usulan RDKK (RencanaDefinitif Kebutunhan Kelompok);Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadi produsen,distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi pemerintahhalaman 8 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.Unradalah untuk Produsen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (yangmengatur adalah pemerintah pusat / BUMN), untuk Distributorberupa Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

Pengecer berupa SuratPerjanjian Jual Beli (GPJB) dari distributor dan harus dilengkapiSurat jin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro;Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi adalah tertutupartinya dalam penyalurannya sudah ditunjuk secara khususoleh distributor resmi dan sistem pendistribusian untuk sektorpertanian di penyalur lini VV (Pengecer) adalah berdasar RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai denganwilayah tanggungjawabnya ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani/atau petani di wilayahtanggung jawabnya;halaman 15 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.

UnrMenimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu imum,SH.MH, dokumen atau ijin persyaratan untuk menjadi : Produsen adalah Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (Yang mengatur adalahPemerintah Pusat/BUMN); Distributor adalah Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Perusahaan, tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dari Produsen, rekomendasi untuk menjadi distributordari Disperindag Kabupaten; Pengecer adalah Surat Perjanjian Jual

Beli (SPJB) dari distributordan harus dilengkapi dengan Surat lin Usaha Perdagangan(SIUP)Mikro;Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa jelaslahtidak termasuk klasifikasi sebagai produsen dan distributor, kKemudianberdasarkan keterangan Ahli yaitu Imum, SH.MH dan Andi Raujung Bin(Alm) Samsul , terdakwa juga bukan sebagai pengecer resmi pupukbersubsidi karena tidak ada penunjukan dari distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan terdakwa juga tidak mempunyaiSIUP (Surat

Saleh) tidak pernah melakukan jual beli obyek a quo.Hal itu terobukti berdasarkan saksi dan bukti tidak ada sinkronisasi tentangjual beli yang mana menurut keterangan saksi harganya Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi Para Tergugat/ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan buktipembayaran (kwitansi) jual beli melainkan hanya menunjukkan berupafoto copy surat pernyataan jual beli (SPJB) tanggal 16 September 2006yang seharusnya adalah bukti asli yang keabsahannya

Hal ini merupakanpelanggaran hukum acara yang harus dilaksanakan, maka seharusnyaatas bukti SPJB (surat pernyataan jual beli) a quo karena tidak ada buktiaslinya maka mohon Judex Facti mengesampingkannya;. Bahwa Judex Facti salah dan keliru menafsirkan jual beli secara adat dan telahmemenuhi tunai dan terang pertimbangan putusan halaman 41 Register Nomor37/Pdt.G/2012/PN.Sbr jo.

Nomor 602 K/Pdt/2014dengan hanya menunjukkan bukti foto copy surat pernyataan jual beli (SPJB)dengan demikian Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasimelakukan jual beli tanah a quo secara terselubung dan tidak jujur serta adaiktikad buruk untuk memiliki obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawanhukum jo. Pasal 1365 KUH Perdata;6.

Akta autentik itu adalahAkta Jual Beli (AJB) yang apabila jual beli tanah hanya dibuat SuratPernyataan Jual Beli (SPJB) tentunya belum bisa dijadikan dasar hukumsebagai jual beli tanah apalagi terjadi pada tahun 2006 tentunya jual bellitanah sudah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, tentunya jika Hj. Aminah binti H.

Maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohonyang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiamengesampingkan Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) a quo.7.

Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).

Formitra MultiPrakasa dengan Perusda Perkebunan Kaltim Utama Nomor :002/SPJB/FMP/IV/2009, taanggal 24 April 2009.Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Land Clearing antaraPerusda Perkebunan Kaltim Utama dengan PT.

Batu Penggal Chemical Industry sebagai berikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah).

Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Halaman 40 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 28 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah).37) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusda PerkebunanKaltim Utama Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.

Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut :Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal

Adapun cara terdakwa mendapatkan pupuktersebut yaitu. melalui jasa ojek yang tidak dikenal terdakwa dengan cara menyuruhmenjemput pupuk tersebut di sebuah gudang dekat terminal bareh solok;Bahwa terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecertersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakatumum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat IjinUsaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat PerjanjianJual Beli (SPJB)

Adapun cara terdakwa mendapatkan pupuktersebut yaitu melalui jasa ojek yang tidak dikenal terdakwa dengan cara menyuruhmenjemput pupuk tersebut di sebuah gudang dekat terminal bareh solok;Bahwa terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecertersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakatumum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat IjinUsaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) yang

yaitu melalui jasaojek yang tidak dikenal oleh terdakwa, yakni dengan cara menyuruhmenjemput pupuk tersebut di sebuah gudang dekat terminal bareh solok.Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya bukanlah sebagai produsen,distributor maupun pengecer, akan tetapi telah memperjualbelikan pupukbersubsidi secara bebas ke masyarakat umum dengan tanpa memiliki SuratKuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

No. 29/Pid.B/2017/PN.KbrUsaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) yang dikeluarkan pihak Distributor.

Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalampartai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuaiSurat Pengikatan Juat Beli (SPJB) No. 151/DAN.SPJB.1X/2006,khususnya Pasal 5 dengan Penggugat, maka menuruthukum, Penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan isidari Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No.151/DAN.SPJB.IX/2006, antara lain sebagai berikut :12.13.Agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan SertipikatHak Guna Bangunan milik Penggugat di PERUM GrahaDewata Blok MM6 1 No. 1, luas tanah standar 150 m2,tipe bangunan standar 60 m2 Desa Landungsari,Kecamatan

(dst).Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) bukan merupakanbukti peralihan hak milik. SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal1253 KUH Perdata menyatakan bahwa :"Suatu prikatan adalah bersyarat jika digantungkan padasuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunyaperikatan itu sampai terjadi peristiwa itu, maupun dengancara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu.15.

Bahwa sebagaimana Penggugat cantumkan dalamPosita gugatan angka 5 yang menyebutkan : "Akta Jual Beliakan dibuat dihadapan PPAT yang ditentukan oleh PihakPertama (Tergugat ) setelah Pihak Kedua (Penggugat)melunasi seluruh pembayaran kepada Pihak Pertama(Tergugat I).Oleh karena itu sudah jelas bahwa SPJB dimaksud bukanlahperikatan peralihan hak melalui jual beli, namun hanya1816.17.18.19.sebatas syarat akan bahwa nantinya akan dilakukan jualbeli saja.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5UndangUndang

SPJB antara Tergugat dengan Penggugat dilakukantanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II oleh karena itumelanggar hukum;3. Jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukansecara terang dan tunai;4.

Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengencer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.

) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar untukdijual kepada pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang bderkedudukan di kecamatan dan/atau desayg ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB).Bahwa apabila terdakwa menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepadaorang yang tidak

Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli suratperjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidi antara Distributor CV Makna TaniSejahtera dengan kios pengencer UD.Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli surat penunjukanpenmgencer resmi pupuk bersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencerUD.

Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengecer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengecer UD.

Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk ureabersubsidi antara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kiospengencer UD.Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupukbersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.

Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah2.075 m*, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudahdtandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. BekasiBahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;Nomor: 06/SK/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 bahwa telah menerimaberkasberkas dengan detail, nama RISAN SANTOSO, Blok 50242, Kel.Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah2.890 m?

Bekasi, status tanan SPJB, luastanah 6.000 m2, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudahdtandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. BekasiBahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;Nomor: 08/SK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 bahwa telah menerimaberkasberkas dengan detail, nama RISAN SANTOSO, Blok 50328, Kel.Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah6.000 m?

Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah10.000 m*, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudahdtandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. BekasiBahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;Nomor: 03/SK/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 bahwa telah menerimaberkasberkas dengan detail, nama RISAN SANTOSO, Blok 50180, Kel.Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah5.200 m?

Bekasi, status tanan SPJB, luastanah 2.850 m?, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudahdtandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. BekasiBahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;Nomor: 04/SK/X1/2015 tanggal 5 November 2015 bahwa telah menerimaberkasberkas dengan detail, nama RISAN SANTOSO, SE, Blok 50232,Kel. Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, status tanan SPJB, luastanah 1.230 m?

Bekasi, status tanan SPJB, luastanah 8.030 m, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudahdtandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. BekasiBahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;Nomor: 01/SK/X1/2015 tanggal 5 November 2015 bahwa telah menerimaberkasberkas dengan detail, nama RISAN SANTOSO, SE, Blok 50210,Kel. Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, status tanan SPJB, luastanah 5.850 m?

Karya AnugrahAgung bertindak sebagai distributor atau penyalur pupuk Pusri berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT.

Karya Anugrah Agung, adalah salah satudistributor pupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) Nomor U001.G/J.15.LA/2004 tanggal 02 Januari 2004 yangmempunyai kewenangan untuk menandatangani sub DO dan BeritaAcara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

Karya Anugrah Agung) adalah salah satu distributorpupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Nomor U001.G/J.15.LA/2004 tanggal 02 Januari 2004 meliputi wilayahKulon Progo yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani subDO dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

Karya Anugrah Agung) adalah salah satu distributorpupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Nomor U007/J.15.LA/2005 tanggal 03 Januari 2005 meliputi wilayahHal. 15 dari 44 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/201 1 Kulon Progo yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani subDO dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

CADDA selaku Penjual kapal KM.Bintang Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007tanggal 16 Januari 2007, bersamasama dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., saksi Drs.DATLIN TAMALAGI dan saksi H.

BINTANG MOROWALI sebagaimanadalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/1/2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset DaerahPemerintah Kabupaten Morowali; Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F.

BintangMorowali berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 0011la/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16Januari 2007, bersamasama dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., saksi Drs. DATLINTAMALAGI dan saksi H.

Bintang Morowali jenis fiber Glass Nomor:001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007 tanggal 16 Januari 2007; Halaman 37 dari 44 halaman.38388 Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiberGlass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007, tgl 29102007; 9 Foto copy slip setoran senilai Rp. 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah), dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007; 10 Print out/rekening Koran PD Morowali dengan nomor rek 01.04000012 padaPT.

BINTANG MOROWALI jenis fiber glass Nomor:001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007; Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALI jenis fiberglass Nomor: 001.la/DirPDM/SPJB/I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;Foto copy slip setoran senilai Rp. 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah), dengan nomorrekening: 01.04000012 tanggal 4 September 2007; Print out/rekening Koran Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening:01.04000012 pada PT.

PT Kawedar WoodIndustri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secara borongan kepada saksiLILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan untuk jual beli besi bekasini di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin EX PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesarRp.13.000.000.000, (tiga belas miliar rupiah) dan pembayaran atas jualbeli besi tersebut dilakukan

PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, Dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000.000 dan pembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukanoleh Saksi LILIS dengan cek bank BNI ( Bilyet Giro yang berlakumundur).Bahwa setelah saksi LILIS membeli besi bekas/ Besi Skrap dariterdakwa dan Terdakwa II maka saksi LILIS berniat untuk menjualkembali besi bekas/ Besi Skrap kepada pihak lain dan

Central SteelIndonesia;5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012tanggal 9 Oktober 2012;6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI (MesinPabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;7) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Central Steele1e1e1Indonesia;(satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;(satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1Juli 2014;(satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Beserta seluruh isinya Mesin Pabrik PlywoodNomor : 003/SPJB/KWILLP/X/012 tanggal Oktober antara JHONIWIRIANTO dengan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuandari (Alm) PUI CHAU KHIM dan seandainya ada anggapan/pendapat dariJudex Factie PN.

dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman panganhortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak ;10Bahwa ciriciri pupuk bersubsidi, yaitu pada saknya/bungkusnya/karungnyaterdapat tulisan warna merah BERSUBSIDI sedangkan untuk non subsiditidak ada tulisan bersubsidi;Bahwa tata cara distribusi pupuk bersubsidi adalah produsen menetapkanwilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimasingmasing distributor yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual BeliKontrak (SPJB

dapat dijual dan dibeli secara bebas ; Bahwa benar ciriciri bungkus/sak/karung pupuk subsidi, yaitu terdapattulisan wama merah yang dibaca Pupuk Disubsidi Pemerintah;e Bahwa benar penggantian pupuk subsidi menjadi non subsidi adalah sangatmerugikan dan menyalahi peraturan ;e Bahwa benar tata cara distribusi pupuk bersubsidi adalah produsenmenetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi di masingmasing distributor yang tercantum dalam SuratPerjanjian Jual Beli Kontrak (SPJB

PupukIskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik;e Distributor (Pasal 1 ke8) adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalampartai besar di wilayah tanggung jawabnya ;e Pengecer (Pasal 1 ke9) adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum

atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok18melakukan penjualan Pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya ;Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan Para Terdakwa haruslah bukantermasuk ketiga golongan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ParaTerdakwa bukanlah seorang Pengecer

, Distributor apalagi Produsen Pupuk Bersubsidi,karena berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa tidak memiliki SPJB dan bukanpula sebagai perwakilan dari Produsen Pupuk PT.

sebanyak 16 (enam belas)konsumen diantaranya saudara HANUGRATANTO, SE yang membeli 1 (Satu)unit perumahan type 54/89 blok B16 dengan harga pokok Rp. 291.906.000,00(dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan adakelebihan tanah sehingga total pembayaran Rp.304.556.000,00 (tiga ratusempat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan cara pembayarancash bertahap dan telah dilakukan pelunasan pada tanggal 20 November 2014,dan berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

ANJI ALI NURUDIN, (selakupenjual disebut Pihak Pertama) dan ditanda tangani Nyonya SETYAPURNAMAWATY, SE, adalah Istri saudara HANUGRATANTO, SE, (selakupembeli disebut Pihak Kedua), dan demikian saudara ARIS BAWONOLANGGENG membeli 2 (dua) unit rumah type 60/120 yang terletak di Blok A23dengan harga Rp.782.540.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratusempat puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pelunasan pada tanggal 14 Maret2015, dan berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

ANJI ALI NURUDIN, (Selaku penjual disebut Pihak Pertama)dan ditanda tangani saudara ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH, (Selakupembeli disebut Pihak Kedua);Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah diuraikantersebut diatas adalah dibuat oleh terdakwa dengan konsumen yaitu saudaraHalaman 6 dari 33 Putusan No. 73/Pid.B/2021/PN.Lmg.HANUGRATANTO, SE, dan saudara ARIS BAWONO LANGGENG, agarmelaksanakan kewajibannya pembayaran pembelian tanah kavling danbangunannya, kemudian dilakukan Akte

Jual Beli, didalam klausul pasal 2berbunyi Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas tidaktersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagaijaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas daribebanbeban lainnya yang berupa apapun, dan dalam Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) yang terdakwa buat dengan konsumen, terdakwa tidak mengatakanatau. memberitahukan terlebin dahulu kepada konsumen kaluasertifikat(sebagai subyek tanah hak

sebanyak 16 (enam belas) konsumen diantaranyasaudara HANUGRATANTO, SE yang membeli 1 (Satu) unit perumahan type54/89 blok B16 dengan harga pokok Rp.291.906.000,00 (dua ratus sembilanpuluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan ada kelebihan tanahsehingga total pembayaran Rp.304.556.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratuslima puluh enam ribu rupiah) dengan cara pembayaran cash bertahap dan telahdilakukan pelunasan pada tanggal 20 November 2014, dan berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB

Mitra Tani Lestari merupakan salah satu distributor pupukbersubsidi yang ada di Jambi dan sejak 1 Januari 2018 berdasarkan SPJB(Surat Perjanjian Jual Beli), CV. Mitra Tani Lestari memang ada kerja samadengan Toko Bintang Group milik Terdakwa;Bahwa CV. Mitra Tani Lestari mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dariPT. Pusri Palembang;Bahwa Toko Bintang Group memesan pupuk jenis NPK Phonska bersubsidikepada CV. Mitra Tani Lestari;Bahwa jika Toko Bintang Group ingin membeli pupuk dari CV.

Mitra Tani Lestari sejak adanya SPJB (SuratPerjanjian Jual Belli);Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Toko Bintang Group tersebutmenjual pupuk tersebut hanya kepada kelompok tani yang adadiwilayah/kecamatan tokonya dan sepengetahuan Saksi Toko BintangGroup beralamat di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro SeboKabupaten Muaro Jambi;Bahwa tugas dan tanggung dari CV. Mitra Tani Lestari selaku distributorpupuk bersubsidi adalah mengevaluasi tokotoko pengecer yang beradadibawah CV.

1985 dan saat ini AhliHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sntmenjabat sebagai staff penjualan PO Jambi;Bahwa sepengetahuan Ahli, PT.PUSRI tidak hanya menjual pupukbersubsidi saja akan tetapi juga menjual pupuk yang non subsidi;Bahwa prosedur penjualan dari pupuk bersubsidi tersebut PT.PUSRImengikuti regulasi dari Menteri Perdangangan, untuk masyarakat/kelompoktani apabila ingin membali pupuk besubsidi membelinya dengan caramelakukan pemesanan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

Polda Jambi;Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada Ucok dengan harga sejumlahRp135.000,00 (seratus tiga puluh lima riobu rupiah) perzak/karungnya dansaat itu Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk tersebutdan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pupuk kepada Ucokkurang lebih Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya;Bahwa Toko Bintang Group adalah milik Terdakwa dan baru berdiri belumsampai 1 (satu) tahun;Bahwa Toko Bintang Group milik Terdakwa sudah ada mempunyai SPJB

mobil danpupuk tersebut diamankan oleh Polda Jambi;Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada Ucok dengan hargasejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)perzak/karungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan dibawakemana pupuk tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjualHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sntpupuk kepada Ucok kurang lebih Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)perzak/karungnya;Bahwa Toko Bintang Group milik Terdakwa sudah ada mempunyai SPJB

Fiskal Nomor Register : 03724.RE01/F/DPD/2017, namaperusahaan Toko Usaha Tani; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP Toko UsahaTani, pemilik Ach Sopan tahun 2017; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP Toko UsahaTani, pemilik Ach Sopan tahun 2018; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP Toko UsahaTani, pemilik Ach Sopan tahun 2019;Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT PTK3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Nomor : 05/SPJB

Kurnia Cipta Abadi dan TokoUsaha Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 11/KCA/SPJB/SK/I/2019,tanggal 28 Desember 2019; Uang tunai sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) sak pupuk SP.36 dari toko Sawit Jaya; 1 (satu) sak pupuk SP.36 dari toko Sawit Jaya;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rohyadi Sarno BinHusmirjah;4. Membebani agar Terdakwa H.

Tani, penanggung jawabAch Sopan; 1 (Satu) lembar Surat Fiskal Nomor Register : 03724.RE01/F/DPD/2017,nama perusahaan Toko Usaha Tani; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP TokoUsaha Tani, pemilik Ach Sopan tahun 2017; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP TokoUsaha Tani, pemilik Ach Sopan tahun 2018; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame nama WP TokoUsaha Tani, pemilik Ach Sopan tahun 2019; 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Nomor : 05/SPJB

Kurnia Cipta Abadi danToko Usaha Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor11/KCA/SPJB/SK/I/2019, tanggal 28 Desember 2019; Uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) sak pupuk SP.36 dari toko SAWITJAYA;1 (Satu) sak pupuk SP. 36 dari toko Sawit Jaya;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rohyadi Sarno BinHusmirjah;4.

Bintang Morowali jenis fiberglass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari2007;4.11.Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowalijenis fiber glass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007, tanggal 29102007;4.12.Fotokopi slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah), dengan nomor rekening 01.04000012 tanggal 4September 2007:4.13. Print out / rekening koran PD Morowali dengan nomor rekening01.04000012 pada PT.

BINTANG MOROWALIjenis fiber glass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tanggal 16Januari 2007;Hal. 8 dari 17 hal Put. No. 13 PK/Pid.Sus/201811.12.13.14.15.16.Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANGMOROWALI jenis fiber glass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007,tanggal 29102007;Fotokopi slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah), dengan nomor rekening 01.04000012 tanggal 4September 2007:Print out / rekening koran PD Morowali dengan nomorrekening 01.04000012 pada PT.

) yang dalam Gugatan a quo diminta untuk dinyatakansah dan mengikat serta dijadikan dasar adanya perobuatan wanprestasi.Dimana dalam Bab W Pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Forkliftperkara aquo, disebutkan ketentuan sebagai berikut :Apabila pembayaran harga dilakukan dalam mata uang Rupiah,maka Pembeli dan Penjual setuju untuk memberlakukan kurskonversi antara mata uang asing dan mata uang Rupiah sebesarKurs Jual Resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saatpembayaran diuangkan oleh

Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi mengirimkansejumlah 16 unit forklift sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Nomor MH.186JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) Nomor MH.187JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 telahmengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita sejumlah kerugiansebesar Rp. 11.404.333.761 (sebelas milyar empat ratus empat juta tigaratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan karenanyamewajibkan Tergugat Rekonpensi

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Ketentuan Klausul Baku padaBab NV angka 3, angka 5 huruf f dan angka 6 Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) pembelian 167 forklift sebagai berikut :e SPJB No. M11H.007JKT/V2012 tanggal 4 Januari 2012 ;e SPJB No. M11H.025JKT/V2012 tanggal 19 Januari 2012 ;e SPJB No.

M11H.343JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.348JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.335JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.349JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.327JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.328JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.333JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.336JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.338JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No.

M11H.344JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;e SPJB No. M11H.351JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melunasi seluruh kewajibanpembayaran atas pembelian forklift kepada Tergugat Rekonpensi dankarenanya Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kKewajiban pembayaranapapun lagi kepada Tergugat Rekonpensi ;4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi kepadaPenggugat Rekonpensi ;5.

Bekasi, status tanah SPJB, luas tanah 2.075 m2, berkas surat tersebut sudah dibayar lunas dan sudah ditandatangani di depan notaris Akte Pelepasan Hak kepada PT. Bekasi Bahagia Investama, diketahui oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;

No. 407 K/Pid/2017Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian jual beli alat beratexcavator Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069 tanggal 10Desember 2012, PT. Karya Alam Raharja (PT. KAR) telah membeli3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco (Supplier)dengan menyerahkan uang muka sebesar 15% dari nilai totalpembelian kepada PT. Daya Kobelco (supplier). Dengan demikianPT.

Karya AlamRaharja yang isinya menjelaskan bahwa menyerahkan 2 unit,sebagai berikut : unit model : SK 2008 Serial Number : YN12T8405 & YN12T8406;1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB /BPN /WAY/ XII / 2012 / 069, tanggal 10 Desember 2012.Satu (1) lembar surat No. 021/DKCMI/BPNMKT/V1/2013, tanggal10 Juni 2013 dari PT.

SMFL 100 % maka dapat dikatakan perjanjiantersebut adalah perjanjian sewa guna usaha; (Bukti SuratPerjanjian Jual Beli Nomor SPJB / BPN /WAY/ XII / 2012 / 069,tanggal 10 Desember 2012;Bahwa tidak mungkin PT. KAR selaku pemilik excavator lalumenyewa excavator miliknya sendiri dari pihak PT. SMFL kecualiexcavator tersebut terlebih dahulu dijual kepada PT. SMFL barukemudian PT.

Jika tidak pernah terjadi peristiwa hukum sebelum pembuatanperjanjian sewa guna usaha pada tanggal 9 Januari 2013, yaituadanya perjanjian jual beli Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/201 2/069,pada tanggal 10 Desember 2012 antara PT. KAR dengan PT.Kobelco yang diikuti dengan pembayaran uang muka. Oleh karenaada fakta jual beli antara PT. KAR dengan PT. Kobelco yangterjadi sebelum adanya Perjanjian Guna Usaha, makamenimbulkan hak kepemilikan bagi PT.

KAR dengan perjanjian jual beli Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069, pada tanggal 10 Desember 2012 denganbukti transfer uang muka kepada PT. Kobelco serta surat Nomor021/DKCMI/BPNMKT/V1I/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari PT. DayaKobelco Contruction Machinery Indonesia kepada PT. Karya AlamRaharja, tentang pemberitahnuan telah menerima pembayaransekaligus penagihan kekurangan pembayaran. Maka yang palingberhak atas barang adalah PT.

ZA, NPK dll ;Bahwa setiap orang boleh memperdagangkan pupuk namun harus memiliki izin daripemerintah ;Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah produsen adalah produsen pupukdalam hal ini PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik dan PT PupukIskandar Muda yang memproduksi pupuk an organik dan pupuk organik ;Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badanusahan baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan SPJB

(surat perjanjian jual beli) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar diwilayah tanggung jawabnya ;Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahan perseorangan atau bdanusaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB(surat perjanjian jual beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada

Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badanusahan baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan SPJB (surat perjanjian jual beli) untuk melakukanhalaman 8 dari 18 halaman Putusan No.175/Pid.Sus/2016/PN.Prp.pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar diwilayah tanggungjawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahan perseorangan atau bdanusaha baik yang berbentuk

badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB(surat perjanjian jual beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani di wilayahtanggungjawab nya;Bahwa benar persyaratan sebagai pengecer penyalur pupuk bersubsidi adalah bergerakdlam usaha perdagangan umum, memiliki pengurus aktif, memenuhi syaratsyaratumum yaitu surat izin dan tanda daftar perusahaan, memiliki

wajib memasang papan namadengan ukuran 0,5 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor dan memasangHarga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19Permendag nomor : 15/MDAG/PER/4/2013;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan terdakwa yangmenerangkan jika dirnmya menjual pupuk berubsidi tersebut kepada saksi ISMAIL adalahtanpa izin dan menurut Undang undang adalah dilarang kecuali mendapat izin dariDistributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB

Ade Supriadi, SH, M.M.memerintahkan secara lisan kepada Irwan Budiana, S.Sos. selaku pimpinanpelaksana kegiatan mencari rekanan/pengusaha untuk dipinjam namaperusahaannya dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan hargabarang yang telah ditentukan oleh Kabag. Perlengkapan, kemudian barangtersebut dibeli langsung oleh bagian perlengkapan.

Andika;Dilaksanakan dengan modus/cara bahwa Terdakwa selaku KepalaBagian Perlengkapan memerintahkan secara lisan kepada Irwan Budiana,S.Sos. selaku pimpinan pelaksana kegiatan mencari rekanan/pengusaha untukdipinjam nama perusahaannya dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan harga barang yang telah ditentukan oleh Kabag.

Kepala Bagianperlengkapan supaya Irwan Budiana, S.Sos. selaku pimpinan pelaksanakegiatan membuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan hargabarang yang telah ditentukan oleh Kabag Perlengkapan, kemudianbarang tersebut dibeli langsung oleh bagian perlengkapan.

No.1012 K/Pid.Sus/2008menandatangani surat pesanan barang dan dokumendokumen hukumlainnya, sementara merealisasikan kegiatan tersebut dituangkan dalamdokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang ditandatangani olehPinlak dengan pihak Rekanan.

Perjanjian ini pulalah yang mempunyalakibat hukum karena nyatanyata telah menimbulkan hak dan kewajibanbagi para pihak, artinya SPJB sebagai dasar pengadaan barang tersebut.Di samping itu bahwa yang membuat konsep SPJB adalah SaudaraPinlak sedangkan yang mengetik dan menandatangankan SPJB adalahSaudara Asep Saprudin sesuai kesaksiannya di persidangan, demikianpula Surat Perintah Membayar sebagai dasar dalam pencairan keuanganyang merupakan tindak lanjut dari SPJB dikeluarkan serta dilaksanakansetelah