Ditemukan 12592 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-11-0201 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 169 / Pid.B / 2014/ PN.Mam
Tanggal 21 Januari 2015 — AMIR Alias SEMING Bin HERMAN
3315
  • Sitti Aisa kerumah sakit unum Mamuju. ;Bahwa Saksi melihat ada lima luka bacokan yang adadikepala korban Almarhum Hj. Sitti Aisa. ;Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korbanAlmarhum Hj. Sitti Aisa, siapa pelakunya kemudiandijawab bahwa pelakunya adalah suaminya Wati yaituIrham Alias Dangang Alias Bapak Wandi Bin Wahid danwaktu itu korban Almarhum Hj.
Register : 16-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DYAH KUSUMANINGTYAS, S , S.H.
Terdakwa:
ANDI WIRANATA alias ANCUN bin SABRI
749
  • dimaksud unsur Setiap Orang adalah unsurpasal untuk menunjukkan siapa yang dapat menjadi orang yang melakukanperbuatan pidana dan untuk dipidana;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umumberdasarkan surat dakwaan No Reg.perkara: PDM225/Marta/Euh.2/11.18,karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebutdalam surat dakwaan penuntut umum;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyataidentitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaanpenuntut unum
Register : 29-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. H. SYAKUR VS PT. PURADELTA LESTARI;
6376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Sukamahi atas namaPT.PURADELTA LESTARI dan AJB pihak lain, maka kepala desa tidakmenandatangani/ membantah pengumuman tersebut ;Juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada prinsipnya mengaturtentang Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :Pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hakpembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan datayuridis penyimpanan daftar unum
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 4/Pid.B/2017/PN Lbj
Tanggal 4 April 2017 — Penuntut Umum:
1.ERWIN EFENDI RANGKUTI,S.H
2.ALFIAH YUSTININGRUM,S.H
Terdakwa:
ALEKSANDER YUNUS ALIAS ALEKS
14265
  • korban bilang saya takut sama om aleks dan sesampainyaabang Pede, korban memberikan wang dan mengucapkanterima Menimbang, behwa terhadap keleratan lerdakwa tersebul, sakemenyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetan pada keberatannyaMenimbang, bahwa Penuntut Unum telah mengajukan Abl sebagarberibout:1 Abi FATIMA MELANI RAMBING dibawah sumpal pada pokoknyamemberkan pendanat sebagai benkut: Bahwa abl akan membenkan pendapat dalam sulang perkara in) terkarlmasalah perbuatan cabul yang berkartan
Putus : 22-04-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1585/ PID.B /2012 /PN.LP/LD
Tanggal 22 April 2013 —
4050
  • perkara/PDM/365/Epp:/LPKAM 1/11/2012, yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukanpermohonan secara lisa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya karena terdorong amarahsehingga terdakwa menjadi hilap, terdakwa memapunyai seorang isteri dan anak yang masihsangat kecil, mohon diberikan hukuman yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut unum
Register : 29-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 443/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 16 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Ny.Vonny Tanamal alias Ester Vonnyati Ishakputro Diwakili Oleh : Ny.Vonny Tanamal alias Ester Vonnyati Ishakputro
Terbanding/Tergugat II : TUAN FRANS TANAMAL
Terbanding/Tergugat III : MESTARIANY HABIE, SH
Terbanding/Tergugat I : NY. ENNY JOSEFIAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
5126
  • kedudukannya selaku Penjual untuk melakukan jual bellidengan aturan aturan seperti tersebut di atas kepada PIHAKKEDUA atau pihak lain siapapun;Cc) Mewakili Pihak Pertama dalam segala hal dan tindakan berkenandengan tanah tersebut, agar hak atas tanah tersebut dapat dibaliknama atas nama PIHAK KEDUA atas pihak lain yang di tunjuk olehPIHAK KEDUA ;Untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlumemberi keterangan keterangan, membuat, minta, dibuatkan danmenandatangani segala surat dan akta, unum
Register : 14-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.MAULIJAR, S.HI, S.H
2.AFRIMAYANTI SH
Terdakwa:
NAUFAL ALI TB Bin Alm M ALI TB
498
  • ALI TB tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan atau) menerima Narkotika Golongan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut unum dalam Pasal 114 ayat(1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimairpenuntut umum tersebut.2. Menyatakan Terdakwa NAUFAL ALI TB Bin (Alm) M.
Register : 21-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
SRIYANTO Alias NANANG alias THENGUL bin SUKIMAN
5724
  • Pada saat itu Saksi sedang dudukditeras depan rumah, setelah itu Saksi Suwarni Binti Iman Suhudi(Alm) mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi Siapa yangmembawa KBM Toyota Avansa warna hitam tersebut, selain itu jugamenanyakan kenapa KBM tersebut berada ditempat parkir tersebutkemudian Saksi menjawab tidak tahu karena tempat parkir tersebutadalah tempat parkir unum.
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 93/Pid.C/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Jumar
604
  • sarana cuel tangan dengan sabuny/hand sanitheet O Tidak menggunakon mosker 9S) Tidak oda alot pengubkuraubu badon/thermoguaO Thiok ada upayo mene jarok (phyweal difmang) bagi pengunjungs /Konwmen Spae Parea Pogawal tidak ( Meneeungkanmosker/tace shicid(pelindung mukodan mulut hinges dagu) *0 Menggunokonmasher think henor trenuiupl hiding0 Berkorumun / Melongfor ketentuon pombotosanInteraksl fistk (physical disfancingy/jaga jarak a Tidak menernapkan Penlaky Hidup Bersih dan Sehat (PHES). tempat Unum
Register : 10-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 10/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
YUDI IRAWAN, S.T., M.ENG.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
11830
  • Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa pemberhentianPegawai Negeri Sipil menggunakan aturan khusus yang berkenaandengan kepegawaian yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur sipil Negara sehingga UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 dapat dikesampingkan karena berlaku asas LexSpecialis Derogate Lex Genaralis yang berarti ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat knhusus mengesampingkanketentuan yang bersifat unum.
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
3219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf adan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara laindisebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan daratmerupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikansecara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat"sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam UndangUndang Nomor14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berartijalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas unum
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
4614
  • memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik;Pasal 110 KUHAP(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukanpenyidikan, penyidik wajidb Ssegera menyerahkan berkasperkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwahasilpenyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutHalaman 12 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmbumum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut unum
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
26766
  • Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundang nomor ; 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
Register : 03-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 219/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 28 Januari 2015 — I. TJIA TJEN FA ALIAS ALEX II. TJONG THUNG THIN Als ATUNG Anak Dari CHUNG CHIN FO (Alm) III. BONG KIM SUN Als FUNG CHI IV. LIE CHON FUI V. IVAN SATYA Als AFEN VI. HERI MURYADI, SH Bin ANWAR EFFENDI (Alm) VII. THEN KUI FONG Als AFONG
3911
  • pidanayang setimpal ;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa harus dijatuhi pidanamaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing ataustafttoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yangkirakira sepadan untuk dijatunkan kepada TerdakwaTerdakwa sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaanpidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi unum
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 488/Pid B/2010/PN Im
Tanggal 21 April 2011 — DADDY HARYADI, SH.
21150
  • (PT Wiharta karyaagung) namun bila P2T meragukan tentang kulaitas aktepelepasan hak maupun HGU dapat berkonsultasi dengan kantorpertanahan.Bahwa dalam surat pernyataan antara almoud dengan agungrijoto tertanggal 8 desember 2006 tersebut tertuli peralihan hakdengaa jual beli akan tetapi dikarenakan sdr agung memintaadvis hukum guna mendapatkan tanah HGU tersebut saksiselaku Notaris/ pejabat unum memberikan penjelasan hukumbahwa HGU adalah dari negara dan kembali ke negara makayang dapat dilakukan
    Pegawai negeri sipil pada BPN pusatdengan jabatan sebagai kepala sub direktorat pengaturanpenggunaan tanah Bahwa dalam kepanitian pengadaan tanah untuk kepentinganumunm maka panitia tersebut hanya berfung fasilittator antarapemilik dengan pemohon dan melaksanakan tugas tugasadministrasi Bahwa saksi sebagai menerangkan bahwa apabila tanah denganstatus HGU masa berlakunya habis maka kembali dikuasainegara tetapi bukan milk negara Bahwa pekpasan hak terhadap tanah HGU harus dilakukanmelalui pejabat unum
    dirugikan, justeruapabila tidak terlaksana atau terjadi keterlambatan pembebasan tanah akanberdampak pada kerugian PT PLN persero, yaitu dikenakannya sanksi olehkontraktor proyek seniai Rp 27. milyard per hari.Menmbang, bahwa PT PLN sampai saat ini terhadap proyek PLTU Sumuradem belum dilakukan audit, sehingga belum ditemukan kerugian, serta menyatakanbahwa terhadap proyek PLTU sumur adem pernah masuk dalam sidang direksinamun tidak ditemukan adanya penyimpangan.Menmbang bahwa saksi ahli dari penuntut unum
Register : 19-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/PID.SUS-Tipikor/2014/PN.DPS
Tanggal 2 Oktober 2014 — Ir. I WAYAN SUDIASA
6839
  • Seleksi yang terdiri dari seleksi unum dan seleksi sederhanab. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsung, ataud. Sayembara.8. Pasal 43 ayat (2) huruf (a) dan (b) dan ayat (4) yang telah menentukan :(2) Seleksi sederhana dapat dilakukan untuk pengadan jasa konsultasi yang :a. Bersifat sederhana, danb. Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000, ( Duaratus juta rupiah ).(4) Daftar pendek dalam seleksi sederhana berjumlah 3(tiga) sampai 5(lima)Penyedia Jasa Konsultasi9.
    Seleksi yang terdiri dari seleksi unum dan seleksi sederhanab. Penunjukan langsungc. Pengadaan langsung, ataud. Sayembara.. Pasal 43 ayat (2) huruf (a) dan (b) dan ayat (4) yang telah menentukan :(2) Seleksi sederhana dapat dilakukan untuk pengadan jasa konsultasi yang :a. Bersifat sederhana, danb. Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000, ( Duaratus juta rupiah ).(4) Daftar pendek dalam seleksi sederhana berjumlah 3(tiga) sampai 5(lima)Penyedia Jasa Konsultasi.
    Saksi PUTU MUDIARTA, S.Ag.M.Pd, dibawah sumpah didepan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pertama diangkat sebagai staf unum pada KampusAPGAH Negeri Denpasar pada tahun 1994, selanjutnya sebagaiKasubag Kerjasama antar lembaga pada Biro AdministrasiAkademik di IHDN Denpasar, kemudian per Agustus 2010menjadi Kasubag Umum, Keuangan dan IKN Pada Biro UmumIHDN Denpasar, dan sejak tahun 2013 sebagai Kasubag Umum ;Bahwa pada tahun 2011 IHDN Denpasar menerima dana APBNP2011
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 13 Januari 2014 — H. MEMET GUNA WAN, SE.
7227
  • Setelah water mater ~ ine dikirm dan diterimabarangnya oleh CV Oaehan , barn dilakukan penagihan Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan; Menyusun reneana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melalui DewanPengawas; Menyusun dan menyampaikan Reneana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari reneana Stategis Bisnis yang disahkan oleh walikotamelalui Dewan Pengawas ; Melaksanakan kegiatan Sistim Penyediaan Air Minum (SP AM) ; Menyusun dan menyampaikan
    karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana unsuryang terkandung dalam dakwaan subsidair di atas telah dapat terpenuhi adanya;AdA.Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satutelah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pulaadanya;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan unum
    bahwatidak perlu benarbenar telah terjadi kerugian keuangan negara, karena dengan kata "dapat" ataumungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti deliksudah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalam persidangan terungkap PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) Kota Bogor sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan unum
Register : 15-05-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 89-K/PM.I-01/AD/V/2012, 19-07-2012
Tanggal 19 Juli 2012 — PRAKA MUHAMMAD TOHIR
7719
  • Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan,setibanya di dapur unum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri Neni Fitiyani dan sekirapukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Sdri Neni Fitriani Asrama Yonif 114/SM,selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah NopolBK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriani tepatnya disamping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri.
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2202/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN MALDA KSATRIA, SH
Terdakwa:
SURYO DANU BASO GASSING Als ADUL Bin NASSRUDIN
4211
  • atau tanpa hak yangada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakanoenafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat jika hal itu hanyadihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya,akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnyahal itu diukur berdasarkan asasasas hukum tidak tertulis, maupun asasasasyang bersifat unum
Register : 21-04-2016 — Putus : 22-07-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 282/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 22 Juli 2016 — HONING SANNY >< DR.ANDREAS HUGO PAREIRA CS
6226
  • Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehansuara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapatmengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitunganperolehan suara oleh KPU kepada MahkamahKonstituSl; 22 2222 22e nen ne nanaBahwa dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan hukumtersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadiliperselisihan tentang perselisihan hasil pemilinan unum