Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang KebijakanRestrukturisasi Kredit disebutkan bahwa :Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PALRestrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitanuntuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:a) penurunan suku bunga Kredit;b) perpanjangan jangka waktu Kredit;Cc) pengurangan tunggakan bunga Kredit;d) pengurangan tunggakan pokok Kredit

dalar25 TBankIndorPencTim berkemew:berbte Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999:Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili BankDalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hakdan kewajiban bank tersebut;e Pasal 25 ayat (2) butir c Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaWewenang Tim Likuidasi meliputi: c. mewakili Bank Dalam Likuidasididalam dan di luar pengadilan,Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas berartiTim Likuidasi

membandingbandingkan dengan Banklain, sehingga secara hukum Pembanding disebutkan sebagai telah tidak etisdan tidak adil terhadap Terbanding, sebagaimana pertimbangan Judex Factiepada Paragraf 1 Putusan halaman 24, tentu pertanyaan logis yang juga harusdipertimbangkan dengan baik oleh Judex Factie adalah:a. apakah selain Pembanding, di seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) Banktersebut saja sebagaimana dimaksud Terbanding dalam Posita Gugatanhalaman 4 angka 6 (CIMB Niaga Banjarmasin dan OCBC NISP), 3 (tiga) bankdalam

Replik halaman 6 angka 10 (BRI, My Bank dan BTN) atau 4 (empat) bankdalam Alat Bukti Tertulis Terbanding, yaitu OCBC NISP (Fotokopi suku bungadan angsuran KPR Regular (P.1) dan Fotokopi KPR (P.12)), BRI (Fotokopi FotoSpanduk (P.3.)), CIMB Niaga (Fotokopi Pembelian Rumah secondary/primaryMultiguna (P.4) dan Fotokopi Perhitungan biaya KPR (P.5)) dan MayBank(Fotokopi Daftar Cicilan (P.6)), yang beroperasi secara sah di Indonesiamenyalurkan KPR kepada masyarakat?

Surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan no :6/4/GBI/DPIP tanggal 9 Juni 2004 tentang Penyelesaian AkhirLikuidasi 16 Bank Dalam Likuidasi, yang initnya sisa aset bankdalam likuidasi diserahkan kepada Pemerintah selaku krediturmayoritas bank dalam likuidasi sebagai tindak lanjut pelaksanaancessie berdasarkan akta cessie yang ditandangani Pemerintah qqBPPN dan Bank Indonesia pada tanggal 22 Februari 1999 sebelumdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham.b.

Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan GubernurBank Indonesia no: 209/KMK.06/2005 dan no : 7/23/KRP.GBI/2005tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim KoordinasiPenyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang KeuanganDepartemen Keuangan dan Bank Indonesia.Dengan SKB tersebuttelah dibentuk Sub Tim Pelaksana Penyelesaian 16 Bank DalamLikuidasi yang bertugas mempersiapkan serah terima asset 15 BankDalam Likuidasi kepada Pemerintah cq Departemen Keuangan.c.

Arutmin Indonesia kepada Bankdalam bentuk Akta penyerahan asset sebagai jaminan.Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor KPCOD/008/PKKIVA2001tangghal 19 Oktober 2001 antara PT. Bumi Resources Tbk dengan BankHal. 11 dari 11 hal. Put. No. 216 B//PK/PJK/2007.Mandiri tersebut diatas, Termohon Peninjauankembali (PT. ArutminIndonesia) adalah obyek yang akan diakuisisi oleh PT.

sebagaimanadiuraikan di atas, dikaitkan dengan bukti P.7 berupa Perjanjian Kredit No : 1216848/PK/BPRBA/VV2015, tanggal 09 Juni 2015, diperoleh fakta bahwaPerjanjian Kredit tersebut telah memenuhi semua ketentuan dalam pasal 1320KUHPerdata mengenai syaratsyarat sahnya perjanjian yang meliputi syaratsyarat subyektiif yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakapuntuk membuat suatu perjanjian, yaitu dalam hal in) ABDIAMAN PURBA selakuDirektur Utama BPR BUANA AGRIBISNIS telah sepakat sebagai Pihak Bankdalam

atas namaPT.Tripanca Group (Dalam Pailit), padahal tindakanTERGUGAT I belum melakukan proses pembayaran simpananmilik PENGGUGAT merupakan tindakan yang didasari darikewenangan TERGUGAT I dalam melakukan proses rekonsiliasidan verifikasi yang memang merupakan kewenanganTERGUGAT I yang terbit dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2)dan (3) UU LPS yangberbunyi :Pasal 16(2) LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yangdiperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau Bankdalam

BPR Tripanca Setiadanae LPS dibentuk berdasarkan amanat UU LPS, sedangkan Tim Likuidasidibentuk oleh LPS sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 ayat (2)UU LPS, untuk melaksanakan tanggung jawab dan pengurusan bankdalam likuidasi ;e Penggabungan antara Tim Likuidasi dengan Lembaga PenjaminSimpanan sebagai satu kesatuan sebagai Pihak Tergugat I adalahsangat keliru dan salah, dan karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;Menimbang, bahwa demikian

BPRARTAPRIMA DANAJASA danTERGUGAT I DAN TEGUGAT Ilselakukreditur, dimana sengketa yang diajukan PENGGUGATItersebut adalahmenyangkut kewajiban debitur yang wanprestasi dilakukan tindakanperingatan 1 sd 3 dan pelaksanaan eksekusi jaminan pada sebuah bankdalam proses likuidasi (dhi.

BPRARTAPRIMA DANAJASA dan TERGUGAT I DAN TEGUGAT II selakukreditur, dimana sengketa yang diajukan PENGGUGAT tersebut adalahmenyangkut kewajiban debitur yang wanprestasi dilakukan tindakanperingatan 1 sd 3 dan pelaksanaan eksekusi jaminan pada sebuah bankdalam proses likuidasi (dhi.

Tergugat mendapatkan tambahan fasilitaskredit/fasilitas Bank dalam bentuk Letter of Credit (L/C) tersebut sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan karenanya Tergugat mengakuberhutang kepada Penggugat dalam fasilitas kredit dalam bentuk Leiter ofCredit (L/C) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah), jumlah fasilitas mana tidak termasuk bunga atau biaya biaya lainnya (Bukti P3);bahwa dalam pelaksanaannya, transaksi fasilitas kredit/fasilitas Bankdalam

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 ayat 25berbunyi: Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bankdalam kegiatan perkreditan ternadap debitur yang mengalami kesulitanuntuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:a. Penurunan suku bunga kredit;b. Perpanjangan jangka waktu kredit;c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 2496 K/Pdt/2016d.

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sor.diberikan kewenangan oleh undangundang untuk bertindak atas namadiri dan harta anak tersebut, namun dalam praktek dunia hukum,perbankan dan lainnya, peralihan harta seseorang senyatanyatanyaharus dijalankan atas asas atau prinsip kehatihatian (prudent bankingprinciple), yaitu Ssuatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bankdalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hatihati(prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakanpadanya

perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Malang, jika paraTergugat tidak dapat melunasi hutang secara keseluruhan sejumlahRp74.554.600,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enamratus rupiah) dan atas sisa uang dari hasil penjualan/lelang terhadapasset/agunan (Vide P10) tersebut dikembalikan kepada pihak para Tergugat.Bahwa Hakim berpendapat dalam prinsipprinsip pemberian Kredit oleh Bankdan aspek penilaian kredit guna menghindari potensi kerugian beberapa Bankdalam

diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat padaHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bontanggal 29 Mei 2019 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yangisinya pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II sebagai pihak yang berhutangmenyatakan mengakui berhutang kepada Penggugat sebagai Bank, karenatelah menerima pinjaman sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima jutarupiah), atas pinjaman tersebut Para Tergugat mempunyai kewajibanmembayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sebagai Bankdalam

PBI No. 2/15/PBI/2000tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi BINo. 31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang RestrukturisasiKredit sebagaimana diatur SE BI no. 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26April 2005 dan SE BI no. 7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit disebutkan bahwaRestrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang

melalui Pengadilan Niaga sesuai denganketentuan yang berlakuMengacu pada dalildalil gugatan PENGGUGAT yang pada intinyamenyangkut masalah Perjanjian Kredit No.19 tanggal 15 Mei 2017 danPerjanjian Kredit nomor 22 tanggal 28 Februari 2019 antara PENGGUGATselaku debitur dan TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku kreditur,dimana sengketa yang diajukan PENGGUGAT tersebut adalahmenyangkut kewajiban debitur yang wanprestasi yang dilakukan tindakanperingatan 1 sd 3 dan pelaksanaan eksekusi jaminan pada sebuah bankdalam

bilamana adanya asuransi yangsesungguhnya dapat mencover terhadap kredit Nasabah bila NasabahHal 4 putusan perk No. 757/PDT/2019/PT.DKI10.11.meninggal dunia, yang otomatis dapat meringankan bahkan dapatmelepaskan PENGGUGAT dari jerat hutang TERGUGAT yangsesungguhnya hasilnya belum pernah dinikmati oleh PENGGUGAT ;Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit telan disebutkan bahwa :Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam

Oleh itu pihak bankdalam hal ini TERGUGATI harus diminta pertanggunganjawabnya secara hukum, karenaitu penyelesaian penagihan dan penyelesaian tunggakan melalui saluran hukum belumbisa dilaksanakan, apalagi kolektibilitas pinjaman PENGGUGAT masih dalamkolektibiltas diragukan dan masih dapat dilaukan pembinaan dan usaha PENGGUGATjuga masih berjalan, dan yang dibutuhkan disini adalah penyelamatan dari kredit itusendiri secara konferhensif, artinya selamatnya dana bank TERGUGATI dan selamatnyausaha

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kredit mengenai Pihak Bankdalam upaya penyelesaian kredit macet dikarenakan sesuatu dan lain haldebitur tidak bisa dan/atau tidak mampu melunasi kreditnya dan/atauwanprestasi terhadap pembayaran angsuran kredit maka pihak Bank akanmengeksekusi dan/atau menyita barang jaminan yang sebelumnya telahdiberikan kepada pihak Bank sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 PerjanjianKredit, maka pihak Bank dapat melakukan tindakan sebagai berikut:Ayat (1)Jika dikarenakan sesuatu

TRUST sebagai pemilik Bank BIRUtanggal 12 Maret 2010;Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bankdalam Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah beradadalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lamaHalaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR6 bulan (s.d 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HKSampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank

TRUS sebagai pemilik Bank BIRU tanggal 12 Maret2010;Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bankdalam Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah beradadalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lama6 bulan (s.d 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HKsampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor13/43/DPbS/Rahasia tanggal 12 April 2011;Bahwa sampai

Adapun saldo bankdalam mata uang asing pada tanggal tersebut dan transaksi yangPemohon Banding catat pada bulan tersebut terkait dengan transaksitersebut adalah sebagai berikut:Saldo Bank (USD) dalam (Rp) 30 April 2005 sebelum reversal Rp10.902.065.719Jurnal reversal gain/loss ferex diff (eks bulan lalu) di bulan April (Rp 5.287.148.967)Saldo Bank 30 April setelah reversal Rp 5.614.916.752Saldo Bank (USD) dalam USD 1.147.073,21Nilai tukar USD tanggal 30 April 2005 Rp9.5701USDSaldo Bank (USD) dalam