Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015memberitahu si pengadu setiap tindakan yang diambilnya,perdebatan hukum di sini yakni bahwa semua ini menyebabkankerugian;Selain itu pertimbangan hakim huruf b) menyatakan kalau saksiHENI HANDAYANI bersaksi tidak ada pelecehan seksual, padahal faktanya notulensi persidangan juga mencatat kesaksiannya,yakni:HENI HANDAYANI al FEBRI, bersaksi, di cafe mekar tidak bolehkerja pake jeans, casual atau ft shirt, harus pake baju sexy tapimalam sabtu dan malam minggu dapat seragam

Pada fakta kesaksian SAKSI KORBAN dari komunikasi antaraterdakwa dan SAKSI KORBAN, didapatkan adanya pengetahuanterdakwa bahwa usia SAKSI KORBAN masih 17 tahun; Pada fakta dari BAPSAKSI KORBAN yang dibuat penyidik tanggal 9September 2013, terdakwa tahu usia SAKSI KORBAN masih 17 tahunketerangan ini dikuatkan oleh saksi verbalisan AMIRUDIN penyidikpada perkara terdakwa di persidangan sesuai notulensi tanggal 20Januari 2014 sekitar jam 12.30 wita sampai dengan 12.45 wita; Pada fakta perjanjian mitra

Bahwa beberapa kali Hakim menyebut halhal yang bersifat karangan sertatidak pernah muncul dalam fakta di persidangan, sehingga Penuntut Umumsampai bolakbalik membuka catatan sidang maupun notulensi putusanHakim untuk mencari darimana katakata itu berasal, dan sama sekali tidakpernah diterangkan saksisaksi baik pada notulensi persidangan maupuntuntutan PU, antara lain pada pertimbangannya dikatakan:a.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari pasal yang didakwakanJaksa Penuntut Umum hanya saksi korban SAKSI KORBAN yangmenyatakan bahwa ia telah diexploitasi baik secara sexual maupunekonomi oleh Terdakwa, saksi HENY HANDAYANI alias FEBRI dipersidangan tidak menyatakan diexploitasi secara sexual;Padahal Notulensi sidang mencatat saksi HENI dan SISKA bersaksimengalami pelecehan seksual yang sama dengan SAKSI KORBAN dantidak mendapat pertolongan dari terdakwa;b.

putusan JudexFacti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata tidak salah dalammenerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karenaPenggugat Konvensi dengan buktibukti yang diajukan, yaitu : bukti P1 sampaidengan P26 dan 2 (dua) orang saksi tidak berhasil membuktikan dalilgugatannya;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meskipun bentukformalnya tidak berupa perjanjian, tetapi isi/substansi/materi notulensi

Sinar JayaAbadi), serta yaitu Iwan Suryawan dan Direktur Erwin Suryawan yang keduanyamenandatangani notulensi rapat, penandatanganan berarti memahami danmenyetujui isi notulensi rapat dan mengikat keduanya yang mewakiliPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT.

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaHalaman 12 dari 27 hal Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BglKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB aonPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB anPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

)meminta kesediaan dari Bapak Kukuh Prayogo sebagai Direktur UtamaPT.SPM untuk segera menyelesaikan segala permasalahan mengenai semuahak pekerja Security PT.SPM baik Pusat maupun Regional;*Kami mohon kesediaan waktu Bapak Kukuh Prayogo memberikan jawabanpermasalahan ini secepatnya, sebelum kami menempuh upaya hukum keinstansi terkait, dalam hal ini Disnakertrans dan Menakertrans;18 Bahwa kemudian, beberapa kali perundingan dilakukan, beberapa kali SuratPernyataan, Berita Acara, Kesepakatan dan Notulensi

No. 164 K/Pdt.SusPHI/201312121920e SURAT KESEPAKATAN, tertanggal: Jakarta, 29 01 2010;e SURAT PERNYATAAN, tertanggal: Jakarta, 29 01 2010;e RISALAH PERUNDINGAN, tertanggal: Jakarta, 9 Februari 2010;e SURAT PERNYATAAN, tanggal: 9 Februari 2010;e RISALAH PERTEMUAN, tertanggal: Jakarta, 14 04 2010; NOTULEN, tertanggal: Jakarta, 21 04 2010;e MINUTES OF MEETING, tertanggal: Kamis/ 17 Juni 2010;e NOTULENSI, tertanggal: Jakarta, 02 September 2010;e NOTULENSI PERUNDINGAN, tertanggal: 27 Oktober 2010;Bahwa

No. 164 K/Pdt.SusPHI/2013dipaparkan dalam butirbutir sebelumnya), setelah Surat Panggilan Ketigatersebut, pada tanggal 27 Oktober 2010 antara para Penggugat dan Tergugatterjadi perundingan yang difasilitasi/ dimediasi oleh pihak TELKOMSELselaku pengguna jasa, yang dituangkan dalam notulensi perundingan,tertanggal: 27 Oktober 2010;50 Bahwa kemudian berkaitan dengan mutasi terhadap para Penggugat,Tergugat (dalam hal ini Anton Ramdhani selaku Manager OperasionalPT.Sandhy Putra Makmur Jakarta) menyatakan

Wom Finance,dan pada saat itu juga Yoki Anggadita membuatkan notulensi dandibuatkan pada Form Bipartid dan mengatakan pada saat itu dilakukanBipartid pertama tanpa memberikan copy daripada notulensi tersebut ;13.

HRFast, diberi tanda bukti P2 ;SK No.049/SK/HCHO/RAP3/13 Penetapan Jabatan sebagai Branch HeadCirebon, diberi tanda bukti P3 ;Foto copy SK DEMOSI No.116/SK/HCHO/A.A.P/16 ke Kapos HeadSoreang tertanggal 29 Juli 2016 ,diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Adendum Surat Keputusan Direksi No.017c/SKD/HC/15 perihalKetentuan Fasilitas CAR OWNERSHIP PROGRAM (COP) atas FasilitasEncashment, diberi tanda bukti P5;Foto copy Noitulensi Bipartit kedua pada tanggal 25 Agustus 2016, diberitanda bukti P6 ;Foto copy Notulensi

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (bukti T1);Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPUNomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan AlokasiKursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalamPemilinan Umum (bukti T2):Fotokopi Surat Pimpinan DPRI Nomor: LG/12589/DPR RI/VII/2017,tanggal 21 Juli 2017, Hal Undangan Rapat Timus dan Timsin RUUtentang Penyelenggaraan Pemilu, ditujukan kepada Sekjen KPU, SekjenBawaslu, dan Sekjen DKPP, disertai lampiran Risalah Notulensi

Fotokopi Surat Ketua KPU RI Nomor: 240/KPU/III/2017, tanggal 24Maret 2017, Perihal: Permohonan Narasumber dalam kegiatan FGDtentang Penataan Daerah Pemilinan dan Alokasi Kursi untuk Pemilu2019, disertai lampiran notulensi hasil FGD pada hari Kamis, tanggal 6April 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (bukti T4);5.

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa in litis ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan ResmiPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 555/PTSNMK.MA/KIJBR/11/2016, Notulensi

Wom Finance, danpada saat itu juga Yoki Anggadita membuatkan notulensi dan dibuatkanpada Form Bipartit dan mengatakan pada saat itu dilakukan Bipartidpertama tanoa memberikan copy daripada notulensi tersebut;Bahwa adapun penolakan Demosi oleh Penggugat adalah keputusan yangtelah dilakukan Tergugat sangat tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaantahun 2015 2017, yaitu Pasal 12 ayat (1) tentang demosi Perusahaan dapatmengambil tindakan berupa penurunan golongan, pencabutan dan/ataupenurunan jabatan

Surat Notulensi Mediasi Antara Penggugat dan Tergugat ;Membuktikan bahwa telah terjadi penawaran pembayaran hutang yangdiajukan oleh pihak Tergugat I, Namun pihak Penggugat tidak sepakatdengan penawaran yang ditawarkan penggugat, Penggugat meminta untukmelakukan pelunasan Hutang tersebut;5.

Fotokopi Surat Notulensi mediasi antara Penggugat dan Tergugat ,CUD LEANN seen ecw x sats conv wm arn a wv ne ac om mt OO OR a BWR 8T.LI3 ;4. Fotokopi Surat Pertemuan 23 November 2020, diberi tanda .........

KAMARI (Asli);12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (Buku Asli);Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (Dokumen Asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Februari2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Buku Asili);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (Dokumen Asili);Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (Dokumen Asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/

KAMARI (asli);6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);7. Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007;8. Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(buku asli);9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);10. Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI);11.

KAMARI (asili);6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulaitanggal 26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 1916 K/Pid.Sus/201711.12.13.14.15.16.17.18.Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Februari 2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);.

KAMARI (asili);12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(buku asli);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor: 488/SH01

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas IIA Pontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

SAID yangdikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIStanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib diRuang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBintt H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IT APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

Tidak memenuhi aturan yang ada, tergugat menguraikan fakta sebagaiberikut:Dalam Penetapan keputusan Kelayakan Lingkungan telah dilakukanberdasarkan kriteria : Berdasarkan Permen LH No 8 Tahun 2013 pasal 15 (Terlampir) Hasil notulensi yang disampaikan kepada pemrakarsa sudah terjawab danakan diakomodir oleh pemrakarsa dengan pertimbangan teknis dari instasiterkait sesuai dengan yang di tuangkan dalam RKLRPL.b.

Notulensi rapat terbit setelah selesaipelaksanaan rapat dengan pertimbangan menunggu saran dan masukananggota tim komisi atau teknis yang lain yang tidak bisa hadir dalam rapattersebut serta proses penandatangan notulensi dilakukan oleh kepala BLHD.b. BLHD Pemkot Tangsel tidak terbuka mengenai hasil persidangan AmdalAyoma yang sebenarnya.

Tanpa dasar yang jelas dan transparan, BLHD Tangsel tidak bolehmenerbitkan Surat Rekomendasi, tergugat menguraikan fakta sebagaiberikut:Landasan BLHD menerbitkan surat kelayakan lingkungan hidup berdasarkanPermen LH No 8 Tahun 2013 pasal 15 (Terlampir) dan Hasil notulensi yangdisampaikan kepada pemrakarsa sudah terjawab dan akan diakomodir olehpemrakarsa dengan pertimbangan teknis dari instasi terkait sesuai denganyang di tuangkan dalam RKLRPL.d.

Tidak diterbitkannya Notulen Hasil Sidang Amdal Ayoma oleh BLHD KotaTangsel, merupakan upaya secara sengaja.tergugat menguraikan fakta sebagai berikut:BLHD menerbitkan Notulensi hasil rapat Pembahasan Andal, RKLRPLoleh Tim Teknis dan Komisi Nomor: 660/1405Pengkajian&binhuk, tanggal2 Juni 2016, Nomor: 660/2845Pengkajian&binhuk, tanggal 4 november2016, Nomor: 660/2885Pengkajian&binhuk, tanggal 8 november 2016(terlampir).6. REKOMENDASI BLHD :a.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: BLHD menerbitkan Notulensi hasil rapat Pembahasan Andal, RKLRPK oleh TimTeknis dan Komisi No. 660/1405Pengkajian & Binhuk tanggal 2 Juni 2016 jo.No.660/2845Pengkajian & binhuk tanggal 4 Nopember 2016 jo. No.660/2845Pengkajian & binhuk tanggal 8 Nopember 2016, dimana dalam hal ini tidak adakewajiban bagi BLHD untuk menyerahkan Notulen rapat pada peserta rapat.

Bukti T. 1: Berita Acara Notulensi tanggal 6 April 2020;Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa dalam Berita Acara NotulensiPertemuan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyampaikanitikat baiknya untuk mengembalikan dana Penggugat dengan skema 6(enam) kali pembayaran serta menawarkan pengembalian dana dengan carabarter aset tanah Tergugat, akan tetapi itikat baik tersebut ditolak olehPenggugat, dan Penggugat meminta pengembalian dana dengan skema 2Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan

Fotokopi Berita acara Notulensi tanggal 6 April 2020 diberi tanda (T1);Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan aslinya diperlinatkan didepan persidangan ;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas Tergugattelah tidak mengajukan alat bukti lainnya didepan persidangan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini yang dianggap sebagai telah dimuat

Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada Sidang Komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL,RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL, RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan Pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS); 26.Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi Penilai Amdaldan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010; 27.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Hal. 79 dari 117 hal.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan (RPL) Pertambangan Pasir Besi oleh PTIndo Modern Mining Sejahtera (IMMS) di Desa Bades KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang, tanggal 10 Juni 2010; Hal. 103 dari 117 hal.

Perihal penerbitan surat perjanjian baru tersebut, barubisa diketahui berdasarkan bukti notulensi rapat (bukti T.19) yang didukungketerangan para saksi. Jika masyarakat umum tidak mengikuti sidang ataumembaca notulensi, maka akan sulit untuk memahami duduk persoalan yangsebenarnya.

Bahwa karena isinya telahdisepakati, dan uang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi pada saatperjanjian dalam tahun 2011, maka menjadi kewajiban dari TergugatRekonvensi untuk selanjutnya membayar angsuran hutang tersebut ;Bahwa berdasarkan bukti surat P.Rek.20, yaitu surat panggilan kepadaTergugat Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2012 untuk membicarakan tunggakanhutangnya, dan bukti P.Rek.19 berupa Notulensi rapat pertemuan tanggal 27Oktober 2012, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi belum melunasihutangnya.Bahwa

Bukti T4A : Foto copy dari copy Kesepakatan yang tercapai/Notulensi hasilrapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober2011, yang dicatat di bawah Purchse Order Nomor: PROC/PHE0558/ELE/PO/ 089 REV.0 yang ditanda tangani olehPenggugat dan Tergugat ; 8.

Bukti T4B : Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan dari Kesepakatan Yangtercapai/Notulensi hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat padatanggal 7 Oktober 2011 yang tercatat di bawah Purchse OrderNomor : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0 dengan ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat ; Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 13 Maret 2013; Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi dalamperkara ini, maka

M.Si tersebut tidak memiliki dasar legalitas apapunkecuali hasil rapat yang dipimpin oleh terdakwa yang tidak ada notulensi rapatnyaatau berita acara hasil rapatnya. Tim ini juga tidak memiliki AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, tidak berbadan hukum, bahkan susunanpengurus dan anggota yang dibentuk oleh terdakwa, tidak memiliki kejelasanmengenai tugastugas dan fungsinya di dalam Tim tersebut.

Adnan Aroko), kemudian terdakwa memanggil bendahara dan sekretarisuntuk menandatangani Proposal tersebut, selanjutnya proposal dikirimkankepada Dinas Hubkomminfobudfar Kabupaten Kepahiang;Bahwa benar Kelompok Masyarakat yang dinamakan Tim PenggerakPercepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu yangdibentuk oleh terdakwa selaku Camat Kecamatan Muara Kemumu tersebut,tidak memiliki Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga, tidakmempunyai Badan Hukum, hasil rapatnya tidak pula mempunyai Notulensi

Paeran, 5.Kamari (Asli);12 Notulensi Rapat Pengurus KUDSumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006(Buku asli) ;Berita Acara rapat pengurus KUDSumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Dokumen sli) mulai tanggal 19Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007 ;Daftar hadir rapat pengurus KUDSumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Buku asli) ;Berita Acara Realisasi KUT MT19992000 (Dokumen asili) ;Rekapitulasi RDKK tanggal 23September 1999 (Dokumen asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor :

Kamari (asli) ;6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asili);Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/20147. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Pebruari 2007 ;8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili) ;9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili) ;10.

Kamari (asli) ;6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal26 Januari 2000 sampai 7 Januari 2006;7. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Pebruari 2007 ;8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili) ;9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili) ;10.

Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri olen Penggugatmaupun Tergugat serta beberapa saksisaksi, meskipun tetap tidakmemiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namun faktayang kembali ditunjukan berdasarkan notulensi rapat sebagaimanaSurat Camat Porsea dengan Nomor 100/522/Pem./2015 tanggal 29 Juli2015 Perihal Penyampaian Notulen/Hasil Rapat Masalah Tanah di DesaParparean II (Bukti P13), yakni pada pokoknya sebagai

Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir padatanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor PertanahanToba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris Camat Porsea,Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea serta KepalaDesa Parparean ll, yang mana berdasarkan notulensi rapatsebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir denganNomor 277/60012.12/IX/2015 tanggal 3 September 2015 Perihal HasilPertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean

Bahwa terhadap undangan pertemuan tersebut Penggugat berpikir bahwafokus dari pembicaraan tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahankeluarga, namun ternyata pertemuan tersebut justtu BUKAN UNTUKMEMBAHAS PERMASALAHAN PERKAWINAN ANTARAPENGGUGAT DAN TERGUGAT I MELAINKAN LEBIHDIFOKUSKAN KEPADA PEMBAGIAN BISNIS PT AJI SETELAHTERJADINYA PERCERAIAN hal mana terbukti dari Notulensi Rapattertanggal 19 Juli 2010 (Bukti P6)yang disampaikan kepada Penggugat oleh Kuasa Hukum Tergugat I danTergugat II.HAL

menyadari berdasarkan dokumen pembukaan rekening,masingmasing rekening tersebut dapat dioperasikan baik oleh Penggugatdalam kapasitasnya selaku Direktur Utama maupun Tergugat I sebagaiDirektur.Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat I untuk menguasai danadana yangberada di Rekening PT AJI sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir11 semakin terbukti dengan tindakan Tergugat I yang memerintahkan kuasahukumnya untuk mengeluarkan surat hanya dalam kurun jangka waktu 3 (tiga)hari setelah dibuatnya Notulensi

Akan tetapi DirekturUtama (in casu PENGGUGAT) tidak hadir dalam pertemuan tersebutsebagaimana terbukti dalam Notulensi Rapat Direksi 11 Agustus2010.Bahwa hingga tanggal 19 Agustus 2010, Direktur Utama PT AJI (incasu. PENGGUGAT) tidak memberikan laporan dan penjelasansebagaimana telah diminta oleh Komisaris PT AJI (in casuTERGUGAT II).

BUKTIP6 : Notulensi Pertemuan tanggal 19 Juli 2010 bertempat diEpisentrum Kuningan Jakarta (copy dari prin out) :8. BUKTIP7 : Laporan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengannomor rekening : 037618000001309 atas nama : PT. AJI diBRI Kanca Jakarta Sudirman I, tanggal 30 Juni 2010, PeriodeTransaksi : 1 Juni 2010 30 Juni 2010 dalam mata uang Euro(sesuai dengan aslinya) ;Hal.47 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.9.