Ditemukan 11260 data
BUDHI FITRIADI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Johanes Als Ahap Anak dari Petrus
104 — 29
Berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat bantuberupa GPS merk Garmin Montana Type 620 oleh pihak UPTD KPHPSUNGAI SEMBULAN Dinas Kehutanan Provinsi Kep.
43 — 10
Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeri;dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha NegaraHalaman 24 dari 58 Hal.
MIRA SUSANTI
Tergugat:
1.PT BPR Cincin Permata Andalas Cabang Pariaman
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL Padang
3.ERA JAYA
98 — 16
lelang yang Tergugat ajukan kepada Tergugat II sebagai badan ataupejabat tata usaha negara yang mengurus lelang dan piutang negara,sehingga risalahlelang yang diterbitkanmerupakan sebagaikeputusan pejabat negara, yang mengikat secara hukum sebagaidasar dari peralihnan hak yang telah dilakukan oleh BPN kotaPariaman, karena salah satu cara peralihan hak adalah denganmelakukan pembelian lelang;Bahwa dalil eksepsi Tergugat ini adalah telah sejalan sebagaimanakaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
YUSRAL SUPIT, SH., S.Pd
Tergugat:
1.HADI SUWARTO Alias KHOE HIOK SHENG
2.ROHANI NGADI Alias NG FUNG MEI
3.DELIMAN NGADIM
4.TENG SIONG IN Alias NOVIA
5.DENY TRISNO
6.NONA LUCY
7.NONA LIDIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI PONTIANAK
2.M. SAIDI
81 — 14
direhabilitasi.Selain obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaituSertipikat Hak Milik Nomor: 1206/Kelurahan Parit Tokaya, juga salah satusubyek hukum adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaituKantor Pertanahan Kota Pontianak, maka secara absolut perkara inibukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadillserta memutus perkara ini, tetapi merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung DalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
99 — 57
Putusan MA No. 620 K/Pdt/ 1999 tertanggal 29 Desember 1999 "Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.40.
1.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
H. ZAENUDIN ALS MAMIQ ZEN
1870 — 2154
Padahal faktanya sebelum Surat Perjanjian 12 Februari2014 ada 2 Surat Kesepakatan Perjanjian yaitu SuratPernyataan bulan November 2011 dan Surat KesepakatanHal. 30 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtrbulan Desember 2012 dan beberapa Perjanjian PerikatanJualBeli (PPJB) berikut peristiwa peristiwa real nya,yaitusurat Pernyataan November 2011 dan Surat PerjanjianDesember 2012.Bahwa terdapat 1 (Satu) Bendel SHM Nomor 3681 dan sebidangtanah dengan luas 620 m2 yang terletak di Kelurahan Selagalas
Terbanding/Terdakwa : FERRY JONS PANDIE, S.Kom
141 — 93
WIDIANTO sebagai Project Manager PT CiptaEka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, S.T. menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana Termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan PameranNTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalamPasal
WIDIANTO sebagai Project Manager PT CiptaEka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, S.T. menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana Termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan PameranNTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalamHalaman
101 — 54
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan TanahPemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI DenpasarNomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalanyang ditandatangani oleh Ir. 1 KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014yang
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan TanahPemerintah,h NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI DenpasarNomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalanyang ditandatangani oleh Ir. 1 KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014yang
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi PengaturanTanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data danARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keteranganpelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
80 — 17
Foto copy Site Plan No. 620/529 tertanggal 27 Desember 2012 atas nama H.Hari Raharta Sudrajat u/t PT. Metro Permata Raya yang dikeluarkan olehDinas Tata Ruang dab Cipta Karya Kota Bandun 3Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya pilak Penggugatselain mengajukan buktibukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksidipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :1. Saksi.
53 — 18
I Nomor : 4610/2009, yang diberi meteraicukup, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P.18 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor : 6323/2009, yang diberi meteraicukup, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P.19 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 5415/2010, yang diberi meteraicukup, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P.20 Foto Copy Surat Dinas PU Kabupaten Siak No.620
Terbanding/Terdakwa : SIMON SUSILO
108 — 161
Punggur.1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Nomor 620/69.D.a.VI.03/KTR/V/2017tanggal 15 Mei 2017 Tentang Paket : 69.D.a.VI.03, Pekerjaan PeningkatanJalan s.d Rigid Pungkur Masjapahit Panjang 5,242 km, lebar 6m.1 (satu) bundle Foto copy tulisan tangan yang berisi catatan yang padahalaman pertama bertuliskan Pengeluaran Dari Kewajiban 2018 yang tiaphalamannya diparaf dan ditandatangani oleh SUPRANOWO.1 (Satu) bundel Map hijau yang bertuliskan Pembahasan KUA PPAS TA. 20181 (Satu) bundel Map hijau yang bertuliskan
119 — 55
bersih harta Rp 316.552.390,;Bahwa berdasarkan SIDJP per tanggal 25/04/2016 CV CAHAYA ABADI;NPWP. 02.798.722.1511.000 d.h. 02.798.722.1508.000 masa pajak Januarisampai dengan Desember 2010 pembetulan yang terakhir adalah sebagaiberikut : Ma Pembet Pajak PPN Pajak Nilai Tangsa ulan Keluara Dise Masukan Pelapora galn (Rp) tor (Rp) n (Rp) LaporDimuka Hal 42 dari 190 Put Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg 452.343. 3.363.86 2.911.52 17/02/2Jan Normal 363 0 5.824 2.461 010Fe 847.847. 18/03/2b Normal 0 0 0 620
99 — 74
. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/V1/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja
K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja
90 — 7
. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009;5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan, DesaSuka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua ke No. Rek.0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03 Desember 2007 dengannominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah);1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/V1/2009, tanggal 04 Juni 2009.13928.29.30.31.ozBo.34.Os36.Ors1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
K.A 03345, tanggal17 Juni 2009;1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI1/2009,tanggal 04 Juni 2009;1812829.30.31.ae.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42..1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni2009;5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran
111 — 77
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank SumutSyariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal 27Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atasnama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH
Terdakwa:
Benny Handoko
100 — 50
Pada Bulan desember 2018, atas perintah BENNY HANDOKO saksidisuruh untuk mengeluarkan Beer botol Bali hai kemasan 620 ml, dimanasaksi disuruh mengeluarkan beer tersebut sekitar 5 kali yangkeseluruhannya sebanyak 12 kartoon dan juga mengeluarkan minumanDiablo pint kemasan 330 ml sebanyak 1 karton, yang keseluruhannyanilainya sebesar Rp. 6.720.600, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enamratus rupiah).d.
56 — 17
maupun berapa nilai/narga yang disepakati,sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalahsuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan dan penyerahan suatu kebendaantelah juga ditegaskan dalam pasal 616 KUHPerdata bahwa penyerahanatau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
794 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Dumai Sakti MandiriNomor 620/DPUBM/V1/2013/401, tanggal 07 Juni 2018 ;Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1985 K/PID.SUS/201642)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja PerencanaanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor 02/SPK/PRNCN/DPUBM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT.
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
38 — 23
Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek perlawanan menyangkut perbuatan yangmenjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntukmengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri,dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara adalahkeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Novi Irawan
Tergugat:
I Wayan Kartayasa
Intervensi:
I Made Putra Risnawa,ST
115 — 62
dilakukan penyerahanjual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat yang hanya sebatasPerjanjian Jual Beli ( PJB ) yang dibuat dibawah tangan/akta biasa atauapakah secara notariil dan faktanya belum ada Akta Jual Beli (AJB)yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang , sehingga sudah tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 616 KUHPerdata yang menyebutkan Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam Pasal 620