pemeriksaan keuangan) terhadap TERGUGAT ;20.d.Bahwa setelah PENGGUGAT membuka surat a quo dan membacaisinya pada tanggal 10 Mei 2017, maka sadarlah PENGGUGAT bahwaPENGGUGAT telah ditendang atau dikucilkan dari perusahaan yangselama ini didirikkan dan dibangun serta dibesarkannya, yaituTERGUGAT I, yang memiliki perijinan utama dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic dlIndonesia ;20.e.Bahwa kalaupun benar PENGGUGAT telah menerima suratpemberitahuan pelaksanaan RUPS

maka pastilah PENGGUGAT akanmenolak semua agenda rapat tersebut ;Bahwa dengan telah terjadinya faktafakta hukum sebagaimana telahdidalilkan dalam butir 20 tersebut diatas, maka RUPS Luar BiasaTERGUGAT yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 07 APRIL2017 tersebut adalah batal demi hukum, karena tidak sesuai denganundangan atau pemberitahuan penyelenggaraan RUPS Luar BiasaTERGUGAT tertanggal 23 MARET 2017 a quo;Bahwa berkenaan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai direksi didalam perusahaan

penggunaantenaga yang berlaku, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yangdiangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur pada TERGUGAT tidakpernah disponsori oleh TERGUGAT untuk menjadi direksi di dalamperusahaan TERGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah memiliki ijinuntuk mempekerjakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga dengandemikian telah terjadi pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaanTERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai direksi di dalam perusahaanTERGUGAT ;Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa RUPS LUAR BIASA TERGUGAT 25.diselenggarakan dengan itikad yang tidak baik yang amat sangat merugikanPENGGUGAT, baik selaku Direktur Utama, sebagai pemegang 10% sahamTERGUGAT I, maupun selaku pendiri yang mempunyai visi dan misi kedepan atas TERGUGAT dan TERGUGAT V dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic diIndonesia.

No. 271/ Pdt/2019/PT.DKI03.04.05.06.Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS Luar Biasa TERGUGAT a quomaka suSunan pengurus yang berdasarkan keputusan rapat umumpemegang saham sebelumnyalah yang berlaku, yaitu dimana PENGGUGATmasih duduk sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT ;Bahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV yang telahditunjuk oleh RUPS Luar Biasa TERGUGAT sebagai direksi pada tanggal07 APRIL 2017, yang pada kenyataannya cacat hukum, dapat melakukansegala tindakan atau perbuatan korporasi

Bahwa mengenai deviden tersebut berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataspada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai devidenkecuali ditentukan lain dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kamiberhak untuk mendapatkan deviden tersebut akan tetapi padakenyataannya terhitung sejak tahun 1994 s/d 1998

Kreditur PT Bank Mega sebesar Rp 10.229.005.431.22 (sebagaikreditur separatis dan konkuren).Bahwa mengenai pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepadaPT Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan dari Rapat Umum Pemegang Sahamterlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3 a di dalam AktaPenyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico Industry No. 9, tanggal 16Januari 2004 dibuat di hadapan RM. Soediarto Soenarto, SH., Spn.

Pinjaman oleh para kreditur tersebut di atas, tidak pernah mendapatpersetujuan tertulis dari RUPS sebagaimana yang telah diisyaratkanHal. 12 dari 19 hal. Put. No. 156 K/Pdt.Sus/2010di dalam Anggaran Dasar PT Rasico Industry sebagaimana videbukti PR11 (bukti asli telah diperlihatkan di hadapan persidangan,namun di dalam putusan a quo, Judex Facti menyatakan tidak adabukti asli).4.3. Tagihan yang diajukan oleh para Kreditur Roedy M.

Pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepada PT RasicoIndustry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan PT Rasico Industry karena pinjamantersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham terlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3adi dalam Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico IndustryNo. 9, tanggal 16 Januari 2004 dibuat di hadapan RM SoediartoSoenarto, SH.

No. 156 K/Pdt.Sus/2010bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga per empat) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.Sedangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa para Pemohon Kasasi tidak pernah diundang para Direksi PTRasico Industry, untuk menghadiri RUPS tersebut, dan RUPS yangdilakukan oleh Direksi PT Rasico Industry untuk menjadikan jaminanutang asset PT Rasico Industry atas pinjaman

RHIPIDURA BUNGALOWS dan merujpakankewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham (RUPS). (BuktiTerlampir)10.

Rhipidura Bungalows tidak melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkanPT.RHIPIDURA BUNGALOWS DAN PT MIMPI NYATA BALIadalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dengan bentukPerseroan Terbatas (PT) sesuai yang tertuang dalam undangundang no. 40 tahun 2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal57, pasal 58 dan pasal 59, karena itu dalil Gugatan Penggugatsudah sepatutnya di tolak dan tidak dapat diterima NO.5.

RHIPIDURA BUNGALOWSdan merujpakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham(RUPS). (Bukti Terlampir).10.

dalam pasal 41 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas(PT); Bahwa direksi tidak berhak untuk memecat atau memberhentikanpegawai dengan sewenangwenang tanpa persetujuan RUPS; Bahwa tidak dibenarkan Direksi membuat kontrak perjanjian kerjatanpa sepengetahuan RUPS; Bahwa perjanjian yang tanpa sepengetahuan RUPS adalah salahdan tidak dapat dibenarkan;Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgr Bahwa setiap saham yang dipindahkan atau dibeli harusdituangkan

memungkinkan adanya keputusan yangdiambil diluar RUPS seberti tersebut dalam Pasal 91 abhwa pemegang sahamdapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan hak suara menyetujul secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan atau dalam praktek dikenal dengancircular resolution.

Bahwa disamping itu Termohon juga tidakmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)semenjak perseroan didirikan sampai saat sekarang ini, sehingga dengan demikiansemakin memperburuk kejelasan dan transparansi perusahaan khususnya masalahkeuangan kepada semua pemegang saham yang dijalankan oleh pihak Termohon;Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Akta Pendirian Perusahaan menyebutkandalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direks1;b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dalam Undangundang tentangDokumen Perusahaan, danc.

Memelihara dst...Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang PT:1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir;2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya;a.

Dan oleh karena belumada dilakukan pelaksanaan RUPS maka Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006tersebut belum dilakukan perubahan namun Termohon Kasasi masih tetapmemperoleh keuntungan ataupun deviden dari Pemohon Kasasi berdasarkanbukti T 2 dan T3;Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/20131616d.

Oleh karenanya, sudahsepantasnya penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3191/Pdt.G/2012/PN.PBR tertanggal 23 November 2012 dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa terbukti Termohon tidak pernah melakukan RUPS tahunan seperti yangdimohonkan oleh Pemohon/Termohon Kasasi, quod non benar Pemohon/TermohonKasasi sudah mundur dari perseroan, hal tersebut harus disahkan dalam RUPS, akantetapi ternyata dari bukti yang diajukan tidak ada satupun yang

kehilangan keuntungan dimaksud adalah sebesar 10% dariRp1.181.895.500, atau sama dengan Rp.118.189.550 dikali 24 bulan atausama dengan Rp2.836.549.200, (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam jutalima ratus empat puluh sembilan riobu dua ratus rupiah), kerugian mana terusdihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;Bahwa seluruh dana yang telah Penggugat setor tersebut hingga saat initidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terggat padahal sudah Penggugatminta agar diadakan RUPS

Puteri Mea mengadakan RUPS dengantelah ditandanganinya Akta No.82 yang dibuat oleh PenggugatRekonvensi/ Tergugat VI Konvensi, tertanggal 30 Juni 2008.3. Dan setelah itu telah terjadi perubahanperubahan kepengurusan didalam P.T.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, dan Tergugat V membuat PernyataanKeputusan RUPS sebagaimana tertuang didalam Aktayang dibuat oleh Tergugat VI No. 123 tanggal 17 Oktober2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yang tertuang didalam Akta No. 82 tanggal 30Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan AktaPernyataan Keputusan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang didalam akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI danakta pernyataan keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VIIyang mana aktaakta tersebut dibuat berdasarkan hasil RUPS yang ke IImaka dengan sendirinya aktaakta tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agardinyatakan akta pernyataan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan aktaPernyataan Keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam aktaNo. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII, tidaksah dan batal demi hukum menurut Majelis cukup beralasan olehkarenanya harus dikabulkan ;14. Bahwa akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI memuat JualHal. 20 dari 28 hal. Put.

Agus Salim No. 24 Sabang, Kelurahan KebonSirlh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengannama Hotel MaxOne Sabang (selanjutnya cukup di sebut Hotel MaxOneSabang), yang juga merupakan asset terbesar Penggugat.Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/ tanpa persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

asset Penggugat berupaHotel MaxOne Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang, bukannyamenolak, namun malah memberikan persetujuan serta menerima HotelMaxone Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa selanjutnya, tanoa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/tanpa persetujuaan RUPS PT.

tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/menyerahkan secara sukarela Hotel Maxone Sabang kepada Tergugat Iltanpa persetujuaan RUPS PT.

Batavia Land tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa begitu pula tindakan Tergugat Il yang, sebelumnya, telahmengetahui bahwa Tergugat tanpa persetujuaan RUPS PT. Batavia LandHal 5 Put.

Menyatakan Para Penggugat dapat melakukan RUPS untuk membatalkanBerita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 dan No. 34 tanggal 14 juli 1999Hal 3 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKIyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH, dan aktaakta perubahanYang lainnya; 2 nnn nnn nnn nnn onsen nennn co nannnns11.

SUSSAM sehingga walaupun PT.SUSSAM tidakdigugat dalam perkara ini, namun putusan ini mempunyai akibat Hukum terhadapPT.SUSSAM sehingga kelak setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, parapenggugat dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk memintadiadakan RUPS PT.SUSSAM untuk menyusun kembali susunan kepemilikansaham PT.SUSSAM tersebut ;2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnMenimbang, bahwa menurut majelis hakim Tinggi, walaupun PT.GUSSAMtidak digugat namun tidak serta merta menyebabkan gugatan

tidak diikut sertakan PT.SUSSAM dalam gugatan perkara a quo ;Menimbang, bahwa dari kedua alasan di atas maka menurut MajelisHakim Tinggi yang perlu dibuktikan lebih dahulu apakah Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di jadikan dasar lahirnya keduaBerita Acara di atas , dan karenanya kedua Berita Acara tersebut mengandungcacat hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan6Negeri dalam perkara a quo Nomor 3,4 dan 7, sedangkan pembatalannyamerupakan wewenang RUPS

;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masukkategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukumMasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank TamaraMasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarketentuan 4 or ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, KomisarisPemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbhk., makaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PTBank Tamara Tbk.

JatimMarga Utama tanpa persetujuaan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp.33.000.000.000,tersebut di bank Jatim Surabaya ; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biayaoperasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada terdakwa SUPRIATNAselaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanoa persetujuan DPRD PropinsiJawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwaSUPRIATNA selaku Direktur Utama PT.

Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSOselaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan /meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunaimaupun transfer bank kepada terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur UtamaPT.Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ; 4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT.

JMU sejak 1112011 ; Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal 1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ; 22200 sen nnn nnn nnn Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002sampai 2011/serahterima ; 0 20520 22 220 PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal 162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011 koreksipengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto, tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ; Hal 16 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU kepada Terdakwa tanpa persetujuan pemegang saham dan tidakHal 76 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.pernah diminta persetujuannya di RUPS. Dengan demikian uang yang diterima olehTerdakwa adalah uang yang dikeluarkan dari PT.

tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku. sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam hal terjadi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajyibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatatdalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8)

. (2) Dalam halanggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar. (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS. (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Hal.43 dari 64 hal.

mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.(6)Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.(7)Dalam hal teradi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wayibmemberitahukan perubahan

pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulutentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untukmembela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.(4) Pemberian kesempatan untuk membela

diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut.(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab

RAAU ABADI SEJAHTERA;Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan olehTergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untukmenindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS)yang dilaksanakan tangal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnyapelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dankeuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1(satu) minggu;Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberilaporan

Karya Lestari Mandiri adalah pihakindependent yaitu ditentukankan bersama Tim Audit Independen dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PTPBRmenyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada SuratPernyataan Terguagt tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat UmumPemegang Salam (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkandalam Notulen RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT.

RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesarRp.611.596.012,00. dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semuladirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetapmemenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian memintaagar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh timaudit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepadaperusahaan (PT. RAS) dan harus terlebin dahulu diselesaikan seluruhpekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV20a danBukti TI,TIV dan TV20b melalul kurir tanggal 22Mei 2013 langsung diterima oleh Lani Wibowo.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV21a danBukti TIT dan TV21b melalui kurir tanggal 22Mei 2013 kepada Kantor Advokat Kailimang &Ponto.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV22a danBukti TILT dan TV22b melalui Fax No.Pengiriman 30012485 Tanggal 22 Mei 2013kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalSurat dari Direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV25a danBukti TITM dan TV25b dikirim melalui kurirtanggal 22 Mei 2013.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV26a danBukti TIT dan TV26b dikirim kepada KantorAdvokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT.

Perseroan dan berdasarkan RUPS dinyatakan bahwa satusatunya direktur Perseroan yang memberikan perhatian penuh untuk mengelolaPT.

Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam peralihan dan/atau akusisi PT.Pandji Griya Borneo untuk membuat, menghadirkan dan mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang disetujui oleh seluruh Direksi PT. Pandji Griya Borneoyang dibuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS) yang akandibuat oleh PIHAK PERTAMA di hadapan NOTARIS selambatlambatnya 60 ( EnamPuluh hari ) atau 2 (Dua) Bulan, setelah Perjanjian Damai ini dimuat dan diputus dalamputusan pengadilan;5.

., M.Kn, berkedudukan diKota Pekanbaru, dan Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina FatmaNomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030051808tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29 tanggal 24 Januari2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH;Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S,S.H, Andi Christoher.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

sebagai Direktur PT Multi Daya Wonua,yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, KelurahanPomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MultiDaya Wonua Nomor 03, tertanggal 03 September 2013, serta AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMulti Daya Wonua, Nomor 17, tanggal 12 September 2018;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle yangHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pemohon Kasasi;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex factiPengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaiDirektur Operasional PT Multi Daya Wonua melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017
Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013

1 (satu) bundel

Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :

LPA dari KJPP EFFENDI RAIS
LPA dari KJPP FIRDAUS ALI

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

21 Juni 2012 Tentang Aktadan Dokumen saat Akad Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012Notaris Abdul Wahab Akta Pengakuan Hutang No 392 Akta Cessie No 400 Akta SKMHT No 396 Akta Perjanjian Subordinasi No 399 halaman 36 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan

(lampiran kebijakan analisis kreditkomersial) Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011,perihal SOP Comercial Loan Buku 3 (formulir kredit komersial) Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihalperubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOPSmall and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan

No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

.Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

(Tergugat V);Pada tanggal 28 oktober 2000 sebagaimana telah dibuat dan di terbitkanAkta Berita Acara Rapat tertanggal 30 oktober 2000 telah berdasar hukumdan sah secara hukum;Penggugat dalam positanya Nomer 22 juga menyatakan bahwa RUPS dilakukan di hadapan Notaris bilamana RUPS hasil dalam berita acara rapattidak terdapat Nomor aktanya maka bertentangan dengan undangundangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertulis;pahwa awal akta atau kepala akta atau kepala akta harus memuat NomorAKA

Bahwa kemudian, terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenegaskan terjadinya perubahan direksi dari Haji Teuku Hardy Syahmenjadi Termohon Kasasi 1 dan menegaskan pula bahwa TermohonKasasi 1 merupakan pemilik saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)saham adalah RUPS yang fiktif dan didasarkan atas perbuatan yang tidakdibenarkan secara hukum, hal ini dikarenakan RUPS yang dilaksanakantelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) AD/ART PTBalilysta Karyauthama yang menegaskan bahwa

RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan olehPerseroan.

Dengan demikian, acara rapat PI BalilystaKaryauthama tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.Dengan demikian RUPS yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi 1merupakan RUPS yang cacat hukum dan bertentangan denganAD/ART sehingga secara hukum RUPS tersebut adalah batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa perbuatan Termohon Kasasi 5 yang mengesahkan acara rapatPT Balilysta Karyauthama tertanggal 13 Januari 2001 padahal telahmengetahui atau setidaktidaknya memahami bahwa

RUPS tersebutbaru dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 60% (enam puluhpersen) pemegang saham, namun atas dasar bertentangan dengansumpah jabatan dan bertentangan hukum Termohon Kasasi 5 telahmengesahkan RUPS yang cacat hukum tersebut;Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 5 telahbertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi 5 danmencederai hak subjektif yang mengakibatkan kerugian kepada PemohonKasasi, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum

Gofur, yang kemudianberdasarkan surat kuasa tersebut dilaksanakan RUPS tanggal 17Desember 2008 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 21oleh Turut Tergugat, yang pada pokoknya menyetujui penghibahan sahamProf. dr. Kemala Motik A. Gofur kepada TERGUGAT ;Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak yang jelas berkaitan ataubersinggungan dengan perkara perdata a quo.

Menghadiri dan mewakili Pemberi Kuasa dalam RUPS AVdi hadapan Notaris;ii. Dapat mengambil segala sikap, tindakantindakan yang dianggappenting, perlu serta berguna sepanjang menyangkut kuasa;ili. Pada pokoknya mempertahankan segala hak dan kepentinganhukum pemberi kuasa dalam sifat dan bentuk bagaimanapun juga;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 TERGUGAT IV (Drs. YanuarRamadhan) mendapatkan Surat Kuasa dari Prof. Dr.

Untuk mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku dari pihakyang berwajib, mewakili dan bertindak untuk dan atas namapemberi kuasa, untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalammenghadap' Pejabat/Notaris untuk menghadiri RUPS danmenandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar AV;ii.

DKIDireksi wajib memberitahukan keputusan RUPS untuk penguranganmodalPerseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkandalam1(satu)ataulebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (Pasal 44 ayat2, vide Bukti P4);Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Sahamdan Daftar Khusus Pemegang Saham untuk disediakan di tempatkedudukan Perseroan(Pasal 50, vide Bukti P4);Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal danhari

Direksi membuat dan memelihara risalahrisalah RUPS dan risalahrisalah Rapat Direksi.Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan TERGUGAT dan II dalam kapasitasnya sebagaiDireksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4).

., adalahsah dan mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh turunannya yang

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkanAkta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development,7.

Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh

Nomor 2035 k/Pdt/2018.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada putusan perkara a quo;8.