Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah terletak di Km.8Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan luas + 81,4397 Haberikut kebun sawit yang ada diatasnya, masing masing sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuhmenurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) dengan perincian sebagai berikut:1.1.

suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Penggugat tersebut diatas tetap meyakinkan Penggugat untuktidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnyaberdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal30 Juli 2015 memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkankeputusan tersebut hak milik Penggugat yang merupakan hak terkuat

karena proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat belumdilakukan dihadapan PPAT, mengakibatkan jual beli tidak dapat dibuktikanoleh akta jual beli yang dibuat, dan ditandatangani dihadapan PPAT, olehkarenanya Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama, dari namaTergugat menjadi nama Penggugat, dan oleh karena itu berakibat kepadaPenggugat, memiliki tanah yang tidak dilengkapi oleh sertipikat, yangHalaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla10.merupakan suatu bukti yang terkuat

adalah milik Tergugat sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 28/Nt dan SHM No. 33/Nt maka perbuatanHalaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla12.13.14.Penggugat yang melakukan penguasaan fisik atas atas tanah aquo dengacara menggarap dan mengambil manfaat atas tanah aquo dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatanTergugat telah bertentangan dengan UndangundangPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) No. 5 tahun 1960 yang berbuny/i:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah...Bahwa HakMilik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untukmenggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidakterbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat gugatan ini dibuat masihmenguasai tanah a quo akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya selaku pihakyang telah membeli tanah tersebut dengan penuh itikad baik;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah aquomembuatPenggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk menguasai, menikmati danmemanfaatkan tanah miliknya sampai saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;Bahwa sertifikat Hak Milik merupakan alas hak terkuat

;Bahwa hak milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikankewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluanselama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangankhusus untuk itu.

Bahwa, karena nyatanyata terdapat fakta yang terkuat dari Tergugat untuktidak mau membagi harta bersama dan berusaha menjauhkan Penggugatdari harta bersama serta dikhawatirkan pula jika nantinya Tergugatmelakukan upayaupaya yang merugikan Penggugat seperti memindahkan,menggadaikan, menyewakan, menukar atau menghibahkan harta bersamatersebut diatas sebelum ada keputusan dari Pengadilan yang mempunyaikeputusan hukum tetap dan juga untuk menghindari kerugian yang lebihbesar dari Penggugat, maka Penggugat

tidakmenerapkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria di dalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalamUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwaSertifikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun, terkuat

dan terpenuh yangdapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertifikat hak milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya, namunakan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak mempertimbangkanbukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yang merupakan bukti kepemilikanatas tanah terperkara dalam bentuk sertifikat hak milik yang terkuat danterpenuh yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Bukti P3 Hitam memang berada di lokasi tanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, memang berada diobjek terperkara,maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak menerapkan KetentuanHukum Agraria sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;adalah hak milik adalah hak turun termurun terkuat

buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanpersidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor 292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor293, berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3 Hitamyang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini khususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurna danmempunyai kekuatan terkuat

sebagaimana tersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan Bukti Surat P3 Hitamadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dantelah pula tidak mencerminkan keadilan adanya, karena dengan tidakmenganalisa dan mempertimbarigkan isi dan Bukti P3 Hitam tersebutmengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah (objek terperkara)Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana bukti P1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kKepemilikan yangsempurna, terkuat

Bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20ayat (1) yang dimaksud dengan hak milk adalah hak turun temurun, terkuat,dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah;Hal. 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 283/Padt.G/2014/PN Dps.145. Bahwa dalam posita 5 Gugatan Penggugat menyatakan adanya kejanggalanyang dirasakan tentang keberadaan lahan yang Penggugat nyatakan sebagaifasilitas jalan umum dengan nama Gang Sukusuku.

Bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20ayat (1) yang dimaksud dengan hak milk adalah hak turun temurun, terkuat,dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah;5. Bahwa dalam posita 5 Gugatan Penggugat menyatakan adanya kejanggalanyang dirasakan tentang keberadaan lahan yang Penggugat nyatakan sebagaifasilitas jalan umum dengan nama Gang Sukusuku.

diperjualbelikandan/atau dipindahtangankan baik kepada Pemerintahan Kabupaten Serangdan/atau ke Pemerintahan Kota Serang;Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut di atas adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto PemerintahPemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Vide: Undang Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) menegaskan:hak milik adalah hak turun menurun, terkuat

Hak milik adalah hak yang"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberiansifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, takterbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu.

Sifat yang demikian akan terangbertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya,yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapatdipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling) kuat dan terpenuh;Dalam Pasal 28 G ayat (1) menyatakan:Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat,

Abidin dengan MuhtarAhmad tertanggal 11 Januari 2000, dengan luas, letak dan batasbatassebagaimana dalam bukti surat TI.11.4;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikantentang bukti surat TI.II.4 tersebut diatas, yang mana berdasarkan Pasal 20 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak Milik (HM) adalah hak turuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan Pasal 6 UndangUndang

Isi dan sifat Hak Milik disebutkan turuntemurun, terkuat, dan terpenuh.Sudargo Gautama memaknai turuntemurun sebagai hak yang dapat diwarisidan diwariskan. Boedi Harsono menegaskan bahwa Hak Milik tidak hanya akanberlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi hak itu dapat pulaHalaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Dpudiwariskan dan diwarisi. A.P.

Parlindungan menafsirkan turuntemurun tersebutsebagai hak yang dapat diwariskan berturutturut ataupun dan diturunkankepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjaditiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi pemindahan hak.Makna terkuat dan terpenuh menurut Penjelasan Pasal 20 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria adalahuntuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan(HGB), Hak Pakai (HP) dan lainlainnya,

pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Semarang adalah putusan yang tanpa dasar hukum dimana dalampenerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakankasus perdata bukan merupakan kasus Pidana ;Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluhpuluh tahun sejak dariorang tuanya sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikantanah berupa sertifikat, dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah, yang terkuat

pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Semarang adalah putusan yang tanpa dasar hukum dimana dalampenerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakankasus perdata bukan merupakan kasus Pidana ;Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluhpuluh tahun sejak dariorang tuanya sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikantanah berupa sertifikat, dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah, yang terkuat

sebaliknyaputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telan tepat dan benarmemberikan pertinbangan hukum dalam putusan bahwa fakta P2, P3, P4bukanlah surat kepemilikan, sehingga terhadap keberatanPembanding/Penggugat, menurut hukum harus ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan.Alasan hukumnya:Bahwa sejak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang Undang UndangPokokPokok Agraria (UUPA"), yang dikuatkan di Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPAmaka yang menjadi alat bukti kKepemilikan yang berlaku dan terkuat

No. 199/PDT/2017/PT MKSkarena hanya sertipikatlah yang menjadi bukti kepemilikan yang terkuat danterpenuh sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 yang menyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2.

Agung mendapatkan penyerahan dari GustiMuhammad Sabran Penambahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah diKerajaan Matan pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22Juni 1861 ) beserta apaapa tanaman tumbuh yang terdapat didalam Lokasitanah tersebut Maka tanah tersebut Mutlak menjadi tanah hak milik dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (Nenek Penggugat ) sesuaidengan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960adalah hak milik adalah hak turun temurun terkuat

Tertanggal 26 September 2011 No.02/G/2011/PTUNPTK yang mempertimbangkan, bahwa tanah warisan milikPenggugat/PembandingiPemohon Kasasi adalah warisan tanah Swaprajaadalah salah dan keliru, karena tanah = ~milik Penggugat/PembandinglPemohon Kasasi adalah tanah hak milik adalah tanah hakturun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahsesuai dengan UndangUndang No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)., bukanberasal dari tanah Swapraja dan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasitidak pernah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi berpendapat judex facti salah menerapkanhukum, karena tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlahtanah Swapraja akan tetapi adalah tanah hak = =milik Turuntemurun terkuat dan terpenuh, karenanya Penggugat/Pembanding/ PemohonKasasi sangat mempunyai kepentingan sekali dalam sengketa ini;7.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV pada saatmendirikan bangunan, saat itu masih memiliki alas hak terkuat berupaSertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan mendirikan bangunan masihberdasarkan alas hak yang sah dan terkuat secara hukum. (jawaban dalilPENGGUGAT Poin 5)3.

tujuhratus delapan puluh meter persegi) bukti tersebut didukung oleh bukti yangbertanda P.10 berupa fotokopi bukti surat yang tidak diperlinatkan aslinyadipersidangan berupa buku letter C desaNomor 484, yang tertera pada No.878tertulis RIFAI luas 0,378 da tanggal perubahan 2 Agustus 2001 waris dariNomor 298, akan tetapi bukti tersebut belum menunjukkan secara sah danmeyakinkan adanya kepemilikan tanah Alm.RIFA'l karena Akta Pembagian HakBersama bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat

CAHAYAHIJAU17TAMANINDAH ;12 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Hak Milik adalahhak yang Terkuat dan Terpenuh dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakai dan HakHak Atas Tanah lainnya, sedangkan Hak GunaBangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanahyang bukan miliknya sendiri, maka secara yuridis formal Hak Milik Para Penggugat adalah yang terkuat dan terpenuh

UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo.UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal;Alasan keenam :Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelum terbit sertipikat hak miliknya, Sertipikat HakMilik Nomor 824/Desa Malili Tahun 1989 Atas Nama Tergugat Rami;Dimana sertipikat hak milik tersebut adalah sebagai bukti terkuat

danterpenuh atas kepemilikan sebidang tanah, sebaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Pasal20 ayat (1) yang secara tegas menyebutkan : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipenuhi oleh orang atastanah;Bahwa dengan demikian, pemilik atau pihak yang berhak atas tanahyang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 824/Desa Malili Tahun1989 Atas Nama Tergugat RAMLI (termasuk objek sengketa) adalahRamli dalam hal ini Tergugat/Pembanding

bersalahatau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum sehingga terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, makaselain terbukti Terdakwa melakukan permbuatan sebagaimana dakwaan, perbuatanTerdakwa tersebut juga harus memenuhi unsurunsur Pasal yang terkandung dalamPasal Dakwaan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahuludakwaan yang memiliki relevansi terkuat

Reg. 67/Pid.B/2012/PN.MMenimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama ternyatadakwaan yang memiliki relevansi terkuat dengan faktafakta dipersidangan adalahdakwaan KESATU, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanKESATU terlebih dahulu dan bila dakwaan KESATU tidak terpenuhi dan terbuktiunsurunsurnya Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan dakwaan KEDUA,namun bila dakwaaan KESATU terpenuhi dan terbukti unsurunsurnya maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan

Bahwa buktibukti kKepemilikan tergugat atas tanah tersebut adalah buktibuktiyang terkuat dan terpenuh serta bersifat otentik sehingga tidak dapatterbantahkan kekuatan pembuktiannya sebagaimana dimaksud UndangUndangNo. 5 tahunj 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria khususnyapasal 20 (1) yang menyatakan bahwa : hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;.Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN.Mam Halaman 58.

telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian,karena berdasarkan kepada keterangan Terdakwa yang intinyamenyatakan tanah yang diatasnya didirikan bangunan oleh Terdakwaadalah warisan orang tuanya, yang kekuatan pembuktiannya hanya untukdirinya sesuai pasal 189 ayat (1) KUHAP, hal ini tidak dihubungkan denganbarang bukti Sertifikat Nomor 3378 dan Nomor 3293 tahun 2002 pecahandari Sertidikat Nomor 146 tahun 1965 atas nama orang tua korban RUDIMARKAS, dimana Sertifikat merupakan bukti kepemilikan terkuat

Wita bertempat diSo Mbere Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Para terdakwa datang lagike lokasi tanah tersebut dan membawa 7 (tujuh) pohon pisang dan menanam dikebun milik saksi Nasrullah;Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa memasuki dan menanami denganpohon pisang dan menabur benih kacang hijau, tanah dalam penguasaan saksiNasrullah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Ishaka Yasinyang merupakan orang tua saksi Nasrullah.Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat

Judex Facti telahmelanggar hukum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 1866 KUHPerdatajuncto Pasal 164 HIR/284 RBG yang menentukan bukti tertulis mempunyainilai pembuktian yang terkuat dalam perkara perdata in casu PHI(Pengadilan Hubungan Industrial), sehingga PHK telah terbukti olehTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;Bahwa menimbang sebelum PHK dikenakan kepada PemohonKasasi, Pemohon Kasasi telah dikenai Surat Peringatan Ill yang masihberlaku (vide bukti P4) akibat Pemohon Kasasi berkelahi dengan