Ditemukan 185 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 57607 50627 50677 52617 52627 5.17 5.6.1 5.2.7 5.697 5.6.2 5.4.7
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
87 — 54
  • Melakukan pemeriksaan kelapangan atau On the spot.ga:5.6.7.Tugas dan tanggungjawab ADK yaitu :Menerima berkas pengajuan kredit dari AO;Memastikan kelengkapan berkas kredit;Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakahsesuai dengan persyaratan. 8. Memastikan biayabiaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebihdahulu.9. Memproses pencairan kredit.Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :3.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
147 — 104
  • Kdi.2.3.A.5.6.7.Bukti P.III2Bukti P.III3Bukti P.III4Bukti P.III5Bukti P.III6Bukti P.III7tertanggal 6 Agustus 1980; Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanahpembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepadaKepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Para Kuasa Hukum H.Koniman, Nomor: 54/PERADI/X/15, Perihal: PermintaanKlarifikasi sah atau tidaknya Surat Keputusan Bupati
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
746 — 796
  • Hargayang ditetapkan oleh XL adalah hargayang wajar dan sesuai dengan kondisiobyektif yang berlaku untuk XL;5.6.7. Dalam pendapat atau pembelaannya,Telkomsel menyatakan penerimaanpendapatan SMS offnet ratarata hanyaHal.290 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt. Pst.sebesar 16% dari total pendapatan SMSyang diperoleh Telkomsel, sedangkan84% pendapatan berasal dari harga SMSonnet;5.6.8.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
226 — 120
  • halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 198 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGbernama Bei Lesektidak adaada di Tahuni942 Suku BeiSeran yang bernama SUKUBEI LESEKe Bukti Surat T.5.6.7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1049 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun dalam perkara iniputusan Termohon mengandung ketidakjelasan dan adanya salingpertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnyamenyangkut mengenai waktu atau tempus terjadinya pelanggaran.Ketidakjelasan terhadap waktu atau saat terjadinya pelanggaransebagaimana dimaksud tersebut nampak dalam memberikan pertimbanganatas unsur ketiga Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999, yaitupelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct) (vide uraian butir putusan 5.6.7