Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sajaatau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpaharus menggerakkan badannya.Bahwa selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yangberjudul KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Dicetak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada halaman 146147, yangdikutip sebagai berikut :Syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatansebagai perbuatan

Syarat objektif pertama, yaitu suatu haltertentu diartikan oleh Mariam Darus Badrulzaman? dan Herlien Boediono'sebagai objek atau pokok perjanjian, atau apa yang menjadi hak dari kreditordan kewajiban bagi debitor menurut Subekti."' Objek perjanjian berupa barang,sebagaimana disebut dalam Pasal 1332, 1333, dan 1334 ayat (1)."

Mariam Darus Badrulzaman, Perikatan pada Umumnya, dalam buku berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 7980.Herlien Budiono, Catatan No. 5 di atas, hlm. 106110.Subekti, Catatan No. 4 di atas, hlm. 18.Istilah barang dalam ketiga pasal tersebut harus ditafsirkan secara ekstensif sehingga mencakup pengertian objek perjanjian yang prestasinya adalah untuk melakukan sesuatu, dengan demikian dapat mencakup pengertian jasa juga.

Berikut ini beberapa di antaranya:1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok AgrariaPasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap jualbeli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain15 Subekti, Catatan No. 4 di atas, hlm. 18 dan Herlien Budiono, Catatan No. 5 di atas, hlm. 113.16 ~~ Subekti, ibid.; Mariam Darus Badrulzaman, Catatan No. 9 di atas, hlm. 81.17 Pasal 1335 seperti dipatahkan oleh Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Jika tak dinyatakan

Mereka berpendapat akibat hukum dari perjanjianseperti itu yang benar adalah dapat dibatalkan Hal ini ditegaskan oleh Subekti,Mariam Darus Badrulzaman, dan Herlien Budiono. Menurut Subekti, Perjanjianyang tidak memenuhi syarat subjektif, tidak begitu saja dapat diketahuioleh Hakim jadi harus dimajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan biladimajukan kepada Hakim mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan sehinggamemerlukan pembuktian.

Sumber: Herlien Budiono, Catatan No. 5 di atas, hlm. 103104.Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian 1 9 42/13/2010 11:00:03 PM 36373839bo buku5.indd 20Jadi, perjanjian yang demikian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapatdimintakan pembatalan.*6Mariam Darus Badrulzaman juga menegaskan bahwa karena alasanalasanyang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan ialah kalau perikatantersebut cacat pada syaratsyarat objektif saja.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb. dalam bukunyaHukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi,Doktrin, serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, halaman 108,menyatakan :Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTNBahve kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang terdapat ketika suatuperjanjian diadakan merupakan cacat bagi permujudan kehendak parapihak.Kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasankehendak.

tersebut bertentangan dengan asas kepatutanyang merupakan salah satu asas dari asasasas berlakunyaperjanjian.Asas Kepatutan dalam Perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339KUHPerdata yang mengatur bahwa :Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTNSuatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengantegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatuyang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undangundang.Hal ini sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb., unsurunsur PMHadalah, sebagai berikut:24.25.1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupaun negatif.2. Perbuatan itu harus melawan hukum3. Ada kerugian4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian.5.

Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sajaatau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpaharus menggerakkan badannya.Ditekankan kembali oleh Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yangberjudul KUH Perdata Buku Ill Hukum Perikatan Dengan Penjelasan.Dicetak di Bandung Alumni, Tahun 1983, pada Halaman 146147, yang dikutipsebagai berikut:Bese syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatansebagai

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., unsurunsure PMH adalah,sebagai berikut:1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;2. Perbuatan itu harus melawan hukum;3. Ada kerugian;4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;5.

Mariam Darus Badrulzaman .SH. yang dikutip Dr.

meliputi kepemilikanatas bangunan, singkatnya pemilik tanah tentu sebagai pemilik bangunan,disatu sisi bahwa siapa yang mendirikan bangunan dialah pemiliknya;Bahwa dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960pada Pasal 5 pun memperjelas tentang azas (pemisahan) horosontal yangmenyatakan bahwa hukum Agraria Indonesia adalah Hukum Adat, dankalimat yang tersirat tersebut dalam UUPA juga berlaku asasasas yangterkandung dalam hukum adat terutama yang berkaitan dengan tanah(Mariam Darus Badrulzaman

;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatuhal:Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhibeberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaituadanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak,suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masingmasingpihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapatprestasi atas kesepakatan tersebut;Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka jelas bahwa pemberian uangsantunan berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dariKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalahTergugat;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerobuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

Hoofman dan Mariam Darus Badrulzaman, dalambuku Mariam Darus Badrulzaman berjudul KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan dengan Penjelasan (Penerbit Alumni BandungEdisi Kedua, 1996 halaman 146147), bahwa syaratsyarat yangHal 31 dari 247 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PN.Dpsharus ada untuk menentukan suatu perobuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah sebagai berikut:a.

Hoofman dan Mariam Darus Badrulzaman, dalambuku Mariam Darus Badrulzaman berjudul KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan dengan Penjelasan (Penerbit Alumni BandungEdisi Kedua, 1996 halaman 146147), bahwa syaratsyarat yangharus ada untuk menentukan suatu perobuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah sebagai berikut:Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan inibaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif,artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;Perbuatan itu harus

Hoofman dan Mariam Darus Badrulzaman, dalambuku Mariam Darus Badrulzaman berjudul KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan dengan Penjelasan (Penerbit Alumni BandungEdisi Kedua, 1996 halaman 146147), bahwa syaratsyarat yangharus ada untuk menentukan suatu perobuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah sebagai berikut:a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan inibaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif,artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;b.

Hoofman dan Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukuMariam Darus Badrulzaman berjudul KUH Perdata Buku Ill HukumPerikatan dengan Penjelasan (Penerbit Alumni Bandung EdisiKedua, 1996 halaman 146147), bahwa syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah sebagai berikut:a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan inibaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif,artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;b.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daad moet aanschuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daad moet aanschuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1996, hal. 146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan hal. 107 tentang PengaturanEksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, EksekusiMelalui PUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnyaadalah Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan PiutangNegara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(PUPN/BUPLN berdasarkan Undangundang No. 49 Prop Tahun1960.Hal 10 dari 22 hal.

Dr.Mariam Darus Badrulzaman, SH, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH,Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G.S/2019/PN BppProf.Dr. Heru Supraptomo, SH, SE, Prof.Dr. Faturrrahman Djamil, MA, TaryanaSunandar, SH, penerbit PT.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,FCBArb; Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketigayurisprudensi; Doktrin, serta Penjelasannya; Penerbit PT.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb; Hukum Perikatandalam KUH Perdata; Penerbit PT.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.Dalam bukunya yang berjudul K.U.H.Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, PenerbitAlumni/1996/Bandung, pada halaman 107108, Prof. Dr.Mariam Darus Badrulzaman, S.H., menyatakan bahwa:ez Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yangdikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah secarasah pembentuk undangundang menunjukkan bahwapembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semuapersetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sahadalah mengikat.

De daad moet aan schuld zijn te wijten; (perbuatan itukarena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunyaKUHPerdata Buku Ill Hukum Perikatan dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, edisi kKedua, 1996, halaman 146147, dikutipoleh Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum, Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003,halaman 36, juga menyebutkan syaratsyarat yang harus adauntuk menentukan suatu perbuatan sebagai PMH adalahsebagai berikut:a.

Bahwa, menurut Mariam Darus Badrulzaman yang mengatakansyaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (Vide: KUH PerdataBuku IIl, HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badrulzaman, PenerbitAlumni, Bandung, 1996) adalah sebagai berikut: Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatanini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinyasetiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada