Samuel David Adhoe,S.H;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantordi Kantor Hukum Advokat & Konsultan HukumBildad Torino M.Thonak,SH & rekan, beralamat dikelurahan Nunleu RT/RW, 011/ 002, KecamatanKota Raja, Kota Kupang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/BT/TUN/ 2017 tanggal 19 November 201 7;Selanjutnya disebut sebagai..........

Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 028/FD&R/TUN/XII/201 7/SKK,tanggal, 18 Desember 2017, Selanjutnya disebutsebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENDIS/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentang LolosDismissal;202 2222200 e none een eeeeene eeePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENMH/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentangPenunjukan Majelis

Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 sertaSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/213/VII/K/1991 tanggal 9 juli 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanHalaman 5 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGbeberapa Ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA1.

Kelapa Lima/2017 atas nama Ishak bastianBoling, B.Sc yang sudah beralih kepada Ilham, S.Pl) namunsengketanya bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkansengketa penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah;Fakta tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap MakamahAgung RI yang tertuang dalam beberapa putusan MahkamahAgung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 tertulis

/1993 tanggal 7 September1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/ TUN/1996 tanggal24 Februari 1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:16 K/ TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, dimana kaidah hukumnyamenyatahkan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dariadanya keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka terhadaphakhak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukanpengujian

99 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 99 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ETI YATNIARTI, S.PKP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PenyuluhPertanian Penyelia pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan KotaPontianak, beralamat Kantor di Jalan Alteri Supadio Komp. Cempaka Mas BlokJ Nomor 16 Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs.

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Gedung PerintisKemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 014/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal21 Juli 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012kebetulan juga merupakan Penjabat Eselon IV yakni Kepala Seksi ProduksiTanaman Pangan pada Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak. Setelah sayaberstatus menjanda sejak bulan Juni 2005 dengan 3 (tiga) orang anak kandung.Selalu dikejarkejar, dibujuk dirayu tetapi Penggugat tetap bertahan atas bujukrayu Sdr. Ir. Agus Roechwanda tersebut, namun setelah kenaikan pangkatPenggugat dari I/c ke III/d ditahan oleh Sdr. Ir.

Putusan Nomor 99 K/TUN/201212.Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjadiPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

132 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 132/K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL, yang dalam hal inidiwakili oleh Dra.

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/PemohonInformasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1Bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah tidak dan/atau belum memeriksa secaraseluruh dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara JUSRISTHOMBING

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Informasi Jawa Tengahsecara keliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbanganhukum huruf E. Pendapat Majelis (4.33).

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/463 tanggal 10 Desember2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2012sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 57/G/2012/PTUN.SMG.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonantersebut dengan disertai memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Desember 2012 ;

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.

Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 156/PENHS/2021/PT TUN SBY. tanggal 26 Juli 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadiankejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan secara elektronikdengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melaluiSistem Informasi Pengadilan

TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagaiSEPTIC Seecenenere ree earnsenserssa neers ne ne aR Ae RRTENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 156/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.setelah membaca, memerhatikan, dan menganalisa seluruh pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :45/G/2020/PTUN.

TUN. SBY.

46/G/TUN/2007/PTUN-Smg

Raya Jenggot 189Pekalongan; nn 2m 2 nn none nnn nnn nnn ne ncn nn ennaPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 46/Pen.K/TUN/2007/PTUN.SMG tanggal 28 September2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28Septemberi 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan tanggal

Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8Nopember 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan Tanggal Persid an Ganja escent eee eeene enoneTelah membaca Putusan Sela Nomor : 46/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 3 Desember 2007 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dariLILIE WIBOWO untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;Telah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan darikedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dipersidangan

oleh pihakpihak yang berperbaral jesse neem eer meeenemnnereetenenntmnnmmaeiennennaneeeMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18.September 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2007 di bawah registerNomor : 46/G/TUN/2007/ PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki padatanggal 8 Nopember 2007 mendalilkan halhal yang intinya sebagai berikut :l.

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

23 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 23 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. BUMI MANSYUR PERMATI, tempat kedudukan di Perisai Plaza Lt.7 Jalan Pemuda Nomor 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh MarthinSembiring, selaku Direktur Utama PT.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/20135 SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Murai VIIJ Nomor 288, Kelurahan Kenangan Baru,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaanWiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 FACHRUDDIN~ RIFAI, S.H.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013e Sebelah Barat berbatas dengan Rapat Ginting/Leo Kustanto, 41,50 m;5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yangdilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas :483 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/201314151617Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yangdilegalisir oleh Drs. Nasru, Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997,antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan,atas tanah seluas : + 1.530 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

yang kata KuasaHukum Ibu Yulia bahwa Ibu Yulia Suharto menang, maka setahu saksi itu milik IbuYulia Suharto;Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam gugatan TUN yaitu mengenai sahatau tidak keputusan Menteri Hukum dan Ham, tentang persetujuan anggaran dasardan putusannya membatalkan Anggaran Dasar;Hal 9 dari 38 hal.

Bandungdan di Jalan Semarang (dalam satu komplek);Bahwa lahan yang disewa setahu saksi milik PT Kodeco Timber dalam hal ini IbuJulia Soeharto, saksi tahu kalau lahan tersebut milik Ibu Julia Soeharto daripenyewapenyewa terdahulu;Bahwa kemudian saksi menyewa dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwamenyampaikan kepada saksi kalau lahan yang saksi sewa tersebut adalah lahanTerdakwa, kemudian saksi tanya ke Bu Julia Soeharto bahwa antara Bu JuliaSoeharto dengan Terdakwa masih ada perkara gugatan di TUN

, tapi saksi tetapbayar juga ke Terdakwa untuk sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 danpada waktu itu saksi sampaikan secara lisan kepada Bu Julia Soeharto dan Terdakwabagi siapa yang kalah di TUN harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;Bahwa setahu saksi yang kalah dalam putusan TUN antara Ibu Julia Soehartodengan Terdakwa adalah Terdakwa dan putusan TUN tersebut sudah Inkracht, makasaksi minta agar Terdakwa mengembalikan uang sewa, tapi Terdakwa tidak jugamengembalikan uang sebesar

adalah di putusan menyatakan batalSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry;Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi merasa ditipu dan adakesepakatan secara lisan antara pak Ari Awaludin dengan pak Syaiful Mahdi siapayang kalan dalam perkara TUN maka harus mengembalikan uang sewa kepadasaksi;Bahwa setelah

Jakarta dan menurut saksi lahan tersebut berstatus quo;e Bahwa didalam putusan TUN Jakarta, tidak ada menyebutkan katakata palsu;e Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur PT Kodeco Timber kalau PT Jindo KodecoHeavy Industry pada waktu itu Direkturnya adalah orang tuanya Terdakwa dansetahu saksi Bu Julia Soeharto adalah Komisaris di PT Kodeco Timber;e Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa lahan dan gudang dengan Bu Julia Soehartopada tahun 2007 dan setahu saksi Bu Julia Soeharto sebagai Komisaris di

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

., tanggal 26 Mei2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim :Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PENHS/2008/PTUN.JKT,tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang =;Telah membaca Putusan Sela No.50/G/2008/PTUN.JKTtertanggal 15 Juli 2008 tentang masuknya permohonan PemohonIntervensi (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) dalam perkara ini dandidudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal

31 Juli 2008 tentang Penundaan PelaksanaanKeputusan TUN obyek sengketa ;Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal 14 Nopember 2008 tentang Pencabutan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Keputusan TUN obyek ~ sengketa ;Telah membaca berkas' perkara dalam sengketa yangbersangkutan ; Telah memeriksa dan meneliti alat alat bukti para pihakdan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihakyang bersengketa ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan danBerita Acara Persidangan

dan/ ataumengetahui adanya keputusan tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat barumengetahui adanya Keputusan Tergugat dan Tergugat Ilpada 6 Februari 2008, maka telah bersesuaian dengan hukumapabila jangka waktu pengajuan gugatan TUN a quodihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan Tergugat dan Tergugat II a12guo yaitu. sejak 6 Februari 2008 ; Bahwa proses penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negaratersebut diatas oleh Tergugat dan Tegugat faktanyatelah

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

URAIAN MUTASI DIK NO JUMLAHTRANSAKSI REK MUTASI18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 4.695.000,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 28/01/2020 D 3.445.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 2.195.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,19 Des 2019 ATM MPUT TUN D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 4.050.900,19 Des 2019 ATMPUT TUNA D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 1.550.900,19 Des 2019 TGL TRX

Des 2019 ATM MPUT TUN D 700.000, 28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 7.559.900,28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 5.059.900,28 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450328 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450329 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 3.801.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 2.551.900,29 Des 2019 ATM MPUT

TUN D 1.250.000, Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.

Mjn 29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 1.301.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TRER ATM PRI D 5.000.000,PEMINDAHAN KE338301008254503 3) Adanya transaksi Rekening BRI nomor 338301041284533 atas namaMUHAMMAD RIZKI terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dan Debet(uang keluar) dengan rincian sebagai berikut: TGL.

PENETAPANNomor 0818/Pdt.P/2016/PA.JP eoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Asri bin Jikiri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad

Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Juliani binti Baco, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Rahmat bin Herman, 23 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Hal 3 dari 9 hal.

Nurhayati binti Widodo, 19 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal halyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;e Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I; Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN

Dengan demikian, tidak ada relevansinya antaraObyek Sengketa TUN dalam perkara ini dengan gugatan ParaPenggugat.2.

Bahwa dari uraian di atas jelas terlinat, gugatan Para Penggugat yangmengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Jashan AtmaramSadarangani tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa TUN aquo, karena Obyek Sengketa TUN a quo memutuskan tentang ahlliwaris dari Almarhumah Puspha B Dodani bukan memutuskan tentangHalaman 39 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKTahli waris dari Almarhum Jashan.

OBYEK SENGKETA TUN TIDAK CACAT HUKUM1.

Sehingga sangat aneh dan sama sekali tidak berdasartindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan TUN atas ObyekSengketa TUN yang tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat.PERKARA NO. 313/PDT.P/2018 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TELAH DICABUT KARENA DALAM PROSES SIDANGPUSHPA B DODANI MENINGGAL DUNIA DAN PERKARA TERSEBUTTIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEABSAHAN PARATERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI AHLI WARIS DARIALMARHUMAH PUSPHA B DODANI SEBAGAIMANA YANGTERCANTUM DI DALAM OBYEK SENGKETA TUN

OBYEK SENGKETA TUN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIKHalaman 44 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKT1.

No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/20143 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

No.193 K/TUN/ 2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIJH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PITH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PITH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.