Ditemukan 2330 data
14 — 3
Pasal 2 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, serta Majelis Hakim sependapatdengan doktrin Imam Nathifah dalam kitabnya Raudhah yang ternukil dalamkitab Muinul Hukam, halaman 318 yang artinya: apabila walinya engganuntuk mengawinkan anak perempuannya, maka hakimlah yangmenikahkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidangperkawinan
19 — 4
menderita,dan atas perlakuan Tergugat tersebutPenggugat tidak rela;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , maka menurut pendapat Majelis Hakim dalilgugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai denganmaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uangiwadl sesuai ketentuan dalam rangkaian taklik talak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlumengetengahkan ibarat dalam Kitab Muinul Hukam
41 — 6
maka simpultali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebutdapat dan layak dikatakan pecah, maka alasanalasan yang diajukan oleh Penggugat telahberalasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor tahun 1974, pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1dan 2 patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dalil dari Muinul Hukam
10 — 0
ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuaidengan pasal 149 ayat (1)R.Bg. dan dianggap gugur haknya untukmembantah seperti kaidah dalam Kitab Muinul Hukam
28 — 10
Bahwa wali Pemohon telah menyatakan ketidak sediaannya sehinggaharus dinyatakan wali Pemohon adalah wali yang adhol, dan karenanyawali dalam pernikahan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Bangil selaku wali hakim yang ditunjuk Menteri Agama, hal inisesuai pasal 23 Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 4 ayat (1) jis pasal2 ayat (1) Peraturan Manteri Agama Nomor 2 tahun 1987, sertaPengadilan sependapat dengan doktrin Imam Nathifah dalam KitabnyaRaudhoh yang tertukil dalam kitab Muinul Hukam
41 — 10
keluargadekatnya atan orang dekat dengan Pemohon maka ketentuan pasal 22 Peraturan PemerintahNo. 9 tahun 1975:dan pagal 16 wndangundang No, 7 tahun 1989 telah terpemuhi jMemmbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan (erseful makapermohonan Pemohon telah sesvai dan memenuli pasal 39 undangundang No, tahun 1974tentang perkawinan dan pasal 49 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116huryf (fT) Kompilasi Hukum slam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbuktit menurut hukam
11 — 0
Agung RINomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telahberusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipunberdasarkan empat buah relas panggilan Tergugat sebagaimana tersebut diatas di mana Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka dapatdisimpulkan Tergugat telah melepas hak jawabnya, hal ini sesuai pendapatulama dalam Kitab Muinul Hukam
19 — 7
tidak pernah datangmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidakternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1)R.Bg putusan atas perkara ini harus dijatuhkan secara verstek ;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggapmembenarkan gugatan Penggugat dan dapat menggugurkan haknya, berdasarkan kaedahSyari dalam Kitab Muinul Hukam
37 — 2
dikehendaki PERMA No.1Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan ;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,padahal telah dipanggil secara sah dan patut melalui papan pengumuman dan Masmedia sebanyak dua kali sesuai pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) PeraturanPemerintah Tahun 1975 tidak hadir ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli Fiqihdijadikan dalil syari yang tersebut dalam Kitab Muinul Hukam
7 — 1
39 (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 dapat dikabulkandengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohondi depan sidang Pengadilan Agama Polewali.Menimbang, bahwa terbukti termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan dalildalil permohonan pemohon telah berdasar hukum, makaberdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), disesuaikandengan dalil syari dalam kitab Mwinul Hukam
16 — 3
ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuaidengan pasal 149 ayat (1)R.Bg. dan dianggap gugur haknya untukmembantah seperti kaidah dalam Kitab Muinul Hukam
14 — 7
Menghukum kepada Tergugat mernbayar biaya hidup dan biayapendidikan untuk kedua anaknya minimal Rp.800.000, perbulan sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukam tetap.5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untukmengirirn salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat pernahmelakukan perkawinan atau di KUA wilayah tempat tinggal Penggugatdan Tergugat.6.
42 — 8
dapat dirukunkan kembali;Halaman 6Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Alqur an surat al Bagarah ayat 227 sebagaiberikut:227 Sha pul axanw abl OLS SUM gee OlyMaksudnya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkanpetunjuk Syari yang kemudian majelis ambil alin menjadi pendapat MajelisHakim dalam Kitab Muinul Hukam
15 — 1
rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Alqur an surat al Bagarah ayat 227sebagaiberikut:Halaman6227 Sal pple apes al lS DUM gale OlyMaksudnya Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkanpetunjuk Syari yang kemudian majelis ambil alin menjadi pendapat MajelisHakim dalam Kitab Muinul Hukam
30 — 13
bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka simpul talipernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terurai, sehingga perkawinan tersebut dapat danlayak dikatakan pecah, maka alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukumdan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor tahun 1974, pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalil dari Muinul Hukam
40 — 20
Undang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi MHukum Islam,oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa terbukti termohon tidak datangmenghadap di persidangan dan dalildalil permohonanpemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnyatergugat (Verstek), disesuaikan dengan dalil syaridalam kitab Muinul Hukam
14 — 2
putusannya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan, maka upaya mendamaikansebagaimana dikehendaki PERMA No.1 tahun 2008 tidak bisadilaksanakan ;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernahdatang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap' sebagai wakilnya, maka Termohondinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai petunjukdalam Kitab Muinul Hukam
45 — 7
pertimbanganpertimbangan di atas, maka simpultali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebutdapat dan layak dikatakan pecah, maka alasanalasan yang diajukan oleh Penggugat telahberalasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka dan 2 patutuntukdikabulkan ;Menimbang bahwa dalil dari Muinul Hukam
Parinten
28 — 5
Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam akta kelahiran anakPemohon tersebut demi kepastian hukam diperlukan adanya penetapandari pengadilan Negeri Sleman;Berdasarkan dengan alasanalasan tersebut diatas Pemohon memohonkepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima,memeriksa, dan member penetapan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.
10 — 2
dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan,Termohon bertempat tinggal di wilayah /Yurisdiksi Pengadilan AgamaTanjungkarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kotabumi, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitabMu'inul Hukam