Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
98 — 39
  • Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makaterdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudahsewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidanayang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena di Peradilan Tingkat BandingTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yanguntuk Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor : 8Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 95 dari 96 Hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PRIHARTONO,S.Kom Alias ANTON Bin (Alm) H. SYAMSUDDIN
85 — 12
  • SYAMSUDDINdidakwadengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pida na sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 Mei 2015 — NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI
101 — 48
  • .: PDS 01 /Denpa/ 01 /2015 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMANSUCIATI dari Dakwaan Primair tersebut ;2 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; IR. Hery Purwanto, MSEE
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010lain atau suatu korporasi, judex facti berpendapatunsur tersebut tidak terbukti mamun judex facti tetapmembuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang seharusnya judex facti tidak perlumembuktikan lagi.Bahwa Dakwaan kami disusun dengan dakwaan kombinasimelanggarPERTAMAPRIMAIR :Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.SUBSIDIAIR.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID/TPK/2012/PTTK
Tanggal 1 Nopember 2012 — JOSE THAMRIN bin UJANG RUPI
65 — 24
  • Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR3031/PW08/5/201 1perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran Beras Raskin di KampungSukajadi sejak Mei tahun 2007 sampai dengan Agustus tahun 2010, tertanggal06 Oktober 2011 maka dari Audit Investigasi yang dilakukan disimpulkan bahwa :telah ditemukan Kerugian Negara Sebesar Rp. 276.563.847, ( Dua ratus tujuhpuluh enam juta lima ratus enam puluh tiga delapan ratus empat puluh tujuhrupiah )Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat(1) Jo pasal 18 huruf a,o UU No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat 1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 25 dari 79 hal, Tipikor No. 10/Pid.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 06/PID.SUS/2012/PT. GTLO
Tanggal 27 Juni 2012 — NIKO ILAHUDE, SE
80 — 32
  • atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang secara nyata dijalani oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan danmenurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2)huruf b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; Mengingat, Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) danayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 Undangundang...undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undangundang Hukum
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 23 April 2015 — HARI MUKTI, ST Bin (Alm) KASNAWI
113 — 45
  • Bin (Alm) KASNAWIsebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumSUBSIDAIR :13sense Bahwa terdakwa Hari Mukti, ST. Bin (Alm) Kasnawi selaku DirekturCV.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 15/TPK/2013/PT.JBI
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. YULIANTO bin HADI SUPRAPTO
85 — 46
  • Juli 2006 adalahsebesar Rp.165.250.000,(seratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadialan Tinggi akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapatmenjadi terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimanayang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan telah diajukan oleh PenuntutUmum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secaraSubsidaritas yaituPrimair : Melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Subsidair :Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahberkesimpulan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/Pid. Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Z. IS ISKANDAR, SH. bin MOCH. ISKHAK DAN KAWAN-KAWAN
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2013Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutus bersalah para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa tas penerimaan Biaya Operasional DPRD,sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu:1 Dakwaan Primair:Melanggar: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 joUndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bin SLAMET HADIWINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikHal. 25 dari 75 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 15/PID.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Maret 2013 — - JONSON SINAGA, S.Pd
72 — 12
  • tanggal 17 Juli 2012.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudahtermuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini ;62Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaansebagai berikut :KESATUPrimair : Melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RIno.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Februari 2014 — I MADE WARDANA alias PAK BAYU
93 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi II: I MADEWARDANA alias PAK BAYU tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakantidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 21 April 2011 — H. HAMID DJIMAN
164 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DaudDjatmiko samasama didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalamperkara ganti kerugian tanah pembebasan Jalan Tol JORR di Ceger JakartaTimur, melanggar primair ; Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, bayat (2), (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Maka dengan dihukumnya Terdakwa Ir.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH Bin RASYID
176 — 37
  • Menyatakan terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama samamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang43Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-10-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
124 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ST Bin ISHUD bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 07-01-2016 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PID.TPK/2016/PT KDI
Tanggal 21 Januari 2016 — Pembanding/Terdakwa : NAJEMIN, S.Sos.,M.Si Binti A. KADIR YUNUS Diwakili Oleh : NASRUDDIN, SH.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : KEYU ZULKARNAIN ARIF, SH
104 — 54
  • KADIRbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Halaman 46 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si Binti A.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg.
Tanggal 28 Januari 2015 — PARJONO SANTOSO bin LASONO JOYO SUMARTO
63 — 29
  • tersebut di atas, Negara cq.Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengalami kerugian keuangan negarasebesar Rp. 44.500.000, (empat puluh empat juta lima ratus rupiah), atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut : PRIMAIR Melanggar Pasal
    2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHPSUBSIDIAIR Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Drs. H. Eddy Suaedy
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATU :PRIMAIR :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
Benu Elamrusyiah, S.H.
Terdakwa:
PANCAHAYAT MONSANGI
138 — 29
  • 2020/PN Pal tanggal 11 Mei2020 tentang Penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelahn mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PANCAHAYAT MONSANGI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam pasal
    2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubanh dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa PANCAHAYAT MONSANGIdengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwatetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.Kerugian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN
Terbanding/Terdakwa : Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN
2415 — 4881
  • Soewarno, Ak Nomor :032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 ~~ sebesarRp.568.066.000.000, (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enamjuta rupiah) ;won Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.