Bank Bali Tbktanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpoa penunjukan sepecimenttanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIRI/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 ;.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh:a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan Djuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh :a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancarmengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani P.T. BDNIsedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besardata yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNITangerang.Proses pembayaran kepada Bank Bali oleh BPPN dan DepartemenKeuangan adalah sebagai berikut:a. Surat BPPN kepada BIUPPB No. S.100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18Pebruari 1999.Wakil Ketua BPPN pada waktu itu, Saksi Pande N.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh:a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

Pasal 6 PP No. 17 Tahun1999, BPPN berada langsung dan bertanggung jawab kepadaTERGUGAT I, dan oleh karenanya segala tugas yang telah dijalankanoleh Ketua BPPN wajib dilaporkan dan diserahkan kepada TERGUGAT I.4.

Bahwa berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004 dengan berakhirnyatugas BPPN dan/atau dibubarkannya BPPN, maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT danHal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.TERGUGAT telah menerima laporan pertanggungjawaban dan sisaaset eks BPPN melalui serah terima pada tanggal 30 April 2004;7.

Sebagai tindak lanjut atas penetapanBank Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkanKeputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BankBDNI dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional (SKKetua BPPN No. 43/1998) dan ditindaklanjuti dengan pengambilalihanoperasional Bank BDNI.Pembekuan dan pengambilalihnan operasional Bank BDNI ini dilakukanoleh BPPN sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal8 Keppres No. 34 Tahun 1998 yang menentukan:Dalam hal Bank Dalam Penyehatan

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, BPPN dan Sjamsul Nursalim jugatelan menyepakati halhal yang telah diatur dalam MSAA danPerubahannya, yaitu dengan telah dipenuhinya kewajiban SjamsulNursalim kepada BPPN, maka pada tanggal 25 Mei 1999 telah dibuatdan ditandatangani antara BPPN dan Sjamsul Nursalim:1. Surat Release and Discharge sebagai bukti pemenuhankewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN;dan2.

BPPN dari Menteri Keuangankepada PTPPA;Dengan berakhir masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional("BPPN"), maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan PemerintahNo. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PPNo. 17 Tahun 1999") dan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("Keppres No. 15 Tahun2004"), maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,dkk vs H. ZAKARIA KARIM,

Penggugatkepada BPPN berarti dokumen jaminan a.n.

Penggugattidak pernah mendapat pemberitahuan dari BPPN tentang telah dialihkannya asetjaminan dan Bank Danamon kepada BPPN, BPPN tidak memanggil Penggugat,diberi kesempatan dan atau diberi peringatan/teguran dalam pelunasan utangPenggugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan sitaMenimbang, bahwa jika kita Iihat Peraturan Pemerintah di atas, BPPN dalammelaksanakan tugasnya dalam penanganan kredit Bank Dalam PenyehatanPerbankan tidak satu kewenangan BPPN untuk dapat secara langsung

Bahwa BPPN dinyatakan bubar dan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004,sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkelolakan kepada Pemerintah RIcq.

dan karena BPPN habis masa tugasnya maka diambil alih oleh PT.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASETDAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT.PPA) CQ. PT.

Penggugat menyampaikan keinginannya untukmembeli kembali jaminan tersebut dengan harga sesuai dengan sebagaimanakesepakatan Penggugat dengan PT Bank Arya Panduarta Tbk;Bahwa atas surat Penggugat tersebut, kKemudian dibalas oleh BPPN dengansuratnya nomor Prog5895/BPPN/0703 tanggal 16 Juli 2003 yangmenyatakan pada pokoknya BPPN menyetujui permohonan Penggugat untukmembeli kembali, dengan harga aset sebesar Rp2.228.705.500,00 (dua miliardua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus

rupiah);Bahwa atas harga yang ditawarkan oleh BPPN kepada Penggugat,Penggugat belum sempat negosiasi dengan pihak BPPN, ternyata BPPNsudah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 /2004.Dengan dibubarkannya BPPN telah menimbulkan kekecewaan yang keduakalinya bagi Penggugat, dimana kekecewaan yang pertama, harapanPenggugat untuk membeli kembali jaminan kepada PT Bank Arya PanduartaTbk. tidak terwujud, karena PT Bank Arya Panduarta Tbk. terlanjur diambilalih oleh BPPN.

Kemudian Penggugat mau membeli kembali barang jaminantersebut dari BPPN, belum sampai direalisasikan keinganan Penggugat,ternyata BPPN dibubarkan, dan sekarang jaminan tersebut berada di bawahkekuasaan Tergugat;10.Bahwa oleh karena Penggugat tetap berpegang teguh pada keinginannyauntuk membeli kembali aset tersebut, Penggugat bersedia untuk membelikembali dengan harga sebagaimana yang ditetapkan oleh BPPN yaituseharga Rp2.228.705.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan jutatujuh ratus lima

Dan harga yang ditentukan oleh BPPN,kemudian Pemohon Kasasi mengajukan penawaran, namun belum sempatdijawab permohonan Pemohon Kasasi, ternyata BPPN sudah dibubarkan,sehingga Pemohon Kasasi hilang kesempatan untuk membeli kembali. HalHalaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2130 K/Pdt/2016ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya Nomor529/PDT/2015/PT DKI.

Pertimbangan yangdemikian, adalah pertimbangan yang keliru, karena Judex Facti tidak pernahmempertimbangkan bahwa sebetulnya Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi, telah mengajukan penawaran kepada pihak BPPN (sebagalpihak yang memegang aset dan PT Bank Arya Panduarta Tbk.), namun surattersebut belum pernah dijawab oleh BPPN, apakah ditolak atau dikabulkanpenawaran yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, sementara PemohonKasasi menunggu jawaban dan BPPN, ternyata BPPN sudah dibubarkan padatanggal

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

EKSEPSIPLURIUM LITIS CONSORTIUM ;Bahwa bantahan Pembantah mengandung cacat formal karenakurang lengkapnya para pihak dalam perkara ini, yang seharusnya pihakBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan pihak Bank BRIharus diikutsertakan dalam perkara ini, sedangkan Pembantah tidakmengikut sertakan BPPN dan BRI sebagai pihak dalam perkara ini ;3.

asset tersebut bukan lagi milikPEMOHON KASASI melainkan telah menjadi milik BPPN ;7.

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, maka pertimbanganhukum Judex Facti yang menyatakan PEMOHON KASASIharusmengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo adalah janggaldan bertentangan dengan hukum, karena status PEMOHON KASASIdalam mengajukan perkara aquo justru adalah untuk melindungikepentingan BRI dan BPPN sebagai kreditur PEMOHON KASASI,sehingga dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menerapkanhukum ketika Judex Facti mengharuskan PEMOHON KASASI untukmengikutkan BRI dan

BPPN dalam perkara aquo ;8.

Bahwa disebutkannya oleh PEMOHON KASASI tentang eksistensi BRIdan BPPN dalam perkara aquo adalah bertujuan untuk meluruskanpersoalan agar mantan para karyawan PEMOHON KASASI tidakmengambil langkah hukum secara salah dengan mengajukanpermohonan sita terhadap asset yang bukan milik PEMOHON KASASIsehingga penyebutan eksistensi BRI dan BPPN dalam perkara aquojusteru tidak menjadi alasan untuk mengharuskan PEMOHON KASASImengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo, sehinggaHal. 8 dari 10 hal.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;e Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;e Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 9 Juli2002 ;e Foto Copy Memorandum Take Over tanggal 9 Juli 2002 ;e Formulir Informasi Bisnis ;e Formulir Informasi Umum ;Hal. 45 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Hal. 49 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari 1999 ;Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ;Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;Hal. 53 dari 68 hal. Put.

Divisi Treasurybaru menempatkan dana talangan ke jointescrow account tersebut apabila / setelahfronting company dinyatakan menang biddingoleh BPPN atas nama calon debitur lamasebagaimana yang dimandatkan oleh UnitOperational ;d. Langkah 4 : setelah PKS ditandatanganiantara Bank BNI dengan fronting company,selanjutnya fronting company melakukanbidding atas tagihan asset BPPN atas namadebitur lama ke BPPN ;e. Langkah 5 : penyerahan Asset BPPN ke UnitOperational (dhi.

IGM tanggal 10 Februari1999;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT.

BPPN Acc. 821.6634671.009 Nyonya OTANIGO GEA No. BPPN Acc. 821.0135117.0010 Nyonya SISTEM GINTING No. BPPN Acc. 821.6643599 0011 Tuan JOHAN LEO No. BPPN Acc. 512.0100421.0012 Tuan JUMADI No. BPPN Acc. 790.0025474.0013 Tuan LIE TJIE KIAN No. BPPN Acc. 821.6635618.0014 Nyonya Dra. Hj. NURHAYATI No. BPPN Acc. 821.6657727.00 Halaman 3 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI5. LUBIS 15 Tuan RAMLI LUBIS No. BPPN Acc. 790.0025903.0016 Nyonya SRIANI SEMBIRING No.

BPPN Acc. 821.6643742.00Tuan ROBERT SELAMAT17 No. BPPN Acc. 821.6643301.00SIAGIAN No. BPPN Acc. 623.6005952.00 dan18 PT.SUKMANADA PERKASA 623.6005961.0019 Tuan THIAN NIAN (HAUW) No. BPPN Acc. 826.5000521 0020 Nyonya WILLIANA No. BPPN Acc. 001.0001131.00PT.GUNUNG MAS21 No.

Tuan ADLAN : (Nomor BPPN Acc. 821.0130867.00)2. Tuan AGUAN : (Nomor BPPN Acc. 005.1004595.00dan 005.1005290.00)Tuan AARONI DAELI, SH : (Nomor BPPN Acc. 821.0139252.00)4. Tuan DRS.FAHRIZAL : (Nomor BPPN Acc. 821.6643611.00)Halaman 7 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI20.

OM NO@ wo10.11.12.13.14.15.16.17.Tuan FENDY : (Nomor BPPN Acc. 512.0142212.00)Nyonya FETTRI AIDA : (Nomor BPPN Acc. 821.6634671.00)Nyonya OTANIGO GEA : (Nomor BPPN Acc. 821.0135117.00)Nyonya SISTEM GINTING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643599 00)Tuan JOHAN LEO : (Nomor BPPN Acc. 512.0100421. 00)Tuan JUMADI : (Nomor BPPN Acc. 790.0025474.00)Tuan LIE TJIE KIAN : (Nomor BPPN Acc. 821.6635618.00)Nyonya Dra. Hj.

NURHAYATI LUBIS : (Nomor BPPN Acc.821.6657727.00)Tuan RAMLI LUBIS : (Nomor BPPN Acc. 790.0025903.00)Nyonya SRIANI SEMBIRING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643742.00)Tuan ROBERT SELAMAT SIAGIAN : (Nomor BPPN Acc.821.6643301.00)PT.SUKMANADA PERKASA : (Nomor BPPN Acc. 623.6005952.00dan 623.6005961.00)Nyonya WILLIANA : (Nomor BPPN Acc. 001.0001131.00)Sedangkan 4 (empat) debitur yang telah dibeli oleh Tergugat II adalahsebagai berikut:18.19.20.21.Tuan THIAN NIAN (HAUW) : (Nomor BPPN Acc. 826.5000521 00)PT.GUNUNG

/1988sanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban PembayaranBank Umum yang kemudian disempumakan dengan Surat KeputusanBersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999.

No. 167 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat1/BPPN/1988Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, karena mempunyai tujuan mengun181/BPPN/0599tungkan diri Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT.Era Giat Prima, sebab setelah klaim PT.

BPPN akanmenyampaikan keputusan atas klaim yang diajukan melalui bank debitur.dalam praktek sebelum keputusan diambil, BPPN terlebin dahulumelakukan verifikasi atas klaim dimaksud.

Lubis, bahwa isi Surat No. 380 tersebut tidak dapat dilaksanakan,karena surat tersebut tidak menyebutkan nomor rekening penerima danadan hanya ditandatangani oleh satu orang Deputi Ketua BPPN,sedangkan dalam specimen BPPN di Bank Indonesia, terdapat klausulbahwa untuk permintaan pembayaran oleh BPPN harus ditandatanganioleh Ketua BPPN atau oleh dua orang Wakil Ketua BPPN apabila KetuaBPPN berhalangan.Berdasarkan hal tersebut, BPPN diminta untuk melengkapi persyaratanadministratif warkat pemindahbukuan

EkoSantoso Budianto selaku Wakll Ketua BPPN.

(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;

DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;

Manajemen Agoindustama Konsultindo;

Wahyuni Mandira;

Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN), vs SITI DAISAH, dkk dan BUDIMAN, dkk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN' NASIONAL / BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24Lantai 6, 9,10, 12 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Indra Surya, S.H., LL.M. dan kawankawan, Para Pejabat danPegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementrianKeuangan, beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15,Kementrian Keuangan Jalan Dr.

;Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Uni Bank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum tehadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang diubah menjadi Kantor Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKAN)/Tergugat V,

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8sebagai berikut:Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Unibank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum terhadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang

(videbukti T.V2);Bahwa PT Bank Unibank Tbk. dibekukan kegiatan usahanya oleh BankIndonesia pada tanggal 29 Oktober 2001, dan kemudian bank tersebutmasuk dalam program penyehatan perbankan di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), karenanya sesuai dengan PeraturanHalaman 26 dari 31 hal. Put.

;Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (vide bukti T.V8), denganberakhirnya tugas BPPN pada tanggal 27 Februari2004 dan dibubarkannyaBPPN pada tanggal 30 April 2004, semua kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;Bahwa dalam rangka melakukan penagihan piutang tersebut, MenteriKeuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukanpengalihan pengurusan piutang tersebut kepada Panitia Urusan

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari BPPN No: S11/SP/LD/BPPN/2002 tanggal 01 Februari 2002, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mempunyai kewajiban kepada BPPN sebesarRp118.665.592.190,00;b. Bahwa berdasarkan akte notaris Merryana Suryana Nomor 23tanggal 27 Januari 2003 diketahui bahwa telah terjadi perjanjianHalaman 6 dari 21 halaman.

Tigas Sapta Daya tanggal 27 Januari 2003,selanjutnya BPPN menerbitkan surat pencabutan sita atas aktivaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besertaaktiva Pemegang Saham dengan Surat BPPN Nomor S02/SPPS/BPPN/0203 tanggal 10 Maret 2003;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan berupa Neraca TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui utang di BPPN sebesar Rp76.929.833.174,00 yang terdiridari pokok pinjaman

kepada BPPN adalah sebesarRp76.929.833.174,00;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Asset DalamRestrukturisasi BPPN;b.

Tigas Sapta Daya.Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan jelasbahwa nilai yang tercantum sebesar Rp61.231.994.176,00 adalah nilaipiutang BPPN (utang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada BPPN), bukan harga pengalihan hak tagih ataspiutang dari BPPN kepada PT. Tigas Sapta Daya;Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:nilai piutang BPPN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dijual kepada PT.

Sulut) denganpihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan ataudicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN. Keputusan tersebut menegaskanseolaholan batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi hutang PT.PPSU kepada BPPN nanti jatuh tempohpada tanggal 17 Maret 2003.Hal. 19 dari 40 hal. Put.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;24) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012dari Gubernur Sulawesi Utara dalam penyelesaian asset kreditPT.PPSU di BPPN dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara FreddyH.Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian HutangPT.PPSU di BPPN.

hutang kredit PT.PPSU(Hotel MBH) di BPPN.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 27 tersebut,pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakankurang pihak yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN) danapabila Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilikuidasimaka ada petunjuk dari pemerintah tentang lembaga pengganti BadanHalaman 2 Putusan Nomor:546/Pdt/2021/PT DKIPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga pengganti tersebutyang harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut ;d.

BankPembangunan Indonesia (Bapindo), sehingga oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) piutang PT.

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Akta Perjanjian Jual BelliPiutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT.Woka Internasional / Turut Tergugat I, tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih (cessie) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dengan PT.

) yang mendapatkan peralihan tugas dan wewenang pascadibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ),karenanya tidak ada hubungannya antara dibubarkannya BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) dengan pembentukan LembagaPenjamin Simpanan (LPS).

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) berdasarkan Akta Perjanjian JualBeli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) denganPT. Woka Internasional / Turut Tergugat , tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih ( cessie ) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional ( BPPN ) dengan PT.

Selanjutnya ataskesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat keputusanBersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999181/BPPN/05/99tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadapKewajiban Pembayaran Bank Umum.Yang isinya antara lain : "Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur(PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia.

Bank Bali Tbk yangtelah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN;.

Bank Bali Tbk tanpapersetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan sepecimen tandatangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIR tanggal 6 Maret 1998;I/BPPN/1998.

Menkeu Nomor26/KMK.017/1998tanggal 28 Januari 1998 dan SKB Nomor : 30/270/KBP/DIR1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 serta SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1998).Bahwa di samping itu pada SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR1/BPPN/1998Hal. 111 dari 134 hal. Put.

BDNI yang semula telahditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 19981/BPPN/1998karena berdasarkan SKB tersebut yang berhak untuk mengajukan klaimhanyalah bank debitur (PT. BDNI), setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesiamengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999181/BPPN/0599di mana disebutkan bahwa bank kreditur (dalam hal ini PT.Bank Bali, Tok)dapat mengajukan klaim kepada BPPN.

BPPN) ; Dkk

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesiadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani AliAmin, SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani Ali Amin,SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000,berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahandan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;.

BPPN, in casu Tergugat , terhadap Turut Tergugattelah dialihnkan kepada Tergugat II (Akta Cessie No. 67 tgl 23 Februari2004) dan dengan telah dialinkannya hak tagih BPPN (eks.

Sita No. 002/BAP SPS/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004Bahwa kemudian oleh PT.

, Tentang Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berbunyi :"Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukuntindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN;dan sebagaimana diatur berdasarkan Ketentuan BAB Pasal 3 ayat(2) Keputusan Kelua BPPN Nomor SK419/BPPN/199 Tahun 1999:Tentang Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Penagihan Piutang KreditBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berbunyi:"Pengurusan penagihan piutang olelh unit Pengelola

/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004;Bahwa kemudian oleh PT.

Gerya WijayaPrestige termasuk debitur PDFCI yang dialinkan kepada BPPN,terkait dengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumenjaminan telah diserahkan kepada BPPN;b.

Penggugat seharusnya menggugat Menteri Keuangan dan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA karena berdasarkan PP Nomor10 Tahun 2004 bahwa PT PPA melakukan pengelolaan aset Negara yangberasal dari BPPN setelah pengalihan tugas dan pembubaran BPPN, untukdan atas nama Menteri Keuangan. Bahwa BPPN telah dibubarkan berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

) dari PT Bank Uppindo kepada BPPN Nomor SP70/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000;.

Bahwa BPPN mulai menjalankan tugas sejak tanggal 27 Pebruari1999. Namun BPPN tidak bertugas tanpa batas waktu;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN telahditetapkan terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN dinyatakanberakhir masa tugasnya. Dan berkaitan dengan perkara ini maka dikutipbeberapa pasal yang relevan sebagai berikut:A.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danatau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segalakekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan".

ParaDebitur Bank yang masuk ke BPPN termasuk hutang PT TeknindoHalaman 15 dari 23 hal.

BPPN; Dana Pensiun PERUM PERURI; Dana Pensiun PT. Istaka Karya (PERSERO); PT Rifan Financindo; Bank Indonesia; PT Uni Bank Tbk.; PT Bank Eksekutif Internasional Tbk.

BPPN, maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT danTERGUGAT telah menerima laporan pertanggungjawaban dan sisaaset eks BPPN melalui serah terima pada tanggal 30 April 2004;Bahwa TERGUGAT II adalah perusahaan persero yang dibentuk olehPemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) DibidangPengelolaan Aset, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan asetaset eks BPPN yang diserahkan dari BPPN kepada

Sebagai tindak lanjut atas penetapan BankIndonesia, pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkanKeputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BankHal. 4 dari 63 hal.

Putusan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Perubahannya, yaitu dengan telah dipenuhinya kewajiban SjamsulNursalim kepada BPPN, maka pada tanggal 25 Mei 1999 telah dibuatdan ditandatangani antara BPPN dan Sjamsul Nursalim:1. Surat Release and Discharge sebagai bukti pemenuhan kewajibanpenyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN; dan2.

2004 serta Laporan Keuangan BPPN unauditedMaret 2004.(2) Aset BPPN: Daftar aset (eks BRU, eks AMK, eks AMI, Surat berhargaMarketable, Inventaris eeks BPPN dan eks BBO/BBKU/BTO/BankRekap), termasuk utang petambak plasma senilai Rp 4,8 T danditerima oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

BPPN dari MenteriKeuangan kepada PTPPA;Dengan berakhir masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional("BPPN"), maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional("PPNo. 17 Tahun 1999") danKeputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN("Keppres No. 15 Tahun 2004"), makasegala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara.