/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Indrapuri Wahana Asia ;Bahwa pada waktu RUPS tahun 2008 belum terlihat adanya kerjasama, danpada waktu laporan tahun 2009 baru terlihat kerjasama tersebut ;Bahwa setahu saksi RUPS dilakukan diawalawal tahun tetapi laporannyadipertengahan tahun ;Bahwa direktur PT.

Indrapuri Wahana Asia itu dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Gransi SKBDN, yang saksi tahu adaSKBDN yang nilainya + Rp 2 Milyar yang kegunaannya untuk pembiayaanpupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.

atausebelum RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu kredit macet PT.

Syafiie No. 5 Bukit DuriJakarta Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengajamemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah olah surat itu asli dantidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian,yang dilakukan dengan cara cara atau uraian perbuatan sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 bertempat di Kantor PT.Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

IDBBio Research Development, dimana dalam RUPS tersebut dibahasmengenai 6 (enam) agenda yang telah disetujui danditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam RUPS tersebut,yaitu:1 Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroanPeningkatan modal dasar perseroan PT. Samyang IDBPeningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT. Samyang IDBPerubahan masa jabatan anggota direksinA FB W WNPerubahan masa jabatan anggota komisaris6 Perubahan susunan pengurus PT.

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,dimana terdakwa menambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati padaRUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianterdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT. Samyang IDB yang telahdiselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 Ayat (2) KUHP11Il.Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yangpada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa Mr.

Saleh Kurdi selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh persen) PT.Rajawali Putra Mandala.Bahwa Terdakwa telah membuat suatu kebijakan baru tanpa didahuluidengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selain itu Terdakwa jugatidak terbuka serta transparan dalam pengelolaan perusahaan sehinggaTerdakwa dalam menjalankan perusahaannya tidak sesuai denganmekanisme atau aturan perusahaan.Hal. 9 dari 22 hal. Put.

PertaminaIndonesia tanpa melalui prosedur perusahaan diantaranya : Tidakmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;> Bahwa alasan perubahan nama perusahaan yang disampaikanTerdakwa kepada saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi selakupemilik saham PT. Rajawali Putra Mandala sebanyak 30 % dikarenakanPT. Rajawali Putra Mandala mengalami kebangkrutan sedangkan padasaat saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi menanyakan perihaltersebut kepada PT.

SalehKurdi berdasarkan RUPS LB tanggal 15 April 2013 dan Akta Notaris TatanRustandi, S.H. M.Kn Nomor 10 dan 11, atas pembelian saham tersebut SaksiRudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi diangkat menjadi Direktur PT. RajawaliPutra Mandala sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama ;Bahwa dengan pembelian saham 30% tersebut Saksi Rudi Agustinus,S.E. bin M.

RajawaliPutra Mandala tersebut akan diganti akan tetapi pada tanggal 15 April 2013masih membuat RUPS LB di depan Notaris untuk menyetujui penjualan saham30% PT. Rajawali Putra Mandala kepada Saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M.Saleh Kurdi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganhak Saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M.

Rajawali PutraMandala bangkrut/pailit adalan tidak dapat dibenarkan, karena untukmenentukan laba rugi perusahaan harus dibuktikan dengan audit akuntansiserta dipertanggungjawabkan dalam RUPS, yang hal ini tidak dilakukan olehTerdakwa dimana pernyataan rugi/bangkrut hanya penilaian dari Terdakwasendiri ;Bahwa alasan lain PT. Rajawali Putra Mandala tidak ada lapangan usahajuga tidak dapat dibenarkan, karena terbukti lapangan usaha perusahaan yangbaru dibentuk yaitu PT.

Setya Sarana Makmur yang didirikan olehPenggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatuperbuatan hukum; Bahwa saksi mengetahui rapat unum pemegang saham PTSetya Sarana Makmur karena saksi bersama denganpenggugat dan Tergugat ada menantangani berita acara danjuga daftar hadir;Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pat.G/2018/PN Tbt Bahwa sebelumnya RUPS dilaksanakan Penggugat pernahdatang sendiri berjumpa dengan Tergugat II untukmembicarakan perubahan kepemilikan saham; Bahwa tugas

Tergugat II dan saksi yaitumenyiapkan daftarhadir yang kemudian membacakan hasil RUPS danmenandatagankan kepada semua yang hadir; Bahwa sebelum ditandatangani semua dokumen wajibdibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu; Bahwa pada saat dibacakan dan kemudian ditandatanganitidak ada pihak yang keberatan; Bahwa PT Setya Sarana Makmur didirikan dengan tujuaningin membangun perumahan subsidi bukan untuk perumahankomersial sebagaimana perumahan Cemara Indah Resdience; Bahwa saski mengatahui penjualan

ini dan/atau anggaran dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal91 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas mengatur tentang Pengertian dan Kedudukan RUPS,Kewenangan RUPS, tempat Penyelenggaraan RUPS, Hak Bersuara danPengambilan RUPS, Bentuk RUPS, dan Kuorum dalam RUPS sertaPengambilan Keputusan Dalam RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasyaitu:1) Pemindahan

SetyaSarana Makmur dengan akta pendirian Nomor: 25 tertanggal 5 Februari2018 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sesuai dengan Keputusannya tertanggal 10 Februari2018 dengan Nomor: AHU0007228.AH.01.TAHUN 2018 bahwa dalamberita acara RUPS tersebut di hadiri oleh pemegang saham sebanyak Rp.125 (Seratus dua puluh lima) Lembar saham yang dimiliki oleh PT.

SetyaSarana Makmur dengan demikian seluruh pemegang saham telah hadir,bahwa dalam Rapat RUPS tersebut telah disepakati untuk melakukanPerubahan Domisi/Alamat Kedudukan Perseroan, Penjualan Pengalihanhak atas saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan TerbatasSetya Sarana Makmur;Menimbang, bahwa dari Berita Acara RUPS PT. Setya SaranaMakmur Nomor: 202 tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut di sepakati halhal sebagai berikut:1.

(Perseroan Terbatas) gugatan baru dapat diajukan ke Pengadilansetelah diadakan RUPS yaitu :a)b)RUPS pertama dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2(Seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili kecuali UndangUndang dan / atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila syarat kuorumdalam pemanggilan RUPS tidak tercapai, pemanggilan kedua bisadilakukan;RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bila kuorum RUPSkedua tidak tercapai maka perseroan dapat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS (MulhadiS.H,M.Hum.) dalam bukunya Hukum Perusahaan, Bentuk bentukBadan Usaha di Indonesia;Menurut Pasal 78 ayat 4 Undang Undang Perseroan TerbatasNomor 40 tahun 2007 RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip ini sejajar dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97ayat 1 Bahwa yang mengangkant anggota Direksi adalah RUPS. Olehkarena itu RUPS dapat memberhentikan. Sedangkan dalam dalil gugatanpara Penggugat sama sekali belum pernah diadakan RUPS. Oleh karena itudalildalil gugatan para Penggugat harus ditolak;Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 22 s/d 29 Tergugat menolakdengan tegas dengan alasan hukum karena dalildalil tersebut tidak adahubungannya dengan perkara aquo dan itu.

dilakukan dengan mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan para Pemohon belummengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepadaPengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan RUPS LB;2.

Dalildalil tersebut tidak beralasan hukum sama sekali.43.UndangUndang dalam hal ini UndangUndang Perseroan Terbatas telahmenjamin dan memberikan hakhak yang luas dan eksklusif kepadapemegang saham terkait dengan RUPS, dimana dalam hal pemegangsaham merasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS,maka pemegang saham dapat meminta direksi dan komisaris untukdiadakan RUPS berdasarkan Pasal 79 ayat (2) sampai dengan ayat (7)UndangUndang Perseroan Terbatas, yang apabila permintaantersebut tidak

diselenggarakan RUPS,yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; ataub.

Dewan Komisaris.(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.45.Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak rnahmengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat tidak51pernah menerima permintaan dari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya TergugatIl tidak melakukan

perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat.46.Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, dalam hal para pemegang saham berkepentinganataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, para pemegang sahamdapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroan untukmelaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidak pernahmengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepadadireksi Tergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat , dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48

RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT.RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksidan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Rajawali Nusantara Indonesia No. SK100/MBU/2012, dalam hal ini diwakilioleh ISMED HASAN PUTRO, sebagai Direktur Utama PT. RajawaliNusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan DenpasarRaya Kav.

tidak lagi mendapatkan keuntungan darisaham sesuai pasal 20 ayat (b) dalam akta pendiri yang berbunyi TuanJULIAN DUNGGIO tersebut sebanyak 100 (Seratus) saham masingmasing dengan nilai normal Rp1.000.000,(Ssatu juta rupiah) atau sebesarseratus juta rupiah; Rp100.000.000, Sehingga seluruhnya berjumlah1.000 (seribu) saham atau sebesar satu milyar rupiah Rp1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Bahwa Tergugat melakukan pemberhentian terhadap Penggugat tanpamelalui prosedur dalam Perseroan Terbatas yaitu RUPS

Menyatakan Perbuatan Tergugat memecat/memberhentikan Penggugattanpa adanya RUPS adalah perbuatan sewenangwenang dan melawanhukum;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepadaPenggugat atas tindakan sewenangwenang memecat/ memberhentikanPenggugat dari PT. AMAN KELAPA DUA oleh Tergugat berjumlahRp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) hingga putusan perkara inidilaksanakan;6.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), penjualan dan pemindahan hak atassaham, penggantian surat saham, pemberhentian dan pengangkatandirektur PT. Aman Kelapa Dua dari Direktur lama Tuan. Julian Dunggiokepada Direktur baru Tuan. Welly Wawan Bereki dan penunjukankomisaris lama Ny. Yustina Gole Ina untuk tetap menduduki jabatankomisaris yang baru.Bahwa dengan tidak melibatkan Tuan. Welly Wawan Bereki selakudirektur PT.

oleh karena Tergugat WargaNegara Asing maka untuk penanaman modal membangun resortHalaman 14 dari 21, Putusan NOMOR 32/PDT/2018/PT MND.wisata Kelapa Dua dipakai nama Penggugat tetapi modalnya adalahmilik Tergugat I.Adalah mustahil Penggugat menuntut pengembalian sahamsedangkan ternyata nilai harga saham milik orang lain (in cassuTerggugat I).9) Dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 34 merupakan dalil yangtidak benar karena:~ Penggugat telah diberhentikan atas dasar Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).b. Atka Kuasa Nomor: 15 dibuat dihadapan Notaris Yanti LegaSH.,M.Kn. dari Julian Dunggio ke SIN. Y. M. yang berisi kuasauntuk hadir dalam RUPS menandatangani keputusan pemegangsaham dan kuasa untuk menjual saham.Halaman 15 dari 21, Putusan NOMOR 32/PDT/2018/PT MND.c. Jual beli saham disimpan dalam Akta Van Depot Nomor: 15 dibuatdihadapan Notaris Yanti Lega SH.,M.Kn. dari Julian Dunggio keWelly Wawan Bereki.d.

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,RUPS Tahunan yaitu membuat laporan tahunan dan RUPS Luar Biasayaitu membuat halhal diluar laporan tahunan ; Bahwa RUPS tahunan bertugas menerima laporan dari Direksi,sedangkan RUPS Luar Biasa membahas setiap perubahan badanhukum harus melalui RUPS, seperti perubahan nama, tempat ; Bahwa RUPS Luar Biasa mekanismenya setiap pelayanan Sahamharus ada pemanggilan oleh Direksi, Komisaris minimal 10% (sepuluhpersen) pemegang Saham harus hadir ; Bahwa RUPS dapat dilaksanakan

RUPS dapatdilaksanakan ditempat tertentu dan hadir pula disana Notaris dan 3.RUPS dapat dilaksanakansecara sirguler yaitu dengan membuatpernyataan yang beredar ditanda tangani oleh Pemegang Sahammasingmasing ; Bahwa RUPS dibawah tangan tidak memberi jaminan saat ditandatangani, tapi dalam prakteknya surat disiapbkan Pemegang Sahamdatang mengecek, setelah disetujui baru ditanda tangani ; Bahwa apabila pemegang saham 5 (lima) orang, 3 (tiga) orangkerja di denpasar dan 2 (dua) orang di Surabaya, yang

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015 ;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015 ;18.

Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.

semua Pemegang Saham ; Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, RUPS di bawah tangganumum dilakukan, dan sepanjang ditandatangani oleh para pemegang saham,BA RUPS tetap sah, masalah diakui atau tidak tandatangan yang terdapat disurat tersebut harus dibuktikan melalui pengadilan ;Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.

.> Membuat Laporan Keuangan yang di sah kan olehRUPS sesuai dengan Pasal 66, 68, dan 69UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas;> Menyelenggarakan RUPS SESUAI DANBERDASARKAN PASAL 82 DAN 83 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas DENGAN MAKSUD RUPS YANGDISELENGGARAKAN ADALAH SAH DANMENGIKAT SEMUA PEMEGANG SAHAM.> Menyelenggarakan RUPSLB dengan agendaPenyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga danPembubaran Perseroan (jika ingin dibubarkan)sesuai dan menurut ketentuan

didugamemiliki itikad buruk dengan tetap mencoba menguasai uangperseroan dalam rekening pribadinya, padahal apabila uangperseroan tersebut ditempatkan pada rekening perusahaan,maka tidak ada seorang pun juga termasuk PEMBANDINGAWAL/ semula TERGUGAT IV yang dapat menggunakan ataumengambil uang tersebut.Bahwa terbukti PARA TERBANDING I, Il, dan IlIl/ semulaPenggugat I, Il, dan Ill hanya mau untungnya saja dan tidakmau rugi ketika terjadi permasalahan dalam perseroandengan dalih telah melaksanakan RUPS

dsb, padahal PARATERBANDING I, Il, dan III/ semula Penggugat , Il, dan Illsama sekali tidak pernah menyelenggarakan RUPS ataumemanggil pemegang saham lain secara sah dan patut.Halaman 15 dari Putusan 24 Perkara Perdata Nomor 217/Pdt/2018/PT DPS20.21.22.23.Karena penyelenggaraan RUPS mulai dari panggilan RUPS, agenda, dan penyelenggaraan semuanya diatur dalamUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentag PerseroanTerbatas.

Bahwa PARA TERBANDING lI, Il, dan III/ semula Penggugat I,Il, dan Ill = memiliki itikad buruk mengajukan gugatan dalamperkara a quo guna membubarkan perseroan, padahal tatacaradan ketentuan pembubaran perseroan tunduk pada Bab XPasal 142 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, yang kemudian selanjutnya setelahpembubaran maka harus dilikuidasi yang pertanggungjawabanlikuidasi tersebut harus diterima RUPS, yang mana proses inbiasanya dapat berlangsung selama 4 sampai 5 tahun.Bahwa

Nyonya OEY HUEI BENG sebanyak 825 (delapan ratus duapuluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); Nyonya OEY CHEUW MING sebanyak 825 (delapan ratus duapuluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 menghadapNotaris Yohana dan menyuruh saksi Notaris Yohana untukmembuatkan suatu akta yang isinya seolaholah pada tanggal 18Nopember 2010 tersebut telah terjadi RUPS

Sari YunikaHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDGdimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatanpengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa.Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untukmemiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Mingsebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerikaserikat;Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksiNotaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu : Akta Berita Acara Rapat

SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatanpengalihan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MINGkepada Sdr. OEY HAN BING; Sedangkan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18Nopember 2010 Nomor : 24 berisi tentang penjualan 825lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING di PT.SARIYUNIKA JAYA kepada Sdr.

Sari Yunikadimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatanpengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa.Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untukmemiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Mingsebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerikaserikat;Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksiNotaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang SahamPT.

(lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yangdilaksanakan bersamaan dengan rapat umum pemegang saham(RUPS

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

Nomor 256 K/Pdt/2016sebagaimana dituangkan dalam Akta No.264 dan Akta No.265, yangdibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. Guna Kadota Manunggal, yang dipimpin olehTergugat Il. Dalam Rapat tersebut beliau mengusulkan dilakukannya :1) Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Guna Kadota Manunggalmenjadi PT. Kadota Textile Industries dan 2) Perubahan Nama SuntechKadota Co. Ltd. menjadi Kadota Co.

Selanjutnya, padatanggal 21 Februari 2011 RUPS Luar Biasa PT.Kadota Textile Industriestelah menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. Otong Tjandradinatakepada Aoyama Sangyo Co. Ltd., sebagaimana dituangkan dalam AktaNo. 167 dan Akta No. 168, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Dan pada tanggal 12 Juli 2011 RUPS Luar Biasa PT. Kadota TextileIndustries kembali menyetujui penjualan selurun saham milik PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co.

Ltd.: 28 %:Selain penjualan saham tersebut di atas, RUPS juga telah menyetujuiPerubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi:Presiden Direktur : Tn. Kazuto Hayashi;Direktur : Tn. Shankar Sunderdas Manghwani;Direktur : Tn.Alvosius Gunawan;Presiden Komisaris : Tn. Motohiro Aoyama;Komisaris : Tn. Naren Manghwani:Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/201610.Komisaris : Ny.

,M.H., Notaris di Karawangadalah sah dikarenakan diambil berdasarkan kuorum lebih dari 50 %Pemegang saham (yaitu 64%) yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Akta Pendirian PerseroanNomor 73 tertanggal 26 April 1996 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a AktaPernyataan Rapat Nomor 33 tertanggal 29 Agustus 2008 jo Pasal 86Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Bahwa dalam RUPS aquo, keputusan RUPS ditandatangani olehPemohon Kasasi dahulu Pembanding

I/Tergugat yang mewakili KadotaCo.Ltd (86% saham) dan Tn.Motohiro aoyama mewakili Aoyama SangyoCo.Ltd (28% saham) sedangkan dari pihak Koshii (HK) Ltd tidak adasatupun yang menandatangani keputusan RUPS a quo, dimana ataskeputusan aquo, Ibu Ria Muliati lrawan, S.H., selaku kKuasa Koshii (HK) Ltdmengatakan bahwa keputusan a quo adalah sah berdasarkan kuorumsebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan oleh Tn.

Patra Drilling Contractor adalah tindakansewenangwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) karena untuk dapat dilakukannya RUPS maupunRUPSLB harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat(3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa RUPSLB baru bisa diadakanapabila direksi tidak mau mengadakan RUPS sesuai dengan masa waktuyang ditentukan dan atau jabatan direksi atau komisaris akan berakhir.Bahwa sedangkan

jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk diadakannya RUPS/ RUPSLB,maka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang berusaha untuk melakukandan memaksakan diadakannya RUPSLB untuk mengganti Penggugatadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang yang sangatmerugikan perusahaan dengan maksud ingin menguasai perusahaan agardapat sewenangwenang mengelola perusahaan yang dapat merugikanperusahaan dan merugikan Negara.

Bahwa indikasi tindakan kesewenangwenangan dari Para Tergugat untukmengganti Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat melalui berbagai cara,termasuk melalui rapat di luar RUPS atau Circular Resolution. Oleh sebab ituHal. 7 dari 28 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt/2014selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugatdilarang atau tidak diperkenankan melakukan rapat di luar RUPS untukmengganti Penggugat secara Circular Resolution.

/02/2007, menunjukkan adanya suatu berita bohong tentang RUPStersebut sebab Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat yang jugasebagai pemegang saham tidak pernah diikutsertakan oleh Yeung Chung Fanselaku partner pemegang saham (lihat poin 1 gugatan untuk mengadakanRUPS tersebut apalagi rapat dilakukan di Hongkong ketika Peggugat sedangdalam poses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang), sehingga jelasjelasTergugat Il secara sistematis telah mengambil tindakan sepihak denganmengatasnamakan RUPS

telah diputus dengan putusan bebas murnisehingga perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat IVPembanding dalam menyebarkan surat pemberhentian terhadap diriPenggugat/Terbanding, tertanggal 7 Maret 2007 dengan nomor surat 01/02/P/HK/2007 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Komisaris PTCrownfund Garment Factory dan hal ini membuktikan Tergugat IVPembanding telah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PTCrownfund Garment Factory guna memberhentikan secara paksa tanpamelalui RUPS

Terbanding dan perbuatan tersebutdilakukan bukan atas nama pribadi Li Fung Lok melainkan menggunakanjabatan sebagai komisaris dan jelas hal ini membuktikan perbuatan melawanhukum telah dilakukan secara sengaja oleh komisaris dan pada direksinyayang mengatasnamakan PT Crownfund Garment Factory yang tegastegasmerugikan nama baik harkat dan martabat dari Penggugat/Terbanding ketikasurat pemberhentian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah;Bahwa pemberhentian tersebut telah dilakukan tanoa melalul RUPS

yangsah karena Penggugat/Terbanding yang merupakan salah seorangpemegang saham tidak pernah dipanggil atau ditegur bila ada kesalahanyang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah merugikanperusahaan; dan aturan tersebut telah diketahui bersama yang tertuangdalam peraturan akta Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH.Mkn dalamAkta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 94 ayat (1); anggotadireksi diangkat oleh RUPS ayat

(2); untuk pertama kali pengangkatananggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)b, sedangkan dalam ayat (7) dalam halterjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kKeputusan RUPS tersebut;Sehingga dengan demikian secara nyata Tergugat dalam

Notaris di Jakarta, yangberbunyi : Pengubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili2/3 dari saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan' disetujui olehpaling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan dengan sah dan juga bertentangan denganpasal 88 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang perseroanterbatas yang berbunyi : RUPS untuk merubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat palingHalaman 15 dari 85 halaman

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.16sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS' dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecualianggaran menentukan kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih besarBahwa penyelenggaran RUPLB PI.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.20Pasal 111 ayat (7), (8) UU No. 40/2007, Direksi harusmemberitahukan tentang perubahan tersebut kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal keputusan RUPS untuk dilakukan pencatatan,padahal direksi hasil RUPSLB melalui Notaris, barumemberitahukan kepada Menteri tanggal 19 Desember2008 untuk dicatat, yang berarti melampaui batas wktu30 (tiga puluh) hari sebagaimana telahGilentUKaNs= s= = eee 5 eee s eens ses eee SHR ERE eee ome 8Dengan demikian terbukti

Nomor 489 PK/Pdt/202010.Menyatakan secara hukum peralihnan saham milik Pemohon PeninjauanKembali di PT PBM Adipurusa baik melalui mekanisme jual beli sahamdan/atau melalui hibah saham batal demi hukum dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan kembalihak atas kepemilikan saham milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar90 (sembilan puluh) lembar saham melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT PBM Adipurusa berdasarkan UndangUndang

berlangsung sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakanputusan pengadilan ini 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari sejakkeputusan memiliki kKekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewljgde);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, apabila tidak bersediamelaksanakan putusan pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembalisecara langsung dapat meminta atau memohon melalui PengadilanNegeri setempat untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat masih memiliki saham pada PT PerusahaanBongkar Muat Adipurusa;Bahwa bukti baru a quo tidak membuktikan Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat telah menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlahsaham ke dalam kas perseroan;Bahwa novum yang diajukan Penggugat juga tidak membuktikanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalammelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati

oleh para pihak yangbergabung sesuai ketentuan RUPS masingmasing pihak, dan sekaligus merupakantanggal dimulainya pembukuan gabungan.

Berdasarkan penegasan tersebut diatas, maka tanggalefektif merger dan tanggal dimulainya pembukuan gabungan adalah yang telahdisepakati oleh RUPS yaitu tanggal 1 Juni 2006 dan bukan tanggal RUPS dilakukan(16 Agustus 2006) sehingga sejak tanggal efektif merger yaitu 1 Juni 2006 seluruhpenyerahan yang terutang PPN wajib dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiSurviving Company;bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pihak Terbanding dan PemohonBanding serta memeriksa dokumen pendukung yang disampaikan

Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah

Terbanding, total DPP PPN Pemohon Banding selama Masa Januaris.d Desember 2006 adalah sebesar Rp.3.489.082.444.436,00 dengan rincian : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.466Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.927Pendapatan lainlain (sewa tanah dan bangunan) Rp 8.619.662Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.94Pemakaian sendiri Rp 1.011.532Jumlah penyerahan Rp 3.489.082 bahwa menurut Terbanding, sejak tanggal efektif merger sebagaimana disepakatidalam RUPS

(5) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar ;"Menimbang, bahwa selanjutnya mengaju pada ketentuan Pasal 94 ayat (1), (4), (6),dan (7) jo Pasal 105 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi sebagai OrganPerseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) ;1011Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, halamam 18, alinea ke 18 :"Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat (Termohon Kasasi)sebagai Direktur Utama (Direksi) perseroan maka pemberhentian Penggugatsebagai Anggota Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrialsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian pula Penggugat dalamkedudukannya

PPAT Go Public tersebut, terlampir);Bahwa ternyata Judex Facti dalam diktum putusannya butir 3 (tiga), yangberbunyi "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat (Termohon Kasasi), terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2010" ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut didasarkan dari Pengangkatan TermohonKasasi, selaku Anggota Direksi dari Pemohon Kasasi, hal mana terbukti TermohonKasasi berdasarkan Akta No. 41, tanggal 30 Maret 2009, telah diangkat menjadiDirektur Utama (Direksi) oleh RUPS

Perseroan, sedangkan dalam RUPS Perseroan,tanggal 30 Oktober 2010, Tergugat sekarang Termohon Kasasi tetap selaku DirekturUtama (Direksi) dari Perseroan Pemohon Kasasi tersebut ;Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah keliru dan tidak sesuai denganposita dari gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), seharusnya diktum putusan JudexFacti berbunyi : "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009",maka Judex

No. 555 K/Pdt.Sus/201214Bahwa Termohon adalah Direksi yang diangkat oleh RUPS sehingga dengandemikian hubungan Pemohon dan Termohon diakui oleh UndangUndang Nomor 10Tahun 2007, sedang UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013tidak termasuk dari bagianyang mengatur perselisihan antara Termohon dan Pemohon Kasasi dan jelas dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Direksi adalah bagian dariPengusaha oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmengadilinya, sehingga gugatan tidak

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy