No. 359 K/Pdt//2010menurut anggaran dasar forum yang disediakan tersebut melalui RUPS atauRUPS lain, dan dalam forum itulah pemegang saham akan memintapertanggung jawaban dari Direksi selaku yang menjalankan Perseroan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut ketentuan AnggaranDasar Termohon (PT. WASKAD JAYA METAL) Pasal 19 menentukan :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa;2.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelahlewat waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atasbiaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan;Bahwa Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas menyatakan :RUPS untuk

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, ataupemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikti % (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hukum, tetapi adanya Termohon sebagai subyekhukum terdiri dari organorgan yaitu para pemegang saham sehinggadengan demikian dengan tidak ditariknya para pemegang saham yang laindalam Pemohon a quo serta Notaris AGUS MADJID, SH. sebagai TurutTermohon, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kurang pihak,maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.P/RUPS

Bagaimana mungkin seorang narapidana bisakeluar dari penjara / rumah tahanan untuk melakukan RUPS dan merubahsusunan organ perseroan.Hal. 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Pst7.10.11.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tahun 2011 diaturbahwa:Pasal 9 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pasal 9 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka

diselenggarkan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar .Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat Il dan Para Tergugat lainnya

) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATtidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3 danPasal 9 angka 4 Akta Pendirian Perseroan jo.

Pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai PerseroanTerbatas serta telah dilakukan secara melawan hukum maka sudahsepatutnya apabila RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaHal. 37 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

Bintan Inti Sukses hal ini tanpapersetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. BintanInti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (Satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

dokumen PerjanjianPerjanjian PT.Bintan Inti Sukses (Asli);23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;24. 1 (Satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepadaPT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT.Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNINomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk MutasiRekening JanuariDesemberTahun Anggaran 2016 dan 2017(Fotocopy)90. 1 (Satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. BintanInti Sukses (Fotocopy);91. 1 (Satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

(anak Terlawan ) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalamAkta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

Bumi Aspalindo Aceh, yang berkedudukan diLhokseumawe diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Aktapernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 08tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZAMRI, SH Notaris Jakarta ;Bahwa sebagai tindak lanjutnya pengangkatan Penggugat, maka telah di terbitkan SuratKeputusan No. 19/SK/LS.15.DIRUT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 Tentang PenetapanBesarnya Gaji Direksi dan Honorium Komisaris PT.

Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan sejak Penggugat diberhentikan Tergugat sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemberhentian Penggugatsangat bertentangan dan telah melanggar Pasal 94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndangRepublik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah

berdasarkan Surat Tergugat No. 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tertanggal 10Desember 2009 tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah sangat merugikanPenggugat selaku Direktur PT.

BAA ;Bahawa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BAA yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010, telah memberhentikan Penggugatdari Jabatannya sebagai Direktur dan juga telah memberhentikan Tergugatsebagai Komisaris kemudian telah mengangkat Azwan Hamir sebagai Direkturdan Ny. Ratna Dewi menjabat sebagai Komisaris ;bahwa dengan diangkatnya Azwan Hamir sebagai Direktur pada PT.

Bumi Aspalindo Aceh tanpapersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu yang melanggar Pasal94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas danjuga melanggar Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh, dan hubungan hukum antaraPenggugat Selaku Direktur PT.

Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatanPenggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan AuditorIndependen terhadap Turut Tergugat sebagaimana vide Bukti T 3, T 4, T5, T6 dan T 7 adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal24 Mei 2012 Vide Bukti T 8 yang dihadiri oleh Penggugatberdasarkan Vide Bukti T 9, akan tetapi Penggugat tidak maumenandatangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T 8 termaksud;.

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

RUPS tersebut.

Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskanpengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggaltertentu. setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan danpemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukanpembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau.d.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA7. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.8. 6 (enam) lembar Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.

Dan ditetapbkan melalui RUPS PT. BLJ.

BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.

Bumi Laksamana Jaya Migasmenggantikan Ribut Susanto ;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 dilaktukan RUPS dan RUPS Luar biasa diKantor PT. Bumi Laksamana Jaya Migas di Pekanbaru.

tahun 2012 sebanyak 2kali, yaitu RUPS tahunan di Batam dan RUPS LB di Bengkalis tanggal 29Maret 2012 ;Bahwa dalam RUPS tahunan 2012 diputuskan, penambahan modal,investasi dengan pihak lain, dll, sedangkan RUPS LB diputuskan tentangpendirian anakanak perusahaan, semua rencana itu harus persetujuankomisaris ;Bahwa tidak semua komisaris menyetujui semua kegiatan dari RUPStersebut, karena RUPS tersebut waktu itu baru rencana kerja, namunsetelah lahir Perda No.7 tahun 2012 (Rp.300 milyar untuk listrik

RET sesuai dengan aktapendirian perusahan tertanggal 20 Juni 2012 seara mencicil ;Bahwa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yusrizal dalam RUPS tahun2013 tersebut seluruh peserta RUPS PT.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

REZKY RECIDEND TOPOYO;Bahwa para Penggugat melakukan RUPS (Rapat Umumm PemegangSaham) luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT. REZKY RECIDEND TOPOYO:Ayat 7 Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :a.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

Ikon Garmindo atas seluruh gajikaryawan tersebut adalah sejumlah Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuhratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh tiga rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkkonGarmindo;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;3.

IKON GARMINDO belum mendapatkan tunggakan gaji tersebut. danjumSah karyawan PT. kon Garmindo itu adalah 422 orang.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkonGarmindoTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;4.

IkonGarmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT IkonGarmindoHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Cjr.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan. Suryo Wibowo Bin (Alm) Suyoto dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat Saksidengan dirinya bekera di PT.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) huruf aUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskanbahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 % jumlahkekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Ikon Garmindo yaituLee Chong An yang menerbitkan surat kuasa untuk menjualkan seluruh asetperusahaan kepada Terdakwa tidak melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sehingga dalam hal ini aset yang telah dijualkanoleh Terdakwa, kemudian hasil penjualan aset PT. Ikon Garmindo tersebutTerdakwa telah berikan kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmindo,demikian juga sebagian hasil penjualan aset PT.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic.

, RUPS LB 14 Agustus 2007 tidak membahas ataumengambil keputusan mengenai pengalihan saham milik suamiHalaman 49 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTPenggugat.

Bahkan, RUPS LB 14 Agustus 2007 dilakukan jauh sebelumdilakukannya pengalihan saham milik suami Penggugat kepada parapembeli;RUPS LB 30 Agustus 2008Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak1200 (seribu dua ratus) lembar saham, (b) penjualan sebagian sahammilik Siang Huat sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembarsaham, (c) perubahan susunan direksi

RUPS LB dengan agenda (a) perubahansusunan direksi dan dewan komisaris dari Tergugat II Intervensi I, dan (b)perubahan susunan pengurus dalam Tergugat II Intervensi ;e Bahwa RUPS LB 7 April 2014 dihadiri oleh para pemegang saham, yaituHerman, Endy, Tergugat II Intervensi Il, Hasan, Tio Lik Hwa, SiangHuat, Basri dan PT Jodoh Centre Indotama.

dasar dari Tergugat berdasarkan Keputusan TUN 1;e Bahwa sebagai catatan, pada RUPS LB 17 Agustus 2007, RUPS LB samasekali tidak membahas mengenai jual beli saham suami Penggugat;RUPS LB 30 Agustus 2008 e Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak 1200(seribu dua ratus) lembar saham, (6) penjualan sebagian saham milikSiang Huat sebanyak 850 (delapan ratus

hukum yang sebenarnya bahwa padatanggal 27 Mei 2010 Tergugat dan Tergugat Il telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

melalui RUPS LB sebagaimanadisebutkan dalam Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 71 Tanggal 27Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH.

(Turut Tergugat Il);20.Bahwa Akta Nomor 25 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS LB) PT.

Bahkan Penggugat pada saatsebelum dilaksanakan RUPS LB tersebut telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk membatalkan RUPS LB yang akanHal. 59 dari 66dilaksankan , oleh karena masih ada persoalan hukum sebagaimana bukti P11,P12 namun demikian tanpa mengindahkan permohonan tersebut ternyataRUPS LB tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak hadir.

bisamenggugat kepada Pak Eko dan Pak Erwin ;29Bahwa Akta No.7 tentang RUPS ini yang isinya tentang peralihansaham tersebut dibuat oleh saksi berdasarkan Surat Kesepakatanantara terdakwa, Eko Nugroho dan Pak Hasan (bukti T1) yangditunjukkan oleh terdakwa, dan bukti T1 tersebut telah saksiwaarmerking, dan Bukti T1 ini sebagai dasar saksi adanya peralihansaham ;Bahwa dalam Akta peralihan saham dalam RUPS Akta No. 7 (buktiT3) yang saksi buat disebutkan, bahwa dengan adanya peralihansaham maka PT Makira

dalam Akta No. 7 Tahun 2012tersebut tidak dicatat bahwa Pak Hasan membeli saham PTRidhobuana, namun di luar hasil RUPS saksi mendapat cerita dariterdakwa bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PakHasan yang isinya Pak Hasan itu membeli saham PT Ridhobuanayang dititipnkan kepada saham PT Makira ;Bahwa tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan PakHasan di suatu Cafee di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebutterdakwa menawarkan kepada Pak Hasan bahwa uangnya sebesarRp.2 milyar

Dan karena terdakwa yang mempunyai hubungan dekat32dengan DAHLAN IDAN, lalu dibuat Akta RUPS dan waktu Akta RUPSdibuat terdakwa belum membayar apaapa, lalu Akta Aslinya ditahanoleh Notaris, dan karena tidak enak maka terdakwa bayarkan pakaiuang terdakwa sendiri untuk mengakuisisi Proyek tersebut, barukemudian terdakwa tagih kepada sdr Hasan dan Eko, dan sdr Hasanbaru membayar setelah satu bulan dari Akta RUPS dibuat ;Bahwa PT Makira (Eko Nugroho) mau ikut mengambil alin saham danproyek PT Makira

Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PTStelladuce Doma ;15.Bukti P8, berupa Fotocopy Skema (Daftar) nama2 Penggarap tanahdan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka denganPenggarap ;16.Bukti P9, berupa Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentangRisalah Rapat RUPS PT Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13Agustus 2012.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan 1 Suratsurat bukti sebagai berikut :I. 1.

, dan karena saksi Hasan telah bersepakat ikut kerjasama dalam ProyekPerumahan yang berada dibawah bendera PT Ridhobuana tersebut danbagian sahamnya dititipkan dalam saham PT Makira Nature maka dalamRUPS tersebut saksi Hasan didudukkan sebagai Direktur 1 PT RidhobuanaRizki Mandiri, dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalam Akta NotarisNo.07 tanggal 13 Agustus 2012 (bukti T3) ;51Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian setelahdiadakan RUPS untuk pengalihan saham, berdasarkan fakta hukum

bulan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ini(penandatanganan akta ini) sampai dengan tanggal 15 Januari 2006, pihakpertama tidak oberhasil menyelesaikan dan menyerahkan ataumenyampaikan semua objek Hotel White Rose secara lengkap antara lain :tetapi tidak terbatas pada Suratsurat Pemilikan Hak Atas Tanah, Hak SewaTanah, Suratsurat ljin Usaha, Surat lin Mendirikan Bangunan, Surat jinPenggunaan Air Tanah, Surat Ijin Penggunaan Genzet, Surat Tanda DaftarPerusahaan, persetujuaan dari pemegang saham/RUPS

Maka atas surat Terdakwa tersebut, HARIBOEDIHARTONO membuat surat tanggapan yang dikirim ke TerdakwaNomor : 035/HRMJSEC/V/06 tanggal 19 Januari 2006 menyatakan DueDelligence belum dapat dilakukan karena suratsurat belum lengkap, tidakada persetujuan para pemegang saham (RUPS) dan karena dokumen asilibelum ada, serta tidak sesuai Akta Perjanjian ;Bahwa Terdakwa membuat surat lagi Nomor : 06/Not/l/2006 tanggal 20Januari 2006 menanggapi surat HARI BOEDIHARTONO, menyatakanbahwa Terdakwa kapasitasnya

No. 1962 K/PID/2010Bahwa menurut HARI BOEDIHARTONO mengingat isi surat Terdakwadimaksud tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana dokumendokumendinyatakan sudah lengkap padahal sebenarnya belum lengkap, dokumenyang belum ada adalah : Tidak adanya dokumendokumen asli, tidak adapersetujuan dari pemegang saham (RUPS), belum ada ikatan jual belisesuai yang dinyatakan dalam Pasal 10 Akta Nomor : 3, maka HARIBOEDIHARTONO belum mau melaksanakan Due Delligence" ;Bahwa RACHMAT AGUNG LEONARDI baru menerima

Suratsurat kelengkapan penjualan Hotel White Rosedinyatakan lengkap untuk memenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2,padahal telah dapat dibuktikan persetujuan para pemegangsaham RUPS tidak ada, artinya surat Terdakwa tidakmemenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2, surat ini mengandungkeadaan yang tidak sebenarnya ;2.

Memperhatikan perbedaan kedua pendapat ini,Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar berpendapat arti lengkap tersebut dikembalikan kepadaPasal 8 Akta Nomor : 3 Tahun 2005, yakni dinamakan suratsuratlengkap salah satunya harus meliputi juga persetujuan parapemegang saham RUPS.

atas 70 (tujuhpuluh) lembar saham ;Nyonya chatarina Alimuddin sebagai DirekturPerseroan pemilik atas 50 (limapuluh) lembar saham ;Tuan Tiro Pandang Alimuddin sebagai pemilik atas 60 (enam puluh) lembarsaham ;Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham yaitu tuan Alimuddin telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 2013 , dalam hal ini selakuDirektur utama Perseroan Terbatas (PT Ali Sinar Sejati) maka menurut hokumpara pemegangsaham harus segera untuk melakukan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS

) ;Bahwa para pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitupada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pada kantor Notaris Ferry ThiotrisnoS.H.

,MKn yang bertujuan untuk melakukan perubahan susunan pemegangsaham dan perubahan pengurus PT Ali Sinar Sejati tanpa dihadiri oleh saudaraWempy Alimuddin walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum namuntanpa alas an yang jelas tidak menghadirinya ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilakukan oleh parapemohon tersebut pada poin 4 sudah memenuhi kuorum seperti yangdiamanatkan oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas walaupun tanpa dihadiri oleh salah satu

Menyatakan menurut hokum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atas PT Ali Sinar sejati yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada tanggal11 Agustus 2016 kuorum dan sah menurut hokum walaupun tanpa dihadiri olehsalah satu pemegang yaitu Wempy Alimuddin ;3.