Penyerahan barang yang dikenakan pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut : d) Penyerahan dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.bahwa selain itu, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilaia quo menyebutkan Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah: b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.bahwa menurut S869/P J.31 3/2005 sebagaimana tersebut di atas, Pengambil alihanaktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN

Salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawasatau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani olehKurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainyakeadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana; dan7)

; atau8) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limitpaling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danHal 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt G/2014/PN Skh.h.

;Masih dalam harian Kompas per tanggal 19 Februari 2003, analisisperbankan (saudara Lin Che Wei) menyatakan bahwa, "Di tahun 1998, programrekapitulasi pun terjadi, dimana pemerintah Indonesia melalui BPPN telahmenyediakan dana sebesar Rp 6.05 trilyun atau 60% dari total kebutuhanrekapitulasi PT Bank Lippo Tbk." Dapat dibayangkan, bahwa rencana tindakancurang PT Bank Lippo Tbk dengan menyalahgunakan hasil laporan penilaianHal. 3 dari 15 hal. Put.

Jenderal Anggaran, BendaharawanPemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkatPemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran ataspembelian barang;bahwa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha MilikDaerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yangHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 471 B/PK/PJK/20162.4.Pubersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanjadaerah (APBD), kecuali badanbadan tersebut pada butir 4;bahwa Bank Indonesia (Bl), Badan Penyehatan dan PerbankanNasional (BPPN

BPPN, hak atas piutang Bank Indonesiakepada PT.

Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari Bank Indonesiakepada Pemerintah gq BPPN sebesar Rp.1.687.349.515.372,53 (satu triliunenam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan jutalima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tigarupiah) (T30).i) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP 25/1999, Pemerintah merupakanlembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulusebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan atau kreditur,sehingga dengan

BankRama dan PT.Bank Darmala) berstatus sebagai Bank yang diambil alih/oankTake Over (BTO) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dimana dalam rangka program pengembalian keuangan negara yang telahdikucurkan untuk bank bankbank BTO , posisi para Kreditur dan Terlawan saat ini menjadi:Kreditur saat ini Kreditur semula Jumlah pokok = % kreditur(USD)1. PT.Bank Agris 2,000,000. 11,765 %d/h. PT.BankFinconesia Hal.3 dari 40 hal putusan No.234/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst.

Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Juni 2002 Nomor:3140 K/PDT/2001 sebagai berikut:MENGADILI: Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V,Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut tidak dapatditerima; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT.BANKNIAGA ARTHA KENCANA), Pemohon Kasasi Il (PT.BANKFINCONESIA), Pemohon Kasasi Ill (PT.BANK MULTICOR) danPemohon Kasasi IV (PT.BANK INDOVEST Tbk) tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam

Salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana; dan7)

); atau8) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit palingsedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);. dokumen yang bersifat knusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN

dipenuhi;5) salinan/fotokopi bukti bahwa:a) debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:6)7)8)i) putusan pailit; danil) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawasatau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani olehKurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainyakeadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Laporan penilaian atau dokumen ringkasanhasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit palingsedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dokumen yang bersifat knhusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1)salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalahBank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.

GW1298/MC4/1197 tanggal 20Nopember 1997 yang masingmasing ditandatangani oleh Godlip Pasaribu(Tergugat I), dan surat bukti P. 10 A tentang surat dari Bank PDFCI No.GWPP 086/MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal : PemberitahuanPengalihan Hak atas Piutang PT Bank PDFCI (Bank PDFCI) kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditujukan kepada PT.

Nomor :663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, yang kaedah hukumnya berbunyisebagai berikut:Jual beli tanah meskipun sudah memenuhi perundangundangan Agraria,namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai dengan yangtidak wajar atau itikaditikad yang tidak jujur (pbembeli mengetahui bahwatanah itu sudah pernah dijual kepada orang lain):Posisi hukum PT Sinar Slipi Sejahtera, PT Surya Dewata, BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Trihatma Kusuma Halimanterkait PT Tiara Metropolitan

Bank Mandiri;BPPN;PT Way Wahid Lelang;Bahwa adapun amar Putusan Perkara Nomor 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Barat antara lain sebagai berikut:Menyatakan tanah:Verponding Indonesia Kohir Nomor 127/98A seluas + 15.000 m? a.nMunawar bin Salbini;Verponding Indonesia Kohir Nomor 162/99 seluas + 23.285 m? a.nMunawar bin Salbini;Verponding Indonesia Nomor 195/110 seluas + 32.474 m? a.nMunawar bin Salbini;Verponding Indonesia Nomor 190/31.IA seluas + 26.457 m?

Bahwa berdasarkan haltersebut sudah sangat kelihatan niat tidak baik/beritikad tidak baikPenggugat dalam perkara in casu;Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 18Maret 2009 adalah tidak beralasan hukum dan sangat naif, dimanaawalnya yang digugat adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berkedudukan di Gedung Danamon lantai 10 jalan JendralSudirman kav.4546 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTergugat XXV, namun dalam perbaikan gugatan tanggal 18 Maret 2009angka

11, berubah menjadi Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) Cq.

Nomor 2451K/Pdt/2013Bue2d2.4.2s2.0.sekaligus memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatorbeslag) atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;Bahwa suatu gugatan didasari oleh adanya suatu sengketa atauperselisihan hukum diantara para pihak dan suatu sengketa atauperselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukumdiantara para pihak tersebut;Bahwa Penggugat dan Penggugat intervensi daiam perkara a quomengajukan gugatan kepada Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) c.q.

,M.HumBahwa saksi menjadi istri terdakwa sudah 35 tahun dan dikaruniai 2 orang anakdan 2 orang cucu;Bahwa saksi kenal dengan Lukminto sudah hampir 25 tahun kami selalubersamasama dan sudah seperti keluarga besar, karena dalam setiap minggukita sekeluarga bisa bertemu 2 kali;Bahwa benar menurut saksi Pak Lukminto pernah mengalami masalah ekonomiatau masalah bisnisnya yaitu di tahun 2002 kena masalah dengan BPPN karenasemua asetnya masuk ke BPPN sehingga tidak ada bank yang percaya lagi, dantemantemannya

mulai menjauh;Satu. satunya yang masih mau berhubungan dan menjagapertemanan adalah kami dan kemudian Pak Lukminto datangkepada kami hampir setiap hari bertemu dengan suami saksi untukminta tolong dan akhirnya oleh suami saksi ditolong;Bahwa suami saksi yaitu terdakwa yang menolong menyelesaikan semuaurusan dengan BPPN sampai akhirnya tuntas dalam waktu 2 bulan dan selamaitu suami saya tidak pernah ke Kantor karena menyelesaikan urusan pakLukminto pulang pergi Jakarta Solo, hingga akhirnya terlepas

dari BPPN;Bahwa bentuk pertolongan berupa bantuan dalam bentuk uang cash dan ituuang pribadi terdakwa selain itu juga tenaga dan pikiran;Bahwa setelah asetaset sudah bebas dari BPPN, PT.

rekasi saksi dan terdakwa waktu itu keget, memang suami saksibersalah dan berniat untuk berdamai akan tetapi tidak menduga ada syarat yangnamanya proposal yang jumlahnya tidak ternilai, dan waktu itu saksi danterdakwa bilang pada pak Budi Mulyono bahwa sudahlah tidak usah bicaraproposal dan kita tidak tahu proposal serta kita tidak mampu bayar proposal;Bahwa saksi tidak etis mengatakan jumlah uang yang kami keluarkan dalammembantu pak Lukminto untuk membebaskan perusahaan sebesar PT Sritexdari BPPN

Sritek di sita oleh BPPN dimana saat itu tidakada satupun sahabat, teman yang percaya pada Lukminto;Bahwa akhirnya terdakwa membantu dengan tulus, terdawa keluarkan danasebesar US$ 10.550 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu US Dolar) dan 6,6milyar dan masalah dengan BPPN selesai, tapi PT Sritek tidak bisa jalan karenatidak ada modal, sehingga terdakwa diajak ke Jakarta untuk mendapatkanmodal dengan menghubungi 2 bank yang tidak akan terdakwa sebut namanya;Bahwa keuangan perbankan saat itu sangat

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalahmerupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danh.

Rajawali Wira BhaktiUtama diambilalin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT.Rajawali Wira Bhakti Utama;.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Peraturan Menteri KeuanganNomor: 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara YangBerasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yangberasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasukaset yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan PariwisataLombok (LTDC);Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 21e.

Bukti P9 : Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari BPPN (BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia) tertanggal 20 Februari 2018 ;Menimbang, bahwa dipihak lain guna menguatkan dalil sangkalannya,Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama telah menyampaikan pula buktitandingan yang sama yang diberi tanda T sampai TX, diberi materai cukup sertatelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.I, TIl, TV, TVIl danTVIII yang tidak dapat diperlinatkan aslinya dimuka persidangan.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggungjaveb apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalahmerupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku

Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danSalinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya menyatakan bahvwe nilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebutkannama Pen114 nomor dan tanggal laporan penilaian, dalam hal:1.

Bahwa di atas tanah Serifikat Hak Milik Nomor 18/Rawaterate atasnama Zubaedah seluas 27.858 m*, yang telah dibatalkan objeknya,sudah tidak ada lagi karena itu tidak dapat dieksekusi.Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1Vil1999 tertanggal 12 Februari 1999, Penggugat Rekonvensi telahmengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor024/G.TUN/1999/PTUN.Jkt. tertanggal 26 April 1999 jo.

Nomor 06 PK/TUN/2003tertanggal 18 Oktober 2004) yang telah mempunyai kekuatan tetap, makaSurat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1. VII1999tertanggal 12 Februari 1999 tersebut telah dibatalkan dan dicabut;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan NasionalR.I.

Salinan Penetapan / keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangHalaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G.Bth/2019/PN Tsmditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi;C) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU),atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).6.

Salinan/ fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitorHak Tanggungan adalah Bank dalam likuidasi, Bank bekuoperasional, Bank beku kegiatan usaha, atau Eks BPPN.2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/ SKPT dalam hal objek dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4. Salinan/ fotokopi Laporan Penilaian atyau dokumenringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalamhal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan5.

perjanjian kredit ;b.Salinan/foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian HakTanggungan ;c.Salinan/foto kopi perincian utang/jumlah kewajiban Debitur yangharus dipenhuhi ;d.Salinan/foto kopi bukti bahwa :1).Debitur wanprestasi, antara lain Suratsurat peringatan ;2).Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang Krediturseparatis) ;3).Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;e.Surat pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana ;f.Salinan/foto kopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada Debitur oleh Kreditur, yang diserahkan kepada KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali Debitur Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, dan Eks BPPN ; dang.Surat pernyataan dari Kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan

Lubis (Mantan Wakil Kepala BPPN),e Rudi Ramli (Pemilik Bank Bali),e Djoko S Tjandra (Direktur PT. Era Giat Prima),e Tanri Abeng(Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara),e Bambang Subianto (Mantan Menteri Keuangan),e Setya Novanto (Mantan Direktur Utama PT. Era Giat Prima).Hal.4 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.3. Bahwa kemudian Djoko S.

Lubis (Mantan Wakil Kepala BPPN) ; Rudi Ramli (Pemilik Bank Bali) ; Djoko S Tjandra (Direktur PT. Era Giat Prima) ; Tanri Abeng (Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara) ;Hal.11 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel.3. Bambang Subianto (Mantan Menteri Keuangan) ; Setya Novanto (mantan Direktur Utama PT.