Sendawar Adhi Karya sekaligus jugatermasuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dari Penguruslama PT. Sendawar Adhi Karya kepada Pemegang Saham (ParaTergugat) sebagaimana diterangkan didalam Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 16 tanggal 23Agustus 2018 pada Poin Il. Menyatakan bahwa:Pengalihan saham tersebut termasuk IZIN USAHA PMENFAATANHASIL HUTAN (IUPHHK) pada hutan tanaman Industrii dalam hutanTanaman keada Perseroan ........+++ dst6.

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHHK) MELEKATTERHADAP BADAN HUKUM PT SENDAWAR ADHI KARYA.Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Smr1. Bahwa sebagamana didalilkan Para Penggugat pada halaman13 poin15, menyatakan:15. Bahwa, sebagaimana dalil pada angka 13 diatas, dimana PARATERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukanpemanfaatan hasil hutan kayu pada areal IUPHHKHTI PT.

Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/MenhutlI/08 tentangPemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu ( IUPHHK) padaHutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,diberi tanda B.P.15;16.Foto copy Bilyet Giro No.OL 981102 tanggal 01 September 2018 BANKMandiri Cabang Pekan Baru senilai 3.000.000.000.

Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) melekatterhadap badan hukum PT.

Inti Tabung Persada dalam memproduksi tabungLPG 3 kg tidak memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Sertifikat ProdukPenggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), sehinggatabung gas LPG ukuran 3 kg yang diproduksi tidak memenuhi standar.

Inti Tabung Persadatidak memiliki Izin Usaha Industri (IUI) danSertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI).

usaha dari PT.

Inti Tabung Persada dalam memproduksi tabungLPG 3 kg tidak memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan SertifikatProduk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI), sehingga tabung gas LPG ukuran 3 kg yang diproduksi tidakmemenuhi standar.

SIED, SIIN dan 2orang lagi tidak diketahui namanya masing masingmelarikan diri atau DPO pada hari Rabu tanggal 13 Juli2011 sekira pukul 15.00 wib atau setidak tidaknya padasuatu. waktu tertentu) dalam obulan Juli tahun 2011bertempat di aliran Sungai Batang Laweh Lubuk Batu JorongDusun Tuo Kenagarian Muaro Bodi Kecamatan IV NagariKabupaten Sijunjung atau setidak tidaknya pada suatutempat tertentu) yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sawahlunto, melakukan usaha penambangantanpa Izin

Usaha Pertambangan (IUP), IPR = (IzinPertambangan Rakyat) atau (Izin Usaha PertambanganKhusus) IUPK yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikutBahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebutdiatas, pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2011 terdakwa diajak oleh teman terdakwa bernama SIED (DPO) untukmelakukan penambangan, pada hari Selasa tanggal 12 Juli2011 terdakwa bernama SIED langsung menuju tempat lokasitambang akan tetapi mesin rusak dan sudah banyak yanghilang terdakwa dan SIED hanya membersihkan

PadahalTerdakwa menyadari untuk memasuki perairan Indonesia Terdakwa harusmemilki izin dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP).

Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku GPS (GlobalPositioning System) dalam keadaan rusak dan Terdakwa tidak dapatmemperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Bersama Terdakwaturut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM.

P.52/Menhut1/2008 tanggal 4 September 2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan12No.P.29/Menhutll/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Tata Cara danPersyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayudalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang pada kenyatannya sesuai( Bukti P11=T10 ) karena masih dalam batas waktu yang dimohonkanPenggugal/PEMbandIng Ss=nessseeeee nen eeseenee nent eemeeneeneeremeeeeeneneneeeeMenimbang, bahwa berdasarkan pula pada Bukti P4=T7 yangberupa Surat Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang memberikan adanya batas waktu60 (enam puluh) hari kalender pada Penggugat/Pembanding adalah hanyasebatas materi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/MenhutIl/2008Tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi dan samasekali tidak menentukan adanya syarat pemenuhan Sertifikat PHPLsebagaimana yang

., atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013bertempat di Hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan KecamatanTasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambuayang berwenang mengadili perkaranya, melakukan PengangkutanMinyak Bumitanpa Izin Usaha Pengangkutan, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan

OKTOVIANUS DASILVA bersama denganSOLEMAN KAPITAN (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) padahari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita., atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013bertempat di Hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan KecamatanTasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambuayang berwenang mengadili perkaranya, melakukan Niaga MinyakBumitanpa Izin

Usaha Niaga, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknyasendiri.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas,bermula SOLEMAN KAPITAN selaku Kanit Buser Polres Belu hendakmenjual 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam28 jerigen yang masingmasing jerigen berisi 20 liter

kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Maryke, kemudian setelah saksiGUNAWAN datang ke lokasi para saksi langsung mengumpulkan buah kelapasawit yang telah diambil terdakwa bersama para DPO yaitu 75 (tujuh puluhlima) Tandan dan 2 (dua) buah parang egrek yang bergagang kayu, selanjutnyapara saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukanke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;Bahwa areal Perkebunan Sawit Divisi I Blok D TM 2011 Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke berdasarkan Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) BesarNomor : 5112291/SIUP/KPT/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Nopember2015 merupakan lahan yang dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit sejaktahun 2007;Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak kebun PT.LNK Kebun Marykeuntuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan tersebut pihakkebun PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp 1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuaiPasal

kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Maryke, kemudian setelah saksiGUNAWAN datang ke lokasi para saksi langsung mengumpulkan buah kelapasawit yang telah diambil terdakwa bersama para DPO yaitu 75 (tujuh puluhlima) Tandan dan 2 (dua) buah parang egrek yang bergagang kayu, selanjutnyapara saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukanke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;Bahwa areal Perkebunan Sawit Divisi II Blok D TM 2011 Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke berdasarkan Surat Izin

No. 304 K/Pid.Sus/2016tidaknya pada tempattempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, bersamasama melakukan pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan.

atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan April tahun 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT. 7 Dusun Sungai Sungan, DesaBadak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atausetidaktidaknya pada tempattempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, bersamasama melakukan Niaga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 tanpa izin

usaha Niaga.

Bahwa Tergugat telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas + 50.665Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dari Menteri Kehutanan denganSurat Keputusan Nomor SK.307/ MENHUTII/ 2010, tertanggal 17 Mei2010, dengan pertimbangan:a.

Usaha Industri Primer HasilHutan (IUIPHHK) a.n PENGGUGAT (Koperasi Lawang Mangalung)yang terletak pada titik koordinat geografis 113 17'33,4 BT dan 011228,9 LS. bertentangan dengan peraturan perundangundangan dankebijakan teknis lainya yang berlaku; Pertanyaannya kalaupun lokasiHalaman 6 dari 94 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Piktersebut masuk didalam Hutan Produksi tetap mengapa Bupati GunungMas mengeluarkan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayukepada Koperasi Lawang Mangalung ?

Biaya Pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanK@yU ..............0ee Rp. 1.000.000,c. Biaya Pengurusan Izin RPBBI Tahun 2013......... Rp. 50.000.000,d. Biaya Pengurusan Izin RPBBI Tahun 2014............ Rp. 50.000.000,Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Pike. Biaya Pembelian Tanah untuk lokasi industribandsaw.............. Rp. 35.000.000,f. Biaya pembangunan gudang mesin, gudang pengasahanKantor, bangsal karyawan dan logdek bandsaw.......... Rp.225.000.000,g.

Bahwa gugatan Penggugat pada point 4, adalah merupakan sebuahpengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat adalah sah dan legal dalammelakukan akitivitasnya yang bergerak dalam bidang usaha PemanfaatanHalaman 23 dari 94 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN PlIkHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan Produksi hal mana telahmendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alampada Hutan Produksi seluas + 50.665 Ha di Provinsi Kalimantan Tengahdari Menteri kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor

EAST POINTINDONESIA tahun 2012 dan 2014 telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku serta tidak mensyaratkan adanya kelengkapan RPBBI dari IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Koperasi Serba UsahaLawang Mangalung;Pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)dalammembuat RPBBI harusada jaminan pasokan bahan baku berupakontrak supply bahanbaku dengan pemegang Izin Usaha PemanfataanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang memiliki RKTUPHHKHA yang sah;10.Kontrak supply bahan

Bahwa Tergugat berjanji akan membela dan mempertahankan hak kepemilikan atas lahan Para Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Tergugat akan mengurus perizinan kebun sawit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Para Penggugat memberikan izin dan hak kepada Tergugat seandainya diperbolehkan menuntut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa kebun sawit ditingkat perizinannya menjadi izin

usaha perkebunan (IUP) atas nama Tergugat; Bahwa surat pernyataan dan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah benar dan dapat dipergunakan Tergugat menghadap disemua kantor dan institusi pemerintahan dan pejabat-pejabat yang berwenang dalam rangka mengurus IUP dan perolehan hak atas tanah Hak Guna Usaha kebun sawit; Bahwa apabila diperoleh IUP dan HGU atas kebun sawit maka para pihak akan membicarakan mekanisme dan tata cara pembagian saham-saham

seluruh lahan ditanami atau dapatdipanen;Pasal 4Bahwa Tergugat berjanji akan membela dan mempertahankan hak kepemilikanatas lahan Para Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Tergugat akan mengurus perizinan kebun sawit sesuai dengan peraturandan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Para Penggugat memberikan izin dan hak kepada Tergugat seandainyadiperbolehkan menuntut peraturan dan perundangundangan yang berlaku bahwakebun sawit ditingkat perizinannya menjadi izin

usaha perkebunan (IUP) atasnama Tergugat;Halaman 9 dari 13 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Rap10e Bahwa surat pernyataan dan kuasakuasa yang diberikan oleh Para Penggugatkepada Tergugat adalah benar dan dapat dipergunakan Tergugat menghadapdisemua kantor dan institusi pemerintahan dan pejabatpejabat yang berwenangdalam rangka mengurus IUP dan perolehan hak atas tanah Hak Guna Usahakebun sawit;e Bahwa apabila diperoleh UP dan HGU atas kebun sawit maka para pihak akanmembicarakan mekanisme

Tergugat berjanji akan membela dan mempertahankan hak kepemilikanatas lahan Para Penggugat sesuai dengan peraturan dan perundangundanganyang berlaku;Halaman 1 dari 13 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Rap12Bahwa Tergugat akan mengurus perizinan kebun sawit sesuai dengan peraturandan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Para Penggugat memberikan izin dan hak kepada Tergugat seandainyadiperbolehkan menuntut peraturan dan perundangundangan yang berlaku bahwakebun sawit ditingkat perizinannya menjadi izin

usaha perkebunan (IUP) atasnama Tergugat;Bahwa surat pernyataan dan kuasakuasa yang diberikan oleh Para Penggugatkepada Tergugat adalah benar dan dapat dipergunakan Tergugat menghadapdisemua kantor dan institusi pemerintahan dan pejabatpejabat yang berwenangdalam rangka mengurus IUP dan perolehan hak atas tanah Hak Guna Usahakebun sawit;Bahwa apabila diperoleh UP dan HGU atas kebun sawit maka para pihak akanmembicarakan mekanisme dan tata cara pembagian sahamsaham diperseroansesuai dengan peraturan

Nomor 604 K/Pid.Sus.LH/2017 Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul barang bekas, menaruh barang bekasseperti aki atau baterai bekas hanya diletakan di teras rumah Terdakwa danada juga yang disimpan di gudang yang nantinya akan dijual lagi kepadapedagang di kota Medan; Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha untukmenyimpan barangbarang bekas tersebut dari yang berwenang sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 102 junctosesuai Pasal 59 Ayat (4) UndangUndang

Nomor 32 Tahun 2009; Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, MahkamahAgung berpendapat terhadap Putusan Judex Facti perlu diperbaiki denganpertimbangan perbuatan Terdakwa didorong oleh ketidaktahhuan Terdakwabahwa untuk memanfaatkan barang bekas seperti aki dan baterai tersebutharus memiliki izin usaha dan untuk saat ini Terdakwa sudah usaha untukmenutup usahanya tersebut untuk mengurus izin, sehingga dengan pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dinilai

Bahwa, saat ditangkap KP.Orca 03 nahkodaKM.BV.92976TS sedang berada di anjunganmengemudikan kapal dan ABK sedang berkumpul dihaluan kapal ;7 Bahwa, hasil pemeriksaan KM.BV.92976TS nahkodabernama Nguyen Van Binh, ABK dan nahkoda berjumlah 3(tiga) orang, semua warganegara Vietnam, tanpadilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak Putusan Nomor: 15/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 8ditemukan dokumen perizinan perikanan apapun daripemerintah Indonesia baik Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) maupun Surat Izin

Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) ;7 Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh KM.BV.92976 TSyaitu melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpadilengkapi dokumen perijinan perikanan dariPemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) sertamenggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarangsehingga merusak kelestarian sumber daya ikan danlingkungannya;7 Bahwa, di atas kapal KM.BV.92976 TS saksi hanyamenjumpai

Nguyen Van Binh,dengan ABK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda,semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi pasport,buku pelaut dan dokumen perizinan untuk menangkapikan di ZEE Indonesia ;7 Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh KM.BV.0634 TSyaitu melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpadilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Putusan Nomor: 15/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 10Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dan Surat Izin

Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) sertamenggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarangsehingga merusak kelestarian sumber daya ikan danlingkungannya;7 Bahwa, di atas kapal KM.BV.92976 TS saksi hanyamenjumpai tali penarik jaring ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melaluipenterjemahnya tidak berkeberatan;3.

mengatur ABK, mengatur posisimenangkap ikan, tanggung jawab nahkoda adalahkeselamatan pelayaran, keselamatan kapal;7 Bahwa, KM.BV.92976 TS tertangkap di perairanIndonesia, pada tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 08.15 WIBpada posisi sesuai GPS 0537'531" LU 10913'953" BT;: Bahwa, terdakwa tahu kenapa kapalnya ditangkappetugas karena terdakwa melakukan penangkapan ikandi Indonesia tanpa memiliki perijinan perikanan dariNegara Republik Indonesia baik berupa Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin

(BUKTI T.l. 2);(3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 00778/1.824.51 tanggal 05 September 2003, yang diterbitkan oleh SukuDinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah KotamadyaJakarta Selatan, mencantumkan Alamat Perusahaan : Jl. H. SamailiNo. 5A &001/01, Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta SelatanNo. Telp/Fax: (021) 79195791.

Yahya Harahap, SH., dalam bukunya HUKUMACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika, 2005, menyatakan bahwasumber keabsahan alamat : bagi perseroan (legal entity), dapat diambildari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau papan Nama; (M. YahyaHarahap, SH : Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Hal.55)Bahwa menurut M.

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.00778/1.824/51. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.313.932.2017.000. Memiliki Tanda Daftar Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum)(TDP) No. 09.03.1.52.40617.2. PT. Arta Mahindra Boga sebagai Pemohon Kasasi ll.Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2008 Didirikan pada tanggal 26 maret 2004 dengan akta Notaris Rusnaldy,SH. Nomor 115. Berdomisili di gd. Jakarta Theatre, Jl. MH. Thamrin No. 9 JakartaPusat.

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.0.1.481/10.824.51. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.275.328.9021.000. Memiliki Tanda Daftar Perseroan Terbatas (TDP) No.09.05.1.55.48398.Dari yang telah dijelaskan dalam pemaparan di atas dapat di lihat bahwaPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il adalah dua badan hukumperseroan terbatas yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu denganyang lainnya.

MitraMakmur nomor O1 tanggal 01 Maret 2018 sebanyak 5 (lima) lembar.Foto copy Salinan/Grosse Akta Pengeluaran, Pemasukan danPerubahan CV Mitra Makmur nomor 08 tanggal 31 Oktober 2019sebanyak 4 (empat) lembar.Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor :510.41/0154/DPMPTSP tanggal 29 Maret 2018 sebanyak 1 (Satu)lembar.Foto copy Pendaftaran penanaman modal penanaman modal dalamnegeri nomor:44/ 6403/PI/PMDN/2018 nomor perusahaan 25671.2018tanggal20 Maret 2018 sebanyak 4 (empat) lembar.Foto

(Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu).Bahwa berdasarkan Interogasi Team Operasi Gabungan dengan saksiNURNGIDATA Bin PRAYITNO selaku petugas Tally CV. Mitra Makmurmenyebutkan asal usul kayu yang ada di tumpukan TPTKO CV. MITRAMAKMUR ataupun asal usul kayu yang dimuat di kendaraan truk fuso No.Pol: KT.8646CF, N.8471KH, L.9853 UU dan AG.8174 UP, berasal dari CV. SinarAgung Abadi dan CV.

Ahli Kukuh Winarso, S.Hut bin Ramidin, dibawah sumpah ; bahwa ahli saat ini bekerja sebagai ASN pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XI Samarinda dengan jabatan Pejabat FungsionalPengendali Ekosistem Hutan dan tugas pokok ahli adalah melaksanakanpengendalian ekosistem hutan, mengajar pad Diklat tenaga teknis PHPL ; bahwa mekanisme penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) secara on line,dimana SIPUHH sebaai sarana penatausahaan hasil hutan hanyamemberikan hak akses kepada pemegang izin usaha yang

Mitra Makmur nomor 01 tanggal 01 Maret 2018 sebanyak 5(lima) lembar, Foto copy Salinan/Grosse Akta Pengeluaran, Pemasukan danPerubahan CV Mitra Makmur nomor 08 tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 4(empat) lembar, Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengahnomor : 510.41/0154/DPMPTSP tanggal 29 Maret 2018 sebanyak 1 (satu)lembar, Foto copy Pendaftaran penanaman modal penanaman modal dalamnegeri nomor:44/ 6403/PI/PMDN/2018 nomor perusahaan 25671.2018tanggal 20 Maret 2018 sebanyak 4 (empat)

No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Migas,membedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usahapenyimpanan dan izin usaha niaga sehingga perbuatan terdakwa bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atauniaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, olehkarena selama pemeriksaan persidangan

Indomarin Niaga memiliki kKegiatan usahadi bidang perdagangan, sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor503/5713.A/436.6.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan tanda daftarperusahaan 503/5277.D/436.6.11/2014 nomor TDP 13.01.46.26230 tanggal23 Juni 2014 dengan alamat perusahaan terletak di Pucang Anom Timur 2No. 22 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya, yaitu dibidangperdagangan rumput laut, arang, kayu, kompos dan perdagangan besarhasil perikanan ; Bahwa Terdakwa Tan Hartono Tanaja dalam melaksanakan

Indomarin Niaga memiliki kegiatan usahadi bidang perdagangan, sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor503/5713.A/436.6.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan tanda daftarperusahaan 503/5277.D/436.6.11/2014 nomor TDP 13.01.46.26230 tanggal23 Juni 2014 dengan alamat perusahaan terletak di Pucang Anom Timur 2No. 22 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya, yaitu dibidangperdagangan rumput laut, arang, kayu, kompos dan perdagangan besarhasil perikanan ;Bahwa Terdakwa Tan Hartono Tanaja dalam melaksanakan

2019/PN TIktanggung jawab ahli kepada kepala Dinas Pertambangan dan EnergiProvinsi Riau;Bahwa adapun keahlian yang ahli miliki adalah Fungsional InspektoratTambang Pertama, Reklamasi Pasca Bekas Tambang yang dikeluarkanOleh Badan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral KementrianSumber Daya Energi dan Mineral;Bahwa dapat ahli jelaskan, bahwa ahli sudah pernah dimintaiketerangan selaku Ahli yaitu dalam perkara tindak pidana MelakukanKegiatan Menampung dan mengolah Mineral yang bukan dariPemegang Izin

Usaha Pertambangan (Pertambangan Tanpa Izin) yangterjadi di Wilayah Hukum Polres Kuansing;Bahwa adapun aturan atau perundangundangan yang mengaturtentang pertambangan mineral dan batu bara adalah UU RI No 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan dan batu bara, yang mana dalampelaksanaannya diatur dalam PP No 23 Tahun 2010 tentangpelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, danPP No 55 tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasanpenyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral danbatubara

;Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah daerah, maka Kewenangan dalamMenerbitkan izin Usaha Pertambangan Untuk Tingkat Kabupatenadalah Kewenangan Gubernur;Bahwa dapat ahli jelaskan Pertambangan Emas tersebut termasukkategori Pertambangan Mineral Logam, yang mana dalam melakukankegiatan Pertambangan Emas harus' memiliki Izin UsahaPertambangan (IUP);Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Huruf b Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa Emas adalahmerupakan Hasil dari Kegiatan Usaha Pertambangan untuk KomoditasMineral Logam;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasukkategori pertambangan mineral logam, yang mana dalam melakukankegiatan pertambangan emas harus memiliki Izin Usaha Pertambangan(IUP) atau surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR);Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN TIk Bahwa berdasarkan keahlian yang ahli miliki, alatalat yang digunakanterdakwa

Dan dalam angka 11 Izin UsahaPertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambanganKhusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi dalam undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarapasal 1 angka 15 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentukdimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan

Sedangkan dalampasal 1 angka 19 pengertian Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam UndangundangNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yangberwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) yang berwenang mengeluarkan izinnya adalah Bupati atau walikota.Kemudian setelah berlakukanya

piringpiring, gelasgelas,cangkircangkir, mangkokmangkok, sendoksendok, garpugarpu, danpakaianpakaian Penggugat/Tergugat dan pakaian anakanak, dan lainnyasebagainya yang termasuk dalam pengertian peralatan dan perlengkapanrumah tangga;Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),dikuasai/dipegang oleh Tergugat;Suratsurat berharga, dokumen berharga dari dan termasuk dalam badanUsaha Apotik Tari Farma, Perusahaan Apotik Tari Farma seperti Surat izinTempat Usaha (SITU), Surat Izin

Usaha Apotik, Surat Izin MendirikanBangunan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Kecil dan lainsebagainya yang termasuk dan berkaitan dengan suratsurat badan usahaApotik Tari Farma, termasuk biaya pengeluaran bagi pengurusan suratsurat/dokumennya;Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah),dikuasai/dipegang oleh Tergugat;4 Hutang bersama yaitu kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat danTergugat kepada PT.

/PN.BekJakarta, izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesiadan telah memenuhi persyaratan karantina;Bahwa setiap bahan pangan yang masuk ke wilayah Indonesia wajibmempunyai kemasan yang didalamnya tercantum label, jika barangtersebut berasal dari luar negeri dan lImportirnya harus memiliki SuratIzin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);Bahwa dokumen yang diperlukan oleh orang perorangan untukmengedarkan bahan pangan dari luar negeri adalah Dokumenpenunjukkan

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan(SIUP),Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,b. Surat penunjukan dari pabrik asal,c. Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negaraasal,d.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar, Surat penunjukan dari pabrik asal, Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang diNegara asal, Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antaralain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaranmikrobiologi dan cemaran logam.Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016.