Termohon menyampaikan secara lisan tidak akanmengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikanoleh Pemohon dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Termohontelah menghilangkan haknya untuk mengajukan buktinya tersebut;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan telah dibah

Agama Jakarta Utara untukmenyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPejabat Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku denganalasan sebagaimana disampaikannya di atas dan terhadap hal tersebutTermohon = juga menyetujuinya maka majelis hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor :UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan telah dibah

No: 0432/Pdt.G/PA.MPW.perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatsebagai pihak yang berkepentingan Penggugat dianggap tidakbersunguh sungguh berperkara dan telah cukup alasan untukmenggugurkan gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan dibah kedua dengan Undang Undang No.50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan

telahterbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahdidasarkan kepada alasan serta bukti yang cukup, makapermohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untukmengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah

No.:66/Pdt.G/2011/MS.LSM.14Tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang undangNomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untukmembayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimanatersebut dalam diktum putusan ini ;Mengingat, bunyi pasal pasal dari peraturanperundang unangan yang berlaku serta dalil dalil hukumyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

panggilan sidangPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagaipihak yang berkepentingan dengan gugatannya harus dinyatakan tidaksungguhsungguh berperkara di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai denganmaksud ketentuan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakangugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah

Mjtentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka denganmenunjuk pada pasal 54 UndangUndang pasal 54 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 tahun 2009 yang berbunyi Hukum Acara Yang Berlaku PadaPengadilan Dalam Lingkup Peradilan Agama Adalah Hukum Acara PerdataYang Berlaku Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan UmumKecuali Yang Telah Diatur SecaraKhusus Dalam UndangUndang

BPCI di Jalan Pendreh danpada saat itu Saksi DIBAH sudah menunggu di depan Kantor PT.BPCI. Kemudian setelah masuk bersama Saksi DIBAH dan inginmengambil handphone milik Saksi di dalam ruang kerja Saksi ternyata2 (dua) buah handphone merk Nokia dan merk SONY Experia milikSaksi sudah tidak berada ditempatnya termasuk 2 (dua) buah Laptopmerk Toshiba warna merah dan merk Asus warna hitam milik Sdr.SYARIF HIDAYAT. Setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebutkepada Sdr.

Saksi DIBAH Bin ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubunganpekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalampersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/2018/PN.

tersebut diatas ;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugatmeskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadapdipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnyadisebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimmenganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguhdalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat iniharus dinyatakan tidak dapat diterima (No) ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasukbidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang dibah

wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sudah dua kali berturutturut tidak datangmenghadap dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguhsungguh di dalam mengajukan gugatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka gugatanpenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 yang telah dibah

panggilan sidang Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagaipihak yang berkepentingan dengan permohonannya harus dinyatakan tidaksungguhsungguh berperkara di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai denganmaksud ketentuan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakangugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah

cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah

Farah Dibah Dokter MitraPoliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 dengan kesimpulanHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSKbahwa pada urine atas nama Khairul Fata Bin M.

Farah Dibah Dokter MitraPoliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 denganHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN LSKkesimpulan bahwa pada urine atas nama Mahmuddin Bin Usman terdapatunsur Sabu (Met); Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenggunakan narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabudilarang oleh hukum; Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sertaberjanji tidak akan mengulanginya

Farah Dibah Dokter MitraPoliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 26 November 2018 dengan kesimpulanbahwa pada urine atas nama Khairul Fata Bin M.

saksisaksi berdasarkan pengetahuannyasendiri dan menguatkan dalildalil permohonan Pemohon berikut pengakuan Termohontersebut maka Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikanbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah

rupiah) dengan demikian MajelisHakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anakanaknya tersebutmelalui Termohon setiap bulannya minimal Rp 500.00, (lima ratus ribu rupiah) di luarbiaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yangamarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor : UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah

Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrartalak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon danTermohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu ;20Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan makasesuai dengan pasal 89 ayat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah

Satu unit rumah permanent yang terletak di Dusun Labotto, DesaLabotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatassebelah; Utara ; rumah Dibah, Timur ; jalanan,Hal. 18 dari 52 Put. No.1191/Padt.G/2019/PA.Wip Selatan ; rumah saming, Barat ; jalanan.b. 16 (enam belas) petak sawah yang dibeli dari Ambo Tuo pada Tahun2014 yang terletak di Dusun Labotto, Desa Labotto, KecamatanCenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatas sebelah; Utara ; sawah H. Tapa, Timur ; sawah Muh.

Satu unit rumah permanent yang terletak di Dusun Labotto, DesaLabotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatassebelah; Utara ; rumah Dibah, Timur ; jalanan, Selatan ; rumah saming,Hal. 19 dari 52 Put. No.1191/Padt.G/2019/PA.Wip Barat ; jalanan.b. 16 (enam belas) petak sawah yang dibeli dari Ambo Tuo padaTahun 2014 yang terletak di Dusun Labotto, Desa Labotto,Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatassebelah; Utara ; sawah H. Tapa, Timur ; sawah Muh.

luas dan batasbatas sawah tersebut, jugasaksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi membelinya dari Ambo Tuo namun saksi tidak mengetahuitahun pembeliannya.Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.Bahwa saksi mengetahui pula harta yang dipermasalahkan olehPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berupa satuunit rumah batu permanent yang terletak di Desa Labotto, KecamatanCenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatas;Sebelah utara =; Rumah Dibah

Bahwa saksi mengetahui pula harta yang dipermasalahkan olehPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berupa satuunit rumah batu permanent yang terletak di Desa Labotto, KecamatanCenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatas; Sebelah utara ; Rumah Dibah, Sebelah Timur ; Jalanan, Sebelah Selatan ; Jalanan, Sebelah Barat ; Rumah Sariming. Bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah milik orang tuaTergugat Rekonvensi.

Satu unit rumah semi permanent yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensibersama Ayah Kandungnya, terletak di Dusun Labotto, Desa Labotto,Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batasbatas sebelah; Utara ; rumah Dibah, Timur ; jalan desa, Selatan ; jalan desa, Barat ; rumah Sarming.2. 16 (enam belas) petak sawah yang dikuasai oleh orang tua TergugatRekonvensi, terletak di Dusun Labotto, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana,Kabupaten Bone, dengan batasbatas sebelah; Utara ; sawah H.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nipan Bin Tawi) dengan Pemohon II (Dibah Binti Lias) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai

Termohon menyampaikan secara lisan tidak akanmengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikanoleh Pemohon dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Termohontelah menghilangkan haknya untuk mengajukan buktinya tersebut;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan telah dibah

Jakarta Utara untukmenyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPejabat Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku denganalasan sebagaimana disampaikannya di atas dan terhadap hal tersebutTermohon juga menyetujuinya maka = ~majelis hakim akanmempertimban gkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor :UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan telah dibah

karena keterangan' saksisaksi berdasarkanpengetahuannya sendiri dan menguatkan dalildalil permohonan Pemohonberikut pengakuan Termohon tersebut maka Majelis hakim dapat menerimaketerangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah

sembilanjuta rupiah) dan Termohonpun menerimanya dengan demikian Majelis Hakimmenghukum Pemohon untuk memberikan terhadap Termohon nafkah iddahselama masa iddah Termohon seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah dibah

pendapat Majelis Hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya kekuranganbiaya perkara tersebut setelah ditegor, bertentangan dengan hukumacara dan merupakan bentuk ketidak seriusan dalam berperkara,sehingga bertentangan dengan azas beracara dikenakan biaya, halmana sejalan dengan pasal 121 ayat (4) HIR, oleh karenanyapermohonan Pemohon harus dibatalkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkupperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah

No.37/Pdt.P/2017/PA.Mj.menunjuk pada pasal 54 UndangUndang pasal 54 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 tahun 2009 yang berbunyi Hukum Acara Yang Berlaku PadaPengadilan Dalam Lingkup Peradilan Agama Adalah Hukum Acara PerdataYang Berlaku Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan UmumKecuali Yang Telah Diatur Secara Khusus Dalam UndangUndang Ini,. makaketentuan pencabutan perkara

tangga:bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untukmenafkahi Penggugat;bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;. eur 3 tahun, agama slam, pendidikanSMA, pekerjaan karyawan perkebunan Lonsum, tempat kediaman di Jes KabupatenSimalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;bahwa saksi adalah tetangga Penggugat:bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama E.bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ketika tinggal diBah

ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah