menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimanayang dimaksud pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Kompilasi HukumIslam ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangansebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon telahmemenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampuuntuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya danapabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatanperkawinan akan terjerumus' pada perbuatan nista

perzinaan yang berlanjut dan menimbulkanmudlarat yang lebih besar lagi apa lagi calon mempelai perempuan sedanghamil akibat perbuatan anak Pemohon;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohondipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka danapabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akanterjerumus pada perbuatan nista

calon suami anak Pemohon juga telah dewasadan telah mempunyai penghasilan sendiri yang dapat untuk membiayaikehidupan rumah tangganya nanti ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohondipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calonsuaminya dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatanperkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

dan sudah terlalu akrab sehingga apabila pernikahan mereka tidaksegera dilangsungkan maka akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anakanak paraPemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahanmereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatanperkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

tidak segera dilangsungkan maka akanmenimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi;Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 171/Pdt.P/2018/PA.Tgr.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anakanak paraPemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahanmereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatanperkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN OKU Nomor 19 atas namaWayan Nista seluas 20.585,M2 (Dua puluh ribu lima ratus delapan puluh limameter persegi) telan menjadi hak milik Iskandar yang terletak di DesaMarkisah dahulu Kecamatan Peninjauan sekarang Kecamatan Lubuk BatangKabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel..

telah menjadi hak milikSlamet yang terletak di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk BatangKabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel;Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN OKU Nomor 19 atas namaWayan Nista seluas 20.585,M2 (Dua puluh ribu lima ratus delapan puluhlima meter perseg!

Penggugat dan semua keluarga terhentak ketika melihatkenyatan, yang tidak terbayangkan sebelumnya, dimana Tergugat bisamelakukan perbuatanperbuatan nista, yang berkaitan dengan masalahpelanggaran hukum, baik keperdataan ( hutang piutang, pinjammeminjam dsb ) maupun perkara pidana ( penipuan dan/ataupenggelapan uang dan kendaraan )..

.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I MADE RITA alias WAYAN NISTA tertanggal 15 Nopember 2013 sejumlah Rp. 400.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari KETUT SINDU tertanggal 23 Nopember 2013 sejumlah Rp. 400.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari I GEDE WARDIKA tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.525.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari KADEK ERDAYASA tertanggal 01 Oktober 2013 sejumlah Rp. 1.600.000.- 1 (satu) lembar kwitansi dari TEMBOL tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.- 1 (satu) lembar kwitansi

Sgr1 (satu) lembar kwitansi dari GEDE ILA ARTINAYADI tertanggal nihil sejumlah Rp.1.500.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari PUTU WIDASTRA tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari NYOMAN SUTA tertanggal 09 Nopember 2013 sejumlahRp. 1.225.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari GEDE ASA tertanggal 23 Nopember 2013 sejumlah Rp.400.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari MADE RITA alias WAYAN NISTA tertanggal 15Nopember 2013 sejumlah Rp. 400.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari

satu) lembar kwitansi dari MADE MURJA tertanggal 29 September 2013 sejumlahRp. 1.000.000.1 (satu) lembar kwitansi dari GEDE ILA ARTINAYADI tertanggal nihil sejumlah Rp.1.500.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari PUTU WIDASTRA tertanggal nihil sejumlah Rp. 1.500.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari NYOMAN SUTA tertanggal 09 Nopember 2013 sejumlahRp. 1.225.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari GEDE ASA tertanggal 23 Nopember 2013 sejumlah Rp.400.000.e 1 (satu) lembar kwitansi dari MADE RITA alias WAYAN NISTA

perempuan yangbernama X sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkanmaka akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anakanak paraPemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahanmereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatanperkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

majelis kondisi tersebut bersipat relatif dan bukan jalan satusatunya menjadi ukuran apakah seseorang telah mampu berumah tanggaatau tidak.Menimbang, bahwa namun yang terpenting ialah menjaga bagaimanaagar normanorma agama, norma kemasyarakatan dan kesusilaan tidakdilanggar, apalagi kehendak dan tekad dari calon mempelai pria yang sudahingin melangsungkan perkawinannya meski belum cukup umur, hendaknyadipandang sebagai niat baik untuk menghindarkan diri agar tidak terjerembabdalam halhal yang berbau nista

menimbulkan mudlaratyang lebih besar lagi bagi kKedua belah pihak;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista

Tgr.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yangberkelanjutan dan menimbulkan madlorot

Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon dipandangmampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dan apabila keduacalon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus padaperbuatan nista dan dosa yang berkepanjangan, serta keduanya tidak ada halangan syariuntuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah cukupberalasan dan patut dikabulkan;19Menimbang

Tgr.undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yangberkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, sedangkankeduanya tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahankarenanya permohonan Pemohon'

kedua belah pihak;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapatbahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkanpernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpaikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yangberkelanjutan dan menimbulkan

197428tentang perkawinan dan pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis berpendapat bahwa anak kandung Pemohondipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya dan apabilakedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus padaperbuatan nista

desa kupa;Bahwa katakata tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kupa dantidak menyebut nama;Bahwa menurut Ahli katakata tersebut memiliki unsur penghinaan;Bahwa dari segi bahasa penghinaan berarti proses, cara, perbuatanmerendahkan atau memburukkan nama baik orang serta menyinggungnama baik orang dan pencemaran nama baik mengandung pengertianproses atau cara perbuatan yang dilakukan untuk memburukkan nama baikatau merusak nama baik seseorang, misalnya dengan mengucapkanperkataan hina atau nista

Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik:Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan pada unsur iniadalah proses, cara, perouatan merendahkan atau memburukkan nama baikorang serta menyinggung nama baik orang dan yang dimaksud pencemarannama baik adalah proses atau cara perbuatan yang dilakukan untukmemburukkan nama baik atau merusak nama baik seseorang, misalnyadengan mengucapkan perkataan hina atau nista atau dengan melontarkantuduhan yang bertentangan dengan pengetahuan pelaku