Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.

Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 3.

. ;17 Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah asas keterbukaan terkait dengan hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,maka implementasinya bukan berupa hak untuk melihat atau masuk ke dalamakses SABH yang telah diakses oleh seseorang/Pemohon.

Bahwa adanya kejadian kebocoran kunci jawaban yang telahdilakukan oleh oknum tim panitia penyaringan yang berasaldari Kantor Kecamatan Pringgabaya tersebut telahmenciderai proses seleksi Perangkat Desa Pringgabayasehingga proses penyaringan Perangkat Desa Pringgabayatersebut telah melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku khususnya pada UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalamPasal 54 ayat (1) yang pada pokoknya menguraikanHalaman 67 dari 127 Halaman Putusan

permohonan lelang tersebut telahmemenuhi syarat yang ditentukan dalam PMK 93/2010 sehingga Tergugat Itidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakanpenjualan lelang sesuai pasal 12 PMK 93/2010.10 Bahwa selain itu, dapat kami sampaikan bahwa dasar hukum Pasal 11 ayat (1)bagian (b) dan (2) pada Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia SetiapHalaman 41 dari 87 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Grt11121314Saat UU Nomorl4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yangdigunakan oleh Para Penggugat adalah mengenai hasil keputusan BadanPublik dan pertimbangan, sedangkan dalam proses pelelangan perkara a quo,Tergugat I tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan apapun, sehingga dalildan dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat tidak relevan danmengadaada.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalamgugatannya pada halaman 9 angka 11 yang pada pokoknya menyatakanbahwa proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat I mengandungunsur

Terbukti,sebelumnya Penggugat juga menggunakan cara yang sama untuk mendapatkaninformasi informasi lain (vide poin 3 dan 4 gugatan perkara a quo), yaitudalam perkara No. 05/G/2012/PTUN.TPI, yang mana informasi tersebutkemudian Penggugat gunakan untuk melancarkan aksi gugatannya dalamperkara a quo.Sepatutnya Penggugat mencari informasiinformasi tersebut denganmenggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndangNo.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian daripenerapan

Bahwa merujuk pada UndangUndangan Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sesuai dengan KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor451/KPTS/M/2017 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Daftar Informasi yangHalaman 5 dari 164 halaman, Putusan Nomor :25/G/2021/PTUN JPR.dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmenerangkan pada lampiran poin 3 (tiga) yaitu Informasi PengadaanBarang dan Jasa/Kontrak Hanya boleh diakses oleh peserta lelang(Vide.

direktoratLayanan dan Pengembangan Usaha (LPP RRI), adalah dalil penggugatyang tidak benar dan keliru oleh karenanya haruslah ditolak demi hukum.Bahwa yang sebenarnya penggugat tidak melakukan tugas pengawasanyang baik terhadap bawahan dan sangat lemah dalam manajerialpengelolaan Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha, sebagaicontoh ;tidak berfungsinya dengan baik Pejabat PelaksanaPengelolaInformasi dan Dokumentasi sebagaimana yang diatur didalam Undangundang No 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik

Fotocopy sesuai dengan aslinya Pasal 9,10,11,12 Undang undangNomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) bermaterai dan dilegalisasi yang diberitanda PR9;10.Fotocopy dari Fotocopy Pasal 1 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1) huruf h dan i Undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bermaterai dandilegalisasi yang diberitanda PR 10;Hal7 dari 88 hal PutusanNo.901/Pdt.G/2016/PN.TNG.11.Fotocopy sesuai dengan aslinyaPasal 189,191,192

Namun, Achmad Faizal juga yang melakukan tindakan hukumterhadap objek sengketa melalui pengajuan sengketa informasi publik dansomasi terhadap BP2TPM (vide bukti P.7, P.17);Halaman 87 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMMenimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidakterdapat cacat yuridis dalam prosedur persetujuan pihak yang berbatasan,sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Rapat Sisi Batas dan Tingkatan,sehingga tidak memiliki dampak yuridis atas aspek prosedur penerbitan

Sertifikat Hak GunaBangunan No. 3842/Cempaka Putih Timur, akan tetapi Tergugat sampaisaat ini tidak memberikan atau mengeluarkan Warkah tersebut;JAWABAN:Bahwa tindakan dan dalil Penggugat untuk meminta Warkah dari Tergugat tersebut sangatlah keliru, ceroboh dan tidak berlandaskan hukum sertaadalah menjadi kewajiban Mutlak bagi Tergugat untuk tidak memberikaninformasi Warkah kepada Penggugat mengingat Pasal 12 ayat (4)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013tentang pelayanan informasi

publik dilingkungan badan pertanahannasional yang menyebutkan:Informasi yang dikecualikan Buku Tanah, Surat Ukur, dan WARKAHNYABahwa Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 192 Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:(1) Semua daftar umum dan dokumendokumen yang telah dipergunakansebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara

dokumendokumen yang ada sebagai landasanditerbitkannya objek sengketa, sedangkan Penggugat hanya bermodalkanYayasan Pendidikan Allstiqamah Terpadu Balikpapan masuk mengambilalin sekolah yang merupakan asset Pertamina yang dipercayakan kepadaDewan Kesejahteraan Mesjid Istiqamah yang membawahi YayasanIstiqamah Balikpapan adalah perbuatan melawan hukum.Bahwa Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas berkaitan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik seyogyanya Penggugatmenggunakan UndangUndang ini.10.Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat Il Intervensi kemukakan padaangka 2 s/d 9 diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakanObjek Sengketa adalah sah menurut hukum.DALAM PENUNDAANSesuai dengan Pasal 67 ayat 4 alasan penundaan dapat dikabulkan apabilakepentingan Penggugat sangat dirugikan atau menimbulkan kepentingan umumterganggu, maka sesuai dengan syarat tersebut tidak ada alasan yang cukupuntuk menunda objek sengketa Surat Keterangan

., selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT,dengan tembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat 1),Bawaslu Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT diKupang (Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat V) dan Panwaslu Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat XIII), (bukti P4);Adanya Surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi NusaTenggara Timur (

Saksi Ahli Kasus Laporan dari LSM terhadap Pemkab MuaraEnim atas Keterbukaan Informasi Publik. Saksi Ahli Kasus Bank BNI.

Perihal Teguran tersebut dimuat pada harian SerambiIndonesia merupakan hal yang wajardi era keterbukaan informasi publik;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Guugatan Poin13 dimana Penggugat menerangkan tidak pernah dipanggil oleh DewanPengawas.

90(sembilan puluh) hari dimana hari ke sembilan puluh dari tanggal 03Agustus 2020 adalah tanggal 02 November 2020 sehingga disampingjuga menjadi suatu keharusan juga menurut Tergugat mempertanyakanmengapa diajukan gugatan dimana menurut dalil Pergugat sampaidiajukan gugatan in /itis, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban,hal mana berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi

Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalahInformasi yang dikecualikan meliputi : Buku tanah, surat ukur, danwarkahnya (dalam hal ini menurut Tergugat, Penggugat mengambilkesimpulan sendiri dalam tenggang waktu gugatan.

peradilan perdata ;3.1.3.2.3.3.Penggugat dalam Petitum gugatan pada angka 52 pada intinyamenyatakan Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/OnrechtOverheids daad yang merugikan Penggugat ;Terhadap isi petitum tersebut, Penggugat telah salah beracara karenaterkait dengan Proses Hukum yang dilakukan Tergugat Ill yang menurutPenggugat belum terpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan prosesHukum oleh Tergugat Ill melalui mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;Uraian di atas menunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracaradi dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima ;IV.

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.Overheids daad yang merugikan Penggugat ,Terhadap isi petitumtersebut, Penggugat telah salah beracara karena terkait dengan ProsesHukum yang dilakukan Tergugat Ill yang menurut Penggugat belumterpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan proses Hukum olehTergugat Ill melalui mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Uraian di atasmenunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracara di dalamperkara ini, oleh

diriTERGUGAT (DR);Bahwa pada hal di sisi lain, berdasarkan Hmu Hukum Umum dinyatakan, kalau setiapWarga Negara Republik Indonesia dianggap telah mengetahui dan memahamiHukum Positif yang ada dan berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal mana dibuktikan dari setiap produk Perundang Undangan Positif di NegaraKesatuan Republik Indonesia ini selalu diumumkan dan dituliskan dalam LembaranNegara dan disosialisasikan di Pengadilan Negeri setempat dan atau di saranapublikasi kenegaraan maupun informasi

publik lainnya;Bahwa oleh karena itu semestinya TERGUGAT (DR) dapat lebih cermat, lebihcerdas, dan lebih bersikap hati hah dalam menarik atau menetapkan seseorangdengan status hukum "Tergugat di hadapan persidangan pengadilan.

Meskipun demikian, setiap wargamasyarakat yang berkepentingan secara hukum dijamin haknya oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untukdapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai hasil penjaringan danpenyaringan perangkat desa, oleh karena informasi tersebut dalam kategoriinformasi publik yang wajib disediakan oleh pejabat berwenang terkait ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elinah dan SaksiWahyu Nur Hidayat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum