Ditemukan 2284 data
DANIAL TAMA
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
81 — 31
Kepala SubBagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,;4. RICTOVANY LASOMA, SH., Jabatan Staf SekretariatKorpri,; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl.Kusnodanupojo No. 1 Desa Molingkapoto KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Berdasarkan SuratHalaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDOKuasa Khusus Nomor : 02/Hkm/SKTUN/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017.;Selanjutnyadisebutsebagal ............................
54 — 28
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/ PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDS04/Dumai/11/2014 tanggal O6 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwasebagai berikut :PRIMAIRmoccen= Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian
Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRTentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR ;con Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan MasyarakatSekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Nomor: 1538/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangUndangan berdasarkan
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
116 — 73
BLASIUS SEDI, SH Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; 3.
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dukuh Tawang Rt 33 Rw 11Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progotahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2006;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10tahun 2000 tentang organisasi data kerja Sekretaris DaerahKabupaten Kulon Progo dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kulon Progo;Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332 tahun 2003tentang perubahan keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 806tahun 2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah subbagian
EFRATA GINTING
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
111 — 55
Jabatan Kepala SubBagian Litigasi.4. HERMANTO,SH Jabatan Staf Sub Bagian LIitigasi.5, EDY YUDARIANTO,SH. Jabatan Staf Sub BagianLitigasi.6.
274 — 173
., M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala SubBagian Hukum Komisi Pemilihan Umum KabupatenMinahasa Utara beralamat di Jl.
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
81 — 70
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan / jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Penyebarluasanpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan, berkantor diJalan Piet A.
FSP BUMN BERSATU diwakili oleh: 1.FX. ARIEF POYUONO, S.E., M.Si (Ketua Presidium) 2. HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
355 — 246
., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;5. RICHARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Penyusun BahanBantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, SeitditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.
1.MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
2.FAISAL NUR, S.H., M.H.
3.NURHIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
HASRIADI, S.H.,M.S.i
282 — 175
Balai Bahas UjungPandang, tahun 1988;Diangkat sebagai Peneliti Muda pada Balai Bahasa Sulselbar,tahun 2008;Diangkat sebagai Kasubbid Pengkajian pada Balai BahasaSulselbar, tahun 2008;Diangkat sebagai Peneliti Madya pada Balai Bahasa Sulselbar,tahun 2010;Bahwa Ahli jelaskan, Surat Tugas Nomor : 353/G5.13/KP/2017 Tanggal 13Maret2017 dan Surat Keterangan Kompetensi NomorHalaman 26 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mijn1125/G5.13/KP/2016 Tanggal 13 Desember 2016 yang keduanyaditandatangani Kepala Subbagian
124 — 63
Regina A.Maanaty.1 lembar asli surat perintah membayar(SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 /01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009,yang ditanda tangani oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertanian danPerkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J.Ramba Deta,1 Lembar asli surat permintaan pembayaranlangsung barang dan jasa, Nomor521.1.050 / 2225 / DPPASKPD / 2009,tanggal 14 Desember 2009, yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaranPengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas namaFilomena
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihakyang dirugikan hakhaknya, dan oleh karenanya tidak ada kepentingandalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum akibat terbitnyaobjek sengketa dalam perkara a quo yang menimbulkan akibat hukumyang nyata telah merugikan Para Penggugat;Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut padasubbagian II Jawaban Tergugat ini, maka Para Penggugat tidak memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam subbagian
121 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan danbantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerimabantuan sosial ;e Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18Pebruari 2010 (sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Pebruari 2010, tanpa adanyaproposal permohonan, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kepala SubBagian
152 — 134
., M.Hum.Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;Purihitajati Widodo, S.H., M.H.Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautandan Perikanan;Moh. Hosni Mubarak, S.H.Kepala Subbagian Peraturan Bidang PerikananTangkap, Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;9.
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
.,) dan Kepala Urusan Kepegawaian pada SubBagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banyumas (Sri Sugeng Sukaryati),tertanggal 7 Januari 2016, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa didasarkan kepada faktafakta hukum yang tidak benar, merupakanalasan hukum bagi Penggugat
109 — 57
Manokwari danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantumdalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;e Bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan 2010 saksi bertugas sebagaiKepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah3838Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),sedangkan Yermia Rumbobiar adalah sebagai Kepala BagianKesejahteraan Sosial pada Biro Pembangunan dan KesejahteraanSosial Provinsi Papua Barat dan Dullah Goulap sebagai Kepala SubBagian
Wahyu DwiTunggal namun Yermia Rumbobiar yang pada saat itu (tanggal 7Desember 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009), disamping menjabatsebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial juga menjabat sebagaiPejabat Sementara Kepala Biro Pembangunan dan KesejahteraanSosial berinisiatif memerintahkan Dullah Goulap sebagai Kepala SubBagian Kesejahteraan Sosial untuk membuat dokumen kontrak yangbaru sebagai pengganti kontrak Nomor: 600/19/Pemborongan/2008tanggal 19 Desember 2008;144144Bahwa kemudian Dullah Goulap
Wahyu DwiTunggal namun Yermia Rumbobiar yang pada saat itu (tanggal 7Desember 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009), disamping menjabatsebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial juga menjabat sebagaiPejabat Sementara Kepala Biro Pembangunan dan KesejahteraanSosial berinisiatif memerintahkan Dullah Goulap sebagai Kepala SubBagian Kesejahteraan Sosial untuk membuat dokumen kontrak yangbaru sebagai pengganti kontrak Nomor: 600/19/Pemborongan/2008tanggal 19 Desember 2008 dan dokumen tagihan;Bahwa kemudian
H. AMIR MAHMUD, SE. MM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
350 — 506
NIP.19700614 200501 1 011, Jabatan Kepala SubBagian Pengawasan Wilayah pada Biro Hukum Sekretariat DaerahHal. 1 Dari 63 Perk No. 21/G/2018/PTUN.PLKPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.om Provinsi Kalimantan Tengah;3. KARNITA, S.H.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
AMRIL LAKOLI
161 — 94
yang diajukan oleh TerdakwaBahwa setahu saksi Terdakwa meninggalkan rumah itu setelan adaperkara ini;.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalampersidangan.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi benar.2.Putra Fiad,S.Hut.MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan PegawaiDinas Kehutanan tetapi yang bersangkutan sudah pensiun;Bahwa di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra adalah sebagai Kepala SubBagian
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
149 — 70
., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan; 5. Fitrianti Rusdi, SE.,MSi. Kasubbag Tata Usaha BiroHukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan;6. Gautama Gandi, SH, Staf Bagian Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan;7. M.Chandra Eka Putra, S.H., M.H., Jabatan StafBagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatkantor di Jalan Kapten A.
dr. RONO A. ADAM, M.KES.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
212 — 142
sampaikan kepadaPenggugat berdasarkan surat no: 800/BKPP/1697/NII/2019 tanggal 17juli 2019, Dengan demikian masih dalam tenggang waktu untukmelakukan hak jawab keberatan Penggugat sebagaimana ketentuanperaturan terSebut; 2222 2n nnn nnn e nn en ene nn neeHalaman 20 dari 47 Halaman Putusan Perkara No. 37/G/2019/PTUN.GTO2.Dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa KT UN; Bahwa benar Penggugat bertugas sebagai Aparatur S ipil Negara (ASN)pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara menjabat sebagai Kepala Subbagian
BEYNIMAS NOVINDRA EVI,SH
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
210 — 91
Risky Limar Kinanthi Nasution, S.H.Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, KantorWilayah DJP Jawa Timur II ;berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember2018, ditanda tangani oleh Kepala Kanwil DJPJawa Timur Il, selanjutnya disebut sebagai:TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor8/Pid.Pra/2018/PN SDA tanggal 05 Desember 2018, tentang PenunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang, Hari Sidang;Halaman