No. 1671 K/PID.SUS/2013Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF membayarbiaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :281Menyatakan Terdakwa Sri Yuniarti binti Effendi Arif tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu No. 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL. tanggal 19 Juni 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :3210111213Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013.

Adityamulya Mitra Sejajar yang diserahkankepada Kejaksaan Negeri Mukomuko ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Mukomuko ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhjuta rupiah) ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mukomuko mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu tersebut ;36Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

PUTUSANNOMOR 26/PID TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 34/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa

Penerbitan dan penetapan Keputusan oleh Tergugat tersebut tidakberdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil dan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 12 Pebruari 2018 = sehinggabertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 247, Pasal 248 ayat (

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama La Renda OH, S.Pd NIP. 19661231199103 1 098 ditetapkanpada tanggal 15 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikanalasan dan pertimbangan dalam Pemberhentian Tidak DenganHormat dalam Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkanputusan Pengadilan Tipikor

Begitu pula sesuai dengan siaran pers Nomor : 005/RILIS/BKN/V/2018tanggal 2 Mel 2018, yang berbunyiHalaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.KdiGuna menuntaskan permasalahan kasuskasus keterlibatan PegawaiNegeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telahditetapbkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), BadanKepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan KedeputianBidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaiKetua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MAHMUD FAUZIE,SH.MH,. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14Mei 2013, Nomor : 28 /PDT /2013 /PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejelis tersebut

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidaksependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan,;2.

No. 48 PK/PID.SUS/2017 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 11 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa H.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Nopember

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tanggal 26 Nopember 2013memperlinatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata(pasal 263 (2) huruf (c) KUHAP.Hal. Hal. 98 dari 127 hal. Put. No. 48 PK/PID.SUS/2017Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,menurut M.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 38/Tipikor/2013/PT.Bdg karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 26 November 2013, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klis.IA Bandung Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 09September 2013 sekedar mengenai pidana dan uang pengganti yang dijatunkankepada Terpidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terpidana H.

Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanapada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam putusan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri:Bahwa salah satu unsur pokok (bestande/) yang harus dipenuhi dandibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnyadisebut UndangUndang Tipikor

No. 1 PK/Pid.Sus/2019yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperansebagai perantara, tidak relevan untuk menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana telan melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutusperkara, sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan(otoritas) dan karena

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;2.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PenasehatHukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuatdihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal O7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor : 43/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.Hal 87 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan GuntungManggis,Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : ASN ( Kepala Seksi Pemerintanan PadaKelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utaraKota Banjarbaru;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masingmasing oleh:1.2.Penyidik : Tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengantanggal 03 Oktober 2018.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejaktanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.Perpanjangan Penahanan yang Ke oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;.Perpanjangan Penahanan yang Ke II oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 1/7

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp7.900, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari2019 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 8 Februari 2019 NomorHalaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMW15.U01/591/Pid/Tipikor/VI/2018 yang ditanda tangani oleh H. SATRIOPRAYITNO, S.H. M.H.

Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019,Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada Hari Kamis, Tanggal 11 April

: Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Padi Tengah I / d 866 RT.05 RW.03,Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk KotaSemarang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta / Pelaksana proyek pabrik es padaSatwiga Mustika Naga ;Pendidikan : STM; Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai saat ini denganjenis penahanan ; 1.imlPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 Nomor Print : 10a / 0.5.28 / Ft.1 /03 / 2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013,Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2013 Nomor :26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengantanggal 16 Juni 2013 ; Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana KorupsiTingkat ...Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus /2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juni

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Janthodalam perkara aquo, yang dalam pertimbangannya menyetujui danmengambil alin pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth, tanggal

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho pada putusan perkara a quoyang dikuatkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan telahkeliru menerapkan hukum pada penerapan Pasal 378 KUHP, karenamenurut doktrin hukum bahwa penerapan Pasal 378 KUHP ini dititikberatkan pada perbuatan melawan hukumnya, di mana perbuatan disiniadalah bentuk perbuatan yang bersifat aktif yang melanggar peraturanperundangundangan, bukan bentuk perbuatan yang bertentangan denganhak dan kewajiban yang timbul dari

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor195/26/VI/2000, tanggal O7 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bermeterai cukup sertatelah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P);2 Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor W416U1/4271/KP.01.2/XI/2018, yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA, tanggal 19Nopember 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,sebagai bukti (P.2);Bahwa, Penggugat telah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, Putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tersebut sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasakeadilan yang tumbuh dan berkembang bagi Masyarakat;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak objektif danhanya berdasarkan subjektivitas karena tidak mencerminkan rasa keadilanbagi diri Terdakwa oleh karena itu patut untuk dibatalkan;Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwatersebut;Halaman 8 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.2.

PANITERAPanitera Muda Tipikor MASJIDIN, S.H., M.H.H. SYAHRIR, S.H.NIP. 196511201989031004 Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSUNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh. PANITERAPanitera Muda TipikorYULIUS TAPPI, SHNIP. 195807031981031007 Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

., binSyamsul Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan, banding pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimanatertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

:8 /Akta.Pid/Tipikor /2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan, banding pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor /2021/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :8 /Akta.Pid /Tipikor/2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa

untuk kepentingan permintaan bandingnyatersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingtertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori BandingPenasehat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN BGL tanggal 25Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor 8/ Akta.Pid / Tipikor /2021 /PN Bgl;Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding tertanggal 29 Juni 2021sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor8/Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN Bgl, tanggal 29 Juni 2021;Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebuttelah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa berdasarkanAkta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid /Tipiko r/2021/PN.Bgl,tanggal 1 Juli 2021 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut PenasihatHukum Terdakwa telah mengirimkan susulan Kontra Memorie Banding

tertanggal8 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBengkulu, pada tanggal 16 Juli 2021, dan Kontra Memorie Banding tersebut telahdi beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta PemberitahuanHalamann 79 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKontra Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, tanggal 21 Juli2021 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiBengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan

, tanggal 08 Desember 2014 tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya dalam hal :Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka RayaNomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK, tanggal 08 Desember 2014, halaman61 alinea tiga/akhir dikutip sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangjuga dijadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tipikor

dilakukan secara bersamasama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersamasama sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding untuk memutus dalam perkara a quo.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga pertimbangan Majelis JudexFacti diambil alin sebagai pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Tipikor Tingkat Bandinghalaman 6062 dalam pertimbangannya sepenuhnya mengambil alihpertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam SuratTuntutan yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, makaseharusnya putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memutuskan sesuaidengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum..

Dengan demikian judex factiPengadilan Tipikor tingkat Banding yang mengambil alin pertimbangan judexfacti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidakmenerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat(onvoldoende gemotiveerd), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridisyang dapat digunakan sebagai tindakan yang meringankan perbuatanterdakwa serta tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di Rumah

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehKetua Majelis dan HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd/MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.