No. 50 PK/PID.SUS/2011 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.

sangat keberatan terhadappertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan NegeriKarawang tersebut, khususnya pertimbangan hukum mengenai unsurunsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi),tepatnya pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair dan dakwaansubsidair, sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 56 danhalaman 57, yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaanyang disusun secara subsidaritas yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomar 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 KUHP.Adapun keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadappertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan

Subsidair;Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMBANDING/TERDAKWA IDARIYANI BINT SUWARNO mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenanmemberikan Putusan:1.Menyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUSTPK/2021/PT SBYMenyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangdengan tujuan menguntungkan diri

TA 2007 1.930.558.4000, 15.145.130.000, 13.214.571.600,00 00 00Jumlah 2.777.778.400, 22.544.030.000, 19.766.251.600,00 00 00 Bahwa akibat perbuatan MTerdakwa telah menimbulkankerugian Negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Banyuwangi sebesar Rp.19.766.251.600,00(sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh enam jutadua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atausetidak tidaknya di sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal

18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

Pdgtanggal 5 Februari 2021, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingsependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwaTerdakwa Yelnazi Rinto Bin Rasyiddin Naim, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berkelanjutanyang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

Total kerugian keuangan negara 1.559.049.557,00 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Dr.Ir.

ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUNKONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lainsehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesarRp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluhdua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratusdelapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitarjumlah tersebut.wonnnnnnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiPRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnya :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan5.

Krakatau Steel periode Tahun 1998 2003, oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cilegon (JPU) didakwa sebagai berikut :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR;melanggar Pasal 3 jo.

Sutrisno, (yang berkas perkaranyadipisahkan), melanggar :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIRmelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidakberdasar dan harus ditolak serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

SAMIN RITONGA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaanPRIMAIR;2 Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB,Terdakwa HI ZULHAM Alias GELENG

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;e SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal 43 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.SUBSIDIAIR :noon nnnnn= Bahwa Terdakwa R.

Rina Luciana Sasmitawidjaya bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keterangan terdakwaserta barangbarang bukti sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, dihubungkandengan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 109/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :e Primair pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Hal 145 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.e Subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alatalat bukti dan barangbarangbukti yang diajukan kepersidangan dan memperhatikan pula hubungan dan

tanggungjawabnya untuk mengembalikan namunsaat ini belum punya uang untuk mengembalikan uang Negara tersebut yangtelah ia pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untukpembangunan kantor UPK.Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindakpidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengandakwaan subsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Lebih Subsidair : melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesarRp.54.720.000 (ima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).Berdasarkan hasil audit BPK RI yang dilakukan oleh saksi ahli berdasarkan surattugas No. 01/ST/XIV.2/01/2005 tanggal 19 JanuariHalaman 19 dari 88 halaman Putusan No. 926 /Pid.B/2010/PN.Sky20soeeeeennneee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan

COSMAS CEKARUS, STP sebagaimanadiatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wanna nn n Bahwa mereka Terdakwa 1. HARSONO AHMADI KODA,SPdanTerdakwa 2.

Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harusdibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, makaDakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan terbih dahuludakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasalpasal dakwaan mana selengkapnya berbunyisebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negarayaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi LampungNomor: SR2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,(empat ratus dua juta rupiah).an Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPKKecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Halaman 21 dari 78 hal.

putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55ayat (1) keI KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua : Pasal 3 jopasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang

tetap pada Tuntutan Pidana danPembelaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semuakejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat(2) dan (3) UU49No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;SUBSIDATR: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Il telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas jutarupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Paniai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolakdengan memperbaiki pidana yang dijatuhnkan, yang amarnya seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahHal. 65 dari 69 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.