Bahwa dalam poin 4 gugatan Penggugat menyatakan Penggugattelah melaporkan Tergugat di Polrestabes Surabaya dan Tergugat telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan di Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa Tergugat terbukti melakukan tindak pidana perbankansebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a, b UndangUndang No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbuny) :(1). Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengansengaja :a.

perbankan bertempat di PT.

oleh majelishakim tingkat banding karena locus delicti dari tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh Tergugat dalam putusan tersebut, ada di Kantor CabangPenggugat di Surabaya, yakni di Kantor PT.

Sungkono No.212214 Surabaya adalah pihak yang dirugikan pulaakibat tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Tergugat di PT. BankMayapada Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjend. Sungkono No.212214Surabaya pada saat Tergugat berstatus sebagai karyawan Penggugat sehinggaPenggugat juga memiliki kepentingan dan dapat mengajukan gugatan dalamperkara ini / memiliki legal standing, karena kerugian yang dialami oleh PT. BankMayapada Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjend.

perbankan yang diputus olehPengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1943/Pid.B/2012/PN.Sby.

perbankan sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan TERGUGAT Il hanyaterbukti melakukan tindak pidana umum turut serta menggunakan suratpalsu.

Secara hukum PENGGUGAT hanyadapat dibebani tanggungjawab membayar ganti kerugian TURUTTERGUGAT tersebut apabila TERGUGAT II yang dalam transaksi kredityang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Cabang PENGGUGATCabang Panglima Polim, Jakarta Selatan, terbukti bersalah melakukantindak pidana perbankan ;Bahwa selain orang yang bersalah dan melakukan perbuatan melawanhukum adalah TERGUGAT II dalam transaksi kredit yang dilakukan olehTERGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUTTERGUGAT, juga

Sedangkan dakwaan alternatifkesatu tentang tindak pidana perbankan telah dinyatakan tidak terbukti(vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel), sehingga PENGGUGATsebagai lembaga corporasi, tidak bersalan dan tidak melakukanperbuatan melanggar hukum ;Bahwa selain di satu pihak ada putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkara transaksi kredit dengan jaminan SertifikatDeposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yang telah

perbankan.

Daliltersebut menunjukkan Penggugat tidak mengakui adanya peraturanpidana diluar pidana perbankan seperti yang diatur dalam KUHP, Undnagundang tentang Pencucian uang, dan lainlain ;Bahwa, dalil tersebut jauh dari logika hukum, sangat dangkal dancenderung bodoh ;Bahwa, adalah benar tidak ada satupun Putusan Pengadilan yangmenyatakan Penggugat bersalah melakukan Perbuatan Pidana yangseharusnya dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban Pidanaterhadap Penggugat sebagai perseroan berdasarkan Pasal

Cabang Mattoangin, sehingga Penggugat II tidak mempunyaihubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat;Bahwa berdasarkan dalil Tergugat di atas karenanya mohon agar Majelis Hakimmenolak gugatan dari Penggugat setidaktidaknya menyatakan gugatan tersebuttidak dapat diterima, karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatankarena mengandung error in persona;C Gugatan Penggugat Premateur (Exceptio Premateur):Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tindak pidana

Perbankan,namun sampai dengan saat ini tuduhan dimaksud belum terbukti atau setidaktidaknya belum ada keputusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah bersalahdalam perkara dimaksud;Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan oleh Penggugat ketika sudah dapat diketahuidengan pasti bahwa Tergugat telah dinyatakan bersalah melalui mekanismepengadilan dalam perkara tindak pidana perbankan sebagaimana disebutkan dandituduhkan dalam posita dan petitum Penggugat;Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):e Bahwa

Perbankan Pasal 50 UU Perbankan No. 10 Tahun1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang berimplikasi kerugianpada Penggugat selaku debitur berupa Material: Rp. 900.000.000(Sembilan Ratus Juta) dan Immaterial Rp. 5.000.000.000 (Lima MilyarRupiah), sesuai Pasal 50 UU Perbankan.

perkara a quo Majelis Hakim telah memberikanHalaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT MKS.pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridisnormatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo.Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbanganyang cukup matang dengan sangat jelas.Penjelasan : Dugaan Pelanggaran Perbankan dan MalAdministrasiyang mengindikasikan adanya Tindak Pidana

Perbankan Pasal 50Undangundang Perbankan No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UUNo. 7 Tahun 19921) Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenangmelakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebutdalam Pasal 1 angka 1 Kitab UndangUndang Hukum acara Pidana(KUHAP): Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesiaatau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.2) Dari definisi penyidik dalam KUHAP di atas dapat kita

ketahui bahwapenyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabatpegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenangkhusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.3) Berdasarkan ketentuan tentang tindak pidana perbankan makaLembaga lain yang ditunjuk khusus oleh UU untuk menjadi penyidikdalam kasus kejahatan perbankan yaitu OJK.

Perbankan sangat jelas bahwaPenggugat tidak dapat menguraikan serta menjelaskan secara konkrittentang kualifikasi perbuatan Terbanding II yang dianggap sebagaiperbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Perlawanan atau Tindak Pidanaperbankan, Gugatan yang semacam itu merupakan gugatan yang tidakjelas dan sangat kabur (obscuur libel)Bahwa secara faktual, Terbanding II telah beritikad baik dan bermaksuduntuk melakukan upaya penyelamatan pembiayaan Pembanding denganmencoba berkomunikasi dan bertemu dengan

PRIJA DJATMIKA,SH.MS dari Universitas Brawijaya Malang) disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa MURTI BINTI MISAN dapat disangka turut serta melakukantindak pidana perbankan karena Terdakwa MURTI BINTI MISANmengetahui tata cara pengajuan kredit yang benar, namun Terdakwa tetapmenghendaki untuk ikut serta melakukan tindak pidana perbankantersebut.

Tanpa keikutsertaan Terdakwa MURTI BINTI MISAN, makatindak pidana perbankan ini tidak akan terjadi atau tidak akan selesai.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdalam Pasal 49 Ayat (2) b UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AtasUU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo.

Agus Budi Hananto dalam melakukan perbuatantindak pidana perbankan yaitu dengan cara Terdakwa berperan untukmencarikan datadata seseorang untuk dijadikan sebagai nasabahkemudian diserahkan kepada saksi Drs. Agus Budi Hananto danselanjutnya dibuat dalam pengajuan kredit fiktif oleh saksi Drs.

Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 56 ke 1 KUHP dapatditerapkan penyertaan dalam pasal 49 ayat 1 dan pasal 49 ayat 2 UndangUndang No. 10 tahun 1998 atas perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1992 tentang perbankan, sepanjang pelaku memiliki kualitas perbuatanyang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana perbankan (pleger),memerintahkan dilakukannya tindak pidana perbankan (doenplegen), turutserta melakukan tindak pidana perbankan (medepleger), ataumenganjurkan dilakukannya tindak pidana perbankan

Bakti Insan abadi yang dokumennyadiserahkan kepada saksi AGUS BUDI HANANTO mengetahui jika kredittersebut diproses dengan cara tidak benar yang memenuhi katagori tindakpidana perbankan, namun Terdakwa tetap menghendaki untuk ikut sertamelakukan tindak pidana perbankan tersebut (willens ens wittens).

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3

Kristin Dwi Kosn'ni alias Tetin bintiSupandi sesuai Petikan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Bta dan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Bta dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana "Perbankan", sebagaimana ketentuan Pasal 176 hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997;Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan ataudikuatkan dengan sumpah, berupa surat yang dibuat menurut ketentuanperaturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenaihal

Kristin DwiKosrini alias Tetin binti Supandi sesuai Petikan Putusan Pengadilan NegeriBaturaja Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Bta dan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Bta dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan;Bahwa Keterangan Saksi Ninik Widyaningsih menyetujui apa yang disampaikan Terdakwa hal tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ninik dan Sdr. Parjono. Dengan demikianHal. 12 dari 17 hal. Put.

berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum,yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut, dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998tentang perubahan atas UU RI No, 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan;9 Bahwa, Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhiputusan yang amarnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa I Wayan Widiantara telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana

Perbankan dan besamasamamelakukan pemalsuan surat dan Penggelapan.Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselam 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 10.000.000, (sepuh milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:24 (empat) bundle berkas pemohon

5.609.788.830, (Lima milyar enam ratussembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)sesuai dengan putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Dpsyang didalam perkara a quo dijadikan alat bukti oleh Penggugat dengan diberi tandaP1, amar putusannya menyatakan Terdakwa I Wayan Widiantara telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana

Perbankan danbersamasama melakukan pemalsuan surat dan Penggelapan,Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan dakwaan keduaputusan pidana Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Dps tersebut telah dipertimbangkanbahwa Terdakwa (dalam perkara a quo sebagai Tergugat) sebagai pegawai bank PT.BPR Antenk dalam melakukan perbuatannya telah melakukan kerja sama denganNur Aris Rizky Setiawan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yangmendalilkan bahwa Tergugat selaku Account Officer (AO)

Perkara : PDM 162 /SBSAR/05/2013 yang dibacakan dan diserahkankepersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Nopember 2013, yangpada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SumbawaBesar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;e Menyatakan terdakwa Ros1 Isnandar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana "Perbankan yana dilakukan secara berianjur sesuai Pasal 49ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

Menyatakan bahwa Terdakwa Rosi Isnandar, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN SECARABEBILAINUIUT gesceerssesssecssenenerrisccser serotonin Horne HRS2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (ENAM)Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)1819dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiGa) DUIAN~nnnnnnan enn nnn nnn nnn nena nnenonnnnnnnnnmnnnmn3.

Bahwa pada saat transaksi pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebutdilaksanakan, TERGUGAT Il menjabat sebagai Kepala Cabang PENGGUGATCabang Panglima Polim Jakarta Selatan.Oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No.537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT Iltersebut, juga telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan TIDAK terbukti terjaditindak pidana perbankan sebagaimana didakwakan

perbankan sebagaimana didakwakan dalamHal 7 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.dakwaan alternatif kesatu.

Secara hukum PENGGUGAT hanya dapat dibebanitanggungjawab membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT tersebut apabilaTERGUGAT Il yang dalam transaksi kredit yang bersangkutan menjabat sebagaiKepala Cabang PENGGUGAT Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan, terbuktibersalah melakukan tindak pidana perbankan ;6.

perbankan tidakmengakibatkan Penggugat tidak berkewajiban membayar kewajibannya kepadaTurut Tergugat.Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 13halaman 9 dan butir 5 halaman 12 yang menyatakan seolah olah karena dalamPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2004 No.537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel Tergugat Il sebagai Kepala Cabang Panglima Polim tidakterbukti melakukan tindak pidana perbankan maka Penggugat tidak bertanggungjawabmembayar atau mencairkan

Dalil tersebutmenunjukkan Penggugat tidak mengakui adanya peraturan pidana diluar pidana perbankan seperti yang diatur dalam KUHP, UndangUndangtentang Pencucian Uang, dan lainlain.

:Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ZAITUN tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimanadalam dakwaan alternatif Pertama:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000

Menyatakan terdakwa JAIDA YANTI BINT MUHAMAD terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan yangdilakukan secara berlanjut sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 ( enam )tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;3.

UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP;; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepatditerapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu dari Jaksa PenuntutMenimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 49 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana

perbankan yang dilakukan secaraberlanjut dengan unsur unsur sebagai berikut :1.

puluh delapan juta sembilan ratussembilan belas ribu lima ratus rupiah ), tindakan ini telah terdakwa lakukansejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ;Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas Majelis berpendapat unsurunsur tindak pidana padadakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana

perbankan yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 jo.

Menyatakan untuk Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDARI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '"' Perbankan" yaitu "secara berturutturut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatanberlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat ataumenyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalamlaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu Bank " sebagaimana diatur dalam Pasal 49ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun

perbankan yang diduga dilakukanoleh terdakwa, dan saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan padaPenyidik tersebut ; Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT.

Artajasa mengenai transaksi yang dilakukan olehATM dari Bank CIMB Niaga dengan nomor 476085047035 1602 ; Saksike9 bemama; I WAYAN EKA SUBAWA, SE, dinuka sidang dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi permh dimmntai keterangan oleh Penyidik Polda Bali sehubungan dengantindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi tetap membenarkanketerangan yang telah diberikan kepada Penyidik

atau alasan pembenaruntuk menghapus pertangungjawaban perbuatan pidana yang ia Terdakwa lakukan,maka secara hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana perbankan yaitu "secara berturutturut sehingga dapatdipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai bank yang dengan sengajamembuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan ataudalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bank", oleh

Menyatakan Terdakwa NOVIA LAKHSMI WULANDART telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" yaitu"secara berturutturut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjutsebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank", dalam dakwaan Alternatif Pertama ; 2.

perbankan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal56 ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.KEDUA:PRIMAIR:SubsidairATAUHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PALBahwa Terdakwa ALFIAN T.

BADAWI sendiritidak sesual dengan prinsip kehatianhatian sebagaimana tertuang dalamPenjelasan Pasal 8 jo Pasal 15 UndangUndang Nomor 7 tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 10 tahun 1998, Surat Edaran No.14/26/DKBU Perihal : PedomanKebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal19 September 2012 maupun SK No. 004/SK/V/KS/2008 tentang PedomanSistem Prosedur Pemberian Kredit PT BPR Kudamas Sentosa.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana

perbankan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ALFIAN T.

perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998juncto Pasal 56 ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa PenuntutUmum NO.

MARKUS SILABAN bahwa paraTerdakwa dalam melakukan dugaan melakukan dan atau membantumelakukan Tindak Pidana Manipulasi, penciptaan dan perubahaninformasi elektronik/dokumen elektronik seolaholah data autentik danatau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa jjin danatau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkanketerangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan suratdengan cara menjual beberapa buku rekening milik orang lain dan kartuHalaman 15 dari 37 Putusan

Perbankan dan atau menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan ataupemalsuan surat tersebut dilakukan bersama terdakwa II FIFINSURYAWAN Alias TARJO.

Perbankan dan atau menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan ataupemalsuan surat dengan cara menjual beberapa buku rekening milikorang lain dan kartu ATM serta memberikan KTP yang diduga palsu milikorang lain melalui akun media sosial Telegram;Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota lainnyamelakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD DANI dirumahyang beralamat di JI.

37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELputih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (Satu) buah bukuBank Cimb Niaga, 1 (Satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) bukuBank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOHAMAD DANI, mengakui bahwa turut serta Manipulasi, penciptaandan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolaholah dataautentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang laintanpa jjin dan atau Tindak Pidana

BPR LEXI PRATAMA sesuai suratinstruksi pemeriksaan No.10/55/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia tanggal 09 April 2008yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Bank Indonesia Bandungdilakukan audit pengawasan dari Bank Indonesia Bandung dan diketemukanadanya 3 perbuatan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh TerdakwaDIAH EKA NURSULISTYAWATI selaku Direktur PT. BPR LEXI PRATAMAHal. 2 dari 20 hal. Put. No. 695 K/Pid.Sus/2013MANDIRI yang beralamat di Jalan Dr.

BPR LEXI PRATAMAsesuai surat instruksi pemeriksaan No.10/55/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia tanggal 09April 2008 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan BankIndonesia Bandung dilakukan audit pengawasan dari Bank Indonesia Bandungdan diketemukan adanya 3 perbuatan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukanoleh Terdakwa DIAH EKA NURSULISTYAWATI selaku Direktur PT. BPR LEXIPRATAMA MANDIRI yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No.146 KotaBandung yaitu antara lain :a.

Sejahtera, dimulai dariadanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur pada PT BankPerkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) yangterdiri dari Saksi Meywan Herarosy, sebagai Ketua Tim, Sdr.

Adapun hasil temuandari Tim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)OJK tersebut dapat disimpulkan yakni terdapat beberapa penyimpangan ataukelemahan dalam proses pemberian 10 (sepuluh) fasilitas kredit tersebutsebagai berikut: Nama dan identitas debitur yang tercatat di dalampembukuan sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk mengajukanpinjaman/kredit di PT. BPR Bontang Sejahtera.

Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, dimulai dariadanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur pada PT BankPerkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) yangterdiri dari Saksi Meywan Herarosy, sebagai Ketua Tim, Sdr.

Bahwa hal tersebut didasarkan pada laporan dari Tim PemeriksaanKhusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) dalam hal Investigasiyang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus Tindak PidanaPerbankan pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera,dimulai dari adanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur padaPT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan

Muhammad Dahri danTerdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut diatas, terbuktiHalaman 158 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bonsecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana SecaraBersamasama melakukan tindak pidana Perbankan;2.

., M.B.A. bin Drs.MARGONO bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam surat dakwaan alternatifpertama Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ASCARYA, S.E., M.B.A. binDrs.

Mjltanggal 19 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANDI ASCARYA , S.E, M.B.A. bin Drs.MARGONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERBANKAN;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang

Bdg.tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 19 Agustus 2011Nomor : 98/Pid.B/2011/PN.Mjl. dengan perubahan sekedar amar putusan No. 4tentang Memerintahkan agar Terdakwa ditahan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa ANDI ASCARYA, S.E., M.B.A. bin Drs.MARGONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana

PERBANKAN?

Sus/201238e Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi/semulaPembanding/Terdakwa dengan dakwaan "tindak pidana perbankan" sebagaimanasurat dakwaan tersebut adalah suatu hal yang berlebihan, tidak tepat dan keliru.e Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Terdakwa merasa didholimi,dikriminalisasikan, apalagi kasuskasus perbankan dalam masalah ini adalahmerupakan transaksi perdata (transfer antar bank), sehingga seharusnyamerupakan kasus perdata (Civil Rechetelijk) yang harus diperiksa

Uang tersebut ddiduga milik nasabahPembantah yang ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 7 tahun 1992sebagaimana telah dubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan jopasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan olehtersangka Irawan Salim (Dirut Pembatnah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir OpsPembantah) dan kawankawan;e.

Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)huruf 6 dan huruf c UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 56 KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh tersangka lrawanSalim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah);b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka BUDIJONO,dkk.

sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima rauts rupiah);Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2005/PT.DKIJakarta tanggal 14 November 2005 dengan amar putusan sebagaiberikut:Hal. 23 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012Menyatakan terdakwa Budijono, Terdakwa Il StephanusJuwinata, terdakwa Ill Demiitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IVMaksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VITheng Hok Beng alias Abeng, dan terdakwa VII Slamatda terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Perbankan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Oktober 2005 atas nama TONYSIMANJUNTAK, Dkk. dengan amar putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwaterdakwa TONY SIMANJUNTAK, YUPITERBUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUELKRISTANTO, masingmasing telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"Perbankan";Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwaterdakwaTONY SIMANJUNTAK, YUPITER BUDIMAN, SE., LIE

Menghukum pula terdakwaterdakwa untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratusrupiah);Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 210/Pid/2005/PT.DKIJakarta tanggal 04 Januari 2006, dengan amar putusan sebagaiberikut:Hal. 25 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012Menyatakan terdakwaterdakwa TONY SIMANJUNTAK, YUPITERBUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUELKRISTANTO, masingmasing telah terbukti secara sah danmeykainkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"Perbankan

Pemeriksaan Bank; Bahwa sehubungan dengan kegiatan Perbankan, dapat saksi jelaskanQoqeqo pbahwa penyidik OJK mempunyai peran/tugas untuk melakukan prosespenyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Perbankan dan melimpahkanberkas perkara tindak pidana Perbankan yang sudah lengkap besertaTersangka dan barang buktinya yang diperoleh dari Departemen KhususInvestasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP); Bahwa bagian yang melakukan pengawasan adalah bagian DepartemenKhusus Investasi Perbankan Otoritas

Jasa Keuangan (DKIP), kemudianHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sossetelah dilakukan investigasi baru diserahkan ke Departemen PenyidikanJasa Keuangan (DPJk); Bahwa berdasarkan hasil investigasi DKIP ditemukan adanya dugaanTindak Pidana Perbankan yang terjadi pada bulan April 2015 pada BankPembangunan Daerah (BPD) Maluku Kantor Cabang Pembantu Wedayang dilakukan Pegawai Bank pada bagian Analis Kredit karena telahmelakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan SOP BankPembangunan

Tahrin UsmanLawer ;Bahwa pada saat dilakukan investigasi, kredit tersebut belum dilunasinamun setelah perkaranya dilimpahkan ke OJK baru kreditnya dilunasi;Bahwa walaupun telah dilunasi tapi berdasarkan ketentuan yangberlaku, Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Terdakwa tetap harusdiproses;Bahwa yang melaporkan pemberian kredit fiktif kepada OJK adalah PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya Menimbang, bahwa selain mengajukan saksisaksi, Penuntut