Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

No.2374 K/Pid.Sus/2016alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, maupun dalam memori banding padapemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/ keberatan mana tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal17 November 20183 ; 222222 nn nnn nnn nen nn nnn nn nne=7. Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; 8.

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021 (BB 7) ;sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei 2013dalam perkara atas nama Ir.

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.

No. 61 PK/Pid.Sus/2014182Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 29 Juli2013 atas nama Terdakwa Syarif Hidayat,Terdakwa II Adrian Ali dan Terdakwa Ill Drs.Roem Zein,M.Pdi dengan amar putusanpidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 1 (satu) bulan kurungan;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.38/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 05Februari 2013 atas nama Terdakwa TaufanAndoso Yakin dengan amar putusan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empalt)tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan;. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 17 Desember 2012atas nama Muhammad Dunir dan M.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.019/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16Hal. 183 dari 180 hal. Put.

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

sampai dengan tanggal 3 Desember2015 ;4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal1 Februari 2016 ;Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 19PID.SUSTPK/2016/PT PBR5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016 ;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1April 2016 ;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;8 Perpanjangan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;9 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengantanggal 5 Juli 2016 ;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat

Permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Juli 2018, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas PenyerahanMemori banding Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk. pada tanggal

suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangHalaman 36 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKNomor:4/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 4 Juni 2018, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingdari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa alasanalasan keberatan yang dikemukakan olehPenuntut Umum mengenai uang kerugian kerugian

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal 1 Pebruari 2016;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;6.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejaktanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;9.

,MH HakimAdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarusebagai Hakim Anggota Il, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru) Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal1 Juni 2016, Putusan mana pada hari danHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRtanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dan didampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantuYUSNIDAR, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Sebagian besar putusan ini sudahinkracht berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH,Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menyatakan TerdakwaBupati Siak H.

Bupati Siakmenerbitkan IUPHHKHT tersebut untuk areal kerja yang dimohonkanberada di luar wilayah administrasi hukum tata pemerintahan PemdaKabupaten Siak; Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Bupati Siak (ic H.Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK/I/2003 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HutanTanaman seluas + 21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) diKabupaten Siak atas nama PT Rimba Rokan Perkasa, telah terbukti diPengadilan Tipikor

Dengan demikian Keputusan TUN objek gugatan a quoyang merupakan hasil verifikasi atas Keputusan Bupati Siak tersebutsudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2012 an. TerdakwaBupati Siak H. Arwin AS, SH.

;Tempat lahir : Surabaya ;Umur/tanggal lahir : 56 tahun /1 Juli 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT 03 RW 07 Kelurahan Jember Kidul, KecamatanAgama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Pemkab Jember; Terdakwa ditahan : e Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus2011 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak 16 Agustus 2011 s/dtanggal 04 September 2011 ;e Penuntut Umum sejak 05 September 2011 s/d tanggal 04Oktober 2011 ;e Hakim Tipikor pada Pengadilan

Negeri Surabaya sejaktanggal 27 September 2011 s/d tanggal26 Oktober 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 24Desember 2011 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 23 JanuariTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOH.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 50/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM16//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :KesatuBahwa Anak IR.

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Dps

R@dAaKSI oo... cee cecceeccee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan aa sama, diberikan untuk dan atasBanda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN Bna

Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8Januari 2019 No. 2/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggaltanggal 3 Januari 2019 Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN.BJM danpermintaan banding tersebut telah diberitanukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 10 Januari 2019;Ill.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U1/345/Pid/Tipikor/I/2019 tanggal 11 Januari2019 dan Jaksa Penuntut Umum W15.U1/344/Pid/Tipikor/I/2019 padatanggal 11 Januari 2019;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : Reg.Perk : PDS03/Q.3.12/Ft.1/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA selaku Konsultan Pengawas danDirektur CV.

,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 8 Pebruari 2019, Nomor : 2/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM.

Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NINA ZUSANTI, SH.

Pengelolaan dana BOS SDN 1Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utaraserta bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut.Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tidaklahmengatur unsurunsur tindak pidana melainkan mengatur hukumantambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari: Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh :SUHAIDI AGUS, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri olen: M.ANGGA MAHATAMA, SH. MH. Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriKotabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakimdto./ dto.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Penggantidto./SUHAIDI AGUS, SH., MH.

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangHalaman 24 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn n eeTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaHalaman 37 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

ALIEN MAULIN alias MAULIN Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungankeluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini yang saksi tahu ada masalahtindak pidana tipikor yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa saksi tahu ada masalah tindak pidana tipikor yang dilakukan olehTerdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidik; Bahwa Terdakwa pernah berurusan

Sehingga dengan demikian unsurmelawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor masih tetap ada,dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam artimateril ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangandapat diketahui,oahwa Terdakwa RUSNA ALI HASAN adalahBendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat DaerahPropinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor: 35/KPTS/MU/2017 Tanggal 7Februari 2017;Menimbang

,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDYHUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada HariKAMIS tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh RUSLI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh HADIMAN, S.H.dkk.

PUTUSANNo. 2313 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H. SUNTORO, S.IP., M.Si.

Alasannya, kurang atau tidak cukupmempertimbangkan keadaankeadaan tersebut sudah merupakan masalahpenerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi sepertiyang di atur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;Bahwa dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 05 November 2014 yangamarnya berbunyi:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumdan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaHal. 50 dari 397 hal.

SUS/Tipikor/2014/PN.PBR dimana penetapan hari sidang didasarkan kepadapelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BaganSiapiapi, tanggal 05 Maret 2014, nomor RegPerkara: PDS02/SIAK/03/2014, atas nama Terdakwa H.

Indrapura sebagaimana termuatdalam Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid.SUS/Tipikor/2014/PN.PBR;Hal. 58 dari 397 hal.

SUNTORO, S.IP., M.Si., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon' Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURAtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR., tanggal 05November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR., tanggal 23 Juli 2014 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan (Tahap Il) sejak tanggal 15 Mei 2018sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 September 2018 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 20Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;Halaman 1 dari 61 halaman