Penggugat menjadi tidak jelas.Menimbang bahvwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat dapat diterima.Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Pertimbangan hukum ini jelas keliru dan salah, Hakim judex factie tingkatpertama dalam melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), yang mengatakanbatasbatas tidak sesuai dengan temuan di lapangan, hal ini sangatlahmengadaada dan mencaricari alasan agar bisa dikatakan cacat formil danmengesampingkan subtantif

Mencongsebagaimana gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.66/PDT/2013/PT.BTNBahwa berdasarkan alasanalasan hukum di atas maka amar putusan hakimjudex factie ini adalah salah dan keliru karena didasarkan dari pertimbanganhukum terkesan memaksakan dan tidak subtantif hanya mencaricari alasan,seakanakan ada kesalahan formil sehingga amar putusan sangatsederhana dan singkat yaknimenyatakan gugatan tidak dapat diterima,Hakim tingkat pertama tidak membaca dan

memeriksa subtantif dari padagugatan tersebut hanya mencaricari pertimbangan hukum keliru seakanakan sebagai pembenar untuk menyatakan gugatan Penggugat cacatformil.Pertimbangan Hakim tingkat pertama yang sangat singkat tersebut dengantidak mempelajari dan memeriksa secara utuh atas subtantif gugatantersebut dan hanya mencaricari pertimbangan formil seakanakan ada cacatformil dan gugatan dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Hakim tidakperlu mempertimbangkan pokok perkaranya, hal ini jelas sangat

Lebih dari itu, keadilanyang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah diterapkan keadilanyang bersifat subtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi padaperbuatan pelaku saja, tetapi juga pada korban secara kasuistis, sehinggadalam perkara a quo, harus diperhatikan pula hak subjektif koroban untukmendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dirasakannya akibatperbuatan Terdakwa ;Bahwa dihubungkan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut TeoriPenggabungan (I/ntegratif Theory).

., tidakberdasar atas penerapan hukum, karena penerapan hukum tidaklahsekedar penerapan keadilan menurut undangundang (normatif justice).Lebih dari itu, keadilan yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertamaadalah diterapkan keadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice) yangtidak hanya berorentasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga padakorban secara kasuistis, sehingga dalam perkara a quo, harus diperhatikanpula hak subjektif korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaanyang dirasakannya

halnya dengan permohonanpengangkatan anak, itsbat nikah dan penetapan waris yang telah lebih duludilembagakan.Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah agarpengadilan meneguhkan atau menetapkan mahar pemohon (PEMOHON)perkawinannya dengan lelaki SUAMI atas satu petak sawah.Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan mengenai tanah hanyaterbatas pada mengadili sengketa yang timbul di dalamnya, karena itusepanjang tidak ada sengketa, maka pengadilan tidak berwenangmemberikan penetapan yang secara subtantif

Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan dalam bidang agraria/pertanahan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kewenanganpengadilan mengadili perkaraperkara voluntair hanya terhadap perkaraperkara yang telah ditentukan oleh UndangUndang, sedangkan pengajuanperkara mahar secara voluntair belum diatur oleh UndangUndang, danpertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang memberikan penetapanyang secara subtantif meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atasobyek tanah,

dirawat di RumahSakit Jiwa Menur Surabaya dan Rekomendasi bahwa segera perkara dihentikan prosespenyidikan karena tidak cukup bukti ;Ini adalah pernyataan yang sangat keliruKarena tidak sesuai tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dan/atautidak ada di dalam duplik Termohon tersebut ;Bahwa pernyataan Termohon pada halaman 8 Nomor 6 menyatakan :Pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Termohon melakukan pemanggilan dandilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ahli paten bidang pemeriksaan subtantif

Arifbudhi Nugroho S, MIPL Pekerjaan PNS Ditjen HKI RI Ahli Paten bidangpemeriksaan subtantif ;2 Baby Mariaty, SH..MH., Pekerjaan PNS Ditjen HKI RI Ahli paten bidangpertimbangan hukum dan litigasi,Belum disumpah di muka hakim, (sesuai ketentuan Pasal 184 jo.

telah lebihdulu dilembagakan seperti perkara permohonan penetapan ahli waris, isbatnikah, dan pengangkatan anak.Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah agarpengadilan meneguhkan atau mensahkan pemberian (hibah) dari ayahpemohon kepada pemohon atas sebuah tanah perumahan.Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan mengenai tanah hanyaterbatas pada mengadili sengketa yang timbul di dalamnya, karena itusepanjang tidak ada sengketa, maka pengadilan tidak berwenang memberikanpenetapan yang secara subtantif

olehpejabatpejabat yang diberi wewenang oleh ketentuan perundangundangan.Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dalambidang agraria/pertanahan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kewenanganpengadilan mengadili perkaraperkara voluntair hanya terhadap perkaraperkara yang telah ditentukan oleh UndangUndang, sedangkan pengajuanperkara hibah secara voluntair belum diatur oleh UndangUndang, danpertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang memberikan penetapanyang secara subtantif

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya; halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 257/ Pdt.G/ 2021/ PA DpsMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untukpersidangan perkara ini, Pemohon tidak tadang menghadap di persidanganakan tetapi mengirim surat yang menyatakan akan mencabut permohonannya,Termohon tidak datang menghadap di persidangan, .Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

KESIMPULAN :tidak memenuhi persyaratan Subtantif yang berlaku sesuai dengan pasal 7ayat 2 klien melanggar pasal 365 KUHP yang ancaman hukumannya pidanapenjara 9 (Sembilan) tahun, terhadap sangkaan ini Upaya Diversi tidak wajibdilaksanakan pada tiap tingkat proses hukum (penyidikan, penuntutan danpemeriksaan sidang pengadilan) karena UU No.11 Tahun 2012 yaitudiancam dengan tindak pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan bukanmerupakan pengulangan tindak pidana.

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yangtelahditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukunkembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upayatersebut, Penggugat menyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini,karenanya memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tanggal 1 Agustus2017 dalam perkara a quo yang menjatuhkan putusanMenghukum Terdakwa Anthonius Tse selama 1 Tahun penjarahanya didasarkan pada Pertimbangan Keadilan Subtantif sematadengan mengabaikan keadilan Prosedural adalah sangat keliru.Pada hal sesungguhnya untuk menegakkan rasa keadilanSubtantif haruslah melalui hukum prosedural yang benar.

Dan jikalausalah satu aspek baik prosedural maupun subtantif terabaikandalan penegakkan hukum, maka mengakibatkan putusanPengadilan tersebut menjadi cacat hukum. Dalam perkara a quoMajelis Hakim dalam putusannya halaman 47 telah mengakuibahwa antara leadilan Subtantif dan keadilan Proseduralharuslah berjalan beriringan.

MajelisHakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembalisebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut,Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohonuntuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDAIR :Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon hadir dalam persidangan secara tegas mengatakan untuk mencabutperkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri,karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembalipermohonannyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutanpermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

MajelisHakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembalisebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut,Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohonuntuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1

Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonanpendaftaran merek dan melakukan pemeriksaan Subtantif;d). Melakukan Pengumuman permohonan pendaftaran merek;e).Menerbitkan bukti sertifikat merek. 3. Bahwa TERGUGAT SOUTTTATETTNY AAA 3.

Majelis Hakim berusahamenasehati pihak Pemohon tersebut supaya dapat menyelesaikan permasalahan inisecara damai dengan orang tuanya dan ternyata dalam upaya tersebut, Pemohonbersedia untuk upaya tersebut, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabutkembali permohonanny a;Menimbang, bahwa Mayelis Hakim menilai permohonan pencabutanpermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdata khususnyabidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara,maka permohonan

MajelisHakim berusaha menasehati pihak Pemohon tersebut supaya rukun kemballisebagai suami istri dengan Termohon, dan ternyata dalam upaya tersebut,Pemohonmenyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini, karenanyamemohon untuk dapat mencabut kembali permohonannya; halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA DpsMenimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutanpermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan

DpsMohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yangtelahditetapbkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukunkembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakanbersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, karenanya memohon untukdapat mencabut kembali gugatanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan pencabutanpermohona tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

Majelis Hakimberusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut supaya rukun kembali sebagaisuami istri, dan ternyata dalam upaya tersebut, Pemohon dan Termohon bersepakatuntuk rukun kembali, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembalipermohonannya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Permohonan pencabutanpermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdata khususnyasengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaianperkara ( vide pasal 39 ayat

nasihat dari majelis hakim tersebutPemohon menyatakan didepan persidangan akan mencabut perkaranyakarena sudah rukun kembali sebagai suami istri dan atas permohonanpencabutan tersebut Termohon menyetujuinya.Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tersebut,menyatakan membenarkan bahwa mereka telah rukun kembali sebagaisuami istri, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembaligugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telan sesuai dengan tujuan subtantif

Majelis Hakimberusaha mendamaikani pihak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya rukunkembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upayatersebut, Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugatmemohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal