001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

----

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021;Bahwa barang bukti Nomor 1, 5 dan 7 telah berkekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei2013 dalam perkara atas nama Ir.

Roem Zein, M.Pdi. masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . Syarif Hidayat, SH, Terdakwa II. Adrian Ali danTerdakwa Ill. Drs. Mohd.

No. 118 PK/PID.SUS/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan memutuskan menyatakan Pemohon PK Drs. Mohd.

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusantersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidakbenar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkanketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,mengakibatkan Drs.

Suhadi, S.H., M.H. dan Leopold Luhut Hutagalung,S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua Majelis;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

,MH.Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassarberdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2018 Nomor :208/Pen.Pid/2018/PN MksPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal O7 Mel2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggalO07 Mei 2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT

Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014 No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang = penunjukan = Majelis Hakim yangmenyidangkan dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014,No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang penetapan hari sidang;3.

dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampaidengan nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum:Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni2015 ;4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02Agustus 2015 ;6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal O1September 2015 ;7.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal O01Oktober 2015 ;8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22Oktober 2015 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember2015 ;10.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/dtanggal 20 Januari 2016 ;11. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/dtanggal 19 Februari 2016 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama : AKHMAD BUMI, SH.

Memori Banding tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum yangditerima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 11 Januari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;6. Pemberitahuan yang dibuat oleh BUKAREI, S.H.

,Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2017 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;6.Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal 10Februari2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah mencabutSurat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 28/

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

;Disamping itu terlepas terkait atau tidaknya permasalahan kerugianPenggugat, secara kebetulan pemeriksaan Tergugat dalampenyelidikan dan penyidikan di Kepolisian hampir bersamaan dengandiperiksanya Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnyamenjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikanuntuk dimintai keterangan ketika Operasi Tangkap Tangan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yangsaat ini masih di sidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;Bahwa

Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnya menjabatsebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikan untuk dimintaiketerangan ketika Operasi Tangkap Tangan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yang saat ini masih disidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;11.Bahwa, selanjutnya Tergugat menolak tuntutan Penggugat berkenaandengan tuntutan materiil pada posita angka 30 (tiga puluh), tuntutanimmateriil pada posita angka 31 (tiga puluh satu), tuntutan berupa sitajaminan

VINSENSIUS SABA danbukan dari pelawan, sehingga barang bukti / surat yang telah disita tersebutdikembalikan kepada orang atau dari siapa dilakukan penyitaan;Menimbang, bahwa bila dihubungkan degan alat bukti surat T4 yangdikeluarkan oleh terlawan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan negeri Kupang perihal laporan untuk mendapatkan persetujuanpenggeledahan dan penyitaan atas nama tersangka Drs.

Pdt.Plw/2016/PN Kfmpenyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs.VINSENSIUS SABA pada tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa bila disinergiskan antara bukti surat T3, T4 dan T5,maka tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimanapada bukti T3 dalam lampirannya menyebutkan terlawan melakanpenggeledahan / penyitaan terhadap 69 (eman puluh sembilan) item barangbukti / surat, namun dalam bukti surat T4 dalam laporan terlawan kepada KetuaPengadilan Tipikor

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.