PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa WAWAN ANDIKA Pada Hari Minggu tanggal 27 Januari 2019sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun2019 bertempat dipinggir jalan Dusun Krajan Desa sumberlesung KecamatanLedokombo Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatanATAUKEDUA:Bahwa terdakwa WAWAN ANDIKA Pada Hari Minggu tanggal 27 Januari 2019sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun2019 bertempat dipinggir jalan Dusun Krajan Desa sumberlesung KecamatanLedokombo Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang bahwa mengenai unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun

Menyatakan terdakwa WAWAN ANDIKA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmengedarkan sediaan farmasi" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselamas (delapan) dan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;3.

BASRI, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARDANI Als.

PL Utara Kab.Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar.

Perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen/Zenith tersebut tidakmemiliki ijin dan keahlian dibidang farmasi termasuk dalam pendistribusian danHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 314/Pid. Sus/2014/PN.

Sus/2014/PN.Ktb(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabutijin edardan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen/Zenith tidak memiliki ijin untukmengedarkan dari pihak yang berwenang karena telah dibatalkan ijin edarnyaberdasarkan Surat BPOM RI Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009perihal Pembatalan Persetujuan ljin Edar Dan Penghentian Kegiatan Produksi sertaTerdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi untuk menjual/mendistribusikanobat jenis Carnophen/Zenith tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mokoagow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

saksi ambil sebagian untuk saksi gunakanbersama NONOT;e Bahwa setelah shabu diberikan NONOT kepada saksi, kemudian sekira pukul18.30 WIB saksi SMS ke Terdakwa melalui HP miliknya YANTI untukmemberitahukan kalau shabu sudah ada dan sekira pukul 19.30 WIBTerdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil shabu;e Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin kepemilikan shabu dan tidakmemperoleh Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki/menguasaishabu tersebut;e Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang Farmasi

terdakwa taruh di saku celana bagian kiri depan;Bahwa dari hasil transaksi shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)diberikan YANTI, sedangkan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) lainnya disitadan dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;Bahwa Terdakwa membeli shabu tanpa rekomendasi dari petugas kesehatandisamping itu terdakwa bukanlah berprofesi sebagai peneliti, petugas kesehatan,maupun pedagang besar farmasi

Selanjutnya pasal 39 menyebutkanbahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatanperedaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketigapasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki,menyimpan, menguasai,

atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu19pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 WIB dijalan Letjen Suprapto tepatnya didepan HotelPrasasti di Kp.

(satu) paket shabu yang pada saat kejadianditaruh didalam Kotak Korek Api dan dimasukkan disaku celana depan sebelahkiri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganterdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara meminta kepada YATMI aliasMINTUL untuk mencarikan shabu, dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpaadanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorangyang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi

HASIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

ANAS Bin MOH.HASIM (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memilikikewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . M DENI ARI KURNIAWAN BinSUPRI dan terdakwa Il. MOH. NASRULLOH Als.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3);4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

bahan yang berkhasiat obatayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan denganbukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang dokter,bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Para

Terdakwatidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obatobatan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai keahliandalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Para Terdakwa tetap melakukankegiatan mengedarkan obatobatan maka Para Terdakwa Jelas tidak mempunyaikewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung

HASIM (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan YangDilakukan Secara Bersamasama* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kokris David Ponsen Ramadhani Bin Sugiarto als Simpong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan Dan Mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Ponorogo atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mkemeriksadan mengadili, telah melakukan Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa satu klipHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Pngplastic yang berisi 15 (lima belas ) butir pil bentuk bulatpipih yang pada salahsatu permukaannya terdapat tulisan LL, yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan

A/ 3/ II / 2019 / JATIM / RES PONOROGO / SEKSAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BINKASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr.

, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkapbahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekirapukul 19.15 Wib

Menyatakan Terdakwa Kokris David Ponsen Ramadhani Bin Sugiarto alsSimpong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard danPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan Dan Mutu;2.

dan tidak bekerja di industri farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman;Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.Sus /2018/PN BilMenimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Saksisaksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan

dan tidak bekerja di industri farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman;Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.Sus /2018/PN Bil Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi kristalwarna putih dengan berat netto 0,044 gram, sesuai Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari Saksi NURKHOLIS,Saksi DODI YUSUF P, SH, saksi NOVIANDI dan keterangan Terdakwa, sertabarang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwabukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat

/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwabukan Petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan,Terdakwa juga bukan merupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentuyang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yangmemiliki ijin Serta Terdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihanmaupun Penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI DWI MARTA al DODOT bin ABDUL GOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa DODI DWI MARTA al DODOT bin ABDUL GOFURbersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaanpertama;2.

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjual

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan

, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan haruSs memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjual pilwarna kuning jenis Dextrokepada saksi AGUS sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu)

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa bahwa Sesuai keterangan saksi bahwa pada hariRabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 21.30 bertempat di rumah tempattinggal orang tua terdakwa yaitu di Dsn. Sukunan Rt/Rw 02/11 Ds. RondokuningKec. Pajarakan Kab.

Sipit bin (alm) Nur Cahyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa FADHOLI NOR RULLOH Alias SIPIT Bin (Alm) NURCAHYO pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 12.30 wib atau padawaktu lain dalam bulan januari 2015,bertempat di kamar Hotel Surya Abadi Indahnomor 123 Desa Kaibon Kecamatan Geger kabupaten madiun atau di tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten madiun yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

LAB: 0485/NOF/2015tanggal 26 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDISETIYAWAN,S.Si,MT,IMAM MUKTI ,S.Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 197UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa FADHOLI NOR RULLOH Alias SIPIT Bin (Alm) NURCAHYO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi

Sriatin Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagai Kepala GudangFarmasi dengan tugas mengetahui tentang pengadaan, produksi, distribusi danpelayanan sediaan farmasi pada masyarakat;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika(pasal 1 angka 4 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah jenis obat yangdikenal sebagai obat double L yang

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undangundang RepublikIndonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman, saksi AntonWibisono dan keterangan Terdakwa diketahui :e Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari

Sipit bin (alm) Nur Cahyotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penangkapan

RIZAL Bin (alm) ROSADIbersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSA FAHRIZAL als.

RIZAL Bin (alm) ROSADI,pada hari Rabu tanggal O2 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013,bertempat di Jalan Pangeran Indera Kusuma Jaya Kecamatan PulauLaut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Siring Laut KotabaruKotabaru atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar.

Apt Bin AMRAH MUSLIMINpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang di bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kab.

Unsur Dengan Sengaja memproduksi' ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

RIZAL Bin (alm)ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;262. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa VERI AHMAD alias RIWOK bin SUMARI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

/Pid.B/2010/PN.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa VERI AHMAD als RIWOK bin SUMARI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana diaturdalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun

Nganjuk atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB KHOIRULAMIM

Laboratorium Kriminalistik;Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor BareskrimPOLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 0544/NOF/2016 tertanggal 26Januari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0903/2016/NOF seperti tersebutdalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar ObatKeras;Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi

Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan telah terungkap:e Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 16.00WIB KHOIRUL AMIM datang kerumah terdakwa menanyakan barang (pildobel L) pesanannya kok belum datang, lalu terdakwa menyanggupi nantihabis Magrib barangnya baru ada lalu

berupa obat keras yaitu tabletwarna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapidengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukan tenagakesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki sertamengedarkan obat keras tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwaterdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidikkepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP),setelah itu. menandatanganinya, dan saksi membenarkanketerangan yang telah diberikan pada saat itu ; Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kabupaten Kotabaru ;Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana

Science Apoteker ;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika ;Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahanobat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan obat asliIndonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan sertapengawasannya) ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat

telah mempunyai ijin tersebutdiatas, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi sipenderita dan hanya ditujukan untuk mengobati gejala penyakityang ringan, jadi pendistribusian juga tidak asal sembarang jual,harus sesuai dengan keluhan si penderita. karena biarbagaimanapun, yang namanya obat apabila digunakan secaraberlebihan dapat menjadi racun bagi si pemakai ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah mempunyai ijin dan mempunyai seorangtenaga ahli farmasi

seperti dekstromethorpan, decolsin, danlainlain ;Bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) paketatau 1890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir obat jenisDextro adalah jenis obat bebas terbatas yang mempunyaikegunaan sebagai obat penekan batuk, sedangkan 1 (satu) paketatau 4 (empat) butir obat jenis THD adalah obat golongan kerasyang harus melalui resep dokter, dimana kegunaan obat tersebutuntuk obat Parkinson;Bahwa kedua jenis obatobatan tersebut termasuk dalamgolongan sediaan farmasi

Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ; wonnn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasiaanyang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan kesatu Jaksa Penuntut Umum;2.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

Rizki Muhammad Nasir dengan harga Rp.50.000, (limapuluh ribu Rupiah) untuk 10 (Sepuluh) butir, yang mana obat jenis carnophen/zenithtersebut diperoleh Terdakwa dari saksi bagus Ramdhan als Bagus;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, bahan tradisional, dan kosmetika, selanjutnya sebagaimana Surat Kepala BadanPOM RI No.

P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi, ternayta obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izinedar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsurkedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta11Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa DENI MARTA DINATA BIN MULYONO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalamdakwaan Kedua ;2.

Jember; Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet berlogo Y dari DIDIK (dalampenyelidikan Polisi) yang kemudian terdakwa menjualnya kembali ke orang lain; Bahwa menurut keterangan ahli ABDUL MUNIF jenis obat tablet berlogo Y tersebutadalah tergolong obat keras (daftar G) dimana pemakaiannya atau penjualannya harusdi apotek dan dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, serta harusdilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di saran kesehatanyang berizin di bidang farmasi

WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di DusunGambirono Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jember dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1 Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pelaku yaitu seorang sebagai subyekhukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini adalah terdakwa DENIMARTA DINATA BIN MULYONO, dan terdakwa ini adalah sehat baik jasmani danrohani.

Dirampas untukdimusnahkan;Mengingat ketentuan pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanserta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Menyatakan Terdakwa DENI MARTA DINATA Bin MULYONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu " ; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa: DENI MARTA DINATA Bin

Menyatakan terdakwa DEDE CARLAN als CARLES bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;4.

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriyin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin Apt Manager Administrasi Kantor BPOM Bandung sebagaiberikut : (satu) paket kecil dibungkus

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin Apt Manager Administrasi Kantor BPOM Bandung sebagaiberikut : (satu) paket kecil dibungkus

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.17Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin.

Dan untuk jenis obat tersebutberupa sediaan farmasi obat dextromethorphan tidak termasuk golonganphisikotropika namun termasuk sediaan farmasi jenis obat pildextromethorphan adalah golongan obat bebas terbatas.Bahwa saksi jelaskan tentang obat bebas terbatas yaitu obat yang hanyadyual di apotek atau tokok obat beryin dan dalam kemasandextromethorphan ada tanda khusus yaitu lngkaran berwarnan biru dengangaris tepi berwarna hitam.

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad. 1.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Puspita Sari Alias Polo Binti Priyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa yang semestinya berhak dan sesuai hukum melakukan peredaransedian farmasi tersebut adalah setiap orang yang memiliki keahlian dankewenangan (Pasal 98 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan) dan (Pasal 108 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan), sesuai dengan Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik Kefarmasiaan yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa yang dimaksud dengantenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalampelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenagaHalaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Wat.teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D3 Farmasi, AsistenApoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi

Bahwa obat yang dikemas olehindustri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan olehBadan POM adalah untuk industri obat.

Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatanbaik dalam rangka perdagangan, bukan~ perdagangan, ' ataupemindahtanganan.

Menyatakan Terdakwa Dewi Puspita Sari Alias Polo Binti Priyono terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimanadakwaan Kesatu Penuntut Umum.2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUJI Bin SYAMSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa MUJI Bin SYAMSI (Alm),terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UUNo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum.2.

SANDY FATURRAHMANmendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang menjual danmengedarkan obat sediaan farmasi di Desa Samuda Kec.

SANDY FATURRAHMAN mendapat laporan dari masyarakat bahwaada yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi di DesaSamuda Kec. Daha Selatan Kab.

SANDY FATURRAHMAN mendapat laporan dari masyarakatbahwa ada yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi di DesaSamuda Kec. Daha Selatan Kab.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRI Bin JANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.

Perkara : PDM40/BB/Euh.2/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAT HAIRI BIN JANI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana DakwaanPrimair Penuntut Umum;Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa

Cempaka KotaBanjarbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita terdakwa bertemu dengan saksi

keuntungan Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) setap satu box yang berisikan 10 (sepuluh)keping atau 100 butir, dimana terdakwa membeli dengan harga Rp230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks dan dijual denganharga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 5 dari 18 Putusan No. 100/Pid.Sus/2017/PN.BJB Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut, tidakmemiliki kKeahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan terdakwadengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

dan/ ataualat kesehatan yang tidak memilikiijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat1. ; Menimbang,bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undangundang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukanbahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahanobat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telahmenegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2bahwa setiap orang yang memiliki

keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal108 ayat 1 UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2009 juga telah digariskanbahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan