Ditemukan 1193 data
228 — 210
Dengandemikian penelantaran dalam tumahtangga harusilahmenggunakan ukuran atau faktorfaktor ekonomi seperti terlantartidak diberi nahkah hidup (makanan) maupun faktor nonekonomi seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah,in casu terdakwa telah tidak memberkan penghasilannya (gajl)dan tidak member nafkah batin kapada isterinya. sehinggasetiap orang yang tidak melaksanakan kewajibanya memberikankehidupan, perawatan atau pemeliharaan, merupakanpelanggaran terhadap larangan itu dan si pelanggar
19 — 2
(lima puluhenam) tidak dapat dikabulkan seluruhnya, mengingat pada tahun 2018 antaraPengggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah hidup rukundengan dicabutnya permohonan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi ataspersetujuan Penggugat Rekonvensi, dan dari saksi saksi yang diajukan olehPenggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, tidak pernah melihatTergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi apalagimemberi nahkah
LASIRU Bin MIDDU
Termohon:
HJ. MURNI Binti LAUNA
27 — 21
saudara kandung Termohon yang seringmengirimkan beras kepada Termohon tersebut karena tidak ada biaya lagi yangdikirim dari Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan saksi Tersebut, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Pemohon tidak pernah lagimemberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon menuntut nafkahlampau, dan Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan nafkah yang telahdilalaikan oleh Pemohon tersebut dan harus dibebankan kepada pemohonuntuk membayar nahkah
22 — 9
Penggugat Dalam Rekonvensitersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan duplikRekonvensinya yang pada pokoknya tetap tetap seperti jawabanrekonvensinya semula;Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensidengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang gugatanPenggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat DalamRekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nahkah
48 — 20
Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkantalak ke 1 (Satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat jugameminta agar ditetapbkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anakPenggugat dengan Tergugat serta Penggugat meminta agar Tergugatmemberikan nahkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannyasejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang
Slamet Faisol, SE bin H. Asmuni
Termohon:
Wahyu Nuri Rahmawati binti Abdul Goni
46 — 17
Tentang Nafkah Idah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat memberi beban kepadaTergugat Rekonvensi untuk membayar nahkah Iddah kepada PenggugatRekonvensi berdasarkan kepantasan dan kepatutan untuk selama 3 bulanyakni sebesar Rp. 1.500.000, x 3 bulan = Rp. 4.500.000, (tiga juta rupiah);2.
316 — 132
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil Kota Semarang;Celine Natasha Susanto,Perempuan,lahir di Semarang padatanggal8Desember 2006, terbukti pada kutipan akta kelahiran nomor3374.ALU.2006.00007 tertanggal 4 Januari 2007, yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil Kota Semarang;Bahwakedua anaktersebut saat ini masih dibawah umur dan dalamkenyataannyamasihdalamasuhan, rawatan, dantanggunganPENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT memberikan nahkah
22 — 0
istri menyelenggarakan dan mengaturkeperluan rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya.Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan perbuatan yangdikatagorikan nusyuz hingga pemeriksaan perkara ini masih berlangsung,maka sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 dan pasal 149 huruf b KHI (KompilasiHukum Islam), kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon terhadap nafkahkiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidakberlaku, kecuali halhal untuk kepentingan anak, oleh karenanya mohontuntutan nahkah
19 — 22
seharihari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yangtetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anakuntuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagiandan ditolak selain dan selebihnya;Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hakhak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajibanakibat perceraian dalam hal ini Nahkah
46 — 19
Bahwa Penggugat menyatakan tidak memberi nahkah itu tidakbenar. Karena Tergugat awalnya mempercayakan mengelola danmemanen hasilnya kebun sawit seluas 6 H? (6 Hektar), toko pupuk,ruko sembako dan juga kebun plasma seluas 2 H? (dua Hektar) AtasNama Tatik Siswati di KUD Talang Subur Desa Talang Mulya itusemua yang mengambil atau menyimpan yaitu Penggugat selamabertahuntahun.2.
75 — 6
Dengan demikian Tergugat/Penggugat dalam rekonvensiyang berkewajiban untuk menanggung nahkah keluarga, sebagaimanaFirman Allah Subhanahu Wa Taala : Kaum /elaki itu adalah pemimpin kaumvanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum lelaki)atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum lelaki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka(Qs.
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
183 — 53
kegiatantersebut antara lain Anggota DPRD YURJANI MOGA,ADRIYAN,MAGDALISNI,AADE AGUS HARTANTO, MARKARIUS,MASNUR, H.M.ADIL,T.NAZLAH dan SEWITRI;Bahwa terhadap PokokPokok pikiran DPRD tersebut dimasukkan kedalamprioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan Propinsi Riau Tahun2016 dimana untuk Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga sebesarRp. 12.172.547.000, selanjutnya TAPD menyerahkan KUPAPPAS keDPRD kemudian diserahkan ke Banggar untuk dipelajari dan menghasilkankesepakatan antara TAPD dan DPRD dalam nahkah
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
160 — 32
kegiatantersebut antara lain Anggota DPRD YURJANI MOQOGA,ADRIYAN,MAGDALISNI,AADE AGUS HARTANTO, MARKARIUS,MASNUR, H.M.ADIL,T.NAZLAH dan SEWITRI; Bahwa terhadap PokokPokok pikiran DPRD tersebut dimasukkan kedalamprioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan Propinsi Riau Tahun2016 dimana untuk Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga sebesarRp. 12.172.547.000, selanjutnya TAPD menyerahkan KUPAPPAS keDPRD kemudian diserahkan ke Banggar untuk dipelajari dan menghasilkankesepakatan antara TAPD dan DPRD dalam nahkah