M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004 HAKIM KETUA MAJELIS,t.t.dI.Made Seraman, S.H. M.H.PANITERA PENGGANTI,t.t.dHamsiah, S.H. M.H.Him 15 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKSHim 16 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKS

,Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Drs. Arifin , S.H.M.Hum, Ronius , S.H.Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan

Infomedia Nusantara kepadaDirkrimsus Polda Metro Jaya Unit Il Subdit V Tipikor, danhasil penyidikannya telah menetapkan bahwa Dari PT. DANPRATAMA INDONESIA atau Terbanding / Tergugat ( Ir.

HK.02/III/2017, selanjutnya disebutsebagai Para Terbanding semula para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 18 Maret 2014 Nomor : 59/Pid.sus/2014/PN.Surabaya ; Sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 ; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 16 April 2014 Nomor : 59/Pid.Sus/2014/PN.Sby. ;Sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 15 Juni 2014 ; 8.

Maret 1999 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluaryaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ;Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkaitdengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan NegeriKendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No :05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selamaBahwa dalam perkara tipikor

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejaktanggal 13 September 2018 sampai dengan tangal 11 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNAperkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takutkepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim mempunyai kebebasan yangbebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusantersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuanpemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telahsalah melakukan didalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkanatau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Panitera Muda Tipikor, GEDE IRIANA, SH.,M.H.Nip.196212311985 031 054Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid/2019/PT DPS

Penetapan Pernggantian Hakim Anggota II yang sedang mengikutiPelatihan TIPIKOR di Jakarta, tanggal 3 April 2017 Nomor112/PIDSUS/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 31 Oktober 2016No.Reg.Perk : PDM320/STBAT/10/2016 para terdakwadidakwa sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa Perdamenta Pinem Als Cotna dan terdakwa IISuperi Als Peri dan Planet (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.MDNTanggal 29

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umummelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor, danMajelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat danbenar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakaarta Pusat perlu diperbaiki

Bumi Rabbani) ;S1 Ekonomi; Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh ;1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;4 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;5 Perpanjangan Ke1 Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 6 Perpanjangan Ke2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016Hal.1 Putusan No : 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : FARIJI, S.

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2013Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo PutusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 19/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. AGUS RIYANTO, S.Sos., M.M., binMAKDORI dalam pertimbangan hukumnya halaman 160 menyatakanbahwa:Berdasarkan keterangan saksi M. Budi Haryono, S.H.

M.M.) dan Terdakwa tidak membantah perihal tandatangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor SemarangNomor19/ Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 758 K/Pid.Sus/2012 tersebut jelaslan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (M.

SUHADI, S.H., M.H., danLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim AdHoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.H. SUHADI, S.H., M.H. Dr. H. M.

ne nccnn ncnHalaman 25 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidakdengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsidan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat padahuruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattidak didasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lainyang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian dan pemerintahan daerah.Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsidan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya dengan pengadilan(pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalamPasal 15 ayat (10 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. 272222 222 2n nnnHalaman 29 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGPasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang;b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan;c. cakupan bidang atau materi wewenanQ)Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untukTergugat sebagai pimpinandaerah sangat prihatin dan memberikan simpatiyang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dankawankawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugattidak ingin untukmengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dantelah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkenakasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa

Tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan suatu' peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telahmelakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHAP ;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

GATOTSUHARTO ke depan persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkandakwaan alternatii Kedua : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya di dalam memeriksadan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomiannegara di dalam putusannya ;Bahwa perhitungan kerugian negara sendiri bersifatkasuistis, atau dilihat perkasus, karena tidak semuapasalpasal dalam perkara tindak pidana

GATOT SUHARTO yang tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dankesalahan di dalam cara mengadili terhadappenerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antarapertimbangan mengenai unsur yang satu denganyang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir.GATOT SUHARTO terbukti melakukan perbuatandalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifatmelawan

PUTUSANNOMOR. 70/PDT/2016/PT.BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilkan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa danmemutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA Cq. Direktur PT. PLN ( PERSERO )Cq. General Manager PT. PLN (PERSERO) Wilayah Aceh,yang beralamat JL. Tgk. Muhd.

Ali Hasjimi No. 11 PangoRaya Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding, semula Penggugat;Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Bnadan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 1 dari hal 70 Perdata Nomor: 70/Pdt/2016/PTBnaTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal24 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Menyatakan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G /2015/ PN.Bna;3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah pulamenjatuhkan Putusan tanggal 2 Mei 2016 Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Bna, dengan amar sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

Rp. 150.000 .SULAIMANUntuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH. Nip.19620616 198503 1 006Halaman 73 dari hal 70 Perdata Nomor: 70/Pdt/2016/PTBna

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umutr/ tg lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.II, Kec.Pati,Kab.Pati

SP.Han/142/VII/2013/Reskrim, sejaktanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 (Rutan) ;2 Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: Print :1049/0.3.16/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ( Rutan );3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Juli 2013Nomor:289/Pen.Pid.Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9September 2013 ( Rutan ) ;4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smgsejak

tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ;5 Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipkor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 September 2013 nomor: 103/IX/Pen/K/2013/JoNo.100/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013(Pertama ) ;7 Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH Advokatberkantor : J1.Dr.

Smg tanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibuktiyang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 19

Dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41dengan pertimbangan :Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi : Rp. 565.479.000,Kelebihan sisa meubeler sebesar : Rp. 40.000.000,Total : Rp. 605.479.000.Hal. 38 dari 49 hal. Put.

No. 1838 K/Pid.Sus/2015Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Jambi mengambil alin hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi.Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam pola penghitungan sisakerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.