Penerimaan Kas dari Penjualan Toko.Dan mengelola Pengeluaran Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah yang terdiridari:1. Pembayaran biayabiaya usaha dan organisasi;2. Penyaluran pinjaman untuk anggota;3. Pembayaran untuk pembelian barang di toko;4. Berbagai pengeluaran lainnya;Yang mana seluruh penerimaan kas dicatat dalam buku harian dan direkap danmekanisme penerimaan kas dilakukan melalui bantuan Bendahara Gaji PolresAceh Tengah.

Abubakar Hasan di Banda Aceh,yaitu : Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Primkoppol Polres Aceh Tengahtelah dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu denganlemahnya Manajemen/Sistem Operasional Prosedur Pengelolaan OperasionalPrimkoppol Polres Aceh Tengah, yaitu : Tidak memiliki Buku Kas dan Bank yang mencatat semua transaksipenerimaan maupun pengeluaran tunai dan melalui Bank; Tidak memiliki buku besar piutang maupun buku pembantu piutanguntuk aktivitas operasional simpan pinjam

Pendapatan SHU dan pengeluaran SHU, seharusnya tidak bolehdimasukkan lagi di dalam neraca karena telah dimasukkan dalamPerhitungan Sisa Hasil Usaha nilai yang disajikan untuk pendapatan SHUjuga tidak sesuai yang disajikan diperhitungan sisa hasil usaha,pengeluaran SHU adalah THR anggota yang telah dibebankan dalamperhitungan SHU;4.

Penerimaan Kas dari Penjualan Toko;Dan mengelola Pengeluaran Kas Primkoppol Polres Aceh Tengah yang terdiridari:1. Pembayaran Biayabiaya Usaha dan Organisasi;2. Penyaluran pinjaman untuk anggota;3. Pembayaran untuk pembelian barang di toko;4Berbagai pengeluaran lainnya;Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2017Yang mana seluruh penerimaan kas dicatat dalam buku harian dan direkap danmekanisme penerimaan kas dilakukan melalui bantuan Bendahara Gaji PolresAceh Tengah.

Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugatjarang memberikan uang dan tidak peduli terhadap pengeluaran kebutuhanrumah tangga.b. Tergugat diketahui selingkuh dengan Perempuan lain, Penggugat mengetahuidari sms.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 telah pisahtempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan yang lalu karenaTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;6.

untuk bercerai denganTergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yangpada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2015 keharmonisan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang tanggung jawabterhadap nafkah rumah tangga, Tergugat jarang memberikan uang dan tidak peduliterhadap pengeluaran

dalam persidangan Terbanding menyatakan berdasarkan dokumenyang diberikan oleh Pemohon Banding berupa GL, Faktur pajak, Invoice,19000242991900024300190002430419000244221900024424190002467219000250781900025080190002509419000250951900025 10019000253921900025393190002546319000254651900025470190002547219000255191900025521190002568819000258481900025870190002587119000258731900025874190002598719000259891900025990190002616919000263041900026795190002813919000283201900028321kwitansi, tiket, diketahui bahwa pengeluaran

Banding mohon agar koreksi objek PPN sebesarRp2.097.124.382,00 dapat dibatalkan seluruhnya dan tidak dimasukankedalam koreksi PPh Pasal 23.bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang disampaikan dalam persidangan,diketahui bahwa daridokumen yang diberikan Pemohon Banding terdapatbiaya tagihan hotel, tiket pesawat untuk acara partshop gathering yangmerupakan kegiatan pertemuan tahunan yang diadakan Pemohon Bandingbersamasama dengan tokotoko sparepart sebesar Rp1.744.183.212,00,sehingga Majelis berpendapat pengeluaran

menerima Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari PPTK yang sebelumnya telah disahkanoleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).e Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantumemverifikasi tentang kesesudian belanja, kelengkapanpertanggungjawaban, dan dicatat dalam pembukuanBendahara Pengeluaran Pembantu.e Seftelah itu, Bendahara Pengeluaran Pembantumenyerahkan SPJ tersebut kepada BendaharaPengeluaran.

melaluiBendahara Pengeluaran Pembantu.

Selanjutnya SPJtersebut diverifikasi secara berjenjang mulai dari :e Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu sdri. RIAANGGRAENI,e Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri.

Pengguna Anggaran mendisposisi kepada PejabatPenatausahaan kKeudngan (PPK), selanjutnya PPKmengintruksikan kepada Bendahara Pengeluaran untukmelakukan pembayaran apabila memang bisadibayarkan, kalau tidak bisa hanya sampai pada PPKatau tidak sampai kepada bendara pengeluaran;d. Bendahara Pengeluaran kemudian mendisposisi kepadaBendahara Pengeluaran Pembantu;e.

,M.Si.bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telahdibayar oleh Bendahara Pengeluaran secara adminstrasimaupun keuvangan.

PermintaanPembayaran (SPPLS) Nomor 23/SPPLS/63.L/XII/2011 tanggal 17Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000, yang ditandatangani olehsaksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dandiketahui ANDERIAS L.

Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3.

tanggal 17Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000, yang ditandatangani olehsaksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dandiketahui ANDERIAS L.

Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang35menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3.

Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono, SST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Foto copy) ; -------------------------------------------------67. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking Besar KMP.

Bayu Ambirekso, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (asli) ; ----------------------------------------------------------88. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan Pengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan pada kegiatan Konsultasi dan koordinasi sebesar Rp. 96.690.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (Foto copy) ; ------------------------------

Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Foto Copy) ; ----------------------------------------------------------------103. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaan perencanaan Docking Besar KMP.

Muhammad Zuhri dengan besar nya pajak sebesar Rp.3.227.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Foto Copy) ; -----105. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen nomor 752/BA-STD/DISHUBKOMINFO/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ir.

Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 (asli); -------------------------------------------------------------------------------------------116. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-BJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Leksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Fotocopy yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verfikator Kuasa BUD) ; ------------------------------------------------

Dwi Santika Jaya Pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tri Leksono, SST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Foto copy) ; 1 (satu) Kwitansi Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Docking BesarKMP.

Bayu Ambirekso, SH selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran (asli) ; 1 (satu) Kwitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) PekerjaanPengawasan Docking Tahunan Kapal Penyeberangan pada kegiatan Konsultasidan koordinasi sebesar Rp. 96.690.000, (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2009 (Foto copy) ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh tanggal 14Desember 2009 dengan nama rekanan

Rancang Persada Pada tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mukhsis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danErmansyah selaku Bendahara Pengeluaran (Foto Copy) ; 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran angsuran pertama (terakhir) Pekerjaanperencanaan Docking Besar KMP.

DwiSantika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh H.Jonisyafrizal (asli) ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Mengenai PenetapanRekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Apung kepada CV.Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 (asli); 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPPBJ/2009/1.07.01/188 tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TriLeksono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selakuBendahara Pengeluaran

DwiSantika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 Tri Leksono selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku Bendahara Pengeluaran(Fotocopy yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli Selaku Verfikator Kuasa BUD) ; 1 (satu) lembar Bukti Asuransi Puri Asih terkait tentang Docking Besar 15 KMP.Tasik Gemilng tanggal 29 Desember 2009 (Foto copy) ; 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor 1021/DISHUB KOMINFO/BAKPK2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H.Jonisyafrizal

TJAN LIVIUS CHANDRA Bin TJAN KONG SI- Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 108 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamoing Praja Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012.- Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 556 Tahun 2012 Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

TJAN LIVIUS CHANDRA Bin TJAN KONG SISurat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 108 Tahun 2012 tanggal 16 Januari2012 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamoing PrajaKab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012.Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 556 Tahun 2012 Tanggal 08 Mei2012 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong PrajaKab.

., dengan rekening tujuan Nomor:810017029800075 bank penerima: Bank of Yingkou, sebesar USD21,850.00 dan ditambahbiaya provisi sebesar USD5.00 sehingga total 21,855.00; bahwa Pemohon Banding telah membuat Bukti Pengeluaran Nomor: BK/03/0021 tanggal 2Maret 2011, keterangan pembayaran IM/11/014: 8 TH ZK, rate Rp9.041 sebesarUSD17,600.00 / Rp159.121.600,00; IM/11/015: 2 TL ZK, rate Rp9.041 sebesarUSD4,250.00 / Rp38.424.250,00 dan Bukti Pengeluaran Nomor: BK/03/0023 tanggal 2Maret 2011, keterangan pembayaran

. ------------------------46) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 31-12-2004, 1 (satu) tembar fakfur pembelian tanggal 30-12-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk dari Puskud Metaram tanggal 28-12-2004, 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari Puskud Metaram tanggal 27-12-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 8-12-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 8-12-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pem,bayaran pupuk tanggal 7-12-2004, 1 (satu) lembar

bukti pengeluaran kas tanggal 19-11-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 26-11-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tauggal 26-11-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 27-09-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 21-09-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 21-09-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 29-09-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 29-09-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal

04-09-2004, 1 (satu) nota pembayaran pupuk tanggal 30-09-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaraa kas tanggal 05-09-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 04-09-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 02-09-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 24-06-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 24096-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal tanggal 23-06-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16-06-2004, 1 (satu) lembar

faktur pembelian tanggal 11-06-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 12-06-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07-06-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tauggal 04-06-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 05-06-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 02-06-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 02-06-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 31-05-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tangal 28

-05-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 28-05-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 21-05-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 26-05-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 25-05-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 19-05-2004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 19-05-2004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 18-05-2004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 12-05-2004, 1 (satu) lembar

Danuri.46) (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 31122004, 1 (satu) tembar fakfurpembelian tanggal 30122004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupukdari Puskud Metaram tanggal 28122004, 1 (satu) lembar surat pengiriman barangdari Puskud Metaram tanggal 27122004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kastanggal 8122004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 8122004, (satu)lembar kwitansi guna pem,bayaran pupuk tanggal 7122004, 1 (satu) lembar buktipengeluaran kas tanggal 19112004, 1 (satu

Yk.pembayaran pupuk tanggal 02092004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kastanggal 24062004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 240962004, 1 (satu)lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal tanggal 23062004, 1 (satu)lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16062004, 1 (satu) lembar faktur pembeliantanggal 11062004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal12062004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07062004, 1 (satu)lembar faktur pembelian tauggal 04062004, 1 (satu)

, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kastanggal 19052004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal 19052004, 1 (satu)lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 18052004, 1 (satu) lembar buktipengeluaran kas tanggal 12052004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal11052004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 11052004,1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 20042004, 1 (satu) lembar fakturpembelian tanggal 29042004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuktanggal

tangal 28052004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuktanggal 28052004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 21052004, 1Hal 46 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.

Yk.12062004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 07062004, 1 (satu)lembar faktur pembelian tauggal 04062004, 1 (satu) lembar kwitansi gunapembayaran pupuk tanggal 05062004, 1 (satu) lembar faktur pembelian tanggal02062004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuk tanggal 02062004,1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 31052004, 1 (satu) lembar fakturpembelian tangal 28052004, 1 (satu) lembar kwitansi guna pembayaran pupuktanggal 28052004, 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas

Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007; 15. Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007; 16. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran; 17. Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli; 18. Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli; Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munir, SH Bin Yusuf dan M.

Jafaruddin (Direktur periode 18Oktober 2006 s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;11 DASK TA 2006;12 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;13 DPA TA 2007;14 Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;15 Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;16 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;17 Copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilanobatobatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;18 Copi 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilanobatobatan dan alkes tahun

Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;DASK TA 2006;Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;DPA TA 2007;Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Ashi;Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan alkes tahun 2007 pada

Wiyono dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 46, yangdimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung,yaitu. pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas daripenggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;DASK TA 2006;Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;DPA TA 2007;Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;17 Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Ashi;18 Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan alkes tahun 2007

Jafaruddin (Direktur periode 18 Oktober 2006s/d 14 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;11 DASK TA 2006;12 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2006;13 DPA TA 2007;14 Buku Kas Umum Pengeluaran Tahun 2007;15 Buku Kas Umum Pengeluaran Bulan September 2007;16 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran;17 Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Ashi;18 Foto copy 1 (satu) bundel bon pembayaran terhadap pengambilan obatobatan dan

Pasal 18 ayat ayat (3): Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materialdan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.b. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBDtidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2.

Pasal 18 ayat (8): Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;b.

Bambang Andito S;Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS76)77)78)79)80)81)82)83)84)Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679tanggal 22122015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp.124.000.000,NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5061.000Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT.

KAPI,Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT SwastikaPerdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,Faktur Pajak dari PT.

Bambang Andito S;Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening0005327679 tanggal 22122015 dari Kuasa PenggunaAnggaran sejumlah Rp. 124.000.000,NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5061.000;Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI,Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT SwastikaPerdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,Faktur Pajak dari PT.

PalPermukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala tersebut adalahsebagai Bendahara Pengeluaran; Bahwa dasar saksi sebagai bendahara pengeluaran Pembangunan RumahJabatan Ketua DPRD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah nomordan tanggalnya lupa; Bahwa tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima,mencatat, menyimpan dan mengeluarkan anggaran proyek tersebut; Bahwa proses pengajuan SPP dan pencairan dana adalah pertama pihakrekanan

pengeluaran atas beban anggaran belanja, atasHalaman 74 dari 174 Putusan perkara No 03/Pid.SusTPK/20 16/PN.

Donggala (bagian dari Penata UsahaanKeuangan SKPD) yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumendokumen administrasi pencairan. 5) bendahara pengeluaran bertugasuntuk melakukan pembayaran berdasarkan tagihan yang sesuai danmemenuhi persyaratan dan disetuji oleh pennguna anggaran.Tanggal pencairan proses pembayaran saya tidak tahu karnamerupakan tuga bendahara pengeluaran. Yang terlibat dalam prosespembayaran adalah bendahra pengeluaran, pengguna anggaran danrekanan.

Manurati, STe Pengawas Teknis : Mujibur, Ah.Te Bendahara Pengeluaran : Asgar Nurdiansyahe Ketua Panitia Pelelangan Ir.

PalAyat (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPKSKPD mengembalikandokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS kepadaBendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.Pasal 221 menerangkan bahwa : Dalam melakukan verifikasi atas laporanpertanggungjawaban yang disampaikan PPKSKPD berkewajiban :a) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dankeabsahan buktibukti pengeluaran yang dilapmpirkan.b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per

hubungan layaknya suami istri dantelah dikaruniai orang anak bernama : Ananda Athiyyathuzzakiyah,umur 5 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa sejak bulan September tahun 2012 telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugattidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, karenapenghasilan Tergugat setiap minggunya sebesar Rp 600.000, (Enamratus ribu rupiah), diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,(Dua ratus ribu rupiah), padahal pengeluaran

diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah telahterjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari, karena penghasilan Tergugat setiapminggunya sebesar Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah) diberikan kepadaPenggugat sebesar Rp. 200.000, (Du ratus ribu rupiah) padahal pengeluaranPenggugat setiap minggunya sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah)padahal pengeluaran

No. 929 K/Pid.Sus/2012Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan JasaBelanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2005;Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya PenunjangKegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yangganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus

dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Belanja Modal;Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakanbahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRDdengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwaPenganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanbelanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan Pemerintah ini, dinyatakan

Pasal 27 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, Setiap pembebananAPBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Ayat (2) yang berbunyi,Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan buktitersebut;264)Pasal 86 Ayat (

1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakanbahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendaharapenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima ataumenguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajidb menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabatyang menandatangani

yang melakukan Pengujian dan PerintahPembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2011 sampai tahun2012, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Jalan HazairinKelurahnan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara

/M/2010tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja,Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja,Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujiandan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujiandan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum Tahun

Sehingga terdakwa selaku Pejabatyang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan suratberkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawabatas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksudsebagaimana dinyatakan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, PembantuAtasan Il

, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non VertikalTertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran danBendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya KementerianPekerjaan umum Tahun Anggaran 2011.Halaman 17 dari 87 Putusan No. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL 18oO Bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan

Sedangkan yang dimaksud dengan untung adalah meliputi hasil positif/plusdari pemasukan dikurangi pengeluaran.

No. 2/PID.TPK/2016/PT.SMRe Tahun 2010 sebanyak Rp.10.000.000,e Tahun 2011 sebanyak Rp.1.200.000,e Tahun 2012 sebanyak Rp.500.000,e Tahun 2013 sebanyak Rp e Tahun 2014 sebanyak Rp Bahwa jumlah pengeluaran simpanan pokok pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)Indah Lestari dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:e Tahun 2010 sebanyak Rp.400.000,e Tahun 2011 sebanyak Rp.2.300.000,e Tahun 2012 sebanyak Rp.600.000,e Tahun 2013 sebanyak Rp.700.000,e Tahun 2014 sebanyak Rp e Bahwa jumlah bunga

2010 sebanyak Rp.37.622.800,e Tahun 2011 sebanyak Rp.35.257.700,e Tahun 2012 sebanyak Rp.17.278.300, Tahun 2013 sebanyak Rp.4.966.000,e Tahun 2014 sebanyak Rp.63.000,e Bahwa jumlah denda di LPD Indah Lestari dari tahun 2010 sampai dengan tahun2014 sebagai berikut:e Tahun 2010 sebanyak Rp.7.615.000,e Tahun 2011 sebanyak Rp.9.220.800,e Tahun 2012 sebanyak Rp.3.386.000,e Tahun 2013 sebanyak Rp e Tahun 2014 sebanyak Rp e Bahwa jumlah peminjam, total dana yang di pinjam, bunga, denda, simpanan pokok,pengeluaran

No. 2/PID.TPK/2016/PT.SMRTahun 2012 sebanyak Rp.93.459.200,Tahun 2013 sebanyak Rp.22.129.000,Tahun 2014 sebanyak Rp.288.000,Bahwa jumlah simpanan pokok pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Indah Lestaridari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:Tahun 2010 sebanyak Rp.10.000.000,Tahun 2011 sebanyak Rp.1.200.000,Tahun 2012 sebanyak Rp.500.000,Tahun 2013 sebanyak Rp Tahun 2014 sebanyak Rp Bahwa jumlah pengeluaran simpanan pokok pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)Indah Lestari dari tahun

SUHARIYANTO.e dipinjam, bunga, denda, simpanan pokok, pengeluaran simpanan pokok, angsurandan jaminan dari bulan januari 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah sebagaiberikut:= Jumlah peminjam pada tahun 2010 sebanyak 121 Orang.= Total dana pinjaman masyarakat sebesar Rp.348.200.000, (tiga ratus empat puluhdelapan juta dua ratus ribu rupiah).Hal. 33 dari 84 hal. Put.

No. 2/PID.TPK/2016/PT.SMRTotal bunga tahun 2010 adalah sebesar Rp.37.622.800, (tiga puluh tujuh juta enam ratusdua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).Total denda tahun 2010 sebesar Rp.7.615.000, (tujuh juta enam ratus lima ribu belas riburupiah).Total simpanan Pokok tahun 2010 sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Total pengeluaran simpanan pokok sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).Total angsuran tahun 2010 sebesar Rp.215.553.000.

Pajak PPH+PPN (11,5 %) =Rp.3.303.000,00Jumlah Total Pengeluaran untuk Besi WF adalah Rp.32.027.260,Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.59.736.000,00 Rp.32.027.260,00 = Rp.27.708.740.

Barusta;2) Faktur Nomor 26408 tanggal 27 Desember 2019 yangtertera nama Panglong Barusta tanpa stempel dan tanpanama yang menerima barang;3) Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00126/KWT/03.2021/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan jumlah sebesarRp. 14.520.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr.

Antonius Sembiring;(2) Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00144 tanggal 27Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasan Tanzilselaku yang menerima pembayaran sewa peralatansebesar Rp. 48.000.000,00 dan Sdr. Fransiskus Valentionselaku yang memberi/membayarkan;(3) Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00145 tanggal 27Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasan Tanzilselaku yang menerima pembayaran sewa peralatansebesar Rp. 12.000.000,00 dan Sdr.

Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00126/KWT/03.2021/ 2019tanggal 27 Desember 2019 dengan jumlah sebesarRp.14.520.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Karben Barusselaku yang menerima pembayaran dan Sdr.

Antonius Sembiring.(2) Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00144 tanggal 27Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasan Tanzilselaku yang menerima pembayaran sewa peralatan sebesarRp.48.000.000,00 dan Sdr. Fransiskus Valention selaku yangmemberi/membayarkan.(3) Tanda bukti pengeluaran uang Nomor 00145 tanggal 27Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasan Tanzilselaku yang menerima pembayaran sewa peralatan sebesarRp.12.000.000,00 dan Sdr.

Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2015Atas pengeluaran barang dari Batam ke daerah pabean lainnyatersebut, telah dibayar PPNnya dengan menggunakan SSP atas namaPT Pertamina EP;Atas penyerahan sebesar Rp 12.304.907.616,00 Goods Receipt dibuatoleh PT Pertamina EP dengan nama vendor Penggugat alamat JalanTentara Pelajar Patal, Jakarta Selatan;Berdasarkan goods receipt dan Berita Acara Hasil Serah TerimaBarang Penggugat menerbitkan invoice/melakukan penagihan;Bntuk melengkapi dokumen penagihan atas penyerahan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerlakuanKepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta tata laksana pemasukandan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yangtelah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhanbebas, mengatur sebagai berikut:Pasal 4:i.

dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;il Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan daripengenaan PPN;Pasal 15:(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajibdilunasi bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/ataucukal;(2) Barang asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam DaerahPabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempatlain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi PPN dan/atau cukal;(3) Pelunasan PPN atas pengeluaran

barang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh Orang yang mengeluarkan barang;(4) Tata cara pelunasan PPN atas pengeluaran barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturanMenteri;(5) Tata cara pelunasan cukai atas pengeluaran barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundangundangan dibidang cukai;Pasal 16:(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat laindalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan PemberitahuanPabean

Dalam jangka waktu beberapa bulan mulai awal2010 penggugat dan tergugat juga sepakat mentransfer sebesar 300rb/bIn untuk ibu dari penggugat, hal ini terjadi Kurang lebih sktr 6 bulan.Dalam keseharian penggugat dan tergugat sering kali kondisi kKeuanganhanya cukup untuk kebutuhan sehari hari dan kewajiban diluarkadangkala pengeluaran tak terduga seperti transfer uang ke abangkandung dan atau keluarga dekat penggugat, dan selama itu terjadipenggugat tidak pernah bertanya apakah keuangan cukup atau

Selanjutnya berbagai pengeluaran sering terjadimengingat kondisi kewajiban n kehidupan berumahtangga penggugat dantergugat sebagai keluarga suku batak yg kadangkala ada pengeluaran takterduga tibatiba seperti kalo ada kematian, kelahiran dan mungkin arisandan lain lain.

Kadangkala kelebihan pengeluaran membuat tergugatkadangkala meminjam uang kepada beberapa ibuibu renternir, tapisemua bisa diselesaikan tergugat tanpa membuat mereka menagih Hal 7 dari 23 halaman, Putusan No.39/Pdt.G/2018/PNJmb.hutang sampai mendatangi rumah.

Danmasih banyak lagi hal2 mengenai pengeluaran dan penjelasannya sudahdisampaikan secara detail kepada tergugat hanya saja penggugat tidakmau menerima semua alasan tersebut.. Bahwa benar sejak Penggugat menkah dengan tergugat, hingga tahun2016, tergugat bekerja dan adalah seorang Karyawan di Bank MandiriUnit Consumer Loan, di Cabang Telanaipura Jambi..

angka maka mendapat Rp 350.000, (tigaratus lima puluh ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000, (seriburupiah) jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnyasesuai harga pasangan;7 Untuk pasangan empat angka maka mendapat Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp 1000, (Seriburupiah), jika pasangan Rp 2000 maka tinggal kali dua demikian seterusnyasesuai harga pasangan.Terhadap paket per dua nomor maka jika dua angka yangdipaketkannya terdapat dalam pengeluaran

ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000, (seriburupiah);Bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasangtaruhan maka petarunh akan semakin banyak mendapat hadiah yangberupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannyamaka petaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yangdipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulisyang akan disetorkan kepada Bandar;Bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angka yangdipaketkannya terdapat dalam pengeluaran

ratus ribu rupiah) atas taruhan kelipatan Rp1.000, (Seriburupiah);Bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasangtaruhan maka petarunh akan semakin banyak mendapat hadiah yangberupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannyamaka petaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yangdipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulisyang akan disetorkan kepada Bandar;Bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angka yangdipaketkannya terdapat dalam pengeluaran

atas taruhan kelipatan Rp1.000, (seriburupiah);Menimbang, bahwa semakin banyak dianya mempertaruhkan ataumemasang taruhan maka petaruh akan semakin banyak mendapat hadiah yangberupa uang tunai namun jika nomornya tidak sesuai dengan putarannya makapetaruh tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang dipertarunkannyadianggap hangus dan uang tersebut untuk tukang tulis yang akan disetorkankepada Bandar;Menimbang, bahwa terhadap paket perdua nomor maka jika dua angkayang dipaketkannya terdapat dalam pengeluaran