;Bahwa cara penentuan nominal bantuan bansos tersebut denganmelihat jenis kegiatan apakah bersifat lokal atau regional, dilihat dariRAB nya kemudian rapat menentukan besar bantuannya, tidak adastandar bakunya;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairanbantuan sosial kepada penerima bansos;Bahwa mengenai ada tidaknya instrumen pelaporan ataupemberitahuan yang memuat nama penerima bansos, jumlah bansosyang diserahkan dan rekening apa yang digunakan sebagai saranapencairan bansos kepada

oleh Saya, Mas Arif atau yanglain, setelah lengkap semua, lalu proposal bersama dengankelengkapan administrasinya dikirim ke Biro Keuanganmelalui TU, kemudian setelah diterima oleh Biro Keuangan dibagian TU, setelah itu diproses oleh Biro Keuangan.Bahwa tidak ada pelaporan atau pemberitahuan yang memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apayang digunakan sebagai sarana pencairan bansos kepada Biro BinaSosial selaku SKPD Pengampu Bansos Kemasyarakatan dari BiroKeuangan

membuatpertanggungjawaban penggunaan Bansos dan kenapa ada yang tidakHalaman 86 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgmembuat pertanggungjawaban Saksi tidak tahu hal tersebut seharusnyatugas dari Biro Binsos yang meminta pertanggungjawaban Bansoskepada penerima Bansos; Bahwa Biro Binsos tidak melakukan monitoring ataupun evaluasi daripemberian Bansos kepada para penerima Bansos; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya bantuan sosialkemasyarakatan yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatanyang

Kemudian dari Biro Bina SosialSetda Provinsi Jawa Tengah diteruskan ke Biro KeuanganSetda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Bansos Kemasyarakatandicairkan oleh Biro Keuangan kepada penerima bansos, ada semacaminstrtumen pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos dari Biro Keuangan

Bahwa setelah itu bagian yang mengampu bansos bersamastaf merumuskan Keputusan Gubernur mengenai penetapanpenerima bansos..

Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap II Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari

Atau setidak tidaknya sekitar itu.Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos Setda Kab Kerinci TA 2008dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :I Tahap I Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009,II Tahap Il Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) Bertempat

Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari

Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis SH sebesar.

Kerinci pada Bank JambiCabang Sungai Penuh untuk keperluan Bansos Kemasyarakatan Tempat Ibadah Tahun2008;Bahwa meskipun Bupati Kerinci telah menerbitkan SK No.451.14/Kep.526/2008tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bansos Kepada Pengurus JamaahMasjid dalam Kab.

FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos.92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007.93) Edaran yang dikeluarkan oleh sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006.94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.

), yaitu antara lain: Nama Penerima Bansos sf TanggalOo . .O isasiProposal Foal / Penerima Alamat Nilai (Rp)KelompokDs.

Staf Subdit Anggaran memberikan berkasberkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat) dokumen terkaitdengan pengajuan pencairan Bansos berupa:(1.1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan.(1.2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dan sudahditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD.(1.3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu.(1.4) Foto Copy KTP penerima Bansos.2.

Zubair, SE pada tanggal 10September 2013, proses pencairan Bansos adalah sebagai berikut:(1).

Bansos namun uang tersebut diserahkankepada Terdakwa.

akan diberikan diataskisaran Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) saat itu yang mempunyaikebijakan adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa dana Bansos Pemda Kabupaten Lampung Tengah TA 2007saat itu berada di Pos anggaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa Prosedur Dana Bansos Pemda Kabupaten Lampung Tengahtahun 2007 tersebut dapat diberikan kepada Masyrakat atau pemohonbantuan dana Bansos adalah dengan diawali alur sbb :1.

atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/PenggunaAnggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memprosespencairan uang dengan menerbitkan cek No.

SITTI AIDI untukmemproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,, namun SITTI AIDImenolak untuk memproses pencairan danakarena tidak tersedia dananya dalam pospengeluaran Bansos tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTIAIDI buku saldo rekening Bansos, dansetelah melihat ada sisa dana padarekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50, selanjutnya BASRANYUNUS selaku) Pengguna Anggaranmemerintahkan saksi SITTI AIDI untukmengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000, ;22Bahwa

atas perintah BASRAN YUNUSselaku Asisten V/Pengguna Anggaran makaBendahara Bansos SITTI AIDI kemudianmemproses pencairan uang denganmenerbitkan cek No.

, Tim Auditor berpendapat :e Bahwa dana Bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab.

Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan : Bahwa dari APBDMurni maupun APBDP Dana Bansos tahun 2005 tidak tersediapengeluaran Dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas keluar dandalam daerah Anggota DPRD maupun biaya pengurusan ijin mutasipemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;2 Saksi H.

Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. Danau KembarKab. Solok yang ditujukan kepada Bupati Solok ;28. Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau Kembar Kab.Solok ;29. Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Danau KembarKwitansi Nomor: 76 tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan pengadaan pakaian randai pada Seni riak danau Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 77 tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Musholla Nurul Hidayah untuk wirit pengajian diNagari Kampung Batu Dalam Kec.

Solok.Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Solok.Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apung TunggueTarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 76 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grup Kesenian ampasan Riak di NagariKampung Batu Dalam Kec.

Solok.27 Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28 Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.29 Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

tertanggal 20September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmur sebesar 5 % darinilai bansos yang diterima kelompok Sido Makmur. Sedang lainnya habisuntuk biaya operasional dan menjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antaralain dari Dirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkat Propinsi 1kali ;Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDO MAKMUR harusmembayar fee 5 % dari nilai bansos adalah Bu YENI selaku Ketua Tim teknisKab.

Rejotangan terpilih sebagai penerima dana bansos PMUK 2010,pada saat itu menanda tangani Surat perjanjian kerja sama dengan PPK tertanggal 20September 2010, tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melalui DanaBansos Dirjen Peternakan tahun anggaran 2010 ; Bahwa dana bansos Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) langsung ditransferke rekening kelompok SIDO MAKMUR di BRI Unit.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmursebesar 5 % dari nilai bansos yang diterima kelompok SidoMakmur. Sedang lainnya habis untuk biaya operasional danmenjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antara lain dariDirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkatPropinsi kali ; Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDOMAKMUR harus membayar fee 5 % dari nilai bansos adalah BuYENI selaku Ketua Tim teknis Kab.

Tulungagung sebelum cairmeminta fee 10 % dari nilai kontrak/bansos kepadanya,terdakwa MOCH ICHWANI NOOR, MURSITO (Almarhum),selanjutnya dinego dikantor Dinas Peternakan dengan Bu YENIakhirnya disepakati bersama fee untuk Dinas Peternakan Kab.Tulungagung adalah 5 % dari nilai bansos ; Bahwa setelah dana bansos cair fee 5 % senilai Rp.25.000.000, tersebut diserahkan 2 kali yang pertama di rumahmakan lodo di Ds. Tapan Kec/.

Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.

Romlahselaku Bendahara Kesra; Bahwa, setelah menerima uang Bansos tersebut saksi langsung menyerahkannyakepada Takmir Mushola Al Muflikhum, setelah itu sepengetahuan saksi uangtersebut sudah digunakan untuk memperbaiki tempat wudhu mushola AlMuflikhum, sedangkan penggunaan dana Bansos tersebut sudah dibuatkanLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan saksi sendiri yang menyerahkan LPJtersebut ke kantor Kesra Kabupaten Kendal yaitu kepada Pak Murtadho.

Sub Bag tersebut;Bahwa, Bansos kegamaan mulai diberikan pada 10 Januari 2010, uang dariajudan Bupati dan uang tersebut diganti setelah uang Bansos 2010 dicairkan;Bahwa, APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 disahkan oleh DPRD Kendal padatanggal 17 Pebruari 2010.123Bahwa, dalam kegiatan Bansos keagamaan 2010, kapasitas saksi sebenarnyasebagai apa saksi sendiri tidak memahami dan saksi baru tahu setelah saksidiperiksa di Kejaksaan Kendal bahwa kapasitas saksi selain sebagai Kabag.saksijuga ternyata sebagai

;Bahwa, tata cara penyaluran Bansos tersebut dalam pelaksanaannya diaturdengan Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 barusaksi ketahui setelah pelaksanaan kegiatan terlaksana;125 Bahwa, mekanismenya dalam pemberian Bansos 2010 memang tidak sesuaidengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008; Bahwa, dalam kegiatan Bansos Keagamaan tersebut terdakwa mendapatkanhonor dan saksi juga pernah memerintahkan bendahara pembantu terdakwa SitiRomelah untuk

keagamaan tahun 2010, telah diserahkan mulai tanggal 10 Januari2010 melalui acara kunjungan Bupati, sementara APBD belum disahkan dan barudisahkan oleh DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 17 Pebruari 2010, dan SuratKeputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bansos juga belumditerbitkan;Bahwa, draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf Sekda Drs.

Hum., untuk memproses permohonan pencairan dana Bansos, tanoa adanya SuratKeputusan Bupati Kendal aqou, seharusnya terdakwa menolak, tidak menuruti begitu sajaperintah saksi Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum., karena perintah itu keliru atau tidak sesuaidan bertentangan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, yang secara teknis terdakwa mengetahui mekanisme danprosedur pencairan dana Bansos yang benar. Sementara saksi Drs. ABD.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran

SUPRAYETNO, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.38) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU/ 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara pejabat

30(tiga puluh) hari setelan dana Bansos diterima oleh Pokja.Sementara itu dana Bansos sudah masuk ke rekening an.

TpgSuhatsyah, ST ikut di dalam rapat yang membahas implementasi dariproposal yang diajukan Pokja seperti bentuk layanan yang diberikan adalahlayanan khusus, kriteria anak yang digolongkan sebagai ABK yang akanmendapatkan bantuan dana Bansos, jumlah peserta didik yang diajukan olehKordinator wilayah untuk disetujui sebagai penerima Bansos dan membahasberapa besar dana Bansos yang akan diterima oleh setiap anak di wilayahKarimun, Durai, Kundur dan Moro.

menyalahi kesepakatandalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 yangmengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara' pejabat

Sekda dan dari PLT Sekda diturunkan kebagian masingmasing sesuai disposisi surat tersebut ;Bahwa benar di Kabupaten Belu pada tahun 2009 ada dana Bansos ;Bahwa dana bansos Kabupaten Belu setiap tahun dianggarkan dandisetujui dalam sidang DPRD Kabupaten Belu ;Bahwa tahun 2009 dana bansos yang dialokasikan adalah senilai Rp.1.950.000.000, (satu milyard sembilan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana bansos tersebut peruntukannya kepada masyarakat miskinyang membutuhkan ;Bahwa mekanisme permintaan

2006 ;Bahwa mengenai pelaksanaan dana bansos tersebut sesuai PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007 +#harus ada peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati,pelaksanaan dana bansos tahun 2009 merupakan suatu kelalaian kami diKabupaten Balu, dan Saksi selaku Bupati baru ketahui kalau dalampelaksanaan dana bansos tersebut selain mengacu pada PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007, juga harus' berdasarkan peraturan

pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan NTT kepada kami ;Bahwa pengajuan proposal harus diajukan setelah ada penetapan APBD ;Bahwa temuan dari hasil pemeriksaan BPKP perkawikan NTT mengenaidana bansos tersebu adalah penggunaan dana bansos oleh PemerintahKbupaten Belu pada tahun 2009 tidak didasarkan pada peraturan KapalaDaerah, sehingga merekomendasikan supaya Bupati memerintahkankepada tim pembuat anggaran untuk segera menyusun Keputusan Bupatimengenai penggunaan dana bansos tersebut Bahwa dari hasil

penggunaanggaran ;Bahwa BPK ada mengecek kegiatan dari penerima bansos, dankegiatanan nya betul ada ;Bahwa yang memferivikasi bansos untuk diberikan adalah Bupatisendiri, karena proposal langsung ke Bupati ;Bahwa Terdakwa tidak ikut cek apakah ada kegiatan dari penerimabansos ;Bahwa dana bansos yang diberikan kepada Dinas dibolehkankarena kegiatan yang dibantu dengan dana bansos itu, tidak adapos anggarannya di dinas yang bersangkutan ;Bahwa yang mencairkan dana bansos, adalah penerima bansosatau

, merupakan kelalaiandari Terdakwa ;117Bahwa dana Bansos yang diberikan kepada PNS yang tugasbelajar (Saksi Yohanes Bernando Seran, SH.

uang dana Bansos, karena Terdakwa tidakmelakukan pengawasan dan kontrol pada pekerjaan Bendahara dalam melakukanpembayaran.

Dipersidangan Terdakwa berdalih bahwa seluruh pengeluaran dana Bansos dilakukanoleh Bendahara Pokja dan Terdakwa mengetahui seluruh pengeluaran setelahdilaporkan Bendahara.

Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp.900.000.000,00, (Sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak,dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikansebagai daerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) diKabupaten Karimun tahun 2012.2) (satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupatenkarimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.d.

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00 7.

YUSTINA ANGGU Pegawai PLN 7.500.000 Biaya pengobatan SudahEMBUGUSI Flores Bagian Barat dikembalikansebesarRp.7.500.000,padatanggal10/06/2016TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010SEBESAR Rp. 241.540.000TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp.23.700.000 (dilakukanpenyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun2010 sebesar Rp. 2.575.000.000, (dua milyar lima ratus tuujuh puluh lima jutarupiah

, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat ituBahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenangmelakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan KeuanganBahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidakpernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluarperuntukan dana bansos.2.

sebesar Rp. 952.793.164, dan SPP danSPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansossebesar Rp. 180.000.000,, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009Page 130 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164, SPP danSPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesarRp. 38.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untukmencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPMtertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana

Bansos sebesar Rp.952.793.165, SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkandana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,, SPPdan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansossebesar Rp. 500.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 5 September2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,, sertaSPP dan SPM tertanggal ....

Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untukmencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497, dan SPP dan SPMtertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SuratPernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan,sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitupemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itujika

Sulsel;Saksi tidak pernah menghubungi siapasiapa terkait dana bansos,Saksi tidak tahu apa ada peranan Terdakwa terkait pencairan dana bansos;Saksi tidak tahu masalah bansos, karena hanya tahu kalau adanya saja diAPBD;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan;33.Saksi H. BASO HAMZAH Bin H.

untukmencairkan dana Bansos;e Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan38.Saksi H.

Sulsel sejak bulan Mei 2008sampai dengan sekarang;Saksi tahu khusus Tahun 2008 ada alokasi dana bansos untuk SekertariatProv.

karenapembahasan secara rinci itu dibahas dikomisi;Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai Sekda ada delegasi dari gubernur untukmenyetujui pemberian dana bansos;Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa selaku Sekda berkenaandengan dana bansos demikian pula Saksi tidak pernah menghubungiTerdakwa untuk dipermudah urusan dana bansos;Saksi tidak pernah ada kaitannya dengan dana bansos yang 202 tersebut;Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada pengembalian sesuai bunyi LHPbahwa harus ada pengembalian;e

,tetapi yang diajukan pada waktu itu adalah Anwar Beddu;Dalam kasus bansos ini lebih dahulu ada proses hukum dan telah adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenaan dengankasus dugaan penyalahgunaan dana bansos pemprov.

Samarinda Utara Daftar Nama penerima uang santunan/bantuan dari pemerintah kota samarinda sebagai berikut tertanggal 30 Desember 2011;38) 4 (empat) lembar asli SK Walikota No. 465-05/348/HK-KS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembentukkan tim pengendalian pemberian bantuan social (Bansos) di bidang Kesehatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

NAIMdatang ke Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan bertemu saksiYUSDIANS YAHSamarinda bermaksud menanyakan proses pembayaran bansos dimaksudselaku Kasubag Administrasi Perkotaan Pemkotdan oleh saksi YUSDIANSYAH disarankan agar membawa orangorangyang menerima BANSOS dari kelompok tani dan atas saran tersebut saksiHal.12 dari 89 Hal.

yang sebagian namanama penerima dan jumlahNominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa JOHANSYAH binBASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dan sdr.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagiannamanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tanganioleh saksi ABBASBin LAPADE,dan diserahkan kepada Bagian PerkotaanPemkot Samarinda dan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untukmelengkapi data pendukung Pencairan Dana Santunan BANSOS;Hal.66 dari 89 Hal.

TPK/2015/PN Smr.Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh, saksiABBASBin LAPADE, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarindadan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukungPencairan Dana Santunan BANSOS;Menimbang bahwaperbuatan Terdakwa JOHANSYAH Bin BASRI untukmemperoleh pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benangabersamasamadengan

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehHal. 8 dari 56 hal.

, selanjutnya fotokopi Surat Pembentukan Kelompok TaniBeringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota KelompokTani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlahnominal Bansos tersebut ditandatangani oleh Saksi Abbas bin Lapade(almarhum) dan sdr.

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh SaksiHal. 34 dari 56 hal.

Bahwa ada permohonan hibah/ bansos yang sudah diverikasi tetapi sudahada SK Bupati. Bahwa saksi tidak pernah mengajukan hibah/ bansos TA 2015 karenaBupati telah mengeluarkan SK penerima hibah/ bansos yang selanjutnyasaya jadikan dasar verifikasi tetapi verifikasi yang bersifat administrasi formilsaja karena proposal baru ada setelahnya.

bansos pada tingkat pemerintahdiantaranya melalui Bagian Kesra yang diawali dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran

/ bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.

/ bansos mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2011 jo Nomor 9 Tahun2012 dimana secara umum masyarakat atau para pihak yang mengajukanpermohonan hibah/ bansos menyerahkan proposal permohonan bantuanhibah/ bansos masingmasing kepada Bupati selanjutnya Bupatimemerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangterkait dengan bidang yang dimohonkan bantuan hibah/ bansos tersebutmelakukan evaluasi dan atau verifikasi awal yang selanjutnya apabila darievaluasi serta verifikasi awal memang memenuhi syarat

Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.

atau DanaKurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No.

Bahwa Terdakwa selaku PNS dengan jabatan Kepala SekolahSDN No. 10 PallaPallang, Kabupaten Majene, Sulawesi Baratbersamasama dengan saksi Wiryadi, S.E., Ak., PNS dari Unit DataBidang Dikdas dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dansaksi Nahrudin, S.Pd., Kepala Seksi SD dan Paket A pada DinasPendidikan Provinsi Sulawesi Barat, telan menerimabiayapengurusan setiap SD yang menerima dana Bansos berupa danaBOS Kurang Salur sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);b.

., banhwa ada dana Bansos sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan masuk kerekening sekolah di Kabupaten Majene, dan kemudian informasitersebut diteruskan kepada Terdakwa, dengan catatan, manakalaHal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020dana Bansos tersebut cair, maka ada ucapan terima kasih sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus disetorkan kepadasaksi Wiryadi, S.E., Ak.:c.

Bahwa dengan demikian sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwasebagai Kepala Sekolah SD 10 PallaPallang dan para Kepala Sekolahpenerima dana Bansos, sejak awal tidak tahu menahu atau tidakmengetahui adanya persekongkolan jahat dari saksi Nahrudin, S.Pd.

Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksiWiryadi, S.E., Ak., memberitahukan kepada sekolahsekolah penerimadana bantuan sosial (Bansos) tersebut bahwa dana tersebut bukan danabantuan sosial (Bansos) tetapi dana BOS Kurang Salur, sehingga dalamlaporan pertanggungjawaban juga disebut dana BOS Kurang Salur,namun sebagian Kepala Sekolah penerima dana bantuan itu terlanjurmemasukkan sumber dana berasal dari bantuan sosial (Bansos) dalamlaporan pertanggungjawaban Terdakwa dan masingmasing

(Kabag Kesra).Bahwa Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH mempunyai niat untukmemberikan Bantuan Sosial (BANSOS) sebelum ditetapkannyaAPBD, karena pemberian bantuan (BUKAN BANSOS) yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi pada saat kunjungan dinas padabulan Januari s.d.

RAHMAN (KABAG KESRA) selaku PPTK telahmemerintahkan SITI ROMLAH (Bendahara Pengeluaran Pembantu)untuk segera melakukan pencairan dana BANSOS tanpasepengetahuan dan seijin Pemohon Kasasi, sebagaimanaketerangan saksi Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum (KABAG KESRA)sendiri dalam persidangan.Bahwa proses pencairan dana BANSOS yang diajukan oleh Drs.ABD. RAHMAN kepada Kepala DPPKD (Alm.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa disamakan dengan denganSKPD sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai penggunaanggaran dan dalam kegiatan BANSOS pelaksananya adalahBAGIAN KESRA, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak akanmengetahui apakah persyaratan administrasi (proposal) untuk parapenerima BANSOS telah lengkap atau tidak karena yangmengetahui hal tersebut adalah BAGIAN KESRA.Bahwa dari anggaran dana BANSOS tidak ada yang dinikmati secarapribadi oleh Terdakwa, dan menurut keterangan saksi NUR AZIZAH

Bahwa dalam kegiatan penyaluran BANSOS yang bertindak selakuPengguna Anggaran adalah DPPKD dan yang bertindak selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah KABAG KESRA(Drs. ABD. RAHMAN, M.Hum) begitu juga yang bertanggung jawabdalam pengelolaan BANSOS adalah DPPKD dan PPTK (KABAGHal. 93 dari 104 hal. Put. No. 2335 K/Pid.Sus/2015KESRA) dan TERBUKTI tidak ada instruksi atau perintah dariTerdakwa untuk membagibagikan bantuan karena Bagian Kesrayang menjalankan program BANSOS tersebut.

Siti Nurmarkesi Binti Jumiat dankawankawannya tersebut dalam pemberian Dana Bansos tahun 2010Hal. 97 dari 104 hal. Put.

Suwandi ahli waris 20.000 M2 Rp. 112.500.000,Udin Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBASBin LAPADE (Alm)dan sdr.

Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp.112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

saat itu ada permintaan dana hibah/bansos dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, seingat terdakwa adajuga hadir saksi ABD.

Dina.Bahwa rapat pembahasan terkait dana Dana Hibah/Bansos dari APBD Kab.Jember yang pengusulannya melalui DPRD Kab.

dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 tidak ada terlampir proposal, dimana hibah/bansos tersebut dilakukan

/ bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.

Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.

Bahwa surat TERMOHON INo : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/201 7tanggal 9Agustus 2017 belum mengungkap bantuan dana hibah bansos PemkabBoyolali TA 2014 di desa Sarimulyo Kec. Kemusu Kab. BoyolaliHalaman 3 dari 17Hal.

memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untukmengusut/menyelidiki perkara bantuan dana hibah bansos untukditeruskan ke pengadilan agar para pelaku kejahatan korupsi menjadijera.8.

Hakim yang memeriksa perkara inidapat memberikan putusan :1.2.Menerima permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON.Menyatakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON atas dugaantindak pidana korupsi penyaluran dana hibah bansos Pemkab Boyolali TA2014 adalah tidak sah.Memerintahkan TERMOHON I melalui TERMOHON Il untuk memproses,menindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan atas dugaan tindak pidanakorupsi bantuan dana hibah bansos dari Pemkab Boyolali TA 2014.Memerintahkan TERMOHON , TERMOHON Il,

Bahwa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Dana Hibah Bansos Pemkab Boyolali TA.2014, locus delictinya adalah bertempat di Kabupaten BoyolaliPropinsi Jawa Tengah serta saksisaksi yang diperiksa sebagian besarberdomisili di Boyolali.

2014 tanggal 28 Oktober 2014, objek praperadilan telahdiperluas yaitu selain yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan posita dan petitumdari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohondalam perkara praperadilan ini adalah menuntut tentang tidak sahnya tindakanpenghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindakpidana korupsi penyaluran dana hibah bansos