Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksisaksi Pengusahamaupun Swasta selaku Pemohon Perizinan maupun Wajib Restribusi tidakpernah bertemu dengan Terdakwa atau melakukan pembayaran padaTerdakwa sehubungan pelayanan perizinan di BPPTPM Kota Bogor, sertapelayanan di BPPTPM Kota Bogor baik dan tidak ada masalah dan dalampembayaran pemohon perijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogordilakukan dan diterima oleh Teller BJUB di BPPTPM tidak ada dan tidakdapat dilakukan pembayaran tunai pada

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamHalaman 8 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg4.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

1984;PENGGUGAT XI Surat Perjanjiannya bernomor: 511.3/12/EK/1984,tanggal 11 Oktober 1984;Bahwa terhadap pemilik toko lainnya di lokasi toko milik PARAPENGGUGAT tersebut, karena mereka mempunya modal untukmerenopasi tokonya sesuai arsitektur Bali (Style Bali), maka merekatidak membuat surat perjanjian dengan TERGUGAT dan/atau tidakmelakukan pinjaman dana dari Bank BPD Bali;Bahwa konpensasi atas dibuatnya surat perjanjian antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGATbersedia membayar restribusi

Bahkan mulaimengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada tanggal31 Mei 2017 kepada TURUT TERGUGAT I.Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT DPS14.15.16.Padahal restribusi pun dibayar oleh PARA PENGGUGAT kepadaTERGUGAT dengan itikad baik dan tanah yang dibangun toko olehPARA PENGGUGAT di atasnya adalah TANAH NEGARA (bukanmilik/aset Tergugat). Jadi TERGUGAT memungut Restribusi kepadaPARA PENGGUGAT terkait ruko tersebut pun tanpa punya dokumenkepemilikan.

Jelas hal inipbun merupakan Perbuatan Melanggar Hukum(PMH) secara Pidana dan/atau Perdata yang dilakukan olehTERGUGAT.Kemudian puncaknya sejak tahun 20138 PARA PENGGUGAT tidak lagimembayar uang restribusi kepada TERGUGAT;Bahwa TERGUGAT dalam membuat Surat Perjanjian dengan PARAPENGGUGAT tersebut tanpa didasari kepemilikan yang sah dan/ataubukan pihak yang berwenang melakukan perjanjian tersebut, karenanyacacat hukum sehingga tidak sah secara hukum;Bahwa dengan demikian, surat perjanjian yang ditandatangani

Jelas hal ini membuktikan bahwa KEPALALINGKUNGAN MERGAN adalah pihak yang benarbenar mengetahuibahwa PARA PENGGUGAT sebagai warganya adalah benar sebagaipihak yang menempati dan/atau memiliki toko tersebut sejak lebih dari 20(dua puluh) tahun;Bahwa anehnya, bagaimana mungkin TERGUGAT melakukanpenyewaan dan/atau mengutip Restribusi kepada PARA PENGGUGAT,sementara TERGUGAT tidak mempunyai dasar kepemilikan dan/ataubukan sebagai Pemegang Hak?

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINTI SAMSUDINOR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPA MEMBAYAR RESTRIBUSI ;
2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;

   Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINTI SAMSUDINOR, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPAMEMBAYAR RESTRIBUSI ;2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000, ( Enamratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;3.

   Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINT SAMSUDINOR, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPAMEMBAYAR RESTRIBUSI ;2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000, ( Enamratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;3.

   Kalimantan Tengah , AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILIMenyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula

   Kalimantan Tengahtelah menemukan Terdakwa tidak memiliki ijin tempat penjualan minumanberalkohol serta tidak membayar restribusi kepada Pemda Kapuas selakuwajib restribusi.c.

   kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, (Seratusribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;Menetapkan agar barang bukti berupa : 11 (sebelas) botol Anggur putih cap orang tua ;Dirampas untuk dimusnahkan .Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan

No. 263 K/TUN/201210EKSEPSI TERGUGAT I:10IL ERRORIN SUBJECT:Bahwa sebagaimana dalildalil Penggugat dalam halaman 1 danhalaman 2 angka dan halaman 3 angka 9 gugatan Penggugatmendalilkan permasalahan surat Nomor 593/2299/436.6.18/2011,tertanggal 8 Maret 2011, perihal Penjelasan dan di dalamnya telahdijelaskan bahwa pembayaran restribusi Izin Pemakaian Tanahjalan Pucang Anom Timur 06/026, belum dapat diterima,dikarenakan terdapat permasalahan tentang waris, dimana adanyapihak lain (Tergugat I Intervensi

mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayayang mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara inidan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;1 Gugatan Penggugat Prematur:Bahwa dalildalil Penggugat dalam halaman 1 dan halaman 2angka dan halaman 3 angka9 gugatan Penggugat mendalilkanpermasalahan surat Nomor 593/2299/436.6.18/2011, tertanggal8 Maret 2011, perihal Penjelasan dan di dalamnya telahdijelaskan bahwa pembayaran restribusi

telah berlaku;e Bahwa justru Tergugat I di dalam menerbitkan surat Nomor593/2299/ 436.6.18/2011, tertanggal 8 Maret 2011, perihalPenjelasan yang digugat oleh Penggugat, tidak menggunakantujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;e Bahwa apabila para pihak yang bersengketa dapatmenyelesaikan sendiri permasalahan tersebut dan telah dapatdibuktikan bahwa penyelesaian tersebut telah benarbenar selesaimaka, meskipun tanpa adanya gugatan maka dengan buktipenyelesaian tersebut pembayaran restribusi

dasar hukum bagi Penggugat untuk melakukanpenundaan (schorsing) dikarenakan tidak ada alasan yang jelasbahwa tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan peraturanperundangan yang telah berlaku, Pasal 53 ayat (2) huruf a,UndangUndang No 5 Tahun 1986 Juncto Nomor 9 Tahun 2004Juncto Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Mohon dicermati dan diperiksa jelas dalam surat Tergugat I Nomor593/ 2299/436.6.18/2011, tertanggal 8 Maret 2011, perihalPenjelasan, dijelaskan bahwa pembayaran restribusi

2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Penundaan(Schorsing) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,dikarenakan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi Itelah menolak pembayaran uang retribusi, mengakibatkan PemohonKasasi dikenai sanksi, berupa denda keterlambatan melakukanpembayaran restribusi

(dua ribu rupiah) ;

(dua ribu rupiah) ;1 ( satu ) buah tas gendong warna biru ;1 ( satu ) buah buku laporan harian ;4 (empat) lembar tiket restribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur(WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,(Seriburupiah)Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluhdelapan ribu rupiah) ;Kwitansi penerimaan uang dari Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00.

Sehubungan dengan informasi tersebut saksi danrekanrekan yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah terjadikecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis yang mana pada saatitu saksi bersama 5 rekan yang lain mengendarai kendaraan minibusberhenti di loket karcis masuk dan saat itu petugas karcis meminta danakepada saksi restribusi masuk kawasan untuk 5 (lima) orang diluar darisopir kendaraan yang tidak dihitung sebanyar 5 x Rp. 16.000,00.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;3.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merap)) ;3.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586, d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

sehinnga besaranAnggaran berubah menjadi Rp.1.130.122.051, (satu milyar seratus tiga puluh jutaseratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).Bahwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan tersebut yang berubah adanya danabantuan dari Pusat sebesar Rp.60.000.000, , perubahan Alokasi dana Desa dariHalaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT SBYRp.480.341.853, menjadi Rp.470.388.169,, perubahan Bagi hasil pajak daerah dariRp.200.444.486, menjadi 205.023.358, , perubahan Bagi hasil restribusi

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586, d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT SBYe. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Keuangan (PAK)berdasarkan Peraturan Desa Nomor:03 Tahun 2015 tentang PAK sehinnga besaranAnggaran berubah menjadi Rp.1.130.122.051, (satu milyar seratus tiga puluh jutaseratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).Bahwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan tersebut yang berubah adanya danabantuan dari Pusat sebesar Rp.60.000.000, , perubahan Alokasi dana Desa dariRp.480.341.853, menjadi Rp.470.388.169,, perubahan Bagi hasil pajak daerah dariRp.200.444.486, menjadi 205.023.358, , perubahan Bagi hasil restribusi

• 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Kickers;
• 3 (tiga) Lembar Surat dari Serikat Pekerja Transport Indonesia Nomor : Kep.035/DPC.FSPTI-SPSI/MSJ/VI2021, tanggal 10 Juli 2021;
• 1 (satu) buah buku warna biru merk Paperline;
• 1 (satu) rangkap Surat Tanda Terima;
• 1 (satu) rangkap sisa karcis restribusi;
• 6 (enam) lembar potongan karcis restribusi tertanggal 23 Juli 2021;
• 1 (satu) buah cap tanggal merk Joyko;
• 1 (satu

Selat Barat, Kec SelatKabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun2011 Tentang Restribusi Perijinan Tertentu dalam Wilayah Kabupaten Kapuas dan Undang Undanglain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN BIN H.

BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraanbermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga Jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebuttidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwa biayapengurusan suratsurat kendaraan bermotor yang meliputi:"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)* Restribusi

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebuttidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga

bekerjasama dengan Biro Jasa.Bahwa pada praktek dan kenyataannya biaya pengurusan suratsuratyang telah ditentukan pada price list dan dibebankan kepadapelanggan/customer tidak sama dengan realisasi pembayaransesungguhnya kepada Biro Jasa sehingga terdapat selisih, selisin lebihmaupun kurang.Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwa biayapengurusan suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untuk Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi

Sederhanayang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupunbiayabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor, namunbesarnya diskon penjualan dan biaya pengurusan surat kendaraanbermotor telah dicantumkan dalam buktibukti perhitungannya.Bahwa buktibukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraanbermotor telah jelas dan terinci berapa besar sesungghnya benarbenarpembayaran kepada Negara untuk Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB)> Resitribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor, dan Restribusi

(dua) botol bekas isi air mineralyang terdiri dari 1 (Satu) botol ukuran 1,5 (Satu koma lima) liter dan 1 (Satu) botolukuran 0,6 (nol koma enam) liter, yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, akanditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa ;Mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan DaerahKota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minumanberalkohol dan restribusi

Danselain itu sepengetahuan saksi tidak ada;Bahwa tidak semua Para Penggugat yang tercantum dalam gugatan adalahPemilik pertama, tetapi seingat saksi prosentasinya lebih banyak pemilikpertama dan ada juga sebagian dari Para Penggugat tersebut adalah pembeliberikutnya yang tanpa sepengetahuan PT Sahara Alexandi Utama;Bahwa setelah jual beli, terhadap ruko tersebut tidak ditarik restribusi lagihanya restribusi kebersihan dan keamanan;152Bahwa royalti yang dibayarkan ke Pemkab hanya dikenakan kepada

SaharaAlexandi Utama;Bahwa restribusi tersebut untuk pasar dan pelaatarannya berakhir s/d tanggal31 Desember 2009 maka hak pengelolaan sejak tanggak 1 Januari 2010kembali kepada Pemerintah Daerah sedangkan untuk ruko berakhir tanggal 31Desember 2010 sehingga hak pengelolaan Pemerintah Daerah sejak tanggal1 Januari 2011;Bahwa pada saat terjadinya peralinan dari PT.

MARZUKI:e Bahwa saat ini saksi bekerja Pegawai Negeri Sipil (Dinas PengelolaanKeuangan Daerah) di Pemda Situbondo;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Restribusi sejak tahun 2009 s/dNopember 2012 dan setelah Nopember 2012 menjadi Kasi BagianPenerimaan;e Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Restribusi tugas saksi, apa saja yaitu :Melakukan penagihan terhadap resiribusi daerah dan menyiapkan segaladokumen yang akan digunakan untuk menagih kemudian melaporkan hasiltagihan tersebut;e Bahwa tugas saksi meliputi

pemakaian kekayaan daerah hasilnyadigunakan untuk Pendapatan asli daerah yang asalnya dari pajak danrestribusi dan penerimaan lainlain dari semua penerimaan tersebutdialokasikan untuk pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik;Bahwa saksi menjadi Kasi Restribusi sejak tahun tahun 2009 s/d Nopember2011, setelah itu menjadi Kasi Bagi Hasil Pajak dari Nopember 2011 s/dsekarang;Bahwa sebelum PT.

Sahara Alexandi Utama ke Pemerintah Kabupaten;Bahwa dasar kepemilikan Pemerintah Daerah atas tanah tersebut adalahSertifikat tetapi nomornya saksi tidak tahu;Bahwa yang menjadi masalah di Pasar Mimbaan ada 120 ruko;Bahwa setelah hak pengelolaan terhadap Pasar Mimbaan berakhir Desember2010, setelah diserahkan dilakukan penarikan restribusi, maka mulai Januari2011 restribusi tersebut dilakukan;Bahwa alasan pada tahun 2011 hanya ada 21 orang yang telah membayarsewa sedangkan sisanya belum mambayar alasannya

Sutiono, untuk menyerahkan uangsebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan berkata pada tanggal 8 Pebruari 2010 Sdr.Agung Riadi diminta datang ke Terminal Bus Kota Kediri untuk tanda tangan SK HonorerDaerah yang ternyata setelah datang di Terminal Bus Kota Kediri, disuruh tanda tanganperjanjian kontrak pengelolaan restribusi parkir, sewaktu itu Sdr.

Sutiono, bertanya, yangditanda tangani bukan SK akan tetapi perjanjian restribusi parkir, terdakwa Sutar, berkatahanya untuk mengelabuhi wartawan ;Bahwa selanjutnya mulai tanggal 1 Maret 2010, Sdr. Agung Riadi, mulai bekerjasebagai juru parkir dengan seragam dinas perhubungan, selanjutnya pada pertengahanbulan Maret 2010, Sdr.

Agung Riadi diminta datang ke Terminal Bus Kota Kediri untuk tandatangan SK Honorer Daerah yang ternyata setelah datang di Terminal Bus Kota Kediri,disuruh tanda tangan perjanjian kontrak pengelolaan restribusi parkir, sewaktu itu Sdr.Sutiono, bertanya, yang ditanda tangani bukan SK akan tetapi perjanjian restribusi parkir,terdakwa Sutar, berkata hanya untuk mengelabuhi wartawan ;Bahwa selanjutnya mulai tanggal 1 Maret 2010, Sdr.

sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan;Bahwa saksi sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesarRp.100.900.000, (Seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnyaterdakwa melakukan pengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantorPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Jambi lalu terdakwa tidakmenyetorkan uang tersebut hingga surat izin IMB tidak bisa diambil;Bahwa untuk perizinan 7 (tujuh) pintu ruko an.Sinuk sudah selesai namunbelum bisa diambil karena belum membayar Restribusi

Pid.B/2021/PN Jmb Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pengurusanIzinMendirikan Bagunan untuk 7 (tujuh) pintu ruko; Bahwa pengurusan Izin Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) pintu rukopada tanggal 17 Maret 2020; Bahwa kajian teknis yang dibuat oleh pihak Kantor Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Pemungkiman Kota Jambi guna untuk persyaratanpenerbitan pembuatan 2 perizinan tersebut diatas yaitu Surat KeteranganRencana Kota (SKRK), gambar situasi atau tata letak bangunan,perhitungan besaran Restribusi

IMB/Surat Ketetapan Restribusi Daerah(SKRD); Bahwa yang saksi tahu untuk perizinan 7 (tujuh) pintu ruko an.Sinuk sudahselesai namun belum bisa diambil karena belum membayar Restribusi yangtelah ditentukan sejumlah Rp.9.171.000, /ruko x 7 ruko = Rp.64.197.000,(enam puluh empat juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.100.900.000, (Seratusjuta sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa surat IMB untuk 7 (tujuh) ruko pada bulan Desember 2020 sudahsaksi

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pungutan retribusi uang parkir tanpa dilengkapi dokumen yang sah/parkir liar, Sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum:
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Subsider 7 (tujuh) hari kurungan

Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untukSTNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam FakturPajak;Halaman 42 dari 52 halaman.

Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jualyang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkan biayapengurusan suratsurat kendaraan bermotor diluar BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor merupakan unsur harga jualyang menjadi Dasar Pengenaan Pajak;Bahwa Termohon PK dalam penjualan sepeda motordengan On The Road telah menentukan biaya pengurusansuratsurat kepada pelanggan/customer sesuai

Bahwabuktibukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraanbermoior telah jelas dan terinci berapa besar sesungghnyabenarbenar pembayaran kepada Negara untuk Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor serta berapa besar pembayarankepada Biro Jasa untuk pengurusan surat kendaraanbermotor;Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon PK (dalam halini Direktur Jenderal Pajak) Surat Edaran Dirjen PajakNomor SE21/PJ

bermotor, sehingga telah sesuaidengan butir 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000;Pemohon PK, menanggapi sebagai berikut:> bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen PajakNomor SE21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentangPPN dan PPn BM Dalam Tata Niaga KendaraanBermotor, dengan jelas dinyatakan bahwa biayapengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangmeliputi: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor (STNKB); Restribusi

Putusan Nomor 251/B/PK/PJK/201 7Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan RestribusiBukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakanunsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaksedangkan biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor diluar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan KendaraanBermotor merupakan unsur harga jual yang menjadiDasar Pengenaan Pajak;Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen PajakNomor SE21/PJ.51

Sanggaumendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupaalokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak.

daerah bagihasil pajak.Halaman 34 dari 79 hal Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN.PtkBahwa Nilai total anggaran sebesar Rp.1.243.788.330,00 (Satu milyar duaratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tigapuluh rupiah) yang terdiri dari :e Dana Desa (APBN) sebesar Rp.712.744.000, e Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,e Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp. 17.943.700,Bahwa ada lima bidang dalam APBDES Pemerintah desa semerangkaiTA.2018 yaitu :e

Mengumpulkan bahan serta data dalam rangka perumusan kegiatanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.v Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kades.v Mengundangkan peraturan Desa dalam lembaran Desa.Bahwa sumber anggaran pemerintah desa semerangkai kec.kapuaskab.sanggau tahun 2018 adalah bersumber dari APBN berupa Dana Desa(DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagihasil pajak.Bahwa nilai total anggaran sebesar Rp.1.243.788.330, ( Satu milyar duaratus

Sanggaumendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupaalokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak sebesar totalanggarannya sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluhrupiah) yang terdiri dari :e Dana Desa (APBN) sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas jutatujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)e Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,00 (lima ratustigabelas

Kapuas Kab.Sanggau mendapatkan dana dari APBN' berupa Dana Desa (DD) dan APBDberupa alokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak sebesarRp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari : Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp/12.744.000,00 (tujuhratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp513.100.630,00(

Karoke K3 Jalan CokroaminotoKisaran selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,(satujuta rupiah) dari saksi HERMANTO SIRAIT dan dimasukan ke dalam kantongcelana, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMANTO SIRAIT: ok bang sudah sampai biar kusetor ke Bendahara Pemkab Asahan,namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugasPolisi Karena menerima uang untuk retribusi bulanan IMAM MARKET yangtidak ada diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 2 Tahun 2011tentang Restribusi

Jasa Umum, Dan Surat Pemberitahuan Tugas kepadaTerdakwa Nomor : 550/0108 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungantanggal 01 Pebruari 2017 untuk tidak melakukan pengutipan Restribusi parkirbersifat bulanan kepada Badan Usaha, Pertokoan, Swalayan/PusatPerbelanjaan, Rumah Makan dan lainlain.

Karoke K3 Jalan CokroaminotoKisaran selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,(satujuta rupiah) dari saksi HERMANTO SIRAIT dan dimasukan ke dalam kantongcelana, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMANTO SIRAIT: ok bang sudah sampai biar kusetor ke Bendahara Pemkab Asahan,namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugasPolisi karena menerima uang untuk retribusi bulanan IMAM MARKET yangtidak ada diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 2 Tahun 2011tentang Restribusi

Hasan Basri Bin Abdullah. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Bangunan Yang sudah terbangun yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor. 18 Tahun 2010 tentang Restribusi

Perizinan tertentu ;

Pasal 47 ayat (2) PerdaKota Madiun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Restribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol, Pasal 55 KUHP;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa . BUDIYONO. Terdakwa II. GATOT PAMBUDI danterdakwa III. SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Bersamasama Meminum MinumanBeralkohol di Tempat Umum ;2.

Pasal 47 ayat (2) Perda KotaMadiun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Restribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol:;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa SUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana " MENJUAL MINUMAN BERALKOHOLTANPA MEMILIKI IZIN ;2.