Ditemukan 61503 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 31-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Mks
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
LUSIA PANGALINAN, SH
Terdakwa:
MUH. AKBAR ALIAS ABBA BIN NYAMPA DG. RUPPA
252
  • RUPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    Tamalate Kota Makassar atau setidak tidaknyasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan NegeriMakassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Hal 4 Perkara No.162/Pid.SUS/2018/PN.MKS Terdakwa ditangkap
    TamalateKota Makassar atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemamfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat2 dan 3.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.1. Unsur Barang SiapaBahwa unsur barang siapa sudah terbukti dan kami jelaskan diatas dalam unsurdakwaan Kesatu : Subsidaer Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.2.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.Unsur ini dibuktikan denga fakta sebagai berikut :Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangandengan UU atau bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.Berdasarkan alat bukti keterangan saksi MUSDAR ABDULLAH, saksi AHMAD yangsaling bersesuaian, dan dihubungkan
    RUPPA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanamandan dengan sengajamengedarkan sedian farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.Hal 12 Perkara No.162/Pid.SUS/2018/PN.MKS2.
Putus : 10-10-2012 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 239/Pid.Sus/2012/PN.Lmj
Tanggal 10 Oktober 2012 — 1. EKO SETIAWAN Bin PAELAN 2. ALEX SUGIARTO Bin GIAR
307
  • Menyatakan terdakwa I.EKO SETIAWAN Bin PALEAN dan terdakwa II.ALEX SUGIARTO Bin GIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart khasiat dan mutu;2.
    pidana dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan :KESATU :Bahwa ia terdakwa ILEKO SETIAWAN Bin PAELAN dan terdakwa II.ALEXSUGIARTO Bin GIAR pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa GucialitKec.Gucialit Kab.Lumajang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja tanpa memilikikeahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi
    tidakdikenal di daerah Tanggul Jember sebanyak 1I(satu) box/1000(seribu) butir pil Dextro logoNova dengan harga Rp.140.000, 1(satu) box/1000(seribu) butir pil Dextro logo SF denganharga Rp.180.000, 10(sepuluh) butir pil trihexipnidyl logo INF seharga sebesar Rp.2500,per butir dengan total Rp.25.000, dan 3(tiga) butir pil trihexipnidyl logo Y sehargaRp.2.500, per butir dengan total Rp.7.500,, kemudian dengan tanpa memiliki keahliankhusus dan kewenangan serta tidak memiliki izin sebagai distribusi Farmasi
    KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa ILEKO SETIAWAN Bin PAELAN dan terdakwa II.ALEXSUGIARTO Bin GIAR pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa GucialitKec.Gucialit Kab.Lumajang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang melakukan , menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ILEKO SETIAWAN Bin PAELAN dan terdakwa H.ALEXSUGIARTO Bin GIAR membeli pil dextro dan trihexipnidyl dari seseorang yang tidakdikenal di daerah Tanggul Jember sebanyak 1I(satu) box/1000(seribu) butir pil Dextro logoNova dengan harga Rp.140.000, 1(satu) box/1000(seribu) butir pil Dextro logo SF denganharga Rp.180.000, 10(sepuluh) butir pil trihexipnidyl logo INF seharga
    sebesar Rp.2500,per butir dengan total Rp.25.000, dan 3(tiga) butir pil trihexipnidyl logo Y sehargaRp.2.500, per butir dengan total Rp.7.500,, kemudian dengan tanpa memiliki keahliankhusus dan kewenangan serta tidak memiliki izin sebagai distribusi Farmasi dari DinasKesehatan, pil Dextro tersebut dijual kepada saudara MUSIKIN dan Sdr.HARJO denganharga Rp.10.000, per I(satu) tik / 20 butir sehingga dari hasil penjualan per satu box /1000 butir Pil Dextro logo Nova mereka terdakwa mendapat keuntungan
Register : 18-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mjk
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FITRAH KUSUMA, SH.,MH.
Terdakwa:
AMIN ZAKARIYA BIN SULAIMAN
322
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa AMIN ZAKARIYA Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
      didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Amin Zakariya Bin Sulaiman, pada hari Rabu tanggal 8Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Mei 2019 di didepan sebuah Balai Desa yang terletak di DsRandugenengan Kec Dlanggu Kab Mojokerto atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
      mendapat sebanyak 100 butir pada hari Rabu tanggal 8Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib dan nantinya dijual akan mendapatkeuntungan sebesar Rp. 50.000,, terdakwa menjual pil LL tidak ada ijin daripihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Mojokerto untuk proses lebih lanjut.Bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari yang berhakmengeluarkan surat ijin edar sediaan farmasi
      adalah Mentri Kesehatan RIberdasarkan PP No. 72 tahun 1988 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan terdakwaseharihari.Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
      Sedangkan obat tradisional adalah bahan atauramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turuntemurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesualdengan norma yang berlaku di masyarakat.Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa
      Menyatakan Terdakwa AMIN ZAKARIYA Bin SULAIMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Register : 08-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kpn
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARISIYAH,SH
Terdakwa:
NUR MUCH. HUFRON
1612
  • M E N G A D I L I

    1. - Menyatakan Terdakwa Nur Much Hufron tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya.
    Menyatakan Terdakwa Nur Much Hufron terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KeduaJaksa Penuntut Umum;2.
    Hufron pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021,bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Desa Maguan Kecamatan Ngajum,Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mulanya pada hari Rabu tanggal
    Setiyo Priyatno, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.00 WIB, Saksibersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahTerdakwa yang beralamat di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, KabupatenMalang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak adaizin edarnya berupa pil doble L.
    ;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan defenisibagianbagian dari unsur kedua ini, yaitu: Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika.
    ;Halaman 10 dari 14 Putusan No 174/Pid.Sus/2021/PNKpn Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Pemerintah.
Register : 30-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2371 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2017 — H. Muh. Amin Surkam
21696 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejaktanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 juni 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karenadidakwa :Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014, bertempat di TokoSemangat Baru milik Terdakwa di Jalan Bunga Seroja No 6A, Kemaraya, KotaKendari atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    tanpa izin edar, dengan uaraian sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwamenyimpan dan menyediakan 8 (delapan) macam sediaan farmasi jeniskosmetik, berupa SJ Whitening Spa Soap sebanyak 622 (enam ratus duapuluh dua) pot, Diamond Cream sebanyak 549 (lima ratus empat puluhsembilan) pot, Maxipell 3 exfoliant sebanyak 42 (empat puluh dua) lusin 12(dua belas) botol, BL Cream sebanyak 21 (dua puluh satu) tube, HDL creamsebanyak 36 (tiga puluh enam) tube, Esther
    No. 2371 K/PID.SUS/2016(tiga) lusin tube, Garnier cream sebanyak 1 (satu) lusin, Natural 99sebanyak 2 (dua) lusin; Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyediakan 8 (delapan) macamsediaan farmasi jenis kosmetika tersebut untuk tujuan perdagangan; Bahwa Terdakwa mengedarkan 8 (delapan) macam sediaan farmasi jeniskosmetika tersebuit tanpa memiliki izin edar dari instansi yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia
    Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagimana diuraikanputusan Judex Facti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanja ijin edar yang dilakukan dengan cara :Hal. 5 dari 8 hal. Put.
    AMIN SURKAM, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR;2.
Register : 01-11-2012 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 45 / Pid .Sus / 2011 / PN BLT
Tanggal 21 Februari 2011 — ALI MASRUL bin SETU
583
  • Menyatakan terdakwa ALI MASRUL bin SETU bersalah melakukan tindak pidana Dngan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan tanpaijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidaan dalam pasal 197 UU RI Mo. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair .2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)bulan denda sebesar Rp. 200.000, Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;3.
    Atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanDesember 2010 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kab.Kedini dimana Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadilinya ( pasal 84 ayat 2 KUFIP),Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi danlatau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikutPada awalnya sdr.
    Kediri dimanaPengadilan Negeri Blitar berwenang mengadilinya ( pasal 84 ayat 2 KUHP ), Telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikutPAGE 8Pada awalnya sdr. JONI 1NDARSAH dan beberapa orang rekanya dari Unit ReskobaPolresta Blitar melakukan penangkapan terhadap sdr.
    dari yang berwenang tersangka dengan terangterangan telah menjual/mengedarkan obat berupa sediaan farmasi berupa merk dobel Lkepada Sdr.
    Dedy Dwi Saputra dan kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dirumahterdakwa sendiri , terdakwa telah mengedarkan/penjualan sendiri secara langsung obatberupa sediaan farmasi jenis pil merk dobel L kepada Dedy Dwi Saputra sebanyak dua kalipada tanggal 6 Desember dan 11 Desember 2010 seharga Rp. 5.000, dan Rp. 10.000, dankemudian pada tanggal 11 Desember 2010 jam 12.30 seorang oknom Pilisi menyamarsebagai pembeli membeli Rp. 15.000, ,Bahwa sediaan farmasi yang dimaksud disini obat berupa pil merk
Register : 21-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN Belopa Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blp
Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.Kartika Karim, SH
2.Lewi Randan Pasolang, SH. MH
Terdakwa:
Yusni Kasri
200355
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa YUSNI KASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, mamfaat dan mutu yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSNI KASRI tersebut diatas oleh karena itu dengan
    Menyatakan terdakwa YUSNI KASRI, bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua;2.
    Menurut UndangUndang RI No 36 tahun 2009, pasal 1 ayat (4)tentang Kesehatan : Sediaan Farmasi adalah: adalah obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetika;.b. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang PengamanSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1) Sediaan farmasiadalah obat, Bahan Obat, Obat Tradisional Kosmetika;c.
    Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal105 ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c. Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajidb memenuhi standar dan atau persyaratanmutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturanperudanganundangan.d.
    dan Alat Kesehatan Pasal 1 (3)menyatakan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan ,menyiapkan, mengelolah membuat, mengemas, dan atau mengubahbentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;Bahwa benar ahli menerangkan Bahwa dasar ketentuan bahwa kosmetikayang Tidak Memiliki Izin Edar ( TIE) adalah dilarang untuk diedarkan ataudiperjual belikan yaitu Sesuai :a.
    UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat(1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasidan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untukdiedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;c.
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 19 Mei 2021 — 1.BUDIANNOR Alias GOMBLOH Bin KASRIANSYAH 2.SYAIFURRAHMAN Alias IPUR Bin ANNANG SYAMSUDIN
6027
  • Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 T:2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedaBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemersesual dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimp.sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagainrdimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nom2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi,pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar fartertentu yang telah memiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di ;maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwerdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan
    sapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus Ltmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkpersidangan, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas keseh:peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak melperizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demperbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan menjual NarkGolongan adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beral.bagi Majelis Hakim
Register : 03-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM
Tanggal 15 Mei 2018 — JAUW ON Als RUDI anak dari RUSTIAH
4667
  • RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.
    Bahwa di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidaklahdijelaskan pengertian dari mengedarkan namun pengertian tersebut dapatditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih berlakuberdasarkan Pasal 203 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.
    Dalam pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tersebut dinyatakan Peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sedian farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.
    Rudi anak dari Rustiah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 197UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo.
    RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.
Register : 03-07-2012 — Putus : 11-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 134/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 11 Nopember 2012 — MEGA MUSTIAH Binti (Alm) MAT ALI
5610
  • Menyatakan Terdakwa MEGA MUSTIAH Binti (Alm) MAT ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga;2.
    Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota Polisi yaitu saksi ANDRY EKA SAPUTRA dan saksi AGUSPURWANTO
    Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;31Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.
    ataupun37memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alatkesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiantelah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatanterdakwa pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaanKesatu Pasal 197 UU.
Putus : 31-03-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 60/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 31 Maret 2011 — IMAM MUSTAKIM bin TUKIJAN
193
  • Bahwa oada saat ditangkaptersebut terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saiful karena adayang memesan seharga Rp. 30.000,00 sedangkan yang 8 butir sudah dimakan olehterdakwa dan sisanya 88 butir disita sebagai barang bukti karena ditangkap petugas ;e Bahwa terdakwa membawa pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenangserta bukan sebagai tenaga kesehatan atau ahli farmasi ;e Sesuai hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Surabaya yang disita dari tanganterdakwa No.:
    Bahwa oada saat ditangkaptersebut terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saiful karena adayang memesan seharga Rp. 30.000,00 sedangkan yang 8 butir sudah dimakan olehterdakwa dan sisanya 88 butir disita sebagai barang bukti karena ditangkap petugas ;Bahwa terdakwa membawa pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenangserta bukan sebagai tenaga kesehatan atau ahli farmasi ;Sesuai hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Surabaya yang disita dari tanganterdakwa No.: LAB0020
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    tanggal 04 Januari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0020/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 12-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.
Tanggal 17 Maret 2016 — RIYONO Bin MANU
1617
  • Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.2.
    Menyatakan terdakwa RIYONO bin MANU bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal197UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaanKesatu.2.
    Terdakwa melakukan jualbeli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untukmembeli rokok.Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Resep dan jin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt,bahwa pil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredarlagi sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual ataumengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidakmempunyai keahlian kefarmasian.
    Malang telah kedapatansedang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalambungkus bekas rokok Marlboro merah, bahwa terdakwa mendapatkan pil koplotersebut dengan cara membeli dari dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosarisebanyak1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 80.000 dan dalam satuminggu terdakwa membeli pil kKoplo dari FAJAR sebanyak 12 box sesuai denganpesanan dari pembeli.
    Terdakwamelakukan jual beli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yangdigunakan untuk membeli rokok.Bahwa terdakwa tidak memiliki Resep dan jjin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt, bahwapil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredar lagisehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkankarena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidak mempunyai keahliankefarmasian.
    Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu.2.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 21-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 340/Pid.Sus/2012/PN.Kdr
Tanggal 17 Desember 2012 — ROHMAD ROMADHON Als. MADHON BIN KASMANI
493
  • MADHON BIN KASMANIbersalah melakukan Tindak Pidana '' Pengedaran sediaan farmasi atau alatkesehatan yaitu pil jenis Double L yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu " Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAD ROMADHON Als.
    Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 120/KDIRI/12/2012, sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ROHMAD ROMADHON ALS MADHON BIN KASMANI padahari :Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah depo air minum isi ulang "HidroQ"Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    akan mempertimbangkan apakahterdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggal yaitu m elanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang , bahwa dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu dakwaan Tunggal yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :12Setiap orang,Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupesyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula unsur
    kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
Register : 03-05-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 15-08-2012
Putusan PN NGANJUK Nomor No.161/Pid.B/SUS/2012/PN.Ngjk
Tanggal 30 Mei 2012 — Pidana : BAGUS WAHYU AFRIYONO alias SHANAT bin ACHMAD SUEB.
704
  • Menyatakan terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB(ALM) secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan atau persyaratan dan keamanan" sesuai dengan pasal196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    dalam Surat Dakwaan, yang Jlengkapnya sebagaiberikutBahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012bertempat dipinggir jalan termasuk Desa MojorembunKecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumpengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    terdakwadengan cara sebagai berikut:e bahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANATBIN ACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempatdipinggir jalan termasuk Desa Mojorembun KecamatanRejoso Kabupaten Nganjuk. awalnya terdakwa bertemusaksi HENGKI SETIAWAN ditanya "apakah bisamencarikan sabusabu" terdakwa menjawab 'sayausahakan, sebenarnya terdakwa tidak bisamencarikan sabusabu kemudian terdakwa mempunyaiide tanpa keahlian dan kewenangannya menyediakanpersediaan farmasi
    HENGKI telah memberi uang pembelian sabusabu senilai Rp. 300.000, ;e Bahwa sesuai dengan pengkuan terdakwa isi dari obatracikan tersebut terdiri dari 2 butir pil ultraflu dan 2butir pil amoxilin serta diberi campuran gula pasir sedikit(kurang lebih satu sendok teh) ditaruh dilayah danselanjutnya ditumbuk atau digerus dengan menggunakan uleguleg hingga lembut atau menjadi serbuk;e Bahwa dalam meracik serta menjual obat~ racikantersebut, Terdakwa tanpa disertai resep dokter maupunkeahlian sebagai ahli farmasi
    Barang siapa;2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan dan keamanan, yaituterdakwa telah menjual /atau mengedarkanAd. 1.
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN BUNTOK Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN BNT
Tanggal 4 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
YUSHAR, S.H.
Terdakwa:
NOPRI Bin RUDIAN
293
  • Menyatakan terdakwa NOPRI Bin RUDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR "

    2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah

    dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor:79/Pid.Sus/2016/PN Bnt106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara yang padapokoknya sebagai berikut;Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakatyang patut dipercaya kebenaran informasinya bahwa terdakwa NOPRI BinRUDIAN mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat Dextro Metrophan (DMP)kemudian dilakukan Penyelidikan oleh saksi BAMBANG YULIANTO
    Farm bin TARMIJI, di bawah sumpah/janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atausemenda dengan terdakwa; Bahwa ahli bertugas sebagai staf kefarmasian pada Dinas KesehatanKabupaten Barito selatan; Bahwa sediaan farmasi hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yangtelah memiliki izin usaha industri dan/atau oleh tenaga farmasi (apotekerdan/atau asisten apoteker) sesuai dengan derajat kompetensinya.
    Peredaransedian farmasi dan/atau alat kesehatan terdiri dari penyaluran danpenyerahan. Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalamrangka peredaran harus disertai dokumen pengangkutan sediaan farmasi danalat kesehatan.
    Penyaluran sediaan farmasi dan/alat kesehatan hanya dapatdilakukan oleh badan usaha, lemabaga, fasilitas pelayanan kefarmasianlainnya yang telah memiliki izin sebagi penyalur sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaanfarmasi berupa bahan obat, dan alat kesehatan; Bahwa Obat Dextro Metrophan termasuk dalam sedian farmasi, sedianfarmasi sebelum diedarkan harus mendapatkan nomor izin edar dan dalamhal pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pelayanannya
    Menyatakan Terdakwa NOPRI bin RUDIAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan danpidana denda sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 08-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN WATES Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Wat
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.MELADISSA ARWASARI, S.H.
2.YOVERIDA LIVENNI,SH
3.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
Terdakwa:
CAHYO WINTOLO ALS TOLO Bin NGATIJO
6419
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa CAHYO WINTOLO ALS TOLO Bin NGATIJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.
    Menyatakan Terdakwa CAHYO WINTOLO ALS TOLO BIN NGATIJOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 197 UU RI No. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    Peraturan Kepala badan POM RINomor 07 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obatobat tertentuTrihexyphenidyl termasuk obat Keras Golongan obatobat tertentu yangsering disalah gunakan; Bahwa yang semestinya berhak dan sesuai Hukum melakukanperedaran sedian Farmasi tersebut adalah Sesuai dengan UU No 36 tahun2009 pasal 98 dan 108 tentang kesehatan bahwa yang berhak untukmengadakan ,menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi adalah tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangannya sesualperaturan
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Kesehatanmendefinisikan sediaan farmasi sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.
    Yarindo Farmatama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatanmengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat Trihexyphenidyl denganmerek Yarindo dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki atausetidak tidaknya mengetahui akan akibat dari perbuatannya mengedarkansedian farmasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. tersebut
    Menyatakan Terdakwa CAHYO WINTOLO Alias TOLO Bin NGATIJOtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar Sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.
Register : 07-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 297/Pid.B/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.LALU JULIANTO,SH.
2.MUTMAINNAH,H,SH.
Terdakwa:
ARIF MAULANA alias ARIF.
5936
  • Saksi LALU HUSNUL HIDAYAT, pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa benar saksi RANI FITRIANINGSIH kehilangan HP pada hariSelasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, bertempatdi Musalla Farmasi Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 63 di DasanAgung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F3warna Golg type CPH1609 No. IMEI 1 : 865249037171995 No. IMEI 2:865249037171987.
    Bahwa saat itu saksi yang berada di lobi Farmasi sekitar 10 meter darimusholla. Bahwa saat kejadian, saksi sempat melihat terdakwa keluar darimusholla. Bahwa beberapa menit kemudian saksi RANI FITRIANINGSIH keluardari musholla dan bertanya pada terdakwa yang bertugas sebagaiSatpam terkait HP miliknya yang hilang. Bahwa saat itu saksi RANI FITRIANINGSIH yang sedang melaksanakanshalat dan meletakkan HP dibelakangnya.
    Saksi AGUS QODURULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan padaterdakwa.Bahwa benar saksi RANI FITRIANINGSIH kehilangan HP pada hariSelasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, bertempatdi Musalla Farmasi Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 63 di DasanAgung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F3warna Golg type CPH1609 No. IMEI 1 : 865249037171995 No.
    IMEI 2 : 865249037171987, yang mana barang buktitersebut telah disita secara sah sehingga dapat jadikan barang bukti dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukankepersidangan, maka diperoleh faktafakta hokum sebagai berikut : Bahwa benar saksi RANI FITRIANINGSIH kehilangan HP pada hariSelasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, bertempatdi Musalla Farmasi Universitas Mataram Jl.
    IMEI 2 : 865249037171987 ; Bahwa benar terdakwa ARIF MAULANA alias ARIF pada hari Selasatanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat diMusalla Farmasi Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 63 di DasanAgung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, mengambil barangberupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna Golg type CPH1609 No.IMEI 1 : 865249037171995 No. IMEI 2 : 865249037171987 milik saksiRANI FITRIANINGSIH yang diletakkan dibelakangnya.
Register : 18-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 628/Pid.Sus/2016/PN.Jmr
Tanggal 13 September 2016 — DANI JUWANTORO
726
  • Menyatakan Terdakwa DANI JUWANTORO terbukti bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidakmempunyai ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal96 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan tidak ada satu pasalopun yang menjelaskan definisi*setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasasetiap
    dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadikekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;Menimbang, dengan demikian unsur ke1 telah terpenuhi;Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 628/Pid.Sus/2016/PN.JmrAd.2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Sidiq Kelurahan Talangsari KecamatanKaliwates Kabupaten Jember tersebut Terdakwa ditangkap karena berjualanobat keras jenis Trex berloyo
    Menyatakan Terdakwa DANI JUWANTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengerdarkan sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANI JUWANTORO oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000, (Dua ratus limapuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 23-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONOROGO Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.Png
Tanggal 29 Agustus 2016 — EGI SETYO SIGIT PUTRA WARDANA Bin DIDIK KUSUMA W
8810
  • Menyatakan Terdakwa EGI SETYO SIGIT PUTRA WARDANA BIN DIDIK KUSUMA W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EGI SETYO SIGIT PUTRAWARDANA BIN DIDIK KUSUMA W oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;3.
    Karangan Kecamatan BadeganKabupaten Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanansesuai Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan danmengolah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal
    Karangan Kecamatan BadeganKabupaten Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sesuai Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dariTerdakwa yang telah menjual
    dan Alat Kesehatan ; Bahwa benar barang bukti yang telah disita oleh penyidik tersebut diatasadalah merupakan sediaan farmasi sesuai dengan ciriciri fisik yang ada dikemasannya juga termasuk dalam golongan obat keras daftar G ;Bahwa benar ciriciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat kerasadalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaristepi hitam dan di dalamnya ada huruf K, ada tulisan harus dengan resepdokter ;Bahwa benar obatobat tersebut mempunyai kegunaan
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ; 3. Tanpa ijin edar dari pejabat yang berwenang ;Ad. (1). Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam putusanMahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dijabarkanbahwa kata setiap orang adalah kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata barangsiapa.
    Menyatakan Terdakwa EGI SETYO SIGIT PUTRA WARDANA BIN DIDIKKUSUMA W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EGI SETYO SIGIT PUTRAWARDANA BIN DIDIK KUSUMA W oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan; 3.
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 1095/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ROCHMAT CHAMBALI, SH
Terdakwa:
MEDI SAPUTRO
555
  • didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa MEDI SAPUTRO pada hari Senin tanggal 25September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September 2017, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya diLingkungan Poreng RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula dari Terdakwa MEDI SAPUTRO telah membeli obat jenisTrihexipenidil (Trex) warna putih berlogo Y kepada Sdr.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2017/PN JmrMenimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan tidak ada satu Pasalpun yang menjelaskan definisi*setiap orang;Menimbang, bahwa
    Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Senin, tanggal 25September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di LingkunganPoreng RT 004/RW 001, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, KabupatenJember sesaat setelah Terdakwa
    Menyatakan Terdakwa MEDI SAPUTRO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEDI SAPUTRO oleh karena itudengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlahRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3.