yaitu :bahwa didalam gugatannya tersebut, Penggugat tidak menyebutkansecara pasti dan spesifik bagian mana dari KPnya yang tumpang tindihdengan KP milik Tergugat Il Intervensi;bahwa kepastian lokasi sangatlah diperlukan demi adanya suatukepastian hukum didalam putusan Majelis Hakim nantinya;TENTANG ERROR IN PERSONA DAN PREMATURbahwa dalam gugatannya tentang kepentingan dan alas hak Penggugat,Penggugat mendalilkan berdasarkan perjanjian bagi hasil .... yang dibuat danditandatangani oleh dan antara Perusahaan

Negara Tambang Batubara denganPT.

;Berdasarkan dalil tersebut semestinya yang seharusnya dimintaipertanggungjawaban hukum adalah pihak Perusahaan Negara TambangBatubara dan bukannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/96EX/KP/D.PE. dan No. 545/97EX/KP/D.PE., tertanggal 11 Mei 2006 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diberikan kepada PT.Berkat Banua Inti;bahwa setidaktidaknya haruslah dibuktikan secara hukum tentangadanya ketidaksalahan secara (tidak ada perobuatan melanggar hukum =onrechtmatigedaad) dari pihak Perusahaan

Negara Tambang Batubara, hal iniHal. 17 dari 31 hal.

Fotocopy Surat Perusahaan Negara Kereta Api tanggal 17 Juni 1967Nomor 0048/BB/67/BT .0495/67/B.6;3. Asli surat dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) perihal permohonanmenambah bangunan dan sewa tanah tanggal 3 Januari 1971 nomorB.118/71;4. Asli surat dari PNKA perihal pengembalian tanah PJKA tanggal 10Pebruari 1977 Nomor B.1189/77;5. Asli Surat dari Dirjen Agraria tanggal 14 Juni 1979 Nomor DPH.6/492/6/79;6. Asli Akte Perseroan Terbatas PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 12 Mei1979;7.

Fotocopy Surat Perusahaan Negara Kereta Api tanggal 17 Juni 1967Nomor 0048/BB/67/BT .0495/67/B.6;3. Asli surat dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) perihal permohonanmenambah bangunan dan sewa tanah tanggal 3 Januari 1971 NomorB.118/71;4. Asli surat dari PNKA perihal pengembalian tanah PJKA tanggal 10Pebruari 1977 nomor B.1189/77;5. Asli Surat dari Dirjen Agraria tanggal 14 Juni 1979 nomor DPH.6/492/6/79;6. Asli Akte Perseroan Terbatas PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 12 Mei1979;7.

Negara KeretaApi Nomor 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tanggal 1421967;62) Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api Nomor B.118/71, tanggal 311971;63) Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api Nomor B.1189/77, tanggal 1021977;64) Daftar Pembebasan rumahrumah liar di Komplek Wisma DwiputraMetropolitan tanggal 1251979;Hal 43 dari 87 hal.

Kadirman;Keterangan Rencana Kota Nomor 127/GSB/JB/I/92, tanggal 1321992;Akta Pemindahan dan penyerahan Nomor 56, tanggal 1191964,YS swe wes (NwNotaris Hobropoerwanto;26) Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi Nomor 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tanggal 1421967;27) KTP a.n.

Putusan No. 1704 K/PID.SUS/201658) Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Nomor 1407/03/IV/P&PT/ 1.711.5/2003, tanggal 19112003;59) Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDaniel P.M., S.H., tanggal 2942000;60) Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DanielP.M., S.H., tanggal 2942000;61) Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi Nomor 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tanggal 1421967;62) Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api Nomor

., M.Kn berupa:1. 1 (satu) eksemplar perjanjian atara perusahaan Negara TambangBatubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16November 19822. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT.Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia(Hereinafter referred to as the Amendment) tanggal 7 Oktober 1997. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab.

Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab.Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa :i, 1 (Satu) eksemlar perjanjian atara perusahaan Negara TambangBatubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16November 1982;2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. AdaroIndonesia (Hereinafter referred to as the Amendment) tanggal 7Oktober 1997;h.

., M.Kn berupa:1. 1 (Satu) eksemlar perjanjian atara perusahaan Negara TambangBatubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82tanggal 16 November 19822. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. AdaroIndonesia (Hereinafter referred to as the Amendment) tanggal 7Oktober 1997. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab.

Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab.Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa:1. 1 (Satu) eksemlar perjanjian atara perusahaan Negara TambangBatubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82tanggal 16 November 1982;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2019/PT PLK2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT.

butir a Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1981 ;Bahwa Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) semula merupakanperusahaan yang diatur dalam Indonesische Bedrijvenwet (IBW) atau UndangUndang Perusahaan Indonesia yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1927No. 419 telah mengalami beberapa kali perubahan dalam tahun 1929, 1936,1954, dan tahun 1955 ;Bahwa selanjutnya Perusahaan Kereta Api tersebut menjadi PerusahaanNegara berdasarkan No.19 Prop Tahun 1960 karena itu dasar hukumPerusahaan Kereta Api menjadi Perusahaan

Negara adalah UndangUndangNo.19 Prp Tahun 1960 ;Bahwa selanjutnya Perusahaan Negara Kereta Api menjadi PerusahaanUmum Kereta Api berdasarkan UndangUndang No.9 Tahun 1969 ;Bahwa selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan UndangUndangNo.9 Tahun 1969 berupa Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1998 tanggal 11Januari 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) ;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No.4 Tahun 1992maka wewenang untuk memberi ijin untuk menghuni/menyewa rumah hanyaada pada pemilik

butir aPeraturan Pemerintah No.55 Tahun 1981 ;Bahwa Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) semula merupakanPerusahaan yang diatur dalam Indonesicshe Bedrijvenwet (IBW) atauUndangUndang Perusahaan Indonesia yang diundangkan dalamStaatsblad tahun 1927 No.419 telah mengalami beberapa kali perubahandalam tahun 1929, 1936, 1954, dan tahun 1955 ;Bahwa selanjutnya Perusahaan Kereta Api tersebut menjadi PerusahaanNegara berdasarkan No.19 Prp Tahun 1960 karena itu dasar hukumPerusahaan Kereta Api menjadi Perusahaan

Negara adalah UU No.19 PrpTahun 1960 ;Bahwa selanjutnya Perusahaan Negara Kereta Api menjadi PerusahaanUmum Kereta Api berdasarkan UU No.9 Tahun 1969 ;Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNo.9 Tahun 1969 berupa Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1998 tanggal11 Januari 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) ;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992, makawewenang untuk memberi ijin untuk menghuni/menyewa rumah hanya adapada pemilik rumah ;Bahwa berdasarkan fakta

PeraturanPemerintah RI nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 tentang Peralihanstatus Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) sehingga asset Djawatan Kereta Api beralin menjadi asset PerusahaanNegara Kereta Api (PNKA).

Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 1971 tanggal 15September 1971 tentang Peralihan Bentuk Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). PeraturanPemerintah RI No.57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang PeralihanBentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka). Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 1971 tanggal15 September 1971 tentang Peralihnan Bentuk Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). PeraturanPemerintah RI No.57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang PeralihanBentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka). Surat Badan Pertanahan Nasional cq.

Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 1963tanggal 25 Mei 1963 tentang Peralihnan status Djawatan Kereta Api (DKA)Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby2)3)4)menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) sehingga asset DjawatanKereta Api beralin menjadi asset Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 1972 tanggal 15 September 1971tentang Peralihan bentuk Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang mengakibatkan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 tentang Peralihan status Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara KeretaApi (PNKA) sehingga asset Djawatan Kereta Api beralih menjadi assetPerusahaan Negara Kereta Api (PNKA);8. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.

Majalengka nomor 2, Bandung ;24.P 6: Buku Tanah Hak Pakainomor 6/ Kelurahan Kacapiring,tertulis nama pemegang hakDepartemen Perhubungan RepublikIndonesia cq Perusahaan JawatanKereta Api ;25.P 7: Peraturan PemerintahRepublik Indoneia nomor 61 tahun1971 tentang Pengalihan bentukusaha Perusahaan Negara Kereta Apimenjadi Perusahaan Jawatan(PERJAN) ;26.P 8: Cuplikan PeraturanPemerintah Nomor 40 tahun 1996tentang HAK GUNA USAHA, HAKGUNA BANGUNAN dan HAK PAKAIATAS TANAH ;2/7,P9; Cuplikan dari bukuberjudul

PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API berikut lampiranberupa Gambar Situasi No. 316/1988.Menimbang, bahwa berikut akan ditelusuri apakah kekayaan PJKAberalin menjadi kekayaan PT KAI ataukah tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22Tahun 1963 dibentuk/didirikan PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA),kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Thun 1971.

,PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA) berubah bentuk menjadiPERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (PJKA).Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 padapokoknya menyebutkan bahwa: semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) beralin kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57Tahun 1990., Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) beralih bentuk menjadiPERUSAHAAN UMUM

menyangkut masalah pengangkatan anak,namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengangkat cucu pemohon sebagaianak angkat ;Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknyamemohon agar anak yang bernama Muhammad Alwi Ramadhan ditetapkan sebagaianak angkat pemohon I dengan Pemohon II dengan mendalilkan bahwa anak yang akandiangkat tersebut adalah cucu dari anak kandung pemohon I dengan pemohon II yangtelah diasuh oleh pemohon agar anak tersebut dapat memperoleh tunjangan kesehatandari Perusahaan

Negara meskipun nantinya pemohon I telah pensiun demi kepentingananak tersebut ;Menimbang, bahwa pertamatama yang harus dipertimbangkan adalahmenyangkut masalah syaratsyarat pengangkatan anak, baik syarat orang tua, maupunsyarat anak yang akan diangkat dengan mengacu kepada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sematamata demi kepentingancalon anak angkat, sehingga untuk tercapainya tujuan tersebut ada beberapa

Putusan No. 155 PK/Pid.Sus/2017 tgl.2942000; 61.Persewaan Berjangka Waktu Panjang dariPerusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl. 1421967; 62.Surat dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo. B.118/71 tgl. 311971; 63.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta ApiNo.

Kadiman; 24.Keterangan Rencana Kota No. 127/GSB/JB/I/92 tgl. 1321992:; 25.Akta Pemindahan dan Penjerahan No. 56 tgl. 1191964 NotarisHobropoerwanto; 26.Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi No. 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl. 1421967; 27.KTP an. Anis Alwainy; 28.Surat Permohonan Hak tgl. 2312003; 29.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77 tgl. 1021977; 30.Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No. Dph6/492/6/79 tgl. 1461979; 31.

PM, SH, tgl.2942000; 61.Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi No. 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl. 1421967; 62.Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No. B.118/71 tgl. 311971; 63.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77 tgl. 1021977 ; 64. Daftar Pembebasan rumahrumah liar di Komplek Wisma DwiputraMetropolitan tgl. 1251979;65. Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.

Kadiman; 24.Keterangan Rencana Kota No. 127/GSB/JB/I/92 tgl. 1321992; 20.Akta Pemindahan dan Penjerahan No. 56 tgl. 1191964 NotarisHobropoerwanto; 26.Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi No. 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl. 1421967; 27.KTP an. Anis Alwainy; 28.Surat Permohonan Hak tgl. 2312003; 29.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77 tgl. 1021977; 30.Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.

PM, SH, tgl.2942000; 61.Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara KeretaApi No. 00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl. 1421967; 62.Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No. B.118/71 tgl. 311971; 63. Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77 tgl. 102 Hal. 45 dari 59 hal. Putusan No. 155 PK/Pid.Sus/2017 1977; 64. Daftar Pembebasan rumahrumah liar di Komplek Wisma DwiputraMetropolitan tgl. 1251979;65. Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah perubahanstatus kelembagaan perusahaan kereta api beserta peralihan asetdari PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) hingga menjadiPerusahaan Perseroan; 2222 ==Pada tahun 1971 PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api)berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api.Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 3 ayat 2Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahan Negara Kereta Api menjadi PerusahaanJawatan (Perjan) yang menyatakan

bahwa semua usaha dankegiatan, segenap pegawai karyawan, beserta seluruh aktiva danpassiva perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva dari Perusahaan NegaraHal 87 dari 185 hal Putusan Nomor: 156/G/2014/PTUNJKT.Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksdadalah sebagaimaman tercantum dalam neraca penutupan(likuidasi) Perusahan Negara Kereta Api yang telah diperiksa olehdirektorat akuntan negara

Standard Vacuum Sales Company (PTStanvac Indonesia) memang tidak termasuk obyek yang terkenanasionalisasi berdasarkan Undangundang Nomor 86 Tahun 1958.Namun, berdasarkan Penetapan Tenggang Waktu PeralihanPelaksanaan Usaha Petambangan Minyak dan Gas Bumi olehPerusahaanPerusahaan Bukan Perusahaan Negara (PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 1963 tanggal 26 April 1963) dalamPasal 1 menetapkan bahwa tenggang waktu peralihan untuk usahapertambangan minyak dan gas bumi oleh perusahaanperusahaanbukan perusahaan

Pada tahun 1964 Perusahaan Negara (PN) Pertamina membelisebidang tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya dengansertifikat masingmasing:e Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 177 yang terletak di JalanMarmoyo, Lingkungan Darmo Ill Kec. Darmo Kota Surabaya,seluas 508 m? atas nama NV. Standard Vacuum SalesCompany;e Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 yang terletak diJalan Marmoyo, Lingkungan Darmo Ill Kec. Darmo KotaSurabaya, seluas 690 m? atas nama NV. Standard VacuumSales Company;b.

Bahwa terdapat Penetapan PeraturanPeraturan yang berlakuterhadap PerusahaanPerusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac danCaltex dalam Waktu Peralihan (Keputusan Prcsiden Nomor 476Tahun 1961 Tanggal 28 Agustus 1961) dan Penetapan TenggangWaktu Peralinan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan GasBumi oleh PerusahaanPerusahaan Bukan Perusahaan Negara(Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1963 tanggal 26 April 1963)pada Pasal 1 menetapkan bahwa tenggang waktu peralihan untukusaha pertambangan minyak dan

gas bumi oleh perusahaanperusahaan bukan perusahaan Negara sebagaimana disebut dalampasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undangundang Nomor 44 Prp tahun1960, akan berakhir pada tanggal 15 Juni 1963 jam 24.00 waktu Jawa.Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Peraturan pemerintah aquoangka 1 paragraf kedua menyatakan bahwa waktu diundangkannyaUndangundang Nomor 44 Prp Tahun 1960 terdapat tiga perusahaanasing yaitu CaltexPasific, Stanvac, dan Shell;Dengan demikian menunjukkan bahwa terhadap UsahaPertambangan

Minyak dan Gas Bumi oleh perusahaanperusahaanbukan perusahaan Negara dimana salah satunya adalah Stanvac,telah dialinkan kepada Pemerintah Indonesia yang menyerahkanpelaksanaan pengusahaannya kepada perusahaan Negara sebagaikuasanya, sebagaimana Penjelasan atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 1963 tanggal 26 April 1963 a quo;Bahwa, antara Juli 1964 dan Juli 1965 terjadi penandatangananpersetujuan pembelian fasilitasfasililas pemasaran dari Shell,Stanvac, dan Caltex dengan Pertamina (sebelum perusahaandigabung

mempunyaikwalitas dan kedudukan menurut hukumn NegaraBahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil dari Pelawan pada angka 1 gugatan perlawanan, dimana Pelawanberdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:Pelawan adalah merupakan Perseroan dan termasuk kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri danatau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uangtermasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

Negara/perusaha w daerah.afexperdata, sehinggs sudah sepatutnya "gugatan perlawanan ini dinyatakanfotoiatau setidaktidaknya tidak dapat diterima,iqenai Kedudukan Pelawan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Bahwa sekalipun Pelawan merupakan perseroan yang termasuk kekayaan Negara/daerah, quodnon,namun Pelawan sebagai suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, tetap tunduk padahukum mengenai Perseroansebagaimana layaknya suatu badan hukum, dan tidak ada kaitannya apakah Perseroan terbatas

itumilik Negara atau tidak.Bahwa sebagaimana diakui oleh Pelawan sendiri, maka kekayaan dari Pelawan adalah kekayaanyang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, dengan demikian status dankedudukan hukum dari Pelawan adalah sebagaimana halnya badan hukum lainnya yang tidak adakaitannya dengan Negara yaitu bahwa Pelawan mempunyai hak dan kewajiban hukum yang harusdipenuhinya, dan jika tidak dipenuhinya maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa kekayaan dariPelawan dapat dikenakan penyitaan

Terlawan merupakan pemilik sepenuhnya PD Pasar Jaya ;sehingga seiuruh kekayayaan yang dimiliki oleh pelwan berasal dan merupakankekayaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakaarta ic Turut terlawan yangdipisahkan;2 huruf g Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangkeaungan Negara meliputi kekayaan Negara /kekayaan1A jj4 terah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang , surat berharga ., barang serta hak hak lain yang dapat dinbilai dengan uang termasukAfeekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

Negara / perusahaan daerah ;Dengan demikian seluruh kekayaan milik pelawan baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalambentuk uang maupun barang merupakan kekayaan daerah / barang milik daerah pemerintah Provinsi Dki jakartai.c Turut Terlawan.7. bahwa sesuai pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dinyatakan Pihak manapun dilarang melakukanpenyitaan terhadap ;. fe*hwaa sesuia pasalVv* %iiiangan negara a. uang atau surat berharga milik Negara / daerah baik yang berada

Menghukum Penggugat karena sebagai perusahaan negara yangtaat hukum justru telah membolakbalikan fakta yang ada danmelakukan fitnah terhadap Para TergugatHalaman 3 dari 10 hal. Put.

Menyatakan sebagai berikut :"Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai1011dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/Perusahaan daesrah j===nm nnn nnn nnn nnn nmeBahwa dari uraian pasal 2 huruf g diatas jelas dan terang keuangan negara termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yangdipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan

) dan kekayaanPemerintah Daerah (Keputusan Menteri Keuangan Nomor= ATOKA VIDAY aman nana aBahwa sesuai dengan Fatwa MA Nomor : WKMA/YUD/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 pada angka 5menyatakan "Bahwa begitu pula dengan Pasal 2 huruf gUndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003, yangberbunyi : ".... kKekayaan negara/kekayaan daerah yangdikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, Suratberharga, piutang, barang serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkanpada Perusahaan

Negara/Perusahaan Daerah", yangdengan adanya UndangUndang RI Nomor : 19 Tahun2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf(g) knususnya mengenai "kekayaan yang dipisahkan padaPerusahaan Negara Perusahaan Daerah" juga tidakmempunyai kekuatan Hukum tetap 5Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 77/PUUIX12011 tanggal 25September 2012, pada bagian Pendapat Mahkamahhalaman 71 angka (38.17) : "Menimbang bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor : 19 tahun 2003tentang

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1970, tentangPengalinan Bentuk Perusahaan Negara PN. Kerta Niaga menjadiPerusaah Perseroan (Persero) ; 22000 =b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1998, tentangPembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kerta Niaga danPenambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga;Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUNPLGc.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata telah mengambilpenetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :Drs.Ec.BASANTO YUDOYOKO, Direktur Utama PT.Panca Wira Usaha JawaTimur,bertindak dan untuk atas nama PT.Panca Wira Usaha JawaTimur,dulu. dikenal dengan nama Perusahaan Negara PerindusirianRakyat NABATIYASA berubah nama menjadi Perusahaan DaerahAneka Pangan,selaku pengelola aset Pemerintah Derah Propinsi JawaTimur,alamat Kantor di