Ditemukan 2144 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PDT.SUS/2010 BUDIYONO, DK; PT. MULIA GLASS
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
Register : 13-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Sda Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 05-08-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4032/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam permohonanPemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1),ternyata Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum PengadilanHal. 4 dari 10 hal.Pent.No.0013/Pdt.P/2017/PA.BwiAgama Banyuwangi dan Pemohon mengajukan permohonan PerubahanPenulisan Nama/Perubahan Biodata Akta Nikah Pemohon, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-07-2016 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 1135/Pdt.P/2016/PA.Cmi Tanggal 29 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 9
19 — 9
ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkanBuku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan = menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
Register : 17-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 15 Juni 2011 — PT. DARMO GREEN LAND, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, PLT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA
63 — 24
63 — 24
. + crc rrr cre rere eeeBahwa bangunan direksi skeet tersebut dibangun Penggugatdalam tahun 2005, pada saat itu) Perda No. 7 tahun 1992berlaku dan menjadi dasar hukum yangSahj ++ rrr rrr rrr rrr rrr eeeSelain tidak diperlukan IMB, untuk bangunan direksi keetjuga tidak diperlukan harus memenuhi persyaratan teknisfasilitas dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum padaLampiran Peraturan Menter i Pekerjaan UmumNo. 30/PRT/2006 tanggal 1 Desember 2006, Bab Ketentuan7.
Register : 31-10-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
Register : 10-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 20 Desember 2010 — PT. Tawang Meranti;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
368 — 23
368 — 23
Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 10
10 — 10
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009 Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Png Tanggal 9 April 2021 — Pemohon:
DJIE KIAN HWA
47 — 6
DJIE KIAN HWA
47 — 6
PN.Pngsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatpemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksu ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilannegeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menter
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 89/B/2021/PT.TUN.MKS Tanggal 9 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Dortje Buang Karundeng Diwakili Oleh : Dortje Buang Karundeng
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HARUN HAJADI,Dk
87 — 37
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HARUN HAJADI,Dk
87 — 37
., Notaris diJakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.03 0137095 tertanggal 17 Mei 2017 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRAINTERNASIONAL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT.
Register : 01-11-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA BATULICIN Nomor 601/Pdt.P/2018/PA.Blcn Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 25-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1639/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
DIEK DWIKY
17 — 8
DIEK DWIKY
17 — 8
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P/ 2019/ PN.
Register : 24-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 862/Pdt.P/2016/PA.Cmi Tanggal 10 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
11 — 3
tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya;Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmendapatkan Buku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
Register : 26-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0197/Pdt.P/2015/PA.Gs. Tanggal 7 Desember 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atasnama: PEMOHON ASLI , Nomor:1590/KKP/C1/1992 tanggal 1991992yang dikeluarkan oleh Menter Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);.
Register : 23-11-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.TLG Tanggal 8 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pwd Tanggal 18 Oktober 2017 — pemohon
27 — 8
27 — 8
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.7,dimana buktibukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakantelah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Menter
Register : 02-06-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Lmg Tanggal 16 Juni 2021 — Pemohon:
1.RODIAH
2.AKHMAD MUZAKKI
35 — 3
1.RODIAH
2.AKHMAD MUZAKKI
35 — 3
baik tindakan hukum sepihak maupuntindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo adalah mengenai jual bellitanah bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang salah satu tahapannya adalah pembuatan akta yang dalamhal ini pelaksanaannya melibatkan anak yang masih dibawah umur yang dalamhal ini tidak diatur secara jelas dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA,PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peratuan Menter
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Bjb Tanggal 15 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303144505890006 tanggal 27 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;.