Ditemukan 11432 data
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
285 — 204
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
157 — 31
Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
80 — 39
Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
31 — 8
Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
52 — 14
Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
359 — 182
Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
107 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
355 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
149 — 105
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
125 — 46
memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
97 — 43
Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
150 — 200
Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai