Rp.1.858,743.410,aonnennnnnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR :manonnnnne Bahwa terdakwa Drs. H.

persidangan seluruhnya dianggapturut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengansurat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :Primer :sence nneenee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;w Perbuatan Terdakwa Ari Eraini,SKM binti Christian Murni sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR ;w Bahwa ia terdakwa ARI ERAINI, SKM.MKM selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Barumenjadi Puskesmas Flamboyan Baru Tahun

yang terberat sampai yang teringanancaman hukumannya ;Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidaritas,maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primerdan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi,sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut ;1.

KHUSNI TAMRIN Bin ASLORI (Alm.) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa M.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:PRIMAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1KUHP;SUBSIDIAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

., tidak terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam DakwaanKesatu Primair ;2. Membebaskan terdakwa Oktavianus Sitompul, S.Com.,dari Dakwaan KesatuPrimair ;3.

) PropinsiBanten Nomor : SR876/PW09/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal :Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PeningkatanJalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang Tahun 2012 sebesarRp. 1.230.359.918,02 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratuslima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas rupiah komanol dua sen).Perbuatan terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wonnnn n= Bahwa terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com selaku DirekturPT.

suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2019/PN GtoSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, pemeriksaan setempat danTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RICKY NANGOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;2.

Jumlah kekurangan Fisik Pekerjaan (1 2 ) 1.604.690.196,00Pengembalian atas Temuan Audit BPK (sudah disetor) 152.344.554,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 4 ) 1.452.345.642,00 Perbuatan terdakwa RICKY NANGOY tersebut sebagaiamana diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Kepala Desa Lamajanqg) adalah sebesarRp.113.048.523: Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatanTerdakwa tersebut dapat terbukti memenuhi unsurunsur tindak pidana dalamPasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 118 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN BdgUU RI No. 20 Tahun 2001

tiga puluh juta sembilan ratus lima riburupiah) dan terdapat penyetoran ke kas negara padatanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp.1.589.803.200,(satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sehinggaterdapat kerugian keuangan negara sebesarRp.897.391.800, (delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat 1 ke1KUHP. 22222 22222222222 n 2 non nn eneSUBSIDIAIR Bahwa terdakwa Ir.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah),atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa Louisa Corputty sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana jo.

dikurangkan selurunnya dengan masapenahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan MajelisHakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahananmaka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, UndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangHal. 146 dari 163 hal.

menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara a quo:Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHPidana, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan / Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;6. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1995 Jo.

Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2017 yang padapokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa YUDAN WALI DAMAR,SE.MM bin NURDIN tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi dilakukan secara bersama sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Kesatu Primair pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayardenda sebesr Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti

terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KesatuSubsidair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Subsidairtelah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannyaberkesimpulan bahwa terdakwa YUDAN WALI DAMAR, SE., Bin NURDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal iniberbeda dengan yang telah dibuktikan oleh Majelis dalam pertimbangan hukumdi atas maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam SuratTuntutannya tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa maupunterdakwa secara pribadi di dalam Nota Pembelaannya

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair danmembebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.32.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu:PRIMAIR melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah di ubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal64 ayat (1) KUHPidana;Subsidiair melanggar Pasal 3 jo.

Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti,selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiair;Tentang dakwaan PrimairMenimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu = akanmempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2)dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang UU No.20 tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

keseluruhan berkas perkara;e Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa;e Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depanpersidangan;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 April 2016 yangpada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa UDDY SAIFUDDIEN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulumempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan Terdakwasebagai berikut:Halhal yang memberatkan:e Bahwa terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam halPemberantasan Korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan.Halhal yang meringankan:e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

HERI Bin ADANG tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa H. HERMAWAN HERIANTO Alias H. USMAN NULKARIMAlias HERI Bin H.

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,KETIGAPasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dakwaan KesatuPrimair yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, apakah Terdakwa H.

Menyatakan terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

berlapis atau dakwaansubsidairitas, sehingga untuk mempertimbangkan surat dakwaan yang disusunsecara berlapis harus diidahului dengan mempertimbangkan dakwaan Primair,yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair danselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi sebalilknya jikadakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkanlebih lanjut dan demikian seterusnya;Menimbang, bahwa dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum adalahmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jopasal 64 KUHP yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:1.

S.Si, MM bersalahmelakukan tindak pidana korupsi Turut Serta Secara Melawan Hukum MelakukanPerbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi YangDapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA, A.

Oleh karenaitulah kini dipertimbangkan, apakah dengan faktafakta juridis tersebut di atas, terdakwasudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya,sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanHalaman 95 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dpssebagai berikut: Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.

dengan saksi Imas Nurjanah selakuSekertaris UPK PNPM Mandiri Kec Panjalu, Negara dirugikan sebesarRp.2.551.791.406, (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) atau setidak tidaknya sekitarsejumlah nilai tersebut, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit InvestigatifKec Panjalu Kab Ciamis, FMS RMC III Provinsi Jabar, tanggal 1315 Pebruari2012wana on nono Perbuatan Terdakwa NINING JUHARNINGSIH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .Subsidiair : Bahwa ia terdakwa NINING JUHARNINGSIH selaku Bendahara UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Kec Panjalu Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan CamatPanjalu Nomor

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .Subsidiair : Perbuatan Terdakwa NINING JUHARNINGSIH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Mahfudin Noor Als Udin telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 KUH Pidana;2.

Mahfudin Noor Bin Marhasan Arsyad tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaanPrimer : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RINomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor: 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana

.; w Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.

yangbenar menurut hukum, sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Indonesia :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaandari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti bukti yang diperoleh selama dalampemeriksaan berkas perkara ini dipersidangan ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk DakwaanSubsidaritas yaitu : PRIMER : Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa Budianto tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.