• Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikatpendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru.Selain itu, perlu. dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga,keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalandari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala DinasHal. 16 dari 31 Hal.

  Jika ada ketidaksepahamanPengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sahsah saja Penggugatmengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikianPenggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut.

  Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalahmasalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugatdilakukan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II, yaitu tindakan tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.Hal. 25 dari 31 Hal.

  Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUNSby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telahberkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusanakhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidakmengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat ataupunTergugat Il yang mewajibkan Tergugat ataupun Tergugat II harusmelakukan tindakan tertentu.

  Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan padapokoknya :Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.b.

• Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

  Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

  Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

• 23 K/TUN/2013

  PUTUSANNomor 23 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. BUMI MANSYUR PERMATI, tempat kedudukan di Perisai Plaza Lt.7 Jalan Pemuda Nomor 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh MarthinSembiring, selaku Direktur Utama PT.

  Putusan Nomor. 23 K/TUN/20135 SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Murai VIIJ Nomor 288, Kelurahan Kenangan Baru,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaanWiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 FACHRUDDIN~ RIFAI, S.H.

  Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013e Sebelah Barat berbatas dengan Rapat Ginting/Leo Kustanto, 41,50 m;5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yangdilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas :483 m?

  Putusan Nomor. 23 K/TUN/201314151617Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yangdilegalisir oleh Drs. Nasru, Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997,antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan,atas tanah seluas : + 1.530 m?

  Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

• Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

  Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusanTUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara2.

  Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumuman pengumuman danpenetapan lelang, 2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111K / TUN 2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang, 3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor :189 K / TUN / 2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman danpenetapan lelang, 4.

  Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296K / TUN / 2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evaluasi Lelang,dengan Kaidah Hukum: 1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdatakeputusan TUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara, 2.

• 411 K/TUN/2012

  PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

  Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

  Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

  Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

  Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

• TUN/AKUPARTNERS/V/2019, tertanggal 20 Mei2019Pon a mma inn nn mn RRNA ARRAS AR Selanjutna di sebut sebagai Pihak Pengqugat ;MELAWANKEPALA DESA SABAJAYA KECAMATAN TIRTAJAYA KABUPATENKARAWANG, Berkedudukan di Jalan Raya Sabajaya Tirtajaya, KecamatanTirtajaya, Kabupaten KarawangJoon cnn n nnn ncn cnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn Berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 183.5/117/Ds./2019, tanggal 4 Juli 2019, memberikan KuasaKepada ; 1 Nama : Hj. Neneng Junengsih, SH.

  Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada hari Jumat, 18 Juni 2019, maka sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatansengketa Tata Usaha Negara (TUN) harus diajukan dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya ObyekSen Qketa; 222 enon nnn n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nennen eeeMaka gugatan Penggugat

  (Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No.99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa azas kepastianhukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalammengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yangdidasari oleh kepatutan dan keadilan dan Putusan MA RI No.121/G/121/PTUNBDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo.No.10/B/TUN/PT.TUN SBY jo.

  Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, danPutusan MA RI No. 99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankanpada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperolehsecara benar menurut UU); B.

  (Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992,Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

• Bahwa Walaupunkorban dan temantemannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwadan temantemannya yang lain tidak menghiraukannya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temantemannya 8 orang warga NegaraMyanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win,Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuaidengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yangditanda tangani oleh Dr.

  Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaanterhadap mayat korban yaitu WIN TUN dengan hasil sebagai berikut :RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :e Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilangdengan penekanan. Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan.e Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis matakiri.e Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.

  Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaanterhadap mayat korban yaitu WIN TUN dengan hasil sebagai berikut :RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR : e Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilangdengan penekanan.e Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan. Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis matakiri.e Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.e Dijumpai luka terobuka pada puncak kepala.

• Tun Mukminah,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dan PaniteraPengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon;KETUA MAJELIS,AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA Il,ADE AHMAD HANIF, S.H.1 USWATUN HASANABH, S.H.1.PANITERA PENGGANTI,Hj.

  TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, BiayaProses Rp. 50.000,Panggilan Rp. 1.400.000. Redaksi Rp. 5.000,Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp 1.491.000, (satu juta empat ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah)

• TUN MUKMINAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, diluarhadirnya pihak Pemohon, namun dihadiri pihak Termohon;KETUA MAJELIS,DtoENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTADto DtoKHAIRUNNISA, SHI, MA. ABDUL HALIM MS., Lce., M.Ec.PANITERA PENGGANTI,DtoHj. TUN MUKMINAH, SH.,MH. Perincian Biaya Perkara :1.

• 120 K/TUN/2013

  Putusan Nomor 120 K/TUN/2013Tahun 2009 jo. SEMA RI No.2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatanPenggugat/ Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya ;B.

  Putusan Nomor 120 K/TUN/2013No.W11.U6/1264/HT.04.10.

  Putusan Nomor 120 K/TUN/2013f) Sejak tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongandan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ PN.BB jo.

  Putusan Nomor 120 K/TUN/2013UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.

  Putusan Nomor 120 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

• Putusan Mahkamah Agung RI diTIngkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggal 7 Pebruari 2006. Bahwa yang menjadi ahii waris dari Almarhumah NY. ENTJIH adalah : Ny.ENANG BINTI MARHAPI, Ny. AAH KARYATI, dan Ny. MAMAHSALAMAH sedangkan Ny. Ening Sumarni bukan ahli waris dari alm. Ny.

  PutusanMahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggal 7Pebruari 2006, bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah NY. ENTJIHadalah : Ny. ENANG BINTI MARHAPI, Ny. AAH KARYATI, dan Ny.MAMAH SALAMAH.Namun faktanya Penggugat dalam hal ini Ny.

  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/TUN/2005 tanggal 7 Februari 2006",Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan bersifatmengarahkan dengan maksud untuk membentuk opini dan hal itu merupakan bentuknyata "Kebohongan publik'' yang seolaholah Sertifikat Hak Milik No. 726/Kel.Sukawarna, GS No. 2020/1982 tanggal 11 Juni 1982 luas : 548 M2, tercatat milikdan atas nama Ny.

  PutusanMahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggai 7 Pebruari 2006,banyak pihakpihak yang tidak bertanggung jawab datang kelokasi dan mengakungaku sebagai ahli waris dan berupaya mengambil alih dengan berbagai cara terhadapobjek a quo , yang kemudian diketahui hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK;.

  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor330 K/TUN/2005 tanggal 7 Februari 2006",Dimana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan mengadaada sehinggamerugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat dR/Tergugat dK, bertentangandengan kewajiban hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat dR/TergugatdK baik secara materiil maupun secara moriil;.

• 83 K/TUN/2013

  Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.141516Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yangberasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a DII seb.

  Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.18AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan danKetelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

  Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.3232pewaris telah meninggalkan sebagian harta peninggalan (obyek sengketa) yangbelum pernah dialihkan/diperjual belikan kepada pihak lain, termasuk juga tidakpernah memberikan kuasa untuk menjual kepada Toegiono Bc.K.N.

  Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.46atas nama Ny. Eilen Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama LucasKustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Bujung Achmadsyah,Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak MilikNomor 102 atas nama Ny.

  Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.5656101112131415berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.

• Tun Mukminah, S.H., M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.1 Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1495/Pat.G/2018/PA.GsgPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.2. Biaya Proses Rp. 50.000.,3. Biaya Panggilan : Rp. 450 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5.

• ;Sebagaimana juga telah kami uraikan dalam hurufA di atas, diajukannya gugatan TUN terhadapkeputusan keputusan mengenai penunjukkankepemilikan dan pengelolaan SPBU 3411401 yangdiberikan kepada Tergugat Intervensi, justrumembuat gugatan a quo juga ~menjadi kabur,berusaha mempermasalahkan mengenai hakkepemilikan dan pengelolaan atas SPBUtermaksud, melalui peradilan TUN, sehinggakarenanya sudah sepatutnya gugatan a = quodinyatakan TIDAK Dapat Diterima, atau setidaktidaknya dinyatakan Ditolak ;Hal aran

  Sebagaimana yang Penggugat kutip dan akui dalamdalil Gugatannya angka 1, bahwa Gugatan a quodiajukan sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 UUNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yangberbunyiKeputusan tata usaha negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau. pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukumBahwa Keputuan TUN yang

  menjadi obyek dalamgugatan a quo, BUKAN merupakan keputusan TUNyang ditujukan kepada Penggugat, melainkankepada Tergugat Intervensi, dan memiliki akibathukum semata mata kepada Tergugat Intervensi,sehingga menurut hukum, seharusnya, apabila adakepentingan hukum yang dirugikan quod nonmaka Tergugat Intervensi lah yang melakukan56Gugatan TUN, karena Keputusan TUN tersebutHal aman 40 dari 84 hal anersPawsan Noimoiv i didd/ G/ 2008eR TAY AIT TergugatIntervensi dan BUKAN terhadap Penggugat =;Sehingga

  karenanya, Penggugat sama sekali tidakmemiliki kepentingan hukum terhadap KeputusanTUN yang digugat dalam perkara ini, karenaKeputusan TUN termaksud tidak menimbulkanakibat hukum apapun terhadap Penggugat,sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang UndangOleh karena itu, sSudah sepatutnya Gugatan a quoyang diajukan oleh Penggugat dalam perkara iniharus dinyatakan Tidak Dapat Diterima atausetidak tidaknya dinyatakan Ditolak, karenadiajukan oleh pihak yang tidak memil ik ikapasitas hukum (legal standi

  Monie Yassinkepada Tergugat Intervensi, maka hal tersebutjelas harus diajukan dalam suatu perkaraperdata yang diperiksa dan diadili olehPengadilan Negeri, BUKAN Pengadilan TUN ;Ill Gugatan A Quo Sudah Lewat Waktu (Daluarsa)1.Tergugat Intervensi sangat keberatan danmenolak dalil Penggugat dalam angka 2 gugatan aquo, yang menyatakan bahwa gugatan ini diajukanmasih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UU No. 1986, karena58keputusan keputusan TUN yang menjadi obyekgugatan a quo

• /K/TUN/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

  Berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 08/G/2008/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2008,gugatan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, danputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakartadengan Putusan Nomor 199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13Nopember 2008, dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti T.l: 7a, Bukti T.l: 7b), dan Bukti T.I:7c).

  Demikian juga gugatan sengketa Tun yang diajukan olehPelawan Il, yaitu Sengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat seluruhnya, kemudian dikuatkan dengan PutusanTingkat Banding (PT TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008, serta dikuatkandengan Putusan Kasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

  Jakarta dengan Putusan Nomor199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Nopember 2008,dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009.

  Demikian juga gugatansengketa TUN yang diajukan oleh Pelawan Il, yaituSengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolakgugatan Penggugat seluruhnya, kemudian dikuatkandengan Putusan Tingkat Banding (PT TUN Jakartadengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008, serta dikuatkan dengan PutusanKasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

• YKpermohonan penggugat Nomor: Eska26.01.14/TUN, tanggal 27Januari 2014, perihal Pencoretan Baliknama pada SHM No.6031/Wedomartani dari Atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA,; 3. Mewajibkan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Slemanuntuk memroses permohonan penggugat Nomor: Eska26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal PencoretanBaliknama pada SHM No.: 6031/Wedomartani dari atasnama I. Nyoman Trisantosa;4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

  YKNomor:W3.TUN 5/471/HK.06/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 danNomor:W3.TUN 5/474/HK.06/IX/2014 tertanggal 22 September 2014untuk dimintai keterangan dan penjelasan, dan atas panggilan tersebutpemegang hak selaku pihak ketiga atas nama Ikhsan tidak hadirdipersidangan sampai persidangan tahap duplik, walaupun telah dipanggilsecara patut, dengan demikian sebagai pemegang hak selaku pihak ketigaatas nama Ikhsan dianggap telah melepaskan hak hukumnya untuk menjadi pihak yang ikut serta dalam sengketa

  BuktiT3Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari ESuherman Kartadinata, SH., MBA kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: Eska26.01.14/TUN. perihal: Pencoretan Balik nama SHMNo. 6031/Wedomartani dari atas nama I NyomanTrisantosa tertanggal 27 Januari 2014; Foto copy sesuai dengan aslinya konsep jawabanatas surat dari E Suherman Kartadinata, SH., MBAkepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSleman Nomor: Eska26.01.14/TUN. perihal:Pencoretan Balik nama SHM No. 6031/Wedomartanidari atas

  YKPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/471/HK.06/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Nomor : W3.TUN 5/474/HK.06/1IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk dimintai keterangan dandiberikan penjelasan, apakah akan masuk ikut serta sebagai pihak dalamperkara ini atau hanya akan sebagai saksi, namun yang bersangkutantidak pernah hadir di persidangan sampai tahapan persidangan memasukiagenda persidangan duplik walaupun telah dipanggil secara patutberdasarkan pasal 64 juncto pasal 65

  YKmenilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap surat permohonanPenggugat Nomor : Eska26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014, sebabinti pokok permohonan Penggugat Nomor : Eska26.01.14/TUN tanggal 27Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartanidari atas nama I.

• Penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan TataUsaha Negara (TUN) Obyek Sengketa II. Seandainya ada yang dirugikan, itubukan karena penerbitan obyek gugatan II.8.

  Perlu diketahuibahwa dalam hal mencabut sebuah keputusan merupakan kewenangan daripejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. Apalagi jika dalam keputusantersebut cacat prosedur dan substansi, maka sebagai pejabat TUN wajibmencabut keputusan yang cacat itu. Hal tersebut Supaya tidak menimbulkanmaladministrasi dalam TUN.Dalam hal pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014.KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atausubstansi.

  Dalam halini, Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dibuatoleh terugugat tidak mempunyai landasan hukum atau peraturanperundangundangan yang berlaku;Hal. 59 dari 105 hal.

  Sehingga Keputusan TUN yang menjadi obyekgugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dansudah sewajamya Memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua ObyekGugatan beserta segala akibat hukumnya;Jawaban Tergugat:Bahwa berkenaan Kedudukan Hukum (/egal standing) untuk obyek gugatan, Penggugat berhak menggugat. Namun, bukan berarti dengan adanyagugatan Keputusan TUN ini, haruslah dinyatakan obyek gugatan batal atauHal. 63 dari 105 hal.

  Yang diketuai oleh saudara Nurkosim (yangsah sesuai putusan pengadilan TUN); 2. Yang diketuai oleh saudaraMushari (yang tidak sah berdasarkan putusan pengadilan TUN.)Hal. 70 dari 105 hal. Putusan Nomor :57/G/202020/PTUN.SMG.Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi memintakejelasan dengan cara konfirmasi mengenai penggantian panitia/timpengisian perangkat desa kepada ketua panitia yang bernamaNurkosim.

• permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

229/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan TUN