Balai Lelang Indonesia (Balindo) tanggal 8Oktober 2013 perihal Surat Pemberitahuan PraLelang Eksekusi Hak Tanggunganatas jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8681/Baktijaya atas namaAgung Winarso dan surat tanggal 31 Oktober 2013 perihal Surat PemberitahuanLelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kredit berupa Sertipikat Hak MilikNomor 8681/Baktijaya atas nama Agung Winarso, selanjutnya Penggugatmelakukan permohonan pemblokiran dan permintaan informasi publik atassertipikat a quo.

2 Tahun 2004 tentang PengadilanHubungan Industrial, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa objek sengketa yangdahulunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang menjadikewenangan Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Konstitusidan sebaliknya dengan lahirnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembanguan untuk Kepentingan Umum maka kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara menjadi diperluas, yang dahulunya bukan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Tata UsahaHalaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUNJKTPAGE Menimbang, bahwa khusus terhadap lahirnya peraturan perundangundangan yangbaru yang memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut makaketentuanketentuan

XVII/MPR/1998 tentang tentangHak Asasi Manusia, (fotocopy dari fotocopy) ;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, (fotocopy darifotocopy) ; Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik,(fotocopy dari fotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(fotocopy dari fotocopy) ; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Fotokopi Informasi Publik Akuntan Alderon, yang diberi tanda bukti T.14;30. Fotokopi Tanggapan Somasi 007, yang diberi tanda bukti T.15;31. Fotokopi Tanggapan Somasi 008, yang diberi tanda bukti T.16;32. Print Out email Perhitungan Pinjaman dan Bunga OPC, yang diberi tandabukti T.17a;33. Print Out email Perhitungan Pinjaman dan Bunga OPC, yang diberi tandabukti T.17b;34.

. : 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur Melalui Sistim Informasi Layanan Keuangan, bukti T119 berupa SEOJK RI No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debiturmelalui SLIK, bukti T121 berupa print out UU RI No. 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bukti T121berupa UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukti T122berupa print out SIPP atas perkara TIPIKOR No. 167/Pid,SusTPK/

memiliki hak untuk menggunakan Kewenangandalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengaturbahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumenAdministrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untukmendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undangundang;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (2) UndangUndangnomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik mengatur bahwaInformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau. diterima oleh suatu) badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang iniserta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i UndangUndangRepublik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara padapokoknya

objek sengketa adalah budel merupakan asalnya tanah Negara(garapan) yang dikuasai La Salla dengan keluarganya selama 30 (tiga Puluh) tahun lebihsecara terus menerus tanpa dipindah tangankan/dijual/digadaikan/diburong atas utangserta dipinjamkan dan lainlain sebagainya.Tapi jika Bapa Yos lyas tetap mengakungaku bahwa itu tanah miliknya berarti perludipertanyakan secara hukum sebab apa yang dilakukan pihak tergugat Bapak Yos lyas adalahkebohongan publik (UU No. 14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi

publik serta harusdibuktikan sumbernya.

Bahwa oleh karena sudah hampir sebulan Tergugat tidakmemberikan jawaban atau tidak memberikan informasi penjelasan atassurat dari Penggugat, maka pada tanggal 01 Februari 2016 Penggugatmengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik keKomisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara karena Tergugat tidakmenanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugatselaku Pemohon Informasi:;8.

usulanpenggugat yang tidak ditanggapi(fotokopi dari fotokopi);Bukti P59 Perubahan Kedua UndangUndang Dasar 1945, tanggal 18 Agustus2000 (fotokopi dari fotokopi);Bukti P60 Panduan Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti Dan PerekayasaTahun 2012 (fotokopi dari fotokopi); Bukti P61 Surat Pernyataan Berlangganan Internet Telkomflash atas namaPenggugat (fotokopi dari fotokopi); Bukti P62 Pernyataan Kepala BATAN tentang Block Grant dan Batan Watch(fotokopi dari fotokopi);Bukti P63 UndangUndang Keterbukaan Informasi

Publik Nomor 14 Tahun 2008tanggal 30 April 2008 (fotokopi dari fotokopi); 50 Bukti P64 Bukti Presensi tahun 2010 hingga 2012 dari Penggugat (fotokopi darifotokopi);51 Bukti P65 Sales Manual Handkey(fotokopi dari fotokopi); 52 Bukti P66 Bukti Penggugat Chatting dan Komunikasi dengan PNS BATAN padaMalam Hari, dan Tergugat dan Atasan langsung Penggugat jugasebagai Facebooker (fotokopi dari fotokopi); 53 Bukti P67 Usulan Sub Kegiatan (Usulan Penelitian/Uspen) Tahun Anggaran2011 dari Tergugat (fotokopi

, yangsengaja dilakukan secara tertutup (tidak bisa di akses) untuk meloloskanpeserta lelang yang telah diatur dan dikawal sebagai pemenang lelang, halini jelas melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa, UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik serta Surat Edaran Dirjen BM Nomor 06/SEDb/2017, tanggal 28 Agustus 2017 dan Nomor 09/SEDb /2017, tanggal 24Oktober 2017 tentang standar Dokumen Pelelangan Long Segment;b).

No. 524/BR/BOD/XI/13 tertanggal 29November 2013 perihal Keterbukaan Informasi PT Bumi ResourcesTok. yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Indonesia.Selain daripada penyampaian keterbukaan informasi kepada publiksebagaimana tersebut di atas, kegiatan pengambilalihan saham PT.Buana Minera Harvest oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor jugasudah lama menjadi berita atau informasi publik di media massa online,yakni:(i) di media Investor Daily Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013;Link:httos://investor.id

Fotokopi Surat Law Office Sutan Nasution, SH & Associates Nomor :O7/SN/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021 permintaan tentang PermintaanSalinan Informasi Publik berupa Dokumen Kegiatan Pemeliharaan LampuPenerangan Jalan/Umum Tahun Anggaran 2018 ke Dinas Pekerjaan Umumdan Penata Ruang Kota Tanjungbalai, yang telah dinazegelen, yangselanjutnya diberi tanda T.l, Il, Ill, IV, V 1;2.

BuktiT5 Foto copy Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat PutusanNomor : 1040/PTSNMK.MA/KIJBR/VIII/2019 dalam senghalaman 33 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Bukti T 14keta informasi publik Nomor Registrasi : 1791/KF5/PSI/KIJBR/IV/2019, antara Rikrik Kurniawan, SH untuk Odas Sulaeman sebagai Pemohon dan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Termohon (foto copy sesuaidengan aslinya

Samsun, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT1;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Malikah, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh. samsun Nomor350501140906 0030 tertanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda TT3;Fotokopi formulir permohonan informasi publik dari Kementrian KeuanganDirjend Kekayaan Negara Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat atasnama

MBH Mining Resource oleh Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor juga sudah lama menjadi berita atau informasi publik dimedia massa online, yakni:(i) di media Investor Daily Indonesia pada tanggal 31 Desember2013;Link: httos://investor.id/archive/oumiakuisisitigaperusahaanbatubararp125triliun (ii) di media Merdeka.Com pada tanggal 2 Januari 2014.Link: https:/AWwww.merdeka.com/uang/anakusahabumicaplok3perusahaantambangbatubara.htmlUntuk diketahui bersama bahwa salah satu wewenang/tugasTermohon Keberatan

Sucofindo.Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada tanggal13 September 2011 Terdakwa IIT dan DRAJAT WISNU SETYAWAN dilaporkanoleh HANDIKA HONGGOWONGSO selaku kuasa hukum PT Lintas BumiLestari di Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan sangkaan melakukan tindakpidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktek monopoli dan persainganusaha serta pelanggaran keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalamPasal 372, Pasal 374, Pasal 415 KUHP jo Pasal 22, Pasal 48 UU No. 5 tahun1999

tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 52UU No. 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik.

Sucofindo.Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada tanggal13 September 2011 Terdakwa IIT dan DRAJAT WISNU SETYAWAN dilaporkanoleh HANDIKA HONGGOWONGSO selaku kuasa hukum PT Lintas BumiLestari di Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan sangkaan melakukan tindakpidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktek monopoli dan persainganusaha serta pelanggaran keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalampasal 372, pasal 374, pasal 415 KUHP jo pasal 22, pasal 48 UU No. 5 tahun1999

tentang larangan monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 52Halaman 105 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIUU No. 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik.

Putusan Nomor 77 P/HUM/20142) Bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika membidangi urusanInformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam UU11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;3) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik membidangiurusan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;g) Berdasarkan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa PermenKominfo 19/2014 merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan

Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapatdiperoleh Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dari informasi yangberedar di Internet;Hal ini menunjukkan bahwa, Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasiterhadap pihakpihak yang akan digugat. Kesalahan Penggugat dalam menarikKantor Operasional Tergugat di Kota Medan tersebut membawa konsekuensihukum yang fatal.

Padahal, informasi tersebut merupakan informasi publik yangdapat diperolen Penggugat dari Kementerian terkait dan/atau dari informasi yangberedar di Internet;Hal ini menunjukkan bahwa, Penggugat telah salah dalam melakukan identifikasiterhadap pihakpihak yang akan digugat. Kesalahan Penggugat dalam menarikKantor Operasional Tergugat II di Kota Medan tersebut membawa konsekuensihukum yang fatal.

untukmenciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan KodeEtik dan Pedoman Perilaku Hakim;2) PrinsipPrinsip Pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 3,ayat:(4) Prinsip penghargaan terhadap profesi Hakim dan lembagapengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan danpenanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikianrupa, agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaanHakim dan pengadilan;(5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapatselalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif,informasi

Publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasandan penanganan dugaan pelanggaran;(7) Prinsip efectivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwapengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaranKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secaratepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yangberlaku;e.

adalah tidak benar karena Tergugattelah melaporkan Penyelenggaran Pemerintahan kepadamasyarakat melalu DPRK Aceh Utara sebagai LembagaPerwakilan/representasi dari masyarakat Aceh Utara dalam rapatparipurna LKPJ dan LPPD setiap tahunnya dan apabila masyarakatingin memperoleh informasi tertentu. dapat mengajukanpermohonan kepada Pemerintah melalui PPID (PejabatHalaman 40dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNA17.18.19.Pengelolaan Informasi Daerah) sesuai dengan UndangUndangKeterbukaan Informasi

Publik.