Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014;6.

Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengantanggal 29 Juli 2014 ;7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor PadaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 28Agustus 2014 ;8. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;oO.

Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17Nopember 2014 ;Dalam perkara ini di tingkat banding Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. FRANS DJ. TULUNG, SH., 2.LORENSIUS MEGA,SH, 3. AKHMAD BUMI, SH., 4.

Satgas A Tahun 2013 melakukan pengukuranbatas keliling lokasi seluas 60 Ha dan pengukuran bidang per bidangtanah sebanyak 313 bidang tanah kemudian berubah menjadi 258bidang tanah sebagaimana dalam Peta Bidang tertanggal 30 Mei 2014,dimana dalam proses pengukuran bidang per bidang tanah tersebut tidaksemua pemilik lahan ada di lokasi untuk menunjukkan batas bidangtanahnya, dimana Tim Pengukur di lapangan didampingi oleh Hj.St.Rabiah,S.Pd.M.Pd,(terdakwa yang perkaranya telah di putus olehPengdilan Tipikor

St.Rabiah,S.Pd.M.Pd, dan Kepala Dusun BaddoBaddo, H.Abd.Rasyid, HP ( Yang juga terdakwa dan berkasnya di ajukan secara terpisahdan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makssar serta telah berkekuatan hukum yang tetap );Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T selanjutnya mengeluarkan SuratTugas Nomor : 181/100.273.09/XI/2013 tanggal 21 November 2013,tentang Surat Tugas Tim Satgas B dan Anggota Pendamping Satgas,dimana Ketua P2T membagi Tim Satgas B ke dalam 3 (tiga) KelompokTim yang masingmasing dipimpin

St.Rabiah, S.Pd,M.Pd ( Yang juga terdakwa dan perkaranya telah di putusoleh Pengdilan Tipikor Makassar serta telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ) dan Satgas B3 dengan Koordinator Sri Gusniati, SE,MMdibantu anggota antara lain H.Abd.Rasyid, HP.Bahwa Tim Satgas B yang telah dibagi ke dalam 3 Kelompok Timtersebut lalu. melakukan pengumpulan data yuridis berupa : nama,pekerjaan, alamat pihak yang berhak, No.Induk Kependudukan atauidentitas lainnya, bukti penguasaan dan/atau pemilikanHIm. 24 dari

St.Rabiah, ( Yang perkaranya telah di putus oleh Pengdilan Tipikor Makassarserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) selaku AnggotaPendamping Tim Satgas B berdasarkan Surat Tugas Ketua P2T danselaku tokoh masyarakat bersama dengan Kepala Dusun H. Abd. Rasyid,HP yang membenarkan kesaksiannya di dalam Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dimana sebagai pihak yangHIm. 26 dari 107 him.

Dan erdakwaseharusnya mengingatkan bahkan melarang Hj.St.Rabiah dan H.AbdRasyid Hp (masingmasing telah di vonis Pengadilan Tipikor Makassardan telah memiliki kekuatan hukum tetap) yang mempunyai hubungandarah (Saudara kandung) sebagai saksi dalam menandatangalsporandik menyebabkan dengan mudah dan leluasa untukmembenarkan pihakpihak yang dianggap oleh saksi tersebut sebagaiHIm. 102 dari 107 him.

PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002

Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan

,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.

,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.

Martadinata Nomor 32Kampung Raja RT.03/RW.IIKelurahan Kalabahi Kota KecamatanTeluk Mutiara Kabupaten Alor.IslamWiraswastaSMAPara Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.2.3.4.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret2015;Majelis Hakim sejak tangal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015

Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015 ;8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Agustus2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1.Sartje Seubelan, SH. 2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupangtertanggal 02 September 2015, Nomor :W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuanpemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. TerdakwaBasonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Kalabahi ;6.

Sebagian besar putusan ini sudah inkrachtberkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBRtanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H.Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telahmenyatakan Terdakwa Bupati Siak H.

Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No.01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasilHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (duapuluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PTRimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya Asas Akuntabilitas;Oleh karenanya,

Dengan demikian SuratKeputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHKI/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas +21.500 Ha di Kabupaten Siak atas nama Termohon kasasiIl telah terbukti melanggar hukum yaitu melanggar PP No34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.5.2.2 Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR tanggal 22Desember 2011 a/n terdakwa H.

(Permenhut ini secara khusus diterbitkan untuk memverifikasiIIUPHHKHT yang bermasalah hukum tersebut karena melanggarPasal 42 PP No 34 Tahun 2002)5.4 Bahwa berdasarkan Permenhut P.03/MenhutII/2005 Pasal 6 ayat(3) huruf c : tentang kriteria areal; harus memenuhi Kepmenhut10.1/KptsII/2000 (Bukti P 9) jo Kepmenhut 21/KptsII/2001(Bukti P 10).55 Bahwa karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR diatas, telah terbuktipenerbitan SK Bupati Siak No 01/IUPHHK

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 dalam penerbitan obyek sengketa, karena obyek sengketaaquo bukan diterbitkan dalam rangka penjatuhan hukuman displin,tetapi obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk melaksanakanketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang nomenklatur formatnyaberpedoman format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS yang melakukan tipikor

Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusanberlaku pada tanggal ditetapkan, kecualiditentukan lain dalamkeputusan atau ketentuan peraturanperundangundangan yangmenjadi dasar Keputusan.V.3 Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31Oktober 2015 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkara yang dihadapi PNS incasu Penggugat, telahsesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang melakukan tipikor

BuktiT14 : Notulen Hasil Rapat BadanKepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat hari Senin, 31Desember 2018, agenda : Pembahasan MasalahPelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri TerkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS YangTerlibat TIPIKOR (Sesuai dengan fotokopi);15.

2017) yang pada pokoknya: menyebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 39apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatutindakpidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun belum berlaku PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat putusan inkracht Tipikor

ELYANINGSIHTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1979Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tlogorejo RT.24, RW.06 Kec.Pagak KabupatenMalangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan >: SMATelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan 32 Penuntut Umum tanggal 09 September 2015 No.PRINT1932/0.5.43/Ft.1/09/2015 sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor

September 2015 s/d. tanggal 14 Oktober 2015 ;4 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal05 September 2015 Nomor : 159/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak tanggal15 Oktober 2015 s/d. tanggal 13 Desember 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernamaTRI SANDHI WIBISONO,S.H.,MH. Dan ABU ABDUL,SH.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120) ; e Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapatbahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil danmengenai perbuatan melawan

,MH., HakimHakim Anggota , dengan dibantt WAHYU WIBAWATLISH., Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh INDRASWARAHADLP,SH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya :HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUADR.H.GAZALBA SALEH,SH.,MH. M OES T OF A,SH.,MH.SAM HA DI,SH., MH.PANITERA PENGGANTIWAHYU WIBAWATLSH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19Nopember 2013;9. Perpanjangan...9.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;10.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013s/d tanggal 18 Januari 2014 ;11.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampaidengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;12.Perpanjangan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12April 2014 ;Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat HukumnyaMAKARIUS PASKALIS BAUT, SH; adalah Advokat dan Konsultan Hukumyang berkantor di Jl.

B aji, SH.Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPaniteraPilh.PANITERA MUDA TIPIKOR,H. Syahrir Dahlan, S.H.NIP.19651120 198903Halamam 11 dari 10 hal.Putusan Nomor 107/PID.SUS/2020/PT MKS

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 Putusan Nomor 264/PID/2019/PT BNAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029

Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentangpenunjukan Panitera Pengganti ;3.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22April 2015;12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal : 23 April 2015 sampai dengantanggal : 21 Juni 2015;13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor: 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 23Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;3.

tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, haltersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umumselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yaituselama 1 (satu) tahun, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim PengadilanTinggi Pontianak dalam putusannya yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tipikor

dan dengan demikian unsurperbuatan melawan hukum tidak terpenuhi (vide putusan pengadilan negeri, hal.105).Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dibenarkan menuruthukum oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3UndangUndang Tipikor oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor,tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas

Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Daniel alias Atengterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patutdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terbuktinyadakwaan Primair maka, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6.Diperpanjang ...6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan auditterhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparatpenegak hukum melakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negaraberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkaratindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa perhitungan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu limaratus rupiah ;~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Jakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, TANGGAL17 JULI ....17 JULI 2013, oleh kami : HENKY HENDRADJAJA, SH.MH sebagai Hakim KetuaMajelis, ABADI, SH. dan HERY LILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari: RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 dalam persidangan yang dinyatakan

.: Surat Nomor: R410/2023/06/2016 tanggal 17 Juni 2016,perihal Laporan Penggeledahan untuk MendapatPersetujuan yang diajukan oleh Termohon kepada KetuaPengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21.Pen. Pid. Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt.

.: Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Mengenai hari SidangHal 40 dari 69 Hal Putusan No. 112/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.SelNo.68/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 22Agustus 2016.19. Bukti T19 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/PID.SUS/TPK/2016/ PN.Jkt.PST tanggal 19 Agustus2016.20. Bukti T20 : Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Seltanggal 24 Agustus 2015 atas nama OC Kaligis.21.

Arbiyoto juga berpendapatkalau permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh keluarga tersangka tidakperlu surat kuasa dari tersangka.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas makaeksepsi legal standing dari Termohon sudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan eksepsi legal standingtersebut diatas, Termohon juga mendalilkan dengan adanya Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentangpenetapan hari sidang perkara atas

sesungguhnya belum jelas terbukti dari munculnya berbagaipenafsiran sebagaimana berikut ini :Penafsiran pertama, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri atau pengadilan tipikor.Alasannya, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan praperadilan denganputusan perkara pokoknya.Penafsiran kedua, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah disidangkan untuk pertama kalinya oleh Majelis Hakim disidang pengadilan negeri/tipikor

perbuatan melawan hukum harus dialamioleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khususTipikor).17.Bahwa dengan demikian, untuk dapat terbuktinya ada suatu kerugiannegera, maka secara hukum harus diperiksa oleh pengadilan pidanaHalaman 28 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG18.khusus yaitu pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Perkara94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg ("Perkara Tipikor"), dimana padapokoknya, Perkara Tipikor tersebut memeriksa aliran dana PPKIPMsebagaimana yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara aquo, maka dengan demikian, perkara a quo termasuk dandikualifikasikan sebagai perkara yang mengandung asas Sengketa PraYudisial prejudicieel geschilj, Oleh karenanya, dalil gugatanPENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian negara perlu di putusterlebih dahulu melalui pengadilan khusus yaitu pengadilan tindakHalaman

selesai dan berakhir, sehinggaMajelis Hakim yang Mulia wajid mempertanyakan motif, maksud dantujuan sesungguhnya gugatan a quo ini diajukan;Bahwa satu dan lain hal, dapat TERGUGAT 1 sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT (in casu Yayat SudrajatBin Otong Sudraja dan Komar, SE Bin Garirohadang) saat ini masihdalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan No.Perkara 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg("Perkara Tipikor

mendalilkanPEMBANDING/TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, danatas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal inisangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkanhukum oleh karena: Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami olehpihak secara langsung (bukan pihak lain); Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khusus Tipikor

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar diKepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 69/HK.07/5/2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal15 Mei 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;Relaas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.13.14.15.16.Relaas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah menyerahkanmemori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 3 Juni 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa PenasihatHukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori BandingPenasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 16 Juni 2020;Halamaan 120 dari 214 Hal.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, masingmasing selaku HakimHakim Anggota,Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri HakimHakim Anggota serta dibantu, Rusno, S.H.

Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip. 19651120 198903 1 004Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 55/ Pid.SusAnak/ 2018/ PT.MKS

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (lima riburupiah) ;Demikian, .........Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU, tanggal 25 September 2013, oleh kamiMUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis,ELFI MARZUNI, S.H.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal29 Oktober 2018 Nomor: 54 / PID.SUSANAK / 2018 / PT.MKS tentangHal 1 dari 12 hal No.54/PID.SUSANAK/2018/PT MKSpenunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3.