818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam waktu 14 hari konsumen dan pelakuusaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolakputusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusanBPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK dibacakan. berdasarkan uraian eksepsi di atas makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;B.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perihalnya adalah Keberatan AtasPutusan BPSK Nomor 025/PTS ARB/BPSKA/I/201 ;Kemudian Penggugat mengatakan dalam posita gugatannya bersama iniPenggugat mengajukan gugatan pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSK/VI/2015 akan tetapi Penggugat didalam petitumgugatannya tidak ada meminta pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSKA/I/2015 tersebut;Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.SusBPSk/20152.

) Kota Batam;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Majelis Hakim BPSK telah mengeluarkanPutusan Nomor 025/PTSARB/BPSKA/I/2015 yang amar putusannya adalah:1) Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;Halaman 9 dari 20 Hal.

dasar sengketa dalam perkara a quo adalah Perjanjian Kredit Nomor02PKKPR/255/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan telah diajukan sertadipertimbangkan dalam Putusan BPSK dimaksud hal mana dapat dilinat padaHalaman 13 dari 20 Hal.

menolakpermohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatanbukan merupakan kewenangan BPSK.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tanggal 3 Desember 2021 tidak mengikat

59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

459 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Akibatnya seluruh Putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Khusus Putusan MahkamahAgung RI Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015, tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan/ Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim(Konsumen) yang disebabkan Sdr.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 191/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016, tanggal 11 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili Perkara Sengketa Konsumen Nomor 191/Arbitrase/BPSKBB/1X/2016;2.

lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

577 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatanuntuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili PengaduanTermohon Keberatan dengan

Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019:Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 6 hal.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduanTermohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019:4.

mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2019 dankontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

71/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Srh

M E N G A D I L I Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan BPSK Kota Bekasi No. 004/A/BPSK-BEKASI/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015;M E N G A D I L I S E N D I R I Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

hal tersebut diatas, maka Putusan BPSK Kota Bekasi No. 004/A/BPSK.

BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini ;3. Putusan BPSK Kota Bekasi No. 004/A/BPSKBEKASI /V1I/2015 dinyatakan bataldemi hukum ;4. Prosedur BPSK Kota Bekasi dalam perkara ini tidak sah ;5. Panggilan BPSK Kota Bekasi salah Prosedur dan kedaluarsa serta tidak patut ;6.

Surat Panggilan dari BPSK Kota Bekasi No. 005/002/BPSK BKS/TV/2015tanggal 15 April 2015, diberi tanda bukti P7;8. Putusan BPSK No. 004/A/BPSKBekasi/VI/2015, diberi tanda bukti P8;Perkara No. 383/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Bks. Hal 15 dari 21 Hal.169. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 14/Pdt.G/2015/LLG, diberi tandabukti P9 ;10. Salinan Arsip, Surat Tolakan atas Surat Panggilan dari BPSK Kota Bekasi No.005.002/BPSKBKS/TV/2015 tanggal 15 April 2015, diberi tanda bukti P10 ;11.

Resi tanda terima Salinan Putusan BPSK No. 004/A/BPSK BEKASI/VI/2015,diberi tanda bukti P12 ;13. Surat Permohonan Permohonan sumpah Advokat dari Dewan Pimpinan DaerahKongres Advokat Provinsi Maluku, diberi tanda bukti P13 ;14.

Tahun2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa : KeberatanPerkara No. 383/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Bks.

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan Untuk Seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau 002/BPSK-LLG/Arbitrase/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp364.000,00 (

8/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan;- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 ;MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;- Menghukum Pemohon/Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.304.000

PUTUSANNo. 26 /Pdt/Sus/BPSK/2015/PN.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.

Makmur No. 106 Kelurahan Tengkerang KecamatanBukit Raya Pekanbaru , semula disebut sebagai PEMOHON/PENGGUGAT,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA :Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkara imisebagaimana tercantum dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK

Menolak untuk selebihnya ..Menimbang, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 telah diputus tanggal 15 Januari 2015 yang dihadirioleh kedua belah pihak.Membaca surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan tertanggal 28 Januari 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2015 di bawah No.26/Pdt/Sus/BPS K/2015/PN.

PBRPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No.46/Pts/BPSK/XII/2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnyaPengadilan Negeri Pekanbaru akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat/Termohon Keberatan sebagai pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, Pasal 56 ayat (2) jo.

Pasal 58 ayat (1) Undangundang no. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen, Rbg dan seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Tergugat/Pemohon Keberatan; Membatalkkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No. 46/Pts/BPSK/XII/2014 ;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidakberwenang untuk mengadili perkara ini;

653 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBatam tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskanperkara Nomor 018/PKARB/BPSK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020:3. Menyatakan bahwa Putusan Nomor 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Batam batal demi hukum;4.

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan Putusan BPSKKota Batam Nomor 018/PKARB/BPSK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020tidak dapat diterima;2.

Membatalkan Putusan BPSK Kota Batam Nomor 018/PkKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020;5. Menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugatmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);6. Menyatakan uang muka yang telah dibayarkan oleh TermohonHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Nomor 653 K/Pdt.SusBPSK/2021Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat sebesar Rp58.530.829,00 (limapuluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluhsembilan rupiah) tidak dapat dikembalikan;Menyatakan Putusan BPSK Kota Batam mengandung unsur hasil tipumuslihat yang dilakukan oleh Para Arbiter BPSK Kota Batam dalampemeriksaan sengketa;Menyatakan BPSK Kota Batam tidak berwenang mengadili perkara aquo,Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat untukmembayar keseluruhan biaya

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm., tanggal 16 Desember 2020 dan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 018/PKARB/BPSK/IX/2020, tanggal 27 Oktober 2020:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3.

528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Tentang persidangan arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksaoleh Arbiter tunggal:3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili penyelesaiansengketa konsumen dengan prosedur Arbitrase, BPSK KotaMedan telah melakukan persidangan pertama pada tanggal 21Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohon semula Konsumen,dan Pemohon semula Pelaku Usaha Il, yang dalampersidangan tersebut diperiksa oleh HM. Dharma Bakti Nst,S.E., S.H., M.H., selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan;4.

., sehingga oleh karenanya PutusanNomor 02/BPSK/MDN/2014 adalah putusan jelas sangatkeliru. dalam penerapan hukum karena dengan sengajamelanggar ketentuanketentuan yang telah diatur dalamhukum acara BPSK; karenanya Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 telah cacat secara hukum dan haruslah dibatalkanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;b. Tentang kesalahan Arbiter dalam mengutip pendapat saksi ahi(Bambang Lukito);8.

diberi Hakyang sama dalam melakukan pembelaan dalam SidangArbitrase di BPSK, sehingga Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 dinyatakan sebagai Putusan yang cacat secarahukum oleh karenanya patutlah dimintakan pembatalan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;d.

yang diajukan olehPemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;Menyatakan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014tertanggal 11 Februari 2014 adalah bertentangan dengan hukum yangberlaku;Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014tertanggal 11 Februari 2014;Menyatakan bahwa Hj.

Tentang persidangan Arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksaoleh ArbiterTunggal;1.Bahwa benar BPSK Kota Medan telah melakukan persidanganpertama pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohondan Pemohon maupun Turut Termohon yang dalam persidangantersebut diperiksa oleH H.M.Dharma Bakti Nst.SE, SH,MH selakuArbiter pada BPSK Kota Medan;.

932 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1234/PG/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 30September 2015, Perihal Panggilan Persidangan Pimpinan PT. BankHalaman 1 dari 39 hal Putusan Nomor 932 K/Pdt.SusBPSK/2016Danamon Indonesia, Tok Unit DSP Pasar Indrapura, pada hariRabu/Tanggal 7 Oktober 2015;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 389/PGARBI/BPSK/BB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Unit DSPPasar Indrapura, pada hari Selasa/Tanggal 27 Oktober 2015;c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 461/PGARBIl/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 12 November 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT.

Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikandalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 9 Februari 2016 padahalaman 16 s/d 21 yaitu:1.Salinan/Fotocopy Kuitansi Pembayaran Angsuran setiap Perbulannya oleh Ranjitsing kepada PT.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015, tanggal 9Februari 2016;3.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pbr. tanggal 11 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

282 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 282 K/Padt.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum danPerundangundangan yang berlaku di wilayah Negara RepublikIndonesia;Menyatakan pelaku usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopydokumen perjanjian yang mengikat diri antara kKonsumen dengan pelakuusaha seperti perjanjian kredit modal kerja, polis asuransi, dan aktapemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta olehkonsumen kepada pelaku usaha, maka tindakannya adalah merupakanunsur kesengajaan

untuk memeriksa dan memutus gugatan Terbantah;Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan BPSKNomor 1251/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2015;Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara salah dalam menerapkan hukum dalamHalaman 7 dari 12 hal.

Membatalkan Putusan Majelis hakim Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara dalam Putusannya Nomor 1251/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 13 Oktober 2016;4.

;Membatalkan Putusan Majelis hakim Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara dalam Putusannya Nomor 1251/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 13 Oktober 2016;Menyatakan sah dan berdasarkan hukum upaya eksekusi lelang yangdilakukan oleh Pembantah melalui Kantor Pelayanan Kakayaan Negaradan Lelang;Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 282 K/Padt.SusBPSK/20185.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Syamsul Maiarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 11 dari 12 hal. Put.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Erlina;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 970/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

ALASAN KEBERATAN PEMOHONBahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggaltanggal 22 Desember 2016 Nomor No. 970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :A. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang secara Absolut(Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara a quo.1.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 22 Desember 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 25 pertimbangan putusannya, yang berbunyi

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlinat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan. Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016,tanggal 22 Desember 2016, atau setidaktidaknya menyatakan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Erlina;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 22 Desember 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

MENGADILI:

• Membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/PTS/BPSK-Pdg-SBR/ARBT/ IV/2021,Perkara Konsumen No. 16/P3k/IV/2021.

99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

449 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

atau perselisihan hukum di bidang hukumperdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).

Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), pada Pasal5 Ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)b.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 9 dari 29 hal.Put.

BPSk) terdekat;d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini; Bahwa pengajuan permohonan parate eksekusi melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalahHalaman 19 dari 35 hal.

atau perselisihan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu. Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danHalaman 21 dari 35 hal. Put.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2013Menimbang, bahwa Tuntutan Mobil/Immateril sebesar Rp500.000.000.oleh Konsumen adalah bukan wewenang BPSK, maka Majelis menolaknya;Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap alasan pertimbanganmaupun terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan dalam perkara ini, karena alasan pertimbangan danPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Ketentuan hukum atau salahdalam menerapkan

hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, serta memutus perkara melebihi atau melampaui batas wewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medandalam memberikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Medan yang berbunyi "Menyatakan bahwa UndangUndang PerlindunganKonsumen tertanggal 10 Agustus 2006 yang diperbuat oleh Pelaku Usahadengan Konsumen adalah Klausula Baku/Perjanjian Baku yang dilarang olehUndangUndang

putusan BPSK, Mahkamah Agung RepublikIndanesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2006 tentang tats cara pengajuan Keberatan Terhadap putusan BPSK, yangdikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2006;Hal. 17 dari 28 hal Put.

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2013surat kepada Kepala Badan PenyelesaianKonsumen (BPSK) Kota Medan agarmengirimkan putusan BPSK dan berkas perkaranamun sampai saat ini putusan BPSK dan berkasperkara yang dimaksud tersebut tidak dikirimkanke Pengadilan Negeri Medan;a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2006 telah dinyatakan bahwa pemeriksaankeberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkasperkara, bahwa atas dasar itu Pengadilan Negeri Medan memikikewenangan untuk meminta putusan BPSK dan Berkas Perkarakepada Badan Penyelesaian Konsumen.

1. Menerima perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Teradu;
2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Verstek;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor: 0019/A/BPSK-Kota-Tsm/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 0019/A/BPSK-Kota-Tsm/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;