Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 30-01-2015 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 3/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 4 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : YULIS DAMA BIN YOSEPH
Terbanding/Jaksa Penuntut : -
58 — 35
  • PAL Jumlah Pencairan Pinjaman Rp. 1.79211.252 Untuk kesemua pencairan/ realisasi PAL diatas diketahui dan disetujui Terdakwa,dimanaterdakwa selaku Pemimpin Bank BNI (persero ) Tbk cabangtolitoli.membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasil PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 23-04-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PA MAROS Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Mrs.
Tanggal 8 Januari 2014 — Penggugat Tergugat
81 — 61
  • ., dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, dalam hal Panitera Pengadilan Agama Maros,telah diberi meterai cukup, terbukti isi bukti P.2. tersebut memuat peristiwa telahterjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karena itu buktibukti P.2. tersebut memenuhi sarat formal dan materil akta autentik.Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. tersebut diakui kebenarannyaoleh Tergugat , oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat danTergugat mempunyai hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — MULYONO, DKK VS H. SYAIFUL BAHRI bin H. ABURHAN, DKK
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum 45 kavling atauseluas 90 hektar lahan milik Para Penggugat yaitu pada Kavling Nomor 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 38,39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90,92, 93, 94, 95;Bahwa yang menjadi dasar klaim Para Tergugat atas lahan a quo berupaSurat Pengakuan Hak atas Tanah, antara tahun 2003 hingga tahun 2006dari Kepala Desa Babat Banyuasin karena surat tersebut sarat
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.BL
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 31
  • Bahwa Pemohon secara langsung mengatakan agarTermohon menggugurkan kandungannya, Termohon ingat betulpercakapannya waktu) makan diwarung temannya Selatan jalan,Sarat doplangan kereta api Pakunden, Kec Sukorejo, Kota Blitar :Halaman 17 dari 66 halaman putusan nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.BL"mi umpomo diilaki / digugurne piye ?"
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 22-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 3-K/PMT-II/AD/I/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — Educ Permadi Eko Putro Mayor Inf Nrp. 11990044070578
259 — 250
  • Terdakwa bisamencatat setiap koreksi dari Irup.C) Bahwa setelah senjata dan perlengkapanditanggalkan oleh Terdakwa di tempat posisiDanup, pertanggungan jawaban tetap ada padaTerdakwa sebagai prajurit TNI yang terlatihmengamankan senjata dan perlengkapantersebut.d) Bahwa Terdakwa selaku Wadanyonif 408/SBH dan lulusan Akmil Magelang 1996 sudahtentu menguasai (paham) tentang pengamanansenjata dan perlengkapan dan tidak diragukanlagi kemampuan tersebut, apalagi Terdakwadinas di pasukan infanteri yang sarat
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perjanjian
Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 15/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 8 Mei 2019 — I WAYAN WIANA, dkk melawan I KETUT SUDRA, dk
159 — 74
  • dibukukan dibawah nomor :239/W/NetSJ/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 di Notaris Ketut Senjaya,SH.Bahwa dengan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas suratperjanjian tanggal 04 Maret 2008 berdampak atas semua aktaakta yang dibuat oleh Tergugat V dan sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat VImenjadi batal demi hukum dengan segala akibatnya;Bahwa perjanjian tanggal 04 Maret 2008 dibuat dan disepakati oleh parapihak sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undangundanghukum perdata yaitu sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI, dkk
82 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • T.2203.VIII Tahun2010 tanggal 30 Maret 2010, adalah sarat dengan pertimbanganpertimbanganyang bersinggungan dengan asasasas terselenggaranya pemilukada. WalauPemohon tetaplah memperhatikan tahapan Pemilukada, lalainya tahapan samadengan pembengkakan biaya. Dalam upaya meminimalisir hal tersebutsemuanya telah dilakukan Pemohon. Termasuk juga adanya surat Pemohonselaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 253A/KPUProv007/III/2010tanggal 29 Maret 2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2013
Tanggal 30 September 2013 — EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR
269 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah putusan Banding keluar, dan membaca putusan tersebut,barulah Pemohon Kasasi menyadari jebakanjebakan yang diumpanterhadap Pemohon Kasasi, yaitu : Oditur Militer yang membuat dakwaan ; Oditur Militer yang membuat tuntutan ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang mengarahkan Pledoi ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang menyusun Memori Banding ; Dan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sarat denganketidakadilan, ketidakbenaran, dan persidangan yang tidak fair,pemeriksaan Saksisaksi
Pengadilan PA AMBARAWA
Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PA AMBARAWA Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb.
Tanggal 14 Desember 2016 —
29 — 6
  • Bahwa Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon dengan sarat Pemohonharus memberikan :a. Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulanRp. 18.000.000.;b. Mut ah Rp. 5.000.000,;c. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan Rp. 3.000.000,;6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama bukan ataskemauan Termohon melainkan diusir oleh Termohon;Dalam Rekonpensi :1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi termuat dan tertulis dalamRekonpensi;.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 12-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN/SMG
Tanggal 12 Agustus 2015 — Aprih Almanto alias Aprih Alamanto
108 — 21
  • Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat formil dan materiel SPT dinyatakansah apabila memenuhi syarat antara lain :1. Syarat formil :a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak.b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli/penerimaBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.c.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 28-02-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penggugat:
ITON, DKK.
Tergugat:
PT. TRADEWIND INDONESIA
105 — 29
  • 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2020/PN.Badg.e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Maret 2017 — Ir. ICHSAN SUAIDI
152 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
    ,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembagunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yangpada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyektersebut telah sesuai kesapakatan para pihak dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perudangundanganyang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatanhubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasuskorupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2025/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 0
  • tertuang dalam replik pemohon ;Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemohon tentang Nomor suratkuasa yang tertulis dalam surat jawaban yang berbeda dengan Nomor suratyang ada dalam surat kuasa yang ditandatangani oleh Termohon majelisberpendapat bahwa perbedaan nomor surat kuasa yang ada dalam jawabandan yang ada dalam surat kuasa yang ditandatangani memang benar adanya,tetapi secara secara substantif hal tersebut tidak menjadikan surat kuasa cacat,karena secara formil surat kuasa telah memenuhi sarat
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 06/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 — MUHAMMAD SYAHID HARUN Alias SAHID Bin MAHMUD HARUN
96 — 38
  • diajukanlah oleh TerdakwaMuhammad Syahid Harun Alias Sahid untuk mendapatkan Dana 100% atauMC.100% pada Kuasa Pengguna Anggaran KPAMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Kadang, SE,saksi Sulkifli Rahman, SE, MMpup, saksi Burhanuddin Thalib, S.Sos, ST, MM, SaksiNurmaida M untuk pembayaran 100% atau MC. 100% dibentuk Tim PHO/FHO yangbertugas untuk memeriksa hasil pekerjaan 100% pembangunan Jaringan saluranirigasi D.I BokaBoka harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk menjadi salahsatu sarat
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 20-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Msb
Tanggal 20 Oktober 2016 — Hj. INDO TANSI Als TANSI Binti DAENG MALEWA,
82 — 28
  • (duaribu rupiah);Halaman 2 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN MsbSetelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa BAP Penyidik yang dibuat atas nama Terdakwa sarat dengan rekayasademi pembenaran secara sepihak dan Terdakwa tidak melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan permohonan Terdakwa untukmenghadirkan saksi a de charge AMIRUDDIN sebagai saksi kunci dalam perkaraTerdakwa; Bahwa
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN WATES Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.IMAN FAUZI,SH
2.DIAN YUNITA, SH
3.ROBERTUS SAPTO LEGOWO, S.H.,M.H
Terdakwa:
RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO
179 — 33
  • Bahwa terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Waris dan SuratPembagian Waris tahun 2018 sebagai sarat pemecahan sertifikat.Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sebelumhya ada jual beli antaraJoyo Karno dan Harjo Wiyono.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pid/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MUHAMMAD PITANG alias PITANG
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa kalau saksi tidak mengaku,saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidakdiatur".Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diatur padaakhir pertimbangan diatas sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakanpenyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagai buktibahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 122/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 18 September 2017 — Ny. Murni Maryanti Ningsih Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Andri Putra,Dkk Sebagai TERGUGAT
87 — 58
  • Sarat keterangan kepemilikan tanah No. 1518/1972 tanggal 13Februari 1972 atas nama Sdr. H. Djaafar;b. Gambar kasar situasi tanah seluas 40 ha tanggal 20 November 1973atas nama Sdr. H. Djaafar;c. Pengumuman Kepala Daerah Riau No. 14/Peng/1971, tentang wajibmengerjakan tanahtanah dst... dst...d. Pengumuman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar dst... dst...Jawaban Tergugat VI sebagai berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 20-01-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/AG/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Undangundang Nomor 3 Tahun 1982,dinyatakan apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, makasebagai sarat kelengkapan administrasi dan halhal yang harus didaftarkan/dilampirkan adalah nomor dan tanggal bukti diri, di dalam penjelasanundangundang tersebut yang dimaksud bukti diri adalah seperti KTP, SIM,dan lainlain, dan tidak menjelaskan atau mensyaratkan bahwa seseorangyang akan berusaha di wilayah tertentu, ia harus orang yang berKTPdaerah tertentu, hal ini dibenarkan pula oleh katerangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2011 — H. MURSALIH Bin H. LIHAN
59 — 19
  • ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat