Ditemukan 17789 data
9 — 2
Hasil Pemeriksaan Terpadu Calon Pengantin dari UPT.
14 — 15
Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkanoleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 048/RN/UPT PPAMKS/VIII/2021tertanggal 19 Agustus 2021;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.
Triharyanti
32 — 7
Administrasi Kependudukan yaitu Pembetulanakta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudahjadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta.Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepadasubjek akta;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
47 — 4
Fotokopi Kartu Keluarga No. 3319042607050089 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 15022012,telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda buktiP.7. dan diparaf;Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/07/04.06.06/V/2017 yangdikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Undaan padatanggal 12 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
SUKMAYANTI
14 — 9
Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPT wilayah Ikalong SDNPadasuka, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P5;6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201192705131011 atas nama kepalaKeluarga Sukmayanti, pada fotokopi diberi tanda P6;7. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No. 3201192709190002 atas nama kepalaKeluarga Yeti Jubaedah, pada fotokopi diberi tanda P7;8. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No. 3201192705131011 atas nama kepalaKeluarga Sukmayanti, pada fotokopi diberi tanda P8;9.
Eka Novi Yanti
19 — 2
Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa
15 — 11
hukum.Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpaalasan yang sah.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas diPemerintah Daerah Kabupaten Sigi, telah memperoleh surat izin berceraiyang ditandatangani oleh atasan Pemohon sebagaimana KeputusanKepala UPT
23 — 8
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karya Baru, 18 Agustus 1995, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSMP, tempat kediaman di Desa Karya Baru, KecamatanDengilo, Kabupaten Pohuwato, telah memberikan kuasakepada Adv Warten Poluli, Advokat dan Konsultan Hukumyang beralamat di Jalan Trans UPT
NAZILLY NANING
13 — 9
Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkantentang perbaikan nama Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021/PN Cbi(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
YATNO
60 — 14
Nomor 9 Tahun 2016 tetang Percepatan PeningkatanCakupan Kepemilikan Akta Kelahiran membuka ruang bahwa instasnipelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili dapatmenerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan aktakelahiran yang hilang/rusak;Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perubahan nama adalahberdasarkan pelaporan dari penduduk berdasarkan penetapan pengadilan yangmemberi persetujuan perubahan
Lismawanti
128 — 22
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
SUHARYONO
100 — 25
Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadidalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendakmemperbaiki nama Pemohon yang semula SUHARJANA menjadi SUHARYONOdengan alasan karena supaya ada kesamaan dengan dokumen dokumen lainmilik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
WIWIN JULIANINGSIH
50 — 17
Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan namaPemohon sebenarnya berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yangdikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mpunda, Nomor 445/PKM.MP/T//2018,tanggal 17 Januari 2018, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 42 Kota Bima atausuratsurat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;5.
11 — 2
RESTU 2, bermeterai cukup dansesual dengan aslinya (bukti P.5);Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama NOFIYA SAFITRI, yangdikeluarkan oleh UPT.
14 — 2
ljazah atas nama WAHIDATUL NISAK yang lahir tanggal 13 Juli2005 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal24 Maret 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama DARUS SALAM yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Lorokan Kecamatan Kejayan KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 035/KJY/VI/2021 atas namaWAHIDATUL NISAK, yang dikeluarkan oleh UPT
21 — 8
14Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RepublikIndonesia, tanggal 10 Juni 2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.4);Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/05/424.309.2.07/2021atas nama HARIONO yang dikeluarkan oleh Kantor Desa LumbangKecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tanggal 11 Juni 2021, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 440/26/424.072.31/2021 atas namaMADINATUL CHOIRIYAH, yang dikeluarkan oleh UPT
32 — 4
narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Abdul Hafiz Batubara oleh karena itu dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Perlindungan Anak Medan untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kerja di Dinas Kesejahteraan dan Sosial UPT
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK
355 — 218
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:1) Apabila lokasi tersebut berada dalam wilayah yang tahappengukuhannya baru sampai penunjukan, makakeberadaan lokasi sengketa dalam Kawasanhutandisebabkan karena belum adanya tandatanda batas dilapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwalokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan2) KLHK telah membuat kebijakan dalam penyelesaianmasalah perkebunan dalam Kawasan hutan3) Persoalan terkait pengurusan dan pengelolaan hutan dilapangan, KLHK telah membentuk UPT
Kesatuan Pengelolaan WHutan (KPH)sebagaimana diatur Pasal 17 Nomor 41 tahun 1999;Bahwa pemanfaatan fungsi hutan bisa dilakukan disemua fungsi hutan,misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayudan bukan kayu;Bahwa pemungutan hasil tandan buah sawit yang dimaksud dalamperaturan tersebut adalah pemungutan harga patokan untuk Izin HutanTanaman Industri (HTI);Bahwa PERMENLHK Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/20adalah turunan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999;Bahwa UPT KPH berperan
Firma Hukum DK Harsono & Partners ke BalaiPemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru perihal KonfirmasiKawasan Hutan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T17;Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXPekanbaru perihal Konfirmasi telaahan tanggal 3 November 2020, diberitanda bukti T18;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & partner ke kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Konfirmasi KawasanHutan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T19;Fotokopi Surat UPT
Kecamatan TanahPutin, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti T21;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal PermohonanBantuan Tenaga Ahli tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti T22;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 6425/MENLHKKPHP/PKPHP/HPL.O/II/2020 tentang Pengesahan Rencana PengelolaanHutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IllDumai Pada UPT
sebagai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tasik BesarSerkap sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa sebelumnya Saksi Ahli bertugas di Kanwil Kehutanan ProvinsiRiau pada tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian juga pernahbertugas di Dinas Kehutanan Pelalawan sebagai Kepala UPT padatahun 2000 sampai tahun 2016;Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pendidikan GIS PerencanaanKehutanan, Inventarisasi Hutan dan Tata Guna Hutan, pelatihanPengukuran dan Pengujian Kayu selama 2,5 bulan dan pelatihanPerencanaan
Devika Yuniasri M, S.H.
Terdakwa:
Sadi Bin Suhaeri
93 — 5
Geneung Patridina, dokterPemeriksa pada UPT Puskesmas Arjasa, dengan kesimpulan bahwalukaluka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;Perbuatan Terdakwa SADI Bin SUHAERI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Saksi 1.
Geneung Patridina,dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Arjasa, dengan kesimpulanbahwa lukaluka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpulHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN. Sit.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmenguntungkan/ yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :1.
YOGI HENDRA, SH. MH
Terdakwa:
SAPRIZAL Bin KALIL
55 — 13
Melihat hal tersebut, Terdakwa SAPRIZAL Bin KALILlangsung pergi meninggalkan Saksi Korban ZAMANI Als RAY BinNURHAM dan menuju ke Pos Polisi Babinkamtibmas Belaras untukmenyerahkan diri.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAPRIZAL Bin KALIL menyebabkanSaksi Korban ZAMANI Als RAY Bin NURHAM mengalami lukalukasebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/03/V/2019 tanggal 23 Mei2019 dari UPT Puskesmas Mandah yang dibuat dan ditandatangani olehdr.
Melihat hal tersebut, Terdakwa SAPRIZAL Bin KALILlangsung pergi meninggalkan Saksi Korban ZAMANI Als RAY BinNURHAM dan menuju ke Pos Polisi Babinkamtibmas Belaras untukmenyerahkan diri.Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN TbhBahwa akibat perbuatan Terdakwa SAPRIZAL Bin KALIL menyebabkanSaksi Korban ZAMANI Als RAY Bin NURHAM mengalami lukalukasebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/03/V/2019 tanggal 23 Mei2019 dari UPT Puskesmas Mandah yang dibuat dan ditandatangani olehdr.