SULKAN ; SANTO ; YAKUB ; SUPADI ; SUDARMADJI ; SUMAKMUR ; R I D I ; A M I N ; TARIMAN ; SUPARDI ; RADJID ; U M A R ; SARLAN ; KEPALA/KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKARMUAT (TKBM) USAHA KARYA TANJUNG PERAK SURABAYA ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERHUBUNGAN R.I. Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Cq.

KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT ( TKBM) "PERMATA PELABUHAN TANGKIAN" VS 1. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK., 2. KOPERASI TKBM TELUK LALONG (UUPJTKBM) PELABUHAN LUWUK;

PUTUSANNomor 348 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT(TKBM) PERMATA PELABUHAN TANGKINAN, tempatkedudukan di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom,Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakilioleh Abd.

Mewajibkan Tergugat mencabut surat Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk2020 Perihal:Rekomendasi yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong(UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas I Luwuk NomorAL.026/1/08/UPP.Lwk2020 Perihal: Rekomendasi yang ditujukanKepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) PelabuhanTangkiang tanggal 2 Januari 2020;3.

Mewajibkan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat semulamencabut surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IILuwuk Nomor AL.026/1/08/UPP.Lwk2020 Perihal: REKOMENDASIyang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM)Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI JASATENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA PELABUHANTANGKINAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,Halaman 6 dari 7 halaman.

ASMA KAPITAN vs KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN KALABAHI, Cs

KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)PELABUHAN KALABAHI, Alamat KompleksPelabuhan Laut Kalabahi Kota, KecamatanTeluk Mutiara, Kabupaten2.

SEKRETARIS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT(TKBM) PELABUHAN KALABAHT, AlamatKompleks Pelabuhan Laut Kalabahi Kota,Kecamatan Teluk Mutiara, KabupatenAlor 3 eee rer ee eee3, BENDAHARA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT(TKBM) PELABUHAN ~~ KALABAHI, AlamatKompleks Pelabuhan Laut Kalabahi Kota,Kecamatan Teluk Mutiara, KabupatenAlor ; Disebut sebagai Terbanding/ semulaPara Tergugat ; Pengadilan.....Pengadilan Tinggi TersebutTelah membaca berkas perkara danSurat surat yang berhubungan dengan perkara iniserta

KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)

tentang Pemberhentian Anggota Primkop TKBM "Upaya Karya"Pelabuhan Belawan dan begitu juga halnya dengan Penggugat Il sebelumnyabenar sebagai anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat UpayaKarya Pelabuhan Belawan dengan Nomor Anggota : 3241 namun telahdiberhentikan/dipecat sebagai anggota koperasi dimaksud sesuai SuratKeputusan Badan Pengurus Primkop TKBM "Upaya Karya" Pelabuhan BelawanNomor : 119/UPA/11.3/2009 bertanggal 18 Agustus 2009 tentangPemberhentian Anggota Primkop TKBM "Upaya Karya

Bahwa kalau kita perhatikan Putusan Judex Facti halaman 1 tertulis pihakTergugat/Pemohon Kasasi adalah " Karya Primer Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan" sementaraberdasarkan fakta hukum yang disebut sebagai pihak Tergugat/PemohonKasasi adalah " Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) UpayaKarya Pelabuhan Belawan", dan disamping itu juga kalau kita perhatikanamar putusan Judex Facti halaman 48 point ke1 tertulis".

No. 19 K/Pdt.Sus/201 1:UM 52/V 989, Nomor: KEP.103/BW/89, sertaNo.:17/SKB/BLK/VV1989, = Jakarta/01 Juni 1989, TentangPembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) di Pelabuhan);Seluruh anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawanmerupakan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernamaPUK F.SPTK.

;Upah (W) yang diterima oleh anggota Primer Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tidak masuk dalamperhitungan Buku Laporan Pertanggung Jawaban Badan PengurusPrimkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;Karyawankaryawan yang bekerja di UUJBM (Unit Usaha JasaBongkar Muat) Primko TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawanmakan gaji dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawanbukan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seperti PT.RicoSejahtera, PT. Tanto Sarana Deli, PT.

ll merasa keberatan ataspemecatan/pemberhentian Termohon Kasasi dan Il dari keanggotaanPrimkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan atau melalui forumHal. 26 dari 29 hal.

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (TKBM KOMURA);;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHAN GORONTALO tersebut;

PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHAN GORONTALO VS NAZWAR DARISE

PUTUSANNomor 561 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHANGORONTALO, berkedudukan di Jalan Mayor Dullah KomplexPelabuhan Gorontalo Kota Gorontalo, yang diwakili oleh: Sukarni Datau,Jabatan: Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Maritim TKBM PelabuhanGorontalo, beralamat di Kelurahan Wumialo, Kecamatan

Kota Tengah,Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Tugas Nomor 52/KopkarMTKBM/THW/2011 tanggal 31 Maret 2011 sebagai Pemohon Kasasi dahuluTergugat;melawanNAZWAR DARISE, pekerjaan Anggota Kelompok II KoperasiMaritim TKBM Pelabuhan Gorontalo, bertempat tinggal di KelurahanLeato Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu

sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat merupakan karyawan Koperasi Maritim TKBM PelabuhanGorontalo terhitung sejak Tahun April 1994 sampai dengan tanggal 23 JuliBahwa adapun jabatan terakhir Penggugat Anggota Kelompok III KoperasiMaritim TKBM Pelabuhan Gorontalo dengan gaji sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah

);Bahwa selama bekerja Penggugat tidak diberikan hak Cuti;Bahwa pada tanggal 23 Juli Penggugat menerima surat bernomor 81/KopkarMTKBM/VII/2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PengurusHalaman dari 8 halaman Putusan Nomor 561 K/PDT.SUS/2011Kopkar Maritim TKBM Pelabuhan Gorontalo mengenai Pemutusan HubunganKerja Penggugat;5 Bahwa dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut di atas Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dengan alasan mangkir akan tetapiTergugat tidak pernah

sebesarRp 2.880.000.00Jumlah Rp22.080.000,00(dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah)e Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir yang tiaptahunnya sebanyak 12 hari sebesar :24 hr dibagi 25 hr kerja dikalikan Rp 800.000,00Rp 768.000,008 Bahwa selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun Penggugat/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajiban dan Penggugat masih ingin melaksanakan tugasdan kewajibannya akan tetapi pimpinan Koperasi Maritim TKBM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHAN GORONTALO tersebut;

PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHAN GORONTALO vs BAHMID ISMAIL

PUTUSANNo. 562 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN KOPERASI MARITIM TKBM PELABUHANGORONTALO, berkedudukan di Jalan Mayor Dullah, KomplexPelabuhan Gorontalo, Kota Gorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:BAHMID ISMAIL, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Utara,Kec.

Kota Timur, Kota Gorontalo ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat merupakan karyawan Koperasi Maritim TKBM PelabuhanGorontalo

terhitung sejak tahun Juni 1989 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Anggota Kelompok IIIKoperasi Maritim TKBM Pelabuhan Gorontalo dengan gaji sebesar Rp 800.000,(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa selama bekerja para Penggugat tidak diberikan hak cuti ;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Penggugat menerima surat bernomor 59/KopkarMTKBM/V/2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PengurusKopkar Maritim TKBM Pelabuhan Gorontalo

Sebab cukup jelasTergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy suratpemberitahuan dan undangan serta foto copy Anggaran Rumah Tangga danPeraturan Operasional Organisasi Kopkar Maritim TKBM Pelabuhan Gorontaloyang merupakan dasar Tergugat untuk menyelesaikan hak dan kewajibanPenggugat.b Bahwa Peraturan Operasional Organisasi Kopkar Maritim TKBM PelabuhanGorontalo sah dan resmi menjadi dasar acuan bagi Tergugat untuk memprosespenyelesaian hak dan kewajiban tentang PHK dari Penggugat

, karena peraturantersebut di atas telah disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalodan juga sudah disepakati itu semua anggota Kopkar Maritim TKBM PelabuhanGorontalo termasuk Penggugat itu sendiri.c Bahwa Kopkar Maritim TKBM Pelabuhan Gorontalo statusnya sebagai wadahpemberi jasa yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) selakupemberi kerja (pemberi upah), sehingga sistem pengelolaan dananya tergantungbesar kecilnya dari hasil kegiatan bongkar muat.Dalam Pokok Perkara:1 Segala

Koperasi TKBM Kipuh - Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap

., (Ketua Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) KIPUH);H.

., (Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) KIPUH);MARYANTO, A.Md., (Bendahara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) KIPUH);berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar, Komplek Sinar Atuatu,Nomor 6, Pelaihari, dan dalam pertemuan Mediasi, hadir didampingioleh Kuasanya yakni Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Dr.MUSDARI TASMAN, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan PangeranHidayatullah, Benua Anyar, Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7,Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Bahwa, Surat Keputusan Nomor AL.003/16/02/UppKtp2018, tertanggal22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuaikewenangannya pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagai Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Kintap, dan padapokoknya berisi tentang pelarangan sementara penggunaan tenagakerja bongkar muat yang bernaung di bawah Koperasi TKBM KIPUH,dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat,

DPC APBMI Kotabaru dan Tanah Bumbu;DenganKoperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin;Koperasi TKBM KIPUh Tanah Laut;Koperasi TKBM Karya Bersama Tanah Bumubu;anKoperasi TKBM Karya Bahari Kotabaru.Pasal 3Bahwa, dengan ada dan terwujudnya kesepakatan perdamaian ini, makasegala bentuk perjanjian, kesepakatan, maupun hasilhasil pertemuan lainmengenai penyelesaian sengketa dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PNPli yang didapat serta diperoleh sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku dantidak memiliki kekuatan

Tergugat:
KOPERASI TKBM SAMUDERA NUSANTARA

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, tanggal 26 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA VS DIDIK HARIANTO

- Perdata - Penggugat - Anwar Hasan - Tergugat - Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat 'TKBM' PERMATA

Penggugat:
KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJATERA KOMURA
Tergugat:
NURDIN MUIS

PUTUSANNomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), berkedudukan diSamarinda Jalan Yos Sudarso No.4, Kel. Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota, Kota Samarinda, Dalam hal ini memberikankuasa kepada 1. Arifudin,SH.,M.H, 2. Lasila,S.H, 3.Surasman,S.H, 4.

Foto copy Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM Samudera Sejahtera(KOMURA), diberi tanda P.3 ;. Foto copy Perjanjian Pinjaman Nomor : 3028/SPP/SWAKOM/V/2015, tertanggal29 Mei 2015 antara KOMURA cq. USAHA SWAMITRA KOMURA dengan NURDINMUIS, diberi tanda P.4 ;. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Kelurahan Mesjid, Surat Ukur Nomor861/1997 Tanggal 21 April 1997, diberi tanda P.5 ;.

Foto Copy Kartu Anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura)Pelabuhan Samarinda atas nama Nurdin M, diberi tanda T.3 ;4. Foto Copy Kartu anggota Serikat Buruh atas nama Nurdin M, diberi tanda T.4 ;5. Foto copy Surat Persetujuan Kerja dari Koperasi TKBM Samudera Sejahtera(Komura) Pelabuhan Samarinda atas nama Nurdin M dengan Nomor NIK : 1095,Jabatan, Anggota, diberi tanda T.5 ;6.

Foto Copy Surat Tanda Terima Penghasilan Borongan Kerja atas nama Nurdin Mtertanggal 09/01/2015, diberi tanda T.6 ;Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN Smr7.10.11.12.13.14.15.16.Foto Copy Surat Keputusan nomor : 0107.SK / KTKBM /1/ VIII / 2018 tentangpemberhentian sementara sebagai anggota TKBM Komura dikeluarkan padatanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda T.7 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Badan Hukum makadipertimbangkan terlebin dahulu dipertimbangkan adalah keabsahan Penggugatselaku Badan Hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta bukti P 3 membuktikanbahwa Penggugat adalah merupakan KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA(KOMURA) PELABUHAN SAMARINDA yang telah mendapat pengesahan dariNotaris Kota Samarida H.M.SUTAMSIS,SH.MH.MKn serta mempunyai AnggaranRumah Tangga, menunjukan bahwa KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA(KOMURA) PELABUHAN

Penggugat:
KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJATERA KOMURA
Tergugat:
NURDIN MUIS

Penggugat:
KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA KOMURA
Tergugat:
Mukib

SRI ESTI UTAMI sebagai istri / ahli waris ALM.DJURI VS PIMPINAN KOPERASI TKBM USAHA KARYA

yang diperintahkan oleh Pimpinan Koperasi TKBM Usaha Karyadalam melakukan kegiatan pekerjaan tersebut saudara Djuri menderita sakit,setelah itu saudara Dyjuri dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkanperawatan, namun dalam proses dilakukan perawatan kenyataannya nyawanyatidak dapat tertolong lagi dan pada akhirnya saudara Djuri meninggal duniapada tanggal 20 Juli 2013 di Rumah Sakit Al Irsad Surabaya, saudara Djuritelah mengabdi atau bekerja sebagai karyawan pada Koperasi TKBM UsahaKarya selama 24

Tahun lamanya ;4 Bahwa, dengan adanya kematian dari Djuri, maka Istri Almarhum Djuriselaku Penggugat yang bernama Sri Esti Utami sebagai pihak yang bewenanguntuk menggurus dan menerima hakhak dari Almarhum Djuri selaku pekerja/karyawan dari Koperasi TKBM Usaha Karya menanyakan perihal hak haksuaminya (Alm Djuri) yang telah mengabdi selama 24Hal, 2 dari 34 hal.

Koperasi TKBM Usaha Karya tersebut dan Penggugat telahberusaha untuk melakukan perundingan secara bipartit dengan PimpinanKoperasi TKBM Usaha Karya untuk menyelesaikan perihal uang pesangonalmarhum Djuri yang telah mengabdi selama 24 Tahun, akan tetapipenawaran yang disampaikan oleh Pimpinan Koperasi TKBM Usaha Karyajauh dari ketentuan UndangUndang Tenaga Kerja yang berlaku;6 Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permasalahan ini secara Tripartitke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang dalam

,padahal setiap bulannya justru Saudara Djuri yang membayar iuran kepadakoperasi, bukan sebaliknya, Koperasi TKBM memberikan upah pada SaudaraHal. 8 dari 34 hal.

No. 50/G/2014/PHISby. 4 Bahwa sama sekali tidak ada hubungan kerja antara saudara Djuri(Penggugat) yang kini diwakili oleh ahli warisnya dengan Koperasi TenagaKerja Bongkar Muat (TKBM) Tanjung Perak, Surabaya.

Tergugat:
1.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
2.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang ( KOP TKBM Pel. Pajang)

HORAS HUGO GULTOMLAWANPRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA BONGKAR MUAT ( UUJBM) PELABUHAN BELAWAN

Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa prinsif dasar perkoperasian adalahdari anggota, oleh anggota dan untuk anggota serta berazaskan kekeluargaan,dan bilamana Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan mempunyaisisa hasil usaha maka untuk menunjang hari besar keagamaan dari paraanggota dari Tergugat misalnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT)Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan selaku pemegangkedaulatan tertinggi ditetapbkan besaran jumlah tunjangan hari raya;.

Belawan sebagai organisasinya, dan juga Penggugat tidak mampumembedakan antara Pekerja dengan Majikan;10.Bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah11Perusahaan Bongkar Muat yang memiliki barangbarang untuk dibongkarmuat oleh anggotaanggota Primkop TKBM Upaya Karya PelabuhanBelawan, sedangkan yang memiliki barangbarang untuk dibongkar muat olehanggotaanggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalahbarangbarang milik Perusahaan Bongkar Muat (PBM) pihak ketiga, danperusahaan

milik pihak ketiga itulah yang memberikan upah borongan kepadaanggotaanggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan secaralangsung dan tunai, tanoa melalui Tergugat selaku Pengurus Primkop TKBMUpaya Karya Pelabuhan Belawan;.Bahwa posisi Penggugat dalam struktur Primkop TKBM Upaya KaryaPelabuhan Belawan adalah anggota koperasi dimaksud, bukan sebagaiburuh/pekerja dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, jadihubungan Penggugat dengan koperasi dimaksud bukan hubungan antaraPekerja dengan

Fotocopy KTA Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, No. KTA :2210 130372 13, an. Horas Hugo Gultom yang ditandatangani oleh KepalaOtoritas Pelabuhan Utama Belawan, Chandra lrawan, NIP. 19600429 1989031 001 dan Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, TombangHutabarat, selanjutnya disebut bukti P9 ;10.Fotocopy kartu peserta Jamsostek No. 09015144687 an.

Hugo Gultom,selanjutnya disebut bukti P10 ;11.Fotocopy kartu jaminan pemeliharaan kesehatan TKBM Pelabuhan Belawandengan Nomor JPK : 2210/B 1481/185 an. Horas Hugo Gultom, yangditandatangani Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan,Tombang Hutabarat, Kepala RS. Pelabuhan Medan, Dr.

Perdata- ANWAR HASAN (Pembanding)- KOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA (Terbanding)

PDT/2018/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :ANWAR HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaanpetani/perkebunan, agama Islam, alamatDesa Tangkiang, Kecamatan KintomKabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai :PEMBANDING SEMULA PENGGUGATMELAWANKOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR MUAT (TKBM

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja BuruhBongkar Muat (TKBM) "PERMATA" palabuhan Tangkiang Kecamatan KintomKabupaten Banggai untuk periode tahun 2008 s.d. 2011 sebagaimana pertamaHalaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT PALkalinnya Koperasi didirikan dengan akta pendinan nomor 49 tanggal 11 Agustus2008;Bahwa selaku Ketua Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang Penggugattelah mengadakan Rapat Anggota Tahunan pada akhir kepengurusan yaitu padaTahun Buku 2011 dimana Rapat

Anggota Tahunan tersebut menerima LaporanPertanggungjawaban Pengurus dan disahkan dengan keputusan O02/KOPTKBM/PMT/PT/V1 1/2011 tanggal 2 Juni 2012 selanjutnya mengangkat kembaliPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat(TKBM) PERMATA untuk periode tahun 2011 s.d. 2014 yang ditetapbkan denganSurat Keputusan nomor 05/KOPTKBM/PMT/PT/V11/2011 tanggal 02 Juni 2012;Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Hajir Ladulah selaku Sekretaris DewanPengawas Koperasi TKBM Permata pelabuhan

Tangkiang melaporkanmengadukan Penggugat di Kepolisian Resort Banggai dengan aduan bahwaPenggugat menyelewengkan/menggelapkan dana Koperasi TKBM Permatapelabuhan Tangkiang sebesar Rp. 185.301 .839, (seratus delapan puluh lima jutatiga ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan atas laporantersebut Penggugat diperiksa dikepolisian yang selanjutnya Penggugat ditetapkansebagai tersangka;Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012 Tergugat mengadakan rapatyang tidak berdasarkan

AD/ART Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkianghal mana tidak melibatkan Penggugat selaku Ketua Koperasi TKBM Permatapelabuhan Tangkiang dan Pengurus lainnya dan kemudian dalam rapat tersebutHajir Ladullah selaku Sekretaris Dewan Pengawas Koperasi TKBM Permatapelabuhan Tangkiang menyampaikan pada intinya bahwa Penggugat telahmenyelewengkan dana Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang dan telahditetapkan sebagai tersangka yang selanjutnya rapat tersebut menyusunkepengurusan Koperasi TKBM Permata

Pembanding/Penggugat : KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA PELABUHAN TANGKIANG
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Terbanding/ Intervensi I : Koperasi TKBM Teluk Lalong

PUTUSANNOMOR : 201/B/2020/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)PERMATA PELABUHAN TANGKIANG,berkedudukan di Desa Tangkiang, KecamatanKintom, Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua KoperasiJasa Tenaga

Kerja Bongkar Muat (TKBM) PermataPelabuhan Tangkiang Kabupaten Banggai, ProvinsiSulawesi Tengah, yaitu:Nama : ABD.

Nomor AHU0000062.AH.01.27 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM Permata PelabuhanTangkiang, tanggal 19 Desember 201Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1. JULIANER ADITIA WARMAN, S.H.;Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks2. ENDY SUGIARTO, S.H.

KOPERASI TKBM TELUK LALONG (UUPJTKBM) PELABUHANLUWUK, berkedudukan di Luwuk, KabupatenBanggai. Berdasarkan Akta Perubahan AnggaranDasar Koperasi TKBM Teluk Lalong KoperasiKaryawan (Kopkar), yang disahkan oleh MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Bupati Banggai u.b.

Kepala Dinas Koperasi danUsaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai denganSurat Keputusan Nomor: 518/07/BH/PAD/DISKOP,tanggal 11 Desember 2004, dan Surat KeputusanNomor: 449/KOPTKBM/TL/PLWK/X1/2019 tentangPengangkatan Pengurus dan Pengawas KoperasiTKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masa Bakti2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh KetuaKoperasi TKBM Teluk Lalong, yaitu:Nama : ISMAIL LAMOHA RALLY;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Wiraswasta;Tempat tinggal :RT/RW: 002/002, KelurahanHalaman 3 dari

Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong

TKBM.

Dihimbau kepada TKBM Teluk Lalong/Unit Usaha Pengerahan Jasa(UUPJ TKBM) wilayah kerja Pelabuhan Tangkiang untuk dapat menerimakeanggotaan dari Koperasi TKBM Permata yang ingin bergabung;20.

Bahwa koperasi TKBM dipelabuhan harus memiliki alatkelengkapan Unit Usaha Pengerah Jasa TKBM (UUJP);b. Bahwa setiap TKBM harus masuk dalam kelompok Regu Kerja(KRK) pada setiap UUPJ TKBM;c. Bahwa UUPJ TKBM merupakan unit organic yang beradadibawah wadah koperasi yang menyediakan jasa TKBM dalamrangka memenuhi permintan jasa TKBM yang dibutuhkan olehpengguna jasa TKBM guna memperlancar kegiatan bongkar muat;d.

koperasi TKBM".

TKBM Permata (in casu Penggugat).