KUDU MARTINUS Alias IPIR;Tempat lahir : Hewa;Umutr/ tgl lahir : 62 tahun / 14 April 1952;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, KabupatenFlores TimurAgama : Khatolik;Pekerjaan : Penstunan PNS;Terdakwa tidak dilakukan penahananPengadilan Negeri tersebut:Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriLarantuka tentang Penunjukan Majelis Hakim Perkara Pemilu

pada Tahun 2014, bertempat di Desa BoruKecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di Rumah saksi BERNADUSFELIPI SOGE atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarain, sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatanyaitu sebagai pelaksana Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu

lengkap : ALEXANDER TAKE OFONG Alias ALEX;Tempat lahir : Larantuka;Umur/ tel lahir : 40 tahun /08 September 1973;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : RT 06 RW II Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT;Agama : Khatolik;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak dilakukan penahananPengadilan Negeri tersebut:Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriLarantuka tentang Penunjukan Majelis Hakim Perkara Pemilu

pada Tahun 2014, bertempat di Desa BoruKecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di Rumah saksi BERNADUSFELIPI SOGE atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarain, sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatanyaitu sebagai pelaksana Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BENGKULU SELATAN VS TATANG SUMITRA ARDUNA, SH;

Menyatakan terdakwa IKBAL GOGASA Alias IKBAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melanggar larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu menghilangkan alat peraga Peserta Kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

NO.16/PID/2019/PT.TTE.tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo,setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengajamelanggar larangan pelaksanaan pemilu merusak dan atau menghilangkan alatperaga kampanye peserta pemilu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saatsaksi Drs. SAHRIL Hi.

RAUF Alias IL selaku Ketua Partai Hanura KabupatenHalmahera Utara mendapat sejumlah bendera partai Hanura dari pihak DPD(Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi Maluku Utara untuk dipasang diwilayahKabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilu,karena partai Hanura adalah salah satu partai peserta pemilu sehinggapemasangan bendera partai Hanura dilakukan dengan maksud untukmelaksanakan kampanye pemilu dengan tujuan mensosialisasikan bentukbendera partai Hanura serta untuk memperoleh dukungan

Alat peragakampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi programdan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar pesertapemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untukmengajak orang memilih peserta pemilu tertentu ; Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:Alat peraga Kampanye sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi :a.

Menyatakan Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamelanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghilangkan alatperaga kampanye peserta Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;.

Menyatakan Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PESERTA PEMILU TERTENTU ; --------------------------------------------2.

Menyatakan Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREGterbukti secara sah dan menyakinkan secara bersamasamamelakukan tindak pidana pemilu, dengan sengaja pada haripemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya kepada pemilin untuk tidak menggunakan hakpilinnya atau memilih peserta pemilu tertentu, sebagaimanadakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 301 ayat (3)UU. No. 8 Tahun 2012, ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRDjo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD yangadalah sebagai berikut : Pengadilan ...15Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalamUndangUndang ini.

yakni mulai dari pasal 260 sampai dengan 267, tidak satupasalpun yang mengatur acara sendiri yang sifatnyamengenyampingkan pasal 233 (1) dan 67 KUHAP, dengandemikian menurut Hakim Anggota , terhadap perkara tindakpidana Pemilu sebagaimana diatur didalam Undang UndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPDdan DPRD, berlaku juga ketentuan pasal 233 (1) dan pasal 67KUHAP, dalam arti bahwa terhadap putusan bebas dari Pengadilantingkat pertama atas perkara tindak pidana Pemilu sebagaimanadiatur

didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut,tidak dapat diajukan banding baik oleh terdakwa maupun olehPenuntut Umum (tidak tersedia upaya hukum banding).wonn nnn on Menimbang, bahwa pasal 265 (1) Undang Undang Nomor 8Tahun 2012 berbunyi : Putusan Pengadilan terhadap kasus tindakpidana Pemilu yang menurut Undang Undang ini dapatmempengaruhi perubahan suara Peserta Pemilu harus sudahselesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasilPemilu secara nasional.mamma Menimbang, bahwa menurut

Pemilu memang haruscepat serta harus bersesuaian dengan tahapan Pemilu, dan hal inimenambah keyakinan bagi Hakim Anggota bahwaterhadap ...20terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri atas perkara tindakpidana Pemilu, memang tidak tersedia upaya hukum banding.wane nnn nn Menimbang, bahwa melakukan penafsiran atau analogterhadap pasal 263 (5) ataupun pasalpasal lain dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, yang = pada akhirnyamengenyampingkan pasal 262 Undang Undang Nomor 8 Tahun2012, pasal 233 (1) dan

Dadang Sunarto adalah sebagai fungsionaris DPC PPPKabupaten Situbondo dan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dariPartai.......Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 3 untuk daerah pemilihan II yangmeliputi Kecamatan Jangkar, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Mangarandan Kecamatan Arjasa untuk Pemilu tahun 2004 dengan persyaratan yangterdiri dari:a. Satu lembar surat pernyataan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten ;b.

Dadang Sunartoditerima KPUD Kabupaten Situbondo dan dilakukan penelitian oleh Pokjapenelitian dan verifikasi berkas caleg peserta Pemilu tahun 2004 oleh KPUDKabupaten Situbondo ;Pada tanggal 24 sampai dengan 27 Mei 2004 anggota Panwaslu KabupatenSitubondo yang juga membidangi pengawasan melakukan investifigasiijasah SMP dan SMA Gajah Mada Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjomilik Terdakwa H.

Dadang Sunarto pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ia terdakwa H.Dadang Sunarto dengan sengaja dan mengetahui surat sebagai yang diperlukanuntuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu adalah tidak sah ataudipalsukan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai suratsah yaitu :Ia Terdakwa H.

Dadang Sunarto terbukti secara sah menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan suatu surat yangtidak sah yang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalampemilu sebagaimana tersebut dalam catatan Penuntut Umum subsidair yangdiatur dalam pasal 137 ayat 4 UndangUndang Nomor 12 tahun 2003tentang Pemilu ; Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama9 (sembilan) bulan ; Menyatakan barang bukti berupa :1.

Dadang Sunarto tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengajamenggunakan suatu surat yang tidak sah yang digunakan untuk menjalankansuatu perbuatan dalam pemilu ; Menjatuhkan......

Menyatakan Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;2.

No. 8 Tahun 2012, ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD jo.

yang terjadi padatanggal 5 April 2014, namun saksi tolak dengan alasan pelanggaran tersebut sudahkadaluarsa karena menurut ketentuan yang berlaku pelanggaran pemilu harus sudahdilaporkan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelanggaran itu terjadi lalulaporan kedua pada tanggal 16 April 2014 dengan pelanggaran pemilu yang terjadipada tanggal 9 April 2014 saat pencoblosan sehingga sesuai ketentuan laporantersebut dapat diterima dan di proses;Bahwa pada saat Aleks Dedi Naru datang lapor tanggal

05, diberi tanda T3 ;Foto kopi kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TempatPemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 di Kelurahan Tenda, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT (beserta lampirannya) untukTPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19, diberi tanda T4;Foto kopi kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TempatPemungutan Suara untuk Pemilu Anggota

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kampanye pemilu menurut Pasal butir 29 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 adalah kegiatan Peserta Pemilu untukmeyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu dalam UndangUndangNomor 8 tahun 2012 adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.Menimbang, bahwa terdakwa

Terdakwa tidak pernah memarahi saksi DEDIOKTAVIANUS HAMBUR, karena Terdakwa juga dalam keadaan sangat gembira.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T1 sampai denganT9, masingmasing berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TempatPemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014, diketahui bahwa dalam Berita AcaraPemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu AnggotaDPR

SON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Peserta Kampanye Pemilu dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung ; --------------------------------------------------------------2.

PUTUSANNOMOR: 79/PID/2014/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAane Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama : ABSOLOM SAUDALE Als. SON ; Tempat lahir : O@NUSA j $n nn nnn enn nnnUmur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 22 November 1950 ; Jenis kelamin LK aK n=nzo nner esrKebangsaan Hie Us 6/4 ~~ ae aTempat tinggal : RT.01/RW.005,Dsn.

TOBASdan saksi DWI RUSTAMAN menemukan terdakwa ABSOLOM SAUDALE Als.SON yang sedang memberikan uang kepada saksi YOPI PINGA bersamaanaknya yaitu saksi SURYANIPINGA dan FICE PINGA masingmasing sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar pada tanggal 9 April2014 saat Pemilu nanti memilih Calon Legislatif (Caleg) an.

Dan selanjutnya juga ditemukan bukti tanda terimauang di 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nama saksi penerima uang an.JOPI PINGA, ARI PINGA, FICE PINGA yang sudah ditanda tangani dandibawah kertas tertulis ketua tim SON SAUDALE ; Dan kemudian terdakwa ABSOLOM SAUDALE dan saksisaksi sertabarang bukti langsung dibawa ke kantor Panwaslu Baa untuk diproses ; Perbuatan waseveesaeHee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 301 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu

SON terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan TindakPidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 301 Ayat (2)UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD,dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABSOLOM SAUDALEAls. SON selama 8 (delapan) Bulan, dengan perintah supaya terdakwaditahan DAN Denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan ; 3.

SON terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPeserta Kampanye Pemilu dengan sengaja pada MasaTenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secaralaANQSUNG 7 5

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310UURI No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana. Jo UU RI No. 3 tahun 1997 tentang PengadilanAnak. Menimbang,bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 13 Juni 2014, No.REG.PERKARA: PDM03/RND/Euh.2/06/2014.

Penuntut Umum menuntut agar MajelisHakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Menyatakan terdakwa KADIR ABDURAHMAN KIAH terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Pemilumemberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebihsebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 310 UndangUndang RI Nomor 8tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55

dapatditerima ; n Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang hanya menjatuhkan pidanapercobaan terhadap Terdakwa Kadir Abdurahman Kiah alias Kadir dengan alasanalasansebagai berikut : = Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak mencerminkan rasa keadilanyang tumbuh dalam masyarakat, mengingat perkara tersebut menarik perhatianmasyarakat (perkara tindak pidana Pemilu

tersebut sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya dan menghapus perintah penahanannya kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------- - Menyatakan terdakwa DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PESERTA PEMILU

., tanggal 12 Mei 2014 yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi tindakpidananya dan menghapus perintah penahanannya kepadaTerdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa DEDI OKTAVIANUS HAMBUR AliasDEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA PADA HARIPEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN UANG KEPADAPEMILIH UNTUK MEMILIH PESERTA PEMILU TERTENTUMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebutuntuk selebihnya,

Menyatakan Terdakwa KUSMANTO, S.Pd Bin SUDARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

1 (satu) lembar surat keterangan KPU Pemalang No 177/KPU-Kab-012.329336/III/2014 tanggal 28 Maret 2014; 1 (satu) lembar surat keterangan KPU Pemalang No 178/KPU-Kab-012.329336/III/2014 tanggal 28 Maret 2014; 1 (satu) bendel copy pengantar DK BP Pemilu PDI Perjuangan; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 4 (empat) lembar specimen surat suara pemilu 2014 caleg DPRD Jateng Dapil X partai PDIP atas nama HJ.

IRNA SETIAWATI, SEadalah anggota bidang pendanaan Badan pemenangan pemilu PDIP danjuru kampanye PDIP kabupaten Pemalang. Dan 1 (satu) bendel copypengantar SK Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan.

, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu,orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu sebagaimana dalam pasal angka 26 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas peserta pemilu yang dimaksudkanoleh terdakwa yaitu Hj Irna Setyawati, S.E adalah caleg DPRD tingkat

Ayat (2) Pendaftaranpelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepadaBawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, terdakwa bukan merupakanpelaksana kampanye pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang dalam perkara ini adalahHj Irna Setyawati, S.E, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwatidak ditunjuk untuk menjadi pelaksana kampanye pemilu;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengatakansehubungan orang

(HakimKhusus Tindak Pidana Pemilu) sebagai Hakim Ketua Sidang, DHIAN FEBRIANDARI, S.H.(Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilu), dan WISNU WIDODO, S.H. (Hakim Khusus TindakPidana Pemilu), masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidangtersebut di atas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh TUKIMAN,S.H.

Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI tetap terlampir dalam berkas perkara;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).-

Menyatakan barang bukti berupa:2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaranpidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLIUMAGAPITetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULKIFLI UMAGAPIselama 12 (dua belas) Bulan penjara dan denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.Menyatakan barang bukti berupa:2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaranpidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaranpidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI tetap terlampirdalam berkas perkara;4.

Tentang berakhirnya wakiu penyidikan serta penuntutan yang kadaluarsamenurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang joPeraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang SentraPenegakan Hukum Terpadu , juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;4.

Sula atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, Dengan sengajamerusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel,perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketikaterjadi pemungutan suara serentak pada Pemilu tahun 2019 yangdilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019, TerdakwaYusri sebagai anggota PPK selanjutnya melakukan pengrusakan padakotak

Mangoli tengah yangsudah tersegel.Bahwa terdakwa melakukan dengan cara ketika terdakwa menerimapesan WA/Sms dari Celag/peserta pemilu An.

Sula atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, Mencobamelakukan pidana jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaanpelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan kehendaknya sendiri, dengansengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudahdisegel, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketikaterjadi pemungutan suara serentak pada Pemilu

Mangoli tengah yangsudah tersegel.e Bahwa terdakwa melakukan dengan cara ketika terdakwa menerimapesan WA/Sms dari Celag/peserta pemilu An.

tidak mengindahkan asasasas Pemilu yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung , umum,bebas, rahasia, jujur dan adil;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan Terdakwaserta untuk memberi penjeraan kepada pelaku tindak pidana pemilu sertamenegakkan undangundang Pemilu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pidana yang dijatunkan oleh Hakim Tingkat Pertama, danMajelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri

Menyatakan terdakwa USMAN UMATERNATE alias USMAN diatasterobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja membuat sebagai kepala desa melakukan sesuatu yangmenguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanyesebagaimana dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.

Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula,atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkaraini,Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusandan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupeserta pemilu dalam masa kampanye.

Bahwa pada tanggal 07 April 2019 Partai Demokrat yang merupakan salahsatu peserta pemilu melaksanakan kampanye di desa Kawata dan dihadirioleh masyarakat desa Kawata, kedatangan mereka dijemput olehterdakwa.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 490UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Menimbang,bahwa permohonan banding dari Penunitut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh