DalamPasal 8 ayat (1) dinyatakan Pelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini sertaperaturanperaturan pelaksanaanya adalah tindak pidana Ekonomi. Bahwa untuk sanksi atau aturan hukum yang bisa menjerat Sdr.

Magelang yang bukan merupakan wilayah tanggungjawabnya telah melakukan tindak pidana Ekonomi dengan ancamanhukuman selama lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggitingginya seratus ribu rupiah yang diatur dalam Pasal Pasal 6 ayat (1) hurufb Jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentangHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Mkdpengusutan, Penuntutan, dalam Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 tahun 1962 tentangPerdagangan

pidana Ekonomi yangmenetukan Barang siapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi huruf bdalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomitermasuk dalam pasal 1 sub 2e dan sub 3e dihukum dengan penjaraselama lamanya 2 ( dua ) tahun dan hukuman setinggi tinginginya seratusribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar KeteranganTerdakwa, yang pada

Dalam Pasal 8 ayat (1)dinyatakan Pelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalamPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini serta peraturanperaturan pelaksanaanya adalah tindak pidana Ekonomi.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Melanggar Pasal 6 ayat (1)huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e UndangUndang Darurat RI No. 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi JoPasal 4 ayat (1) huruf a Jo

pidana ekonomi yaitu distributor dan pengecer yangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luarwilayah tanggungjawabnya;;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis HakimMempertimbangkannya sebagai berikut ;Ad.1.

Gazali panggilan Ali Bin Arius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan tindak pidana Ekonomi, yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA, sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2.

Pidana Ekonomi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa ia terdakwa M.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan tindak pidana ekonomi, yaitu tanpa izin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan, sebagai pihak lainselain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan PupukBersubsidi jenis NPK PHONSKA;Ad.1.

Pidana Ekonomi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di aturdalam dakwaan tunggal penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuspertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini

Pidana Ekonomi Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 tahun 1981(KUHAP), sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Gazali panggilan Ali Bin Arius terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruhmelakukan tindak pidana Ekonomi, yaitu tanpa izin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan, sebagai pihak lainselain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjual belikanpupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA, sebagaimana dalam dakwaankesatu;2.

2/2004tentang Perdagangan Gula Antar Pulau jo Perou Nomor 21 Tahun 1959 tentangMemperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Dan Pasal31 ayat (1) jo Pasal 6 jo Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan dan Tumbuhan.2.

Melakukan Suatu Tindak Pidana ekonomi Dalam Hal Kejahatan YangTermasuk Dalam Pasal 1 sub 3 e;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut diatas;Ad. 1.

undangundang itu menyebut pelanggarantersebut, sebagai tindak pidana ekonomi.

Pidana Ekonomi sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandangdalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka MajelisHakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa H.

Pidana Ekonomi dan Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6jo Pasal 9 Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan serta UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

No. 1260 K/Pid.Sus/2018Tunggal melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang DaruratRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 30ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian;2.

No. 1260 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknyasependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang DaruratRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal

No. 1260 K/Pid.Sus/2018Bahwa dengan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur delik Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndangDarurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi junctoPasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;Bahwa namun demikian, alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmemperberat pidana

No. 1260 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang DaruratRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 30 ayat(3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidiuntuk Sektor Pertanian, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MEL LUMAN Alias AMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR PERUNTUKANNYA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Alias Win Bin Husin (Alm)tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum melakukan percobaan tindak pidana ekonomi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa

PUJO PRABOWO bin SAHID telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannyaatau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No.21/.M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan

Berarti secara hukum tidak ada bukti jualbeli pupuk bersubsidi dalam perkara ini;Dalam perkara ini kualifikasinya adalah tindak pidana ekonomi. Dalam tindakpidana ekonomi ada ciri khusus dianggap telah terjadinya tindak pidanaekonomi. Dalam delik tindak pidana ekonomi bukan hanya rumusan formaltetapi di dalamnya mengandung delik materiil. Maksudnya dalam perkara jualbeli pupuk bersubsidi tersebut ada hubungan erat sekali dengan keadaanlangkanya pupuk maupun kacaunya pendistribusian pupuk.

Ternyatahal yang demikian ini tidak dibuktikan;Tidak tepat menggunakan UndangUndang Darurat Nomor 7/1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undangundangtersebut sudah diundangkan 57 (lima puluh tujuh) tahun, lebih dari setengahabad. Keadaan setengah abad yang lalu dengan keadaan sekarang sangat berbedajauh. Keadaan sekarang sudah tidak dalam keadaan darurat lagi.

pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikiamar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d UndangUndang Darurat Nomor 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Pidana Ekonomi jo.Pasal 14 Ayat (2) jo Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.21/M.Dag/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Pidana Ekonomi jopasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangdalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barangdalam Pengawasan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran

Menyatakan terdakwa SUPARLAN Bin BASIRAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagai pengecer yang dengan sengajamelanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluarperuntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3eUU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah

Menyatakan terdakwa SUPARLAN Bin BASIRAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Produsen,Distributor, dan Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuanlarangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal1 sub 3e UUHal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 103/Pid.

Sus /2015/PT.SMG.Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jopasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barangdalam Pengawasan jo pasal 30 ayat (2) jo

Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor: 8tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jopasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 77tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalamPengawasan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor: 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimanasurat dakwaan.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHAERURI BIN H.ASMAIL, dengan penjaraselama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.3.

Pidana Ekonomi, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Kholisatun binti H.

Pasal 1 sub 3e15UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi.;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalamDakwaan Tunggalnya yaitu Pasal 30 Ayat (8) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan DanPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Pasal 1 sub 3e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa KHAERURI BIN H.ISMAIL telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpaizinmemperjualbelikan pupuk bersubsidi;2.

Jon Mardi melaporkan kejadiandugaan tindak pidana ekonomi melakukan perdagangan barangbarangdalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska yangdiduga dilakukan oleh Sdr. Riki sebagai pemilik serta Sdr.

Pasal 6Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 1 huruf b, c, e, f jo.Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo. pasal7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo.

Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 1huruf b, c, e, f jo. Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang DalamPengawasan jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo.

Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 1 huruf b, c, e, f jo. Pasal 4 huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo. pasal 7 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang DalamPengawasan jo.

Pidana Ekonomi, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun2005 jo.

Pidana Ekonomi juncto PeraturanPresiden Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun2011 juncto Permentan Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR/1 1/2014tanggal 27 November 2014 yang terkait dengan tidak sesuai dengan HargaEceran Tertinggi (HET) dan menjual tidak menggunakan RDKK, junctoPermendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, sebagaimana keterangan abhliDr.

Putusan Nomor 1739 K/Pid.Sus/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 14 Juli 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Achwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 sub 3e juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf d juncto Ayat (2) dan(3) UndangUndang Nomor 7/Drt/1955 juncto Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun2011 juncto Permendag

Pidana Ekonomi;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 4 (empat) bulan;Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, Kecuali kalau kemudianhari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwaTerpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telahbersalah melakukan suatu tindak pidana;Menetapkan barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) sak/karung jenis pupuk Urea bersubsidi Pemerintah; 65 (enam puluh lima) sak/karung jenis

Pidana Ekonomi atas nama Terdakwa Achwanadalah berupa putusan pemidanaan yang menyatakan Terdakwa Achwanterbukti melakukan Tindak Pidana Ekonomi;Il.

Pasal 1 Sub 3e UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor: 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, b Jo.

Undangundang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;b. Undangundang Nomor 21 Tahun 1959 tentang MemperberatAncaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi ;c. Undangundang Nomor 8 Tahun 1982 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan;d. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahanatas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;e.

Pasal 1 Sub 3e UndangUndangDarurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, bJo.

pidana ekonomi termasukdalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya 2 (dua) tahun dan hukuman denda setinggitingginya seratusribu rupiah) atau dengan satu dari hukuman itu;Menimbang, bahwa tindak pidana ekonomi menurut Pasal 2 ayat (3)menyebutkan tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalahkejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja, jika tindak itu tidakmengandung anasir sengaja tindak pidana itu adalah pelanggaran satu denganlainnya

Pasal 1 Sub 3e UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, bJo.

Bangka Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekadar yangmengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 Sub 2e dan berdasarsub. 3e, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Rama SyatriaPutra, saksi Yogi Priadi beserta anggota Polisi lain mengamankan ataumenangkap saksi Yohanes

Payung Kab.Bangka Selatan telah terjadi tindak pidana Ekonomi dan perdagangan yangdilakukan terdakwa;Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang memiliki izin sebagai pangkalan gasLPG dengan nomor Register 233777749946020 dengan Agen CV. Nuruntuk dijual di wilayah Desa Pangkal Buluh Rt.02 Rw.04 Kec.

BangkaSelatan telah terjadi tindak pidana Ekonomi dan perdagangan yangdilakukan terdakwa;Bahwa ketika saksi Rama Syatria Putra, saksi Yogi Priadi beserta anggotaPolisi lain melakukan pengecekan lalu mengamankan atau menangkapsaksi Yohanes Frengki (dalam penuntutan terpisah) di Gang Yati Desa KaceTimur Kab.

Payung Kab.Bangka Selatan telah terjadi tindak pidana Ekonomi dan perdagangan yangdilakukan terdakwa;Bahwa terdakwa mempunyai pangkalan di wilayah Desa pangkal BuluhKec. Payung Kab. Bangka Selatan An. Susanto dengan nomor Register233777749946020 dengan Agen CV. Nur;Bahwa benar terdakwa telah menjual tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg kepadasaksi Yohanes Frengki (dalam penuntutan terpisah) yang berdomisili diGang Yati Desa Kace Timur Kab.

Payung Kab.Bangka Selatan telah terjadi tindak pidana Ekonomi dan perdagangan yangdilakukan terdakwa.3. Bahwa berawal ketika saksi Rama Syatria Putra, saksi Yogi Priadi besertaanggota Polisi lain mengamankan atau menangkap saksi Yohanes Frengki(dalam penuntutan terpisah) di Gang Yati Desa Kace Timur Kab.

Menyatakan TerdakwaIrvan Yunus als Irfan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Berupa Pengecer Memperjualbelikan Barang Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diluar Wilayah Tangggung Jawabnya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan;3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;4.

Pidana Ekonomi jo.

Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi : dalam hal kejahatan;sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalamPasal 1 Ayat (3):3. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjukbarangbarangsebagai barang dalam pengawasan;4. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;5. Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)meliputipupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK;6.

Undangundang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan ia adalahtindak pidana ekonomi;3. Oleh Undangundang Tindak Pidana Ekonomi dinyatakan sebagaiTindak Pidana Ekonomi apabila ada peraturan nantinya akanadaklasifikasinya dibidang ekonomi.

26,Pasal32,Pasal 33 dalamhal in'Undangundang tersebut menyatakan sama seperti yang dikatakan dalamPasal 26,Pasal 32,Pasal 33 yaitu jugadisebut sebagai Tindak Pidana Ekonomi;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Ekonomi tersebut dalam Pasal 1Ayat (3) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomiadalah kejahatan, apabila tindak pidana itu mengandung anasir sengaja, jikatindak pidana itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak

Pidana Ekonomi sebagaimana dalam ketentuanPasal 1 ayat (3) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak PidanaEkonomidan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurMelakukan suatu tindak pidana Ekonomi : dalam hal kejahatan sekedar yangmengenai tindak pidana Ekonomi termasuk

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan,penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;b. Undangundang Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberatancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;c. Undangundang Nomor 8 Prp Tahun 1982 tentang perdaganganbarangbarang dalam pengawasan;d. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atasPerpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidisebagai barang dalam pengawasan;e.

Pidana Ekonomi Jo.

Pasal 30ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013maka akan diancam ketentuan pidana sebagaimana yang disebut dalamUndangUndang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 6 ayat (1) huruf bBarangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi : dalam hal kejahatansekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2edan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya duatahun dan hukuman

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub 3e,yang disebut tindak pidana ekonomi ialah : pelanggaran sesuatu ketentuandalam atau berdasar undangundang lain, sekadar undangundang itumenyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangandari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, benar padahari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Sugiyonobersamasama dengan saksi Purwadi dan saksi Darno telah

Pidana Ekonomi;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa ROFIATUN HASANAH binti SUKARNI pada hari Selasa tanggal 24Maret 2015 sekira pukul 15.30. wib atau setidaktidaknya di sekitar waktu itu dalamHalaman 5 dari23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.

Pidana Ekonomi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecerMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah Produsen pupukHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/20 15/PN. Ptidalam hal ini PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT.PupukKalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang, dan PT.

, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah

PtiMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 6 ayat (1) huruf bUndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Pidana Ekonomi karena sampai saat inibelum ada perubahan atau peraturan yang menggantikan UU tersebut ;Bahwa Peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa tersebut adalah Peraturan menteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi untuk sector pertanian Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi distributor danpengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ataudiluar wilayah tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Pidana Ekonomi yang memiliki unsurunsur sebagai berikut :1.

Pidana Ekonomi, hal mana sesuai dengan keterangan ahliDrs.

Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi distributor danpengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluarwilayah tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa tindak pidana ekonomi disebut sebagai kejahatan, apabilapebuatan itu mengandung anasir sengaja yaitu adanya suatu kehendak dari si pembuat tentangapa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yangyang ia lakukan beserta

Pidana Ekonomi dan PasalPasal lain dalam peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

., tanggal 25September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono bersalah melakukantindak pidana Barang Siapa Melakukan Tindak Pidana ekonomi yaitutanpa izin melakukan perdagangan barang

Pidana Ekonomi JoPasal 4 Ayat (1) huruf aJo Pasal 8 ayat (1) Perou Nomor 8 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) PerpresNomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan JoPasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut

Melakukan Tindak Pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidijenis urea, dimana Pengecer dilarang memperjualbelikan pupukbersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar tanggungjawabnya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialahorang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang dapat

Pidana Ekonomi JoHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN SntPasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perou Nomor 8 Tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2)Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk

Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8ayat (1) Perou Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangdalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981

Nomor7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Nomor 7 Tahun 1955 tentang PengusutanPenuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSUDI Bin SAIJAN dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.3. Menyatakan barang bukti berupa:e 35 (tiga puluh lima) sak Pupuk Jenis Urea Indonesia Produksi PT. PupukIndonesia Group.Dirampas untuk Negarae 1 (satu) unit kendaraan Pick Up warna coklat No. Pol.

Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 30 Ayat (3)Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/ MDAG/ PER/ 4/ 2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b UUDrt.

Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggalnya tersebut maka Terdakwaharus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus12dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaansebagai berikutnya; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal terdakwa didakwa melanggar pasal 30 Ayat (3)Jo.

Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yangunsurunsurnya sebagai berikut : 1. Barang Siapa;2. Pihak lain yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi.1.

Bla.Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1)huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan joPasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalampasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jopasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangdalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 77 tahun 2005

Pidana Ekonomi;Undangundang Nomor 21 tahun 1959 tentang memperberatancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;Undangundang Nomor 8 Prp tahun 1982 tentang perdaganganbarangbarang dalam pengawasan;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor77 tahun 2005tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalamPengawasan;Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2014/PN.

Bla.dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a bahwa siapapun dilarang tanpa izinmelakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan dan apabilaperaturan tersebut dilanggar maka diancam dengan dengan sanksihukuman sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 tahun1955 tentang Tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Terdakwa menyatakantidak berkeberatan dan membenarkannya;2.

Undangundang Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan,penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;b. Undangundang Nomor 21 tahun 1959 tentang memperberatancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;c. Undangundang Nomor 8 Prp tahun 1982 tentang perdaganganbarangbarang dalam pengawasan;d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalamPengawasan;e.